cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luthfi Faisal Natsir
Contact Email
luthfinatsir.lfn@gmail.com
Phone
+6281230006206
Journal Mail Official
luthfinatsir.lfn@gmail.com
Editorial Address
Jl. Ir. H. Juanda Km 03 Karanganyar Kabupaten Indramayu
Location
Kab. indramayu,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Aspirasi
Published by Universitas Wiralodra
ISSN : 20872208     EISSN : 26864697     DOI : https://doi.org/10.31943/aspirasi.v14i2
Core Subject : Economy, Humanities, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL ASPIRASI adalah wahana pendorong perkembangan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep, fenomena, persitiwa dan dinamika pemerintahan maupun politik di Indonesia dan Global. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Februari dan Agustus diterbitkan oleh Universitas Wiralodra dibawah pengelolaan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Adapun ruang lingkupnya terdiri dari beberapa kajian, antara lain: Tata Kelola Pemerintahan Kepemimpinan Birokrasi Kebijakan Publik Pelayanan Publik Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan Politik Lokal dan Internasional Demokrasi dan Kajian seputar Politik dan Pemerintahan Kontemporer lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 109 Documents
 7   8   9   10   11 
STUDI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Soleh, Soleh
aspirasi Vol. 14 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v14i2.127

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu memformulasikan Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui identifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perumusan kebijakan tersebut, dan merumuskan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam Pengelolaan Sampah. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif, untuk menggambarkan dan menguraikan efektifitas formulasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Indramayu, yang dimulai dengan menganalisa: peraturan perundangan, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi mengenai persampahan, serta kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah termasuk tantangan yang dimiliki dalam pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah pemerintah Kabupaten Indramayu dengan membuat peraturan daerah dan peraturan bupati merupakan strategi yang tepat dalam pengelolaan sampah, karena pengelolaan sampah perlu diatur khusus dengan tegas dan jelas. Terdapat banyak tantangan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam memformulasikan kebijakan pengelolaan sampah, antara lain kesulitan memperoleh data akurat. Disamping itu, perlunya pembentukan satu kelembagaan khusus yang memiliki tugas dan fungsi untuk menangani pengelolaan sampah sangat penting dalam melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan sampah, lembaga tersebut bisa berbentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) atau BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Namun demikian, usaha-usaha pengurangan timbulan sampah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat tetaplah penting dan prioritas.
PEMENANGAN PASANGAN CALON (PASLON) NOMOR URUT 2 PRABOWO- GIBRAN DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2024 Setiawan, Ilham
aspirasi Vol. 14 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v14i2.128

Abstract

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokkrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Persepsi publik terhadap kampanye politik dalam konteks digital, terutama dalam Pilpres 2024 di Indonesia. Namun, tidak hanya sekedar sebagai alat untuk menyampaikan pesan, media sosial juga memberikan kesempatan bagi kandidat untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pemilih. Persepsi Publik dan Media Sosial dalam Kampanye Digital Pilpres 2024, upaya Prabowo dan timnya untuk memanfaatkan media sosial dengan baik dapat memberikan dampak positif dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat dengan memanfaatkan platform-platform ini secara efektif. Prabowo Subianto memprioritaskan pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan pendidikan, dan penguatan pertahanan negara. Dalam kampanyenya, Prabowo menegaskan pentingnya membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan. Tim Hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tim hukum paslon 1 dan 3 membawa ratusan berkas ke Mahkamah Konstitusi. Tim hukum mendaftarkan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu. Gugatan sengketa hasil Pilpres itu terdaftar dengan nomor 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Prof Yusril Ihza Mahendra - didampingi beberapa pengacara seperti Otto Hasibuan, OC Kaligis, Hotman Paris Hutapea, dan puluhan advokat lainnya secara resmi mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait setelah teregistrasinya dua perkara sengketa hasil PHPU Presiden yang diajukan dua pasangan calon (paslon) 01 dan 03 yakni Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud beberapa hari sebelumnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto akhirnya tercatat sebagai pihak pemenang dalam sejarah sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Dari empat pilpres yang ia ikuti sebagai pasangan calon pada 2009, 2014, 2019, dan 2024, Prabowo pernah tiga kali jadi pemohon yang selalu kalah. Kini, Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 membuat Prabowo menang telak dengan menolak permohonan yang diajukan lawan-lawannya untuk seluruhnya.
PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN INDRAMAYU Kartini, Mulyati
aspirasi Vol. 14 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v14i2.129

