cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
Notaire@fh.unair.ac.id
Phone
0315023151
Journal Mail Official
Notaire@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Notaire
Published by Universitas Airlangga
ISSN : -     EISSN : 26559404     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The name e-Journal (Notaire) is taken from French which means Notary. The Notaire name is also an acronym of Kenotariatan Airlangga E-Journal (The Airlangga E-Journal Notary). The name selection is based on the specificity of this journal as a journal belonging to the Master Program of Master of Notary of Airlangga University. This journal was established as a means for students of the Master Program of Notary in particular and the academic community in general to share ideas and ideas related to legal issues in the field of notary.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 220 Documents
 7   8   9   10   11 
Back Matter Vol. 4 No. 2, Juni 2021 Back Matter
Notaire Vol. 4 No. 2 (2021): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v4i2.27549

Abstract

Aspek Hukum Kepemilikan Satuan Rumah Susun Sebagai Objek Wakaf Pasca Berlakunya Undang-Undang Tentang Wakaf Andhika Rizky Pratiwi; Irfannaufal Raditya Pradana; Thomas Yanuar Joko Prabowo; Donny Yanuar Nurhadi
Notaire Vol. 4 No. 2 (2021): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v4i2.24311

Abstract

The problem examined in this study is the form of juridical aspects of the apartment units which become the object of waqf after the enactment of the Waqf Law. The purpose of this research is to analyze the enforceability of the rights to the apartment unit which is the object of waqf according to the Waqf Law. This type of research is a normative juridical research using a problem approach in the form of a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials are collected through the inventory and categorization methods. and analysis of legal materials using interpretation. The results of the discussion of this research are if the object of waqf is in the form of the apartment unit rights, then the waqf can be made after prior written approval from the apartment manager. Keywords: Waqf; Apartment; Waqf Law.Permasalahan yang diteliti dalam kajian ini adalah bentuk hambatan yuridis terhadap satuan rumah susun yang menjadi objek wakaf pasca berlakunya Undang-Undang Wakaf. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keberlakuan hak atas tanah yang menjadi objek wakaf menurut Undang-Undang Wakaf Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, bahan hukum dikumpulkan melalui metode inventarisasi dan katagorisasi. dan analisis bahan hukumnya menggunakan penafsiran. Hasil pembahasan penelitian ini adalah Kalau objek wakaf berupa Hak Satuan Rumah Susun, maka wakaf dapat dilakukan setelah ada persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari pengelola rumah susun. Kata Kunci: Wakaf; Rumah Susun; Undang-Undang Wakaf.
Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan yang Belum Selesai Ikhana Indah Barnasaputri
Notaire Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v4i1.22805

Abstract

Pengakuan terhadap masyarakat adat sangat penting. Pengakuan tersebut akan mendorong keberadaan masyarakat adat agar dilindungi oleh undang-undang serta perlindungan hak atas tanah mereka. Jurnal ini akan menganalisis proses awal pengakuan, praktik dan implementasi pengakuan dan pasca munculnya perda tentang pengakuan masyarakat adat. Metode penelitian jurnal adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan patung dan pendekatan konseptual. Penulisan jurnal menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil penelitian dalam jurnal tersebut merupakan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat yang membutuhkan lebih dari peraturan daerah yang ada. Pemerintah daerah bersama Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus merinci peraturan dan kebijakan hukum, tindakan pemerintah khususnya hak atas tanah. Misalnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang penetapan kawasan hutan “adat”; Pendaftaran ulayat atau tanah ulayat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999, yang diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, yang bertentangan dengan Undang-undang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah..
Tinjauan Yuridis Pembangunan Perumahan Di Atas Gedung Bertingkat (Studi Kasus Cosmo Park Townhouse Jakarta) Malikuz Zahir
Notaire Vol. 3 No. 3 (2020): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v3i3.22832

