Articles
106 Documents
<![CDATA[MITIGASI BENCANA BANJIR MELALUI PENDEKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DI WILAYAH SUNGAI CITARUM HULU ]]>
<![CDATA[Soleh]]>
<![CDATA[ Jurnal Aspirasi Vol. 12 No. 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/aspirasi.v12i1.103
<![CDATA[Banjir sering terjadi di berbagai kota di Indonesia, antara lain di Bandung, yang merupakan wilayah sungai Ciratum Hulu. Kejadian banjir tersebut, menimbulkan banyak kerugian bagi negara maupun masyarakat. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat harus melakukan upaya mitigasi bencana banjir agar dapat menekan nilai kerugian dampak banjir sehingga dapat mengurangi resiko banjir. Upaya mitigasi yang dilakukan harus berbentuk kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam mengkaji upaya mitigasi banjir ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data ini menjelaskan informasi tertulis yang bersumber dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penggalian data dengan cara indepth interviu dan FGD. Hasil analisis, menunjukkan bahwa telah ada upaya mitigasi banjir di Wilayah Sungai Citarum baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun adanya kerjasama dengan masyarakat atau disebut adanya partisipasi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengajak masyarakat dalam perencanaan mitigasi banjir. Kegiatan perencanaan mitigasi yang melibatkan masyarakat dilakukan dengan mengkaji dan mendiskusikan hal-hal yang mungkin terjadi baik sebelum banjir terjadi, tanggap darurat ketika banjir dan pemulihan pasca banjir, dengan demikian diharapkan muncul upaya mitigasi banjir dengan lahirnya kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah daa=lam mmenghadapi banjir dengan lebih baik. Namun demikian, upaya mitigasi banjir ini memang belum bisa sepenuhnya dapat menyelesaikan banjir dan dampaknya hal ini ditandai dengan masih sering terjadi banjir walaupun dari sisi intensitas dan kuaitas yang menurun. Agar banjir benar-benar dapat dikendalikan maka adalah upaya sebelum terjadinya bencana banjir harus lebih intensif dilakukan dibanding dengan kegiatan rehabiitasi pasca banjir. Untuk itu, kedepan implementasi undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Mentri PUPR No. 13/PRT/M/2015 tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air harus benar-benar efektif. Garis besar dari kedua peraturan diatas adalah perlunya menjamin kegiatan mitigasi baik secara struktural maupun non struktural berjalan terus seiring siklus management bencana, dimulai dari perencanaan mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, dan menyusun rencana mitigasi kembali yang melibatkan masyarakat.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PABEAN UDIK DALAM PEMBERDAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DESA PABEAN UDIK ]]>
<![CDATA[Juliasnyah, Rizki Ilham]]>;
<![CDATA[Natsir, Luthfi Faisal]]>;
<![CDATA[Pangestu, Maulana Adi]]>
<![CDATA[ aspirasi Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/aspirasi.v14i01.108
<![CDATA[ABSTRAK Pabeanudik adalah sebuah desa di kecamtan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kondisi Desa Pabeanudik terletak di pesisir pantai Laut Jawa, mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Penelitian ini mengulas tentang partisipasi masyarakat Desa Pabean Udik dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pabean Udik. Penelitian ini bertujuan untuk mengekspose kebenaran yang ada di Desa Pabean Udik bahwa rata – rata status matapencaharian masyarakat yang terdaftar di Kartu Tanda Penduduk adalah nelayan, tetapi kenyataannya banyak masyarakat di Desa Pabeanudik yang tidak selalu bekerja sebagai nelayan ada juga yang tidak berprofesi sebagai nelayan tapi berstatus resmi di Kartu Tanda Penduduk sebagai nelayan. Kepala Desa Pabeanudik menilai masyarakat yang bekerja sebagai nelayan masih dikatakan kurang dalam aspek Sumber Daya Manusia, dikarenakan faktor kebudayaan turun – temurun masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan tersebut. Masalah tingkat kurangnya Sumber Daya Manusia masyarakat Desa Pabeanudik sangat berpengaruh bagi anak dan persepsi orang tua mengenai pendidikan anak di Desa Pabean Udik, umumnya hanya tingkat Sekolah Dasar. Dikarenakan pendapatan nelayan yang diperoleh setiap bulannya berbeda tergantung kondisi alam menjadi salah satu penyebab dari tingkat pendidikan para nelayan sangat rendah serta kesadaran terhadap pendidikan anak juga sangat minim. Mereka beranggapan sekolah bukan suatu hal yang menjanjikan untuk mendapatkan pekerjaaan lebih baik. Umumnya nelayan didukung oleh kehidupan mereka yang konsumtif tidak beriorentasi kemasa depan, hal itu terlihat dalam kehidupan sehari–hari yang boros hanya memikirkan kehidupan sesaat saja. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif yang bersumber dari dua arah antara Pemerintah Desa Pabeanudik dan masyarakat Pabeanudik itu sendiri.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) (STUDI KASUS DI DESA KARANGSONG KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU) ]]>
<![CDATA[Kartini, Mulyati]]>
<![CDATA[ aspirasi Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/aspirasi.v14i01.116