Abstract

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu sebagai satu-satunya organisasi yang bertugas untuk mengawasi dan mengantsipasi akan kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini dilakukan untuk mengatahui proses pengawasan yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu. Teori yang digunakan konsep pengawasan Joko Widodo (2016 : 94). Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Teknik analisi data yang digunakan model analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu terhadap kegiatan industri kerupuk di Desa Kenanga Kecamatan Sindang belum optimal dikarenakan jumlah dari petugas pengawasan yang kurang memadai serta alat prasarana yang belum mendukung sehingga menghambat proses pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu perlunya tambahan jumlah petugas pengawas di bagian PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) serta, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai demi terjalannya proses pengawasan yang lebih efektif dan bekerjasama dengan perusahaan atau para pelaku usaha agar pengawasan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan dilakukan pada jangka waktunya agar dapat dipantau perubahan kadar udara di setiap periodenya.
TELA’AH KRITIS REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA ( Tinjauan dan Analisis Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah) ibrahim
aspirasi Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.130

Abstract

Dalam diskursus peluang korupsi di pemerintahan daerah semakin terbuka dengan diterapkannya sistem otonomi daerah melalui sharing of power for governmental kepada daerah selaku local state government. Otonomi daerah memberikan kekuasaan yang cukup besar kepada daerah, untuk mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing, sehingga tercipta self determination. Pemerintah Daerah sebagai local state government bersama dengan Kementerian dan Lembaga menerima amanat dari Pemerintah untuk melakukan upaya strategis dalam rangka pemberantasan korupsi.
KAJIAN ATAS URGENSI PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN/PERSAMPAHAN Soleh
aspirasi Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.131

Abstract

Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mempunyai tujuan menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk peraturan perundangan yang lebih teknis untuk pengelolaan sampah yang dapat mengatur secara teknis yaitu dalam bentuk peraturan Bupati. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pentingnya Peraturan Bupati Indramayu Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Sampah. Adapun Ruang lingkup kajian ini adalah terkait dengan materi yang perlu diatur dalam peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan retribusi persampahan, antara lain penetapan wajib bayar retribusi atau objek retribusi dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Retribusi. Analisis yang dilakukan adalah Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Pelayanan Persampahan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Kajian ini dilakukan untuk mencermati susbstansi yang diatur dapat memenuhi kebutuhan dan juga peraturan perundangan yang berlaku diatasnya. Hasil kajian ini adalah rekomendasi untuk dapat memberikan kepastian terhadap wajib retribusi, maka perlu adanya data yang valid terhadap wajib rertribusi kebersihan serta tata cara pemungutan retribusinya yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi upaya untuk meningkatkan aspek layanan pengelolaan kebersihan.
Analisis isi Kebijakan Pada Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Indramayu Luthfi Faisal Natsir; Mulyati, Mulyati Kartini; Ventha Graha Agus Ibrahim
aspirasi Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.132

Abstract

Pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah. Program PAMSIMAS merupakan salah satu bentuk aksi nyata baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bentuk upaya untuk pembangunan desa melalui peningkatan PAMSIMAS, selain itu guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan di desa dalam menurukan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang tidak bersih. Permasalahan- program tersebut diantaranya kurang koordinasi antara masyarakat desa penerima manfaat program dengan Dinas Kawasan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai pelaksana teknis di daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui isi kebijakan pada pelaksanaan Program PAMSIMAS di Kabupaten Indramayu, sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti mengungkapkan secara objektif berdasakan fakta dan data dilapangan selama observasi berlangsung. Adapun hasil penelitian menunjukkan pada Tahun 2023 Kabupaten telah menjalankan program tersebut di lima desa, dan cukup berhasil dilhat pada sisi manfaat, tujuan, pelaksanaan program dan sumber daya selama program berlangsung.
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi Kasus Pasar Baru Indramayu) Deni Agustina; Ilham Setiawan; Diah Nurwitasari
aspirasi Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.133

Abstract

Di Kabupaten Indramayu sendiri yaitu Pasar Baru Indramayu kondisinya hingga saat ini kondisi pasar baru Indramayu masih sangat memprihatinkan, kumuh, atap bangunan yang keropos dan rawan ambruk, bocor, banjir ketika hujan karena sistem drainase yang tidak terawat dan banyak kios yang kosong ditinggal pemiliknya karena sepi pembeli. Pemerintah daerah sudah saatnya melakukan perannya untuk mempertahankan eksistensi pasar baru Indramayu agar tetap ada. Tujuan Penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini Pemerintah Daerah Indramayu telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung pasar tradisional melalui peraturan dan program-program yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, yang mengatur jarak pembangunan pasar dengan pembangunan fasilitas baru serta meningkatkan kebersihan dan kenyamanan. Namun Pelaksanaan kebijakan ini menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan anggaran dan tenaga kerja, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, serta rendahnya kesadaran pedagang terhadap peraturan.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN INDRAMAYU Evah Ridzana; Luthfi Faisal Natsir; Wiji Febriyani Rizkiyah
aspirasi Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.134