Abstract

Meningkatya kebutuhan rumah mendorong para investor untuk mengembangkan pembangunan rumah susun berfasilitas lengkap guna menarik minat pembeli yang sebanyak-banyaknya, salah satunya yaitu Cosmo Park Townhouse, sebuah kawasan perumahan yang berdiri di atas atap gedung bertingkat Mall Thamrin City Jakarta Pusat. Pembangunan perumahan di atas gedung bertingkat yang demikian menimbulkan antinomi/pertentangan ketentuan hukum terhadap status penguasaan atas tanah dan/atau bangunan masing-masing unit rumahnya, yang dalam hal ini dapat menggunakan Hak Atas Tanah yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau menggunakan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Antinomi tersebut pada akhirnya akan berakibat pada tidak adanya perlindungan hak-hak masyarakat berupa kepastian hukum atas serangkaian wewenang, kewajiban, dan larangan bagi penghuni untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap unit rumah Cosmo Park Townhouse.
Wanprestasi pada Kredit Perbankan Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 Olga Nadina
Notaire Vol. 4 No. 2 (2021): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v4i2.26118

Abstract

This research discusses the concept of default on bank credit due to the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic. In order to maintain the national economic growth which is decreasing due to the Covid-19 pandemic, POJK No. 11/2020 juncto POJK No. 48/2020 regulates the provision of stimulus policies for bank debtors who experience difficulties in fulfilling their obligations to banks. After the enactment of this policy, the debtor is declared to be in default if there is an arrear that exceeds 90 days because the debtor does not meet the requirements for the accuracy of principal and/or interest payments in Article 3 paragraph (1) POJK No. 11/2020 juncto POJK No. 48/2020, so that debtor credit cannot be restructured. Due to the unsuccessful restructuring, based on Article 5 paragraph (1) POJK No. 11/2020 juncto POJK No. 48/2020, the credit quality remains in the non-performing loan category. The legal measures that can be taken by banks are through the efforts to save credit by credit restructuring. This study taken an example of a restructuring scheme at BRI Bank, by using the method of lowering interest rates, changes in principal installment scheduling and extension of the credit period. If the loan restructuring is not successful, then the bank needs to handle it by credit settlement efforts.Keywords: Default; Bank Credits; Covid-19.Penelitian ini membahas mengenai wanprestasi pada kredit perbankan akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Untuk menjaga pertumbuhan perekonomian nasional yang sedang menurun akibat pandemi Covid-19, diterbitkan POJK No. 11/2020 juncto POJK No. 48/2020 yang mengatur mengenai pemberian kebijakan stimulus bagi debitur bank yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Pasca berlakunya kebijakan tersebut, debitur dinyatakan melakukan wanprestasi apabila, terjadi tunggakan yang melebihi 90 hari dikarenakan debitur tersebut tidak memenuhi persyaratan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga dalam Pasal 3 ayat (1) POJK No. 11/2020 juncto POJK No. 48/2020, sehingga kredit debitur tidak dapat dilakukan restrukturisasi. Oleh karena tidak berhasil direstrukturisasi, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) POJK No. 11/2020 juncto POJK No. 48/2020 maka kualitas kredit tetap dalam kategori kredit bermasalah. Upaya penanganan yang dapat dilakukan bank yaitu melalui upaya penyelamatan kredit dengan melakukan restrukturisasi kredit. Penelitian ini mengambil contoh skema restrukturisasi pada Bank BRI, yaitu dengan menggunakan metode penurunan suku bunga, perubahan penjadwalan angsuran pokok dan perpanjangan jangka waktu kredit. Jika restrukturisasi kredit tidak berhasil, maka dilakukan upaya penanganan melalui upaya penyelesaian kredit.Kata Kunci: Wanprestasi; Kredit Perbankan; Covid-19.
Implementasi Klausul Transfer of Undertaking (Protection of Employment) Bagi Outsourcing Employee Perusahaan yang Jatuh Pailit Wira Maulana Aulia Akbar
Notaire Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v4i1.24844

Abstract

Dalam kegiatan usaha bisnis alih daya (outsourcing), Ada dua bentuk perjanjian yang dapat dilakukan untuk menimbulkan hubungan kerja, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Pada putusan Mahkamah Kosntitusi juga menawarkan solusi perlindungan pekerja/buruh outsourcing apabila hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa telah habis. Yang pertama pekerja/buruh dapat melakukan perjanjian kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Yang kedua yaitu pekerja/buruh diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Dengan perjanjian ini juga diterapkan klausul Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) dimana pekerja mendapat perlindungan berupa pengalihan kerja dari Perusahaan Penyedia jasa yang lama ke Perusahaan Penyedia Jasa yang baru. Akibat hukum pailitnya sebuah perusahaan yang pailit, maka pekerja/buruh ketika bekerja untuk perusahaan yang pailit,memiliki hak untuk mengundurkan diri dari hubungan kerja, dan begitupula dengan kurator juga bisa memutus hubungan kerja kepada pekerja dari perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Kemudian direktur dan komisaris dari suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit tidak diperbolehkan menjadi direksi dan komisaris dari perusahaan lainnya.
Pembebanan Gadai Atas Objek Mobil Sewa Rosintya Roudhotul Zahirah
Notaire Vol. 3 No. 3 (2020): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v3i3.22835

