Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Journal of Lex Generalis (JLG) Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR)
Anggreany Arief
Universitas Muslim Indonesia
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas Anggreany Arief; Rizki Ramadani
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v6i2.1550

Abstract

Terlepas dari beragam kontroversinya, kehadiran Omnibus Law Cipta Kerja setidaknya telah mencabut dua peraturan dan mengubah sedikitnya 80 (delapan puluh) undang-undang yang lain. Salah satu yang ikut terdampak adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji seperti apa konsep dan permasalahan yang ada pada omnibus law Cipta Kerja, serta implikasinya terhadap pengaturan dan konsep Dasar Perseroan Terbatas. Studi ini merupakan penelitian normatif (doctrinal) terhadap data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka (library research), yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Omnibus law merupakan metode legislasi dengan cara menyatukan beragam jenis undang-undang ke dalam satu undang-undang khusus. Hal ini berpotensi meniadakan kepentingan yang beragam dari masing-masing undang-undang atas nama satu kepentingan saja. Di samping itu, praktik penyusunannya di Indonesia tidak memiliki dasar yuridis serta melanggar asas keterbukaan dan partisipasi. Dari segi implikasinya terhadap UU PT, sejumlah ketentuan dalam Omnibus law Cipta Kerja telah memperluas makna Perseroan terbatas dengan menghadirkan model Perseroan Perorangan yang melahirkan sejumlah kontradiksi dalam konsep Dasar Perseroan Terbatas, disamping juga menghapus batas modal minimum Perseroan yang dikhawatirkan akan menyebabkan kerentanan bagi kelangsungan usaha.
Penerapan Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas lI Majene Rezki Amaliah; Dachran S. Busthami; Anggreany Arief
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.991 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan verstek perkara perceraian sudah sesuai dengan hukum acara dan faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama kelas II Majene. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa, perkara perceraian nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Mj merupakan Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan Putusan Verstek pada Perkara No.175/Pdt.G/2018/PA.Mj sudah sesuai dengan hukum acara perdata pasal 125 ayat 1 HIR. Diantara pertimbangan yaitu tergugat tidak pernah hadir secara proses persidangan dan telah melalui proses mediasi namun tidak berhasil. Faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya putusan verstek dalam perkara perceraian diantaranya: Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengirim perwakilannya dalam proses persidangan; tergugat tidak pernah keberatan untuk diceraikan oleh Penggugat; Tergugat tidak menerima surat panggilan yang dibawa oleh juru sita pengganti. The research objective is to analyze the legal considerations of judges in the decision verstek on divorce cases in accordance with procedural law and the factors that cause the birth of verstek decisions in divorce cases in the Majene Class II Religious Court. The research method uses empirical legal research. The results of the study show that the divorce case number 175 / Pdt.G / 2018 / PA.Mj is a legal consideration by the Judge in imposing the Verstek Decision on Case No.175 / Pdt.G / 2018 / PA.Mj is in accordance with Article 125 of the Civil Procedure Code. paragraph 1 HIR. Among the considerations, the defendant never attended the trial process and went through the mediation process but was unsuccessful. The factors that led to the birth of the verstek decision in divorce cases included: The Defendant was never present during the trial process, the Defendant was never present and never sent a representative to the trial process; the Defendant has never objected to being divorced by the Plaintiff; The Defendant did not receive the summons brought by the substitute bailiff.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN REMAJA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Rustan Rustan; Anggreany Arief; Andi Risma
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i2.40718