Abstract

Penyelenggaraan Mal Pelayanan diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 menjelaskan mengenai penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Sebagai bentuk respon dari peraturan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu pada Tahun 2023 mendirikan Mal Pelayanan Publik sebagai upaya memberikan pelayanan yang efektif, efisien, cepat dan nyaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indramayu. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data yang berasal dari observasi ,wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelayanan pada mal pelayanan publik Kabupaten Indramayu yaitu: 1. Sumber Daya Manusia yang dimiliki telah menjalankan dengan baik dan pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan SOP yang ada, 2. Sarana, dalam hal ini yang dimiliki pada mal pelayanan publik Kabupaten Indramayu memiliki kondisi yang nyaman, dan aman, 3. Prasarana, yang dimiliki juga sudah cukup baik, dengan demikian bahwa efektivitas pelayanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Indramayu sudah berjalan dengan cukup baik namun perlu adanya suatu inovasi-inovasi baru agar dapat lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan melalui penambahan sarana dan prasarana.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA CIREBON Luthfi Faisal Natsir
aspirasi Vol. 13 No. 1 (2023): Februari Tahun 2023
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Cirebon. Kebijakan ini tertulis dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Para Pedagang Kaki Lima, penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Cirebon yang bersih, aman dan tertib dari pedagang kaki lima. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan faktor-faktor apa saja yang menghambat selama melaksanakan kebijakan tersebut sekaligus upaya-upaya untuk mengatasi hambatan selama pelaksanaan kebijakan dalam menangani pedagang kaki lima di Kota Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang disertai teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa implementasi kebijakan dalam menangani pedagang kaki lima yang berada di Kota Cirebon diawali dengan melakukan penataan ke tempat yang telah disediakan dengan memberikan penerbitan kartu pkl selanjutnya melakukan pemberdayaan kepada para pedagang kaki lima dengan pemberian modal dan pelatihan sehingga menjadikan pedagang kaki lima yang berada di Kota Cirebon meningkat kemampuan usahanya menjadi pedagang non formal selanjutnya menjadi pedagang formal.
IMPLEMENTASI PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN INDRAMAYU Luthfi Faisal Natsir
aspirasi Vol. 13 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v13i2.138

Abstract

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang semakin meningkat berdampak kepada tuntuan kemampuan birokrasi untuk menanggapi permasalahan pelayanan publik yang ada. Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, dengan maksud mengetahui bagaimana memberikan pelayanan publik melalui Program PATEN. Tujuan peilelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi Program PATEN di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang disertai teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Dalam melakukan penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian dan kesimpulan Implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dalam menjalankannya masih berlandasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, belum adanya respon melalui Peraturan Bupati Indramayu. Namun keadaan di lapangan implementasi program tersebut cukup memuaskan atau memenuhi harapan masyarakat karena memenuhi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan. Kendala ddalam pelaksanaan Program PATEN yaitu masih kurangnya SDM/pegawai baik kuantitas maupun kualitas, kurangnya sarana prasarana pendukung seperti komputer dan printer, terbatasnya wewenang yang dilimpahkan ke kecamatan dari Bupati dan belum adanya pelimpahan wewenang penandatanganan surat izin dari camat ke sekretaris kecamatan. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut yaitu dengan melakukan penambahan pegawai/staf yang berkompeten sehingga informasi yang disampaikan ke pengguna pelayanan tersampai dengan baik, melakukan pelatihan buat pegawai/staf kecamatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mereka, dam menambah pengadaan komputer dan printer agar pengurusan perizinan lancar yang dapat mendukung kegiatan pelaksanaan PATEN.

Page 10 of 11 | Total Record : 109

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 16 No. 1 (2026): Februari 2026 Vol. 15 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 15 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 14 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 14 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 13 No. 2 (2023): Agustus 2023 Vol. 13 No. 1 (2023): Februari Tahun 2023 Vol 12 No 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol. 12 No. 1 (2022): Februari Tahun 2022 Vol. 12 No. 1 (2022) Vol. 11 No. 2 (2021): Agustus Vol 11 No 2 (2021): Agustus Vol. 10 No. 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 2 (2020): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol 10 No 1 (2019): Aspirasi Vol. 10 No. 1 (2019): Aspirasi Vol. 9 No. 2 (2019): Aspirasi Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi Vol 8 No 2 (2018): Aspirasi Vol. 8 No. 2 (2018): Aspirasi More Issue