Abstract

Manusia dalam menjalani kehidupannya mempunyai berbagai macam kebutuhan yang tak terbatas. Hal inilah yang menyebabkan manusia berperilaku konsumtif sehingga manusia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang demi melancarkan perilaku konsumtifnya. Salah satunya adalah melalui cara menggadaikan barang yang bukan miliknya. Seperti kasus yang sedang marak terjadi di Indonesia bahwa dalam kasus ini objek dari perjanjian gadai adalah sebuah mobil sewa dan pemberi gadai bukanlah pemilik dari objek tersebut, namun pemberi gadai menggadaikan objek tersebut kepada penerima gadai. Dalam kasus tersebut terdapat keraguan akan keabsahan perjanjian gadainya dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemilik objek tersebut untuk mendapatkan haknya kembali. Melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, maka didapatkan kesimpulan bahwa perjanjian gadai dalam kasus ini tidak sah dikarenakan tidak adanya itikad baik dalam perjanjian ini dan tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian yakni sebab yang diperbolehkan. Untuk upaya hukum, pemilik objek gadai dapat mengajukan upaya hukum dalam hal perdata maupun pidana. Pemberi gadai dapat bertanggung gugat dengan diajukannya gugat wanprestasi oleh pemilik objek gadai dan dapat dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana penggelapan. Penerima gadai dapat bertanggung gugat dengan diajukannya gugat revindikasi oleh pemilik objek gadai dan dapat dikenakan hukuman karena melakukan tindak pidana penadahan.
Perlindungan Hukum Pembeli Unit Rumah Susun Berdasarkan Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Jeremia Junior Santoso
Notaire Vol. 4 No. 2 (2021): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v4i2.26123

Abstract

Preliminary Sale and Purchase Agreement ( PPJB ) was the agreement between the builder and everyone to do trading house or a unit of apartment development before the development of the house or in process of development to the single and houses the stated in a notarial deed. Preliminary Sale and Purchase Agreement after PUPR Regulation No. 11/PRT/M/2019 are required to be made in the form of an Authentic Deed or a Notary Deed so that by making it in the form of a deed it is hoped that the rights of the parties will be more secure and minimize the losses of the parties. Because the Authentic Deed has perfect evidentiary power. Perfect in terms of proof is that the deed must be considered true and trusted by the judge. PUPR Regulation No. 11 / PRT / M / 2019 is here to provide the function of legal certainty for the buyer that the unit which has been partially paid according to the agreement is kept from being sold to other parties. As well as buyers who have intended to buy a house or apartment unit, while waiting for the conditions to be fulfilled or waiting for the building to be finished and have received permission to do marketing by the developer, then a Preliminary Sale and Purchase Agreement can be made first. The Preliminary Sale and Purchase Agreement has the function of preparing and strengthening the main / main agreement to be carried out, because the preliminary sale and purchase agreement is the beginning for the birth of the principal agreement. Keywords: Preliminary Sale and Purchase Agreement; Legal Protection; Consumers; Flats.Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang dinyatakan dalam akta notaris. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli setelah Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 diharuskan untuk dibuat dalam bentuk Akta Otentik atau Akta Notaris sehingga dengan dibuatnya dalam bentuk akta diharapkan hak-hak para pihak lebih terjamin dan meminimalisir kerugian para pihak. Sebab Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sempurna dalam hal pembuktian adalah akta tersebut harus dianggap benar adanya dan dipercayai oleh hakim. Permen PUPR No. 11/PRT/M/2019 hadir untuk memberikan fungsi kepastian hukum bagi pihak pembeli bahwa unit yang telah di bayarkan sebagian sesuai dengan perjanjiannya tersebut, di simpan untuk tidak dijual kepada pihak lain. Serta Pembeli yang telah berniat untuk membeli rumah atau satuan rumah susun, sembari menunggu syarat-syaratnya terpenuhi atau menunggu bangunan tersebut jadi dan telah mendapatkan izin untuk dilakukan pemasaran oleh developer maka dapat terlebih dahulu dilakukan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli memiliki fungsi mempersiapkan serta memperkuat perjanjian pokok/utama yang akan dilakukan, sebab perjanjian pendahuluan jual beli merupakan awal untuk lahirnya perjanjian pokok.Kata Kunci: Perjanjian Pendahuluan Jual Beli; Perlindungan Hukum; Konsumen; Rumah Susun.
Upaya Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Penuntutan Dividen Terutang Dari Perusahaan Terbatas Mada Devi Kartikasari
Notaire Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v4i1.24887