Abstract

Di Indonesia telah berkembang pesat e-commerce sebagai wujud kemajuan peradaban yang merupakan tuntutan zaman. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen remaja dalam transaksi online (e-commerce) dan faktor-faktor yang mempengaruhi minat remaja untuk melakukan transaksi e-commerce. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan hukum. Penelitian empiris dengan mengumpulkan data secara purposive sampling dengan terlebih dahulu menentukan kelas di SMA/MAN yang dijadikan sasaran penelitian. Hasil yang dicapai dari hasil penelitian ini menganilisis mengenai: Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum terhadap konsumen remaja belum dilakukan secara serius dan maksimal, meskipun tidak secara tersendiri diatur dalam undang-undang. Remaja dalam melakukan transaksi secara e-commerce dipengaruhi berbagai kemudahan,  harga murah, dan lebih efisien karena tidak perlu keluar dari rumah menuju ke toko. Remaja juga tidak terlalu dipengaruhi oleh kebiasaan keluarga yang sering berbelanja secara online sehingga remaja sering melakukan transaksi online (e-commerce)
Menjadi Tua Bukan Berhenti Berkarya: Pemberdayaan Lansia Produktif di Desa Gunung Silanu, Kabupaten Jeneponto Azwad Rachmat Hambali; Anggreany Arief; Andi Sri Rezky Wulandari
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Populasi lanjut usia merupakan aset sosial yang penting dan dapat terus berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat apabila diberdayakan secara efektif. Namun, di wilayah pedesaan seperti Desa Gunung Silanu, tingkat partisipasi lansia dalam kegiatan produktif masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dan strategi pemberdayaan dalam meningkatkan produktivitas lansia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap lansia, anggota keluarga, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan tiga permasalahan utama dari rendahnya produktifitas lansia yakni Rendahnya partisipasi lansia dalam kegiatan produktif, yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, motivasi, dukungan keluarga, serta sarana dan prasarana yang terbatas. Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan pengembangan keterampilan, akibat lokasi yang terpencil, biaya pelatihan yang tinggi, dan kualitas pelatihan yang rendah serta Minimnya kesadaran hukum dan hak sosial lansia, karena kurangnya pengetahuan dan akses informasi tentang hak-hak yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Upaya yang direkomendasikan meliputi penyuluhan berbasis komunitas, pengembangan pelatihan daring dan luring, serta program peningkatan kesadaran hukum bagi lansia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan lansia perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial yang menekankan aspek aksesibilitas, partisipasi, dan perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan lansia yang berkelanjutan dan inklusif di pedesaan Indonesia.
Consumer Legal Protection in Telecommunication: Doctrinal and Comparative Insights from Indonesia and Spain Anggreany Arief; Asriati Asriati; Sahban Sahban; Retno Sari Dewi; Antonio Gutiérrez-Pozo
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v20no2.5050

Abstract

Digital transformation has turned telecommunications into essential infrastructure for social and economic life. This shift creates legal challenges, including consumer inequality, opaque electronic contracts, data protection risks, and ineffective dispute resolution. This study compares telecommunications consumer protection frameworks in Indonesia and Spain, focusing on regulatory effectiveness, supervisory institutions, and consumer rights in the digital era. Using doctrinal and comparative analysis, it examines national legislation, legal instruments of the European Union, and reports from telecommunications regulators. The findings show that Spain has developed a more integrated and adaptive system through regulatory harmonization, particularly in contract transparency, data protection, and enforcement of provider obligations. Indonesia still faces institutional fragmentation, weaker enforcement, and slower regulatory adaptation to technological change. Strengthening protection in Indonesia requires reforms focused on digital rights, independent oversight, and efficient dispute resolution. These findings contribute to digital consumer protection scholarship and offer policy guidance for technology-driven economies..
Notaries’ Roles in Land Rights Transfers: Balancing Deed Formality with Substantive Legal Protection Responsibilities and Accountability Saiful Islam; La Ode Husen; Anggreany Arief
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 6 No. 1 (2026): July - December
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v6i1.2387

Abstract

This study examines the role and responsibility of notaries in the transfer of land rights, focusing on the tension between formal compliance in authentic deeds and the realization of substantive legal protection. The objective of this research is to critically analyze whether the current formalistic framework of notarial authority is sufficient to ensure legal certainty and justice, and to propose a reconceptualization of notarial duties that integrates both procedural and substantive dimensions. The research employs a normative legal method, utilizing statutory and conceptual approaches to analyze relevant legislation, legal doctrines, and scholarly perspectives concerning notarial functions and land law. Data are analyzed using a descriptive prescriptive technique to both explain existing legal norms and formulate normative recommendations. The findings reveal that the prevailing practice of notarial duties remains heavily oriented toward formal validity, often reducing the notary to a passive recorder of parties’ intentions. This formalistic approach, while ensuring procedural legality, has proven inadequate in preventing disputes arising from fraud, misrepresentation, and unequal bargaining power. The study identifies a significant gap between formal authenticity and substantive justice, particularly in land transactions that carry high economic and social consequences. This research finds that the concept of substantive authenticity offers a viable framework to bridge this gap, requiring notaries to exercise due diligence, ensure informed consent, and actively verify the material aspects of transactions. The study concludes that strengthening the notarial role through a more substantive approach is essential to enhance legal protection, prevent disputes, and uphold justice within the land law system.
Co-Authors Andi Risma Andi Risma Andi Sri Rezky Wulandari Antonio Gutiérrez-Pozo Asriati Asriati Azwad Rachmat Hambali Dachran S. Busthami Dewi, Retno Sari La Ode Husen Rezki Amaliah Rizki Ramadani Rustan Rustan Sahban Sahban Saiful Islam