cover
Contact Name
irfan amir
Contact Email
irfanamir066@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
aladalah@iain-bone.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam
ISSN : 24068802     EISSN : 2685550X     DOI : -
Core Subject : Social,
Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam is an academic journal for Legal Studies published by Study Program of Constitutional Law, Shariah and Islamic Law Faculty, Islamic State Institute of Religion (IAIN) Bone, Indonesia. Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, Al-Adalah; Jurnal Hukum dan Politik Islam also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January and Juli) and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2021)" : 5 Documents clear
Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas Anggreany Arief; Rizki Ramadani
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v6i2.1550

Abstract

Terlepas dari beragam kontroversinya, kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja setidaknya telah mencabut dua peraturan dan mengubah sedikitnya 80 (delapan puluh) undang-undang yang lain. Salah satu yang ikut terdampak adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji seperti apa konsep dan permasalahan yang ada pada omnibus law Cipta Kerja, serta implikasinya terhadap pengaturan dan konsep Dasar Perseroan Terbatas. Studi ini merupakan penelitian normatif (doctrinal) terhadap data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (library research), yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Omnibus law merupakan metode legislasi dengan cara menyatukan beragam jenis undang-undang ke dalam satu undang-undang khusus. Hal ini berpotensi meniadakan kepentingan yang beragam dari masing-masing undang-undang atas nama satu kepentingan saja. Di samping itu, praktik penyusunannya di Indonesia tidak memiliki dasar yuridis serta melanggar asas keterbukaan dan partisipasi. Dari segi implikasinya terhadap UU PT, sejumlah ketentuan dalam Omnibus law Cipta Kerja telah memperluas makna Perseroan terbatas dengan menghadirkan model Perseroan Perorangan yang melahirkan sejumlah kontradiksi dalam konsep Dasar Perseroan Terbatas, disamping juga menghapus batas modal minimum Perseroan yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerentanan bagi kelangsungan usaha.
Serviҫo Nacional Inteligência; Hambatan, Tantangan, dan Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional di Timor Leste Jon Martins Ximenes
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v6i2.1494

Abstract

This research is a strategy to improve the performance of National Serviço Intelligence (SNI) in carrying out national security in Timor Leste. The influence of globalization that is increasingly felt throughout the world today has prompted some people to question the existence of the National Intelligence Service (SNI) in facing internal and external threats with professionals. The research method used in this research is descriptive qualitative data collection, namely interviews, observations, group discussions and documentation. The conclusion of this research is that Serviço Nacional Intelligence (SNI) plays a role in producing information that contributes to maintaining national independence, national interests and external security, as well as ensuring internal security in preventing sabotage, terrorism, espionage and organized crime. However, the low quality of human resources, lack of budget, and limited facilities and infrastructure are obstacles and challenges for the Serviço Nacional Intelligence (SNI) in maximizing it as a government information agency.
Transaksi Cryptocurrency dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Hardian Satria Jati; Ahmad Arif Zulfikar
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v6i2.1616

Abstract

The increasingly widespread development of the digital era has led to changes in the payment system which then affects the economic behavior of the community in line with the increase in various services that facilitate economic activity. An example is the emergence of crypto currency or Cryptocurrency as a digital currency that has almost the same function as other currencies. The thing that distinguishes this digital currency from conventional currencies in general is that it does not have a physical form of money like currency currency but only a block of data bound by a hash as validation. Although it provides a number of advantages for its users, the existence of cryptocurrencies in Indonesia itself is still experiencing pros and cons in terms of regulation and legality, especially from the point of view of Islamic law for its use. Therefore, this study was conducted to review cryptocurrencies that are widely used in transactions, especially investments from the perspective of Islamic law. This research is a qualitative library research. The data analysis technique used is descriptive-analytical with a normative juridical approach to Islamic law. Based on a number of references used in this study, it is known that investing with cryptocurrencies has a very high risk because its value can go up or down drastically and unpredictable. Meanwhile, from the point of view of Islamic sharia law, the law of this cryptocurrency transaction is haram lighairihi.
Implementasi Syari’at Islam di Aceh: Studi Kasus Peranan Da’i Perbatasan di Kabupaten Aceh Tamiang Abidin Nurdin; Muslim Zainuddin; Salman Abdul Muthalib; Fakhrurrazi Fakhrurrazi
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v6i2.1765

Abstract

This study aims to discuss the implementation of Islamic law in Aceh, especially regarding the role of border preachers in Aceh Tamiang District, Aceh Province. This research is a study of the sociology of law or empirical law that discusses the law in reality or the reality in people's lives. There are two data collection techniques used, namely literature review and in-depth interviews. This study concludes that the border preacher is a program of the Islamic Shari'ah Service which aims to support the implementation of Islamic law in border areas and remote areas in Aceh. Namely in the regions, Singkil, South Aceh, Subulussalam, Simeulu, Southeast Aceh, and Aceh Tamiang. Especially in Aceh Tamiang, the border preacher has carried out his duties and functions well, namely carrying out religious recitation activities, recitation of al-Qur’an education park, strengthen aqidah and maintaining religious harmony in society. Thus, in the context of the sociology of Islamic law applied in Aceh, it has a positive impact on the community in the sense that people are religiously obedient, their religious knowledge increases, strong aqidah and religious life becomes harmonious.
KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASLI PAPUA DI KABUPTEN MERAUKE DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Mulyadi Alrianto Tajuddin; Agus Sunaryo
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v6i2.678

Abstract

Terkait kasus tindak kriminalitas yang dilakukan oleh orang asli papua atau yang disebut dengan AOP merupakan suatu kenyataan sosial dalam kehidupan masyarakat yang tidak berdiri sendiri, dikarenakan tindak kriminal yang dilakukan oleh AOP ada kaitannya dengan masalah sosial, ekonomi, politik serta budaya. Dengan demikian, fenomena terjadinya tindak kriminal akan mempengaruhi satu sama lainnya. Kriminologi adalah mempelajari tentang gejala – gejala terhadap manusia dalam melakukan kejahatan yang dilihat dari penyebabnya serta mempelajari cara memperbaiki dan mencegah terjadinya kejahatan dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan berbagai jenis ilmu yang ada. Permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam skripsi ini adalah faktor apa saja  yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh orang asli papua di Kabupaten Merauke dan bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh  kepolisian terkait kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang asli Papua di Kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang – undangan, dilengkapi juga dengan data – data yang terkumpul disingkronisasi secara sistematif dan dikaji berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder sehingga ditemukan letak kebenaran ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) faktor – faktor yang sering terjadinya tindak kriminal yang dilakukan oleh orang asli papua (AOP) di kabupaten merauke timbulnya faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya perilaku kejahatan criminal seperti faktor kondisi psikologis, faktor kondisi ekonomi, faktor kondisi lingkungan dan faktor minuman keras, maka kejadinya yang dilakukan oleh orang asli papua sebagian besar dikarenakan adanya faktor - faktor ada. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian terkait adanya kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang asli papua (AOP) dengan cara upaya pre – emtif yaitu dengan cara menanamkan nilai norma – norma agar terinternalisasi dalam diri seseorang, upaya preventif juga dilakukan oleh kepolisian yakni memberikan himbauan dan arahan kepada masyarakat tentang pentingnya saling menjaga dan saling melindungi sesama umat manusia dalam lingkungan masyarakat, serta upaya yang terakhir yaitu upaya represif yakni melakukan upaya pembinaan maupun suatu rehabilitas terhadap pelaku agar kedepan enggan melakukan tindak pidana yang juga memberikan hukuman yang berat kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5