Abstract

Pemegang saham memiliki peran penting dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT). Sulit bagi sebuah PT untuk menjalankan roda bisnis tanpa penyertaan modal dari pemegang saham. Dengan menjadi pemegang saham terdapat peluang untuk mendapat 2 (dua) keuntungan yaitu dividen dan capital gain. Dividen merupakan keuntungan yang paling utama bagi pemegang saham, sedangkan capital gain hanya didapatkan jika pemegang saham menjual sahamnya kepada orang lain. Namun saat ini masih terdapat kesalahpahaman masyarakat bahwa dividen adalah keuntungan yang pasti didapatkan pemegang saham. Padahal RUPS dapat memutus dividen untuk dibagi atau tidak dibagi. Dividen yang diputus untuk dibagi menimbulkan hak bagi pemegang saham untuk menerima pembayarannya dan kewajiban bagi PT untuk membayar. Dalam hal PT tidak melakukan pembayaran dividen tersebut menjadi utang dan pemegang saham dapat menuntut pembayaran kepada PT. Hal-hal yang dapat dilakukan pemegang saham terdiri dari langkah-langkah di luar pengadilan yakni meminta penyelenggaraan RUPS, melakukan penagihan secara sukarela dan langsung, melakukan pemeriksaan terhadap PT, maupun dengan upaya hukum melalui pengadilan yaitu mengajukan gugatan perdata serta permohonan pailit.
Penguasaan Hak Atas Tanah yang Belum Bersertipikat Mohamad Da’i Efendi
Notaire Vol. 3 No. 3 (2020): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v3i3.22834

Abstract

Penelitian “Penguasaan Hak Atas Tanah yang Belum Bersertipikat” yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendaftaran tanah merupakan hal wajib bagi pemilik hak atas tanah untuk memperoleh pengakuan hak dan untuk memperoleh bukti kuat kepemilikan tanah, yaitu berupa sertipikat. Masih banyak tanah di Indonesia yang belum bersertipikat dan perbuatan hukum lainnya dari tanah tersebut membuat potensi akan terjadinya sengketa semakin besar. Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penguasaan bidang tanah yang hanya sebatas menguasai secara fisik tanpa adanya bukti tertulis menjadikan pemilik tanah tidak memiliki perlindungan hukum jika nantinya ada sengketa. Namun, jangka waktu lamanya penguasaan bisa dijadikan sebagai dasar untuk dilakukannya pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang hasilnya akan memperoleh sertipikat. Tanah yang hanya dikuasai secara fisik tanpa adanya bukti tertulis tetap bisa dilakukan peralihan khususnya melalui jual beli, dan sah hukumnya selama memenuhi konsep dan persyaratan yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan yakni dengan pembuatan akta di PPAT.

Page 9 of 22 | Total Record : 220

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 3 (2025): NOTAIRE Vol. 8 No. 2 (2025): NOTAIRE Vol. 8 No. 1 (2025): NOTAIRE Vol. 7 No. 3 (2024): NOTAIRE Vol. 7 No. 2 (2024): NOTAIRE Vol. 7 No. 1 (2024): NOTAIRE Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE Vol. 6 No. 2 (2023): NOTAIRE Vol. 6 No. 1 (2023): NOTAIRE Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE Vol. 4 No. 3 (2021): NOTAIRE Vol. 4 No. 2 (2021): NOTAIRE Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE Vol. 3 No. 3 (2020): NOTAIRE Vol. 3 No. 2 (2020): NOTAIRE Vol. 3 No. 1 (2020): NOTAIRE Vol. 2 No. 3 (2019): NOTAIRE Vol. 2 No. 2 (2019): NOTAIRE Vol. 2 No. 1 (2019): NOTAIRE Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE More Issue