cover
Contact Name
Rendy Adiwilaga
Contact Email
rendyadiwilaga@gmail.com
Phone
+628112239899
Journal Mail Official
unibbafisip@gmail.com
Editorial Address
Jl. R.A.A Wiranatakusumah No. 7. Baleendah. Kabupaten Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
ISSN : 2087474X     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
JURNAL JISIPOL, merupakan jurnal ilmiah politik dan pemerintahan yang diterbitkan selama tiga kali dalam setahun oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA pada bulan Januari, april, dan november. Jurnal ini sendiri merupakan sarana bagi para peneliti internal maupun eksternal Ilmu Pemerintahan UNIBBA dalam memperkaya khasanah serta kajian ilmu politik dan pemerintahan kontemporer, yang sekiranya berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dan pemerintahan itu sendiri. Jurnal ini sendiri menerima kontribusi ulasan pemikiran politik, resensi buku, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang telah ditentukan di setiap edisinya.
Articles 282 Documents
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI INSTRUMEN BIOPOLITIK: TELAAH TEORITIS DALAM KONTEKS DUKCAPIL KOTA BANDUNG Nunung Munawaroh
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10 No. 2 (2026): Vol. 10 No. 2 (2026): Jurnal JISIPOL Mei 2026
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis administrasi kependudukan sebagai instrumen biopolitik dalam konteks Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis konseptual dan kritis terhadap teori biopolitik Michel Foucault, governmentality, serta literatur administrasi kependudukan dan tata kelola digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi kependudukan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai mekanisme administratif teknis, melainkan menjadi teknologi kekuasaan yang mengelola kehidupan populasi melalui proses klasifikasi, pencatatan, normalisasi, dan integrasi data. Melalui NIK, KTP-el, dan sistem digital terintegrasi, negara membentuk relasi baru dengan warga yang berbasis pada validitas data dan akses layanan publik. Dalam konteks Kota Bandung sebagai kota berbasis smart city, digitalisasi