<![CDATA[Kawasan permukiman kumuh merupakan permasalahan klasik yang sudah sejak lama "menghantui" kota-kota besar. Umumnya kawasan permukiman kumuh (slum area) terbentuk karena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan pemanfaatan lahan untuk tempat tinggal. Kabupaten Indramayu telah menjalankan Program KOTAKU salah satunya yaitu di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu hanya memfokuskan pada penanggulangan kumuh bagian infrastruktur. Sedangkan didalam Program KOTAKU penanggulangan kumuh tidak hanya dari aspek Infrastruktur melainkan juga dalam hal ekonomi, sosial dan budaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) (Studi Kasus Di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana menggambarkan kondisi lapangan yang ada secara objektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Indramayu telah melaksanakan Program KOTAKU di Desa Karangsong dengan membuat saluran udicth dan betonisasi jalan dengan memberikan corak warna di jalan untuk lebih indah di lihat.]]>
<![CDATA[PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAMAYU ]]>
<![CDATA[Rindu, Melati Samudra]]>;
<![CDATA[Natsir, Luthfi Faisal]]>;
<![CDATA[Puspitasari, Ikke]]>;
<![CDATA[Amaliya, Liya]]>
<![CDATA[ aspirasi Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/aspirasi.v14i01.118
<![CDATA[Salah satu fungsi utama dari pemerintah yaitu melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menjalankan pelayanan yang berkualitas maka pemerintah telah hadir ditengah-tengah masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu jenis pelayanan yaitu administrasi kependudukan yang menjadi ranah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagai perangkat daerah yang posisinya cukup sentral dikarenakan sering disibukkan dalam memberikan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan administrasi kependudukan dan catatan sipil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pola pelayanan administrasi publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan selama di lapangan bahwa Disdukcapil Kabupaten Indramayu sudah cukup baik dengan memberikan pola pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui digitalisasai dengan nama aplikasi “SI PANDAN AYU BERMARTABAT”, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dimanapun dan kapanpun dengan melalui aplikasi tersebut. Selain menggunakan aplikasi, upaya lain yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Indramayu yaitu melakukan kunjungan ke desa-desa yang cukup jauh secara jarak dengan kantor Disdukcapil untuk mendapatkan pelayanan perihal administrasi kependudukan.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIJINAN USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL ]]>
<![CDATA[Soleh, Iman]]>;
<![CDATA[Setiawan, Ilham]]>
<![CDATA[ aspirasi Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/aspirasi.v14i01.119
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi pada permasalahan tentang “Peran Pemerintah Dalam Perijinan Usaha Kecil Obat Tradisional (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mngetahui bagaimana peran pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap masyarakat dalam pelayanan pendaftaran ijin usaha kecil obat tradisional. Peran Pemerintah Sebagai Regulator yaitu yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin oprasional dan wewenang dalam memonitor pelaksanaan izin tersebut, Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator adalah memobilisasi dalam pembangunan yaitu dengan menggerakan partisipasi multi pihak dalam proses pembangunan, Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator yaitu pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk proses perijinan melalui administrasi. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustaan dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Peran Pemerintah Dalam Perijinan Usaha Kecil Obat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat masih belum optimal karena beberapa faktor diantaranya, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, persyaratan yang masih belum banyak dimengerti, dan terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki pihak pemerintah.]]>
<![CDATA[PERENCANAAN KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI MELALUI PARTISIPATIF MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Soleh, Soleh]]>
<![CDATA[ aspirasi Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/aspirasi.v14i01.122
<![CDATA[Alasan-alasan demikian melahirkan beragam pemikiran tentang pendekatan pengembangan program yang lebih partisipatif. Istilah-istilah partisipasi masyarakat, perencanaan dari bawah (bottom up-planning), penyadaran, pendekatan yang berpusat pada petani (farmer centered approach), dan lain-lain, menjadi kosa kata para aktivis pembangunan, baik pemerintah maupun swasta, walaupun kenyataannya belum mencerminkan arti kata tersebut. Program-program yang ada masih saja tetap diturunkan dari atas (top down approach), direncanakan dari meja kantor, sementara masyarakat diperkenankan berpartisipasi dalam pelaksanaan fisik dilapangan, sehingga tingkatan partisipasinya masih layak disebut sebagai mobilisasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN DI KABUATEN INDRAMAYU ]]>
<![CDATA[Sam’un, Muhamad]]>;
<![CDATA[Ismanudin, Ismanudin]]>;
<![CDATA[Rizkiyah, Wiji Febriyani]]>
<![CDATA[ aspirasi Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/aspirasi.v14i01.123
<![CDATA[Kebijakan pengelolaan wilayah pantai dan pesisir di Kabupaten Indramayu telah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Perikanan dan Kelautan (RIPPK) 2013-2032 seiring dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan diikuti dengan diterbitkannya beberapa peraturan daerah dan keputusan Bupati Indramayu. Permasalahannya bahwa pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu belum sepenuhnya efektif, diantaranya terlihat dari belum optimalnya produksi ikan, peningkatan PAD dari retribusi TPI, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat dan nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dalam pengelolaan pelabuhan perikanan tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 7 (tujuh) strategi yang dapat dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dan Dinas/Badan/Lembaga terkait maupun pihak lainnya dalam pengelolaan pelabuhan perikanan di Kabupaten Indramayu. Meskipun demikian diperlukan penajaman untuk menghasilkan strategi implementasi pengelolaan pelabuhan perikanan yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai kearifan lokal di daerah.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN DI KABUPATEN INDRAMAYU (Studi Pada Program Pe-Ri Kabupaten Indramayu) ]]>
<![CDATA[Ibrahim, Ibrahim]]>
<![CDATA[ aspirasi Vol. 14 No. 2 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/aspirasi.v14i2.124
<![CDATA[Kabupaten Indramayu menjadi daerah penyumbang terbanyak pekerja buruh migran di Indonesia, banyak tenaga kerja migran asal Kabupaten Indramayu mendapatkan perlakuan yang kurang layak dan diantaranya terjerat beberapa kasussehingga terancam hukuman. Dibalik proses maraknya masyarakat Indramayu menjadi pekerja buruh migran menunjukkan keadaan negara dan daerah tidak mampumenyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya . Situasi ini menjadi salah satu faktor pendorong perpindahan tenaga kerja ke luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran di Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan , yakni kualitatif. Pengumpulan data dilakukan teknik wawancara akan digunakan sebagai alat dalam riset kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah terkait jaminan sosial pekerja migran indonesia belum cukup efektif untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada para pekerja migran di Kabupaten Indramayu.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENANGANAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu) ]]>
<![CDATA[Natsir, Luthfi Faisal]]>;
<![CDATA[Nabilah, IIm]]>;
<![CDATA[Rhadhani, Khaeriyah]]>
<![CDATA[ aspirasi Vol. 14 No. 2 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/aspirasi.v14i2.125
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam melakukan penataan pedagang kaki lima. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu mempunyai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, fokus yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam melakukan penataan pedagang kaki lima yang locusnya di Kecamatan Indramayu. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan daerah dalam penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa implementasi kebijakan dalam penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Indramayu yaitu dengan menyediakan 7 lokasi tempat baru yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk pedagang kaki lima yang bertempat di sport center, pasar mambo dan kuliner cimanuk.]]>
<![CDATA[PERAN FORUM KESERASIAN SOSIAL DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN WARGA ]]>
<![CDATA[Suryani, Suryani]]>;
<![CDATA[Listyawati, Andayani]]>
<![CDATA[ aspirasi Vol. 14 No. 2 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wiralodra ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31943/aspirasi.v14i2.126
<![CDATA[Abstrak Peran forum keserasian sosial dalam membangun keharmonisan warga merupakan kajian bersifat deskriptif bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program keserasian sosial di masyarakat dalam bentuk forum. Program tersebut diinisiasi oleh Kementerian Sosial yang diperuntukkan terhadap daerah yang mempunyai kerawanan dan berpotensi terhadap terjadinya konflik yang ditandai dengan pembangunan berwujud bangunan fisik sebagai bentuk kerukunan masyarakat setempat. Melalui forum keserasian sosial diharapkan dapat menciptakan kondisi masyarakatnya hidup dalam suasana aman, nyaman, dan harmonis. Lokasi kajian di Desa Deyangan, Mertoyudan, Magelang sebagai salah satu wilayah sering terjadi konflik pada saat pemilihan kepada desa, dan pembagian air irigasi. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, pengamatan lapangan, dan didukung dokumen yang berkait selanjutnya dilaksanakan analisis secara kualitatif. Kesimpulan Forum Keserasian Sosial Klodran Makmur, Desa Deyangan sangat bermanfaat bagi warga masyarakat. Kemanfaatannya terutama dalam menangani konflik yang terjadi di masyarakat setempat. Konflik yang tertangani menjadikan kehidupan kemasyarakatan guyup rukun dalam suasana yang damai dan harmonis. Rekomendasi keberadaan forum diharapkan ada pendampingan, monitor dan diberikan evaluasi dalam upaya meminimalisir dan mencegah terjadinya potensi konflik di masyarakat dengan mendayagunakan kearifan dan budaya lokal serta menjalin kemitraan yang mendukung eksistensi forum keserasian sosial. Hal ini untuk memberikan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan harmonis. Kata Kunci: Peran Forum, Keserasian Sosial, Keharmonisan Warga ]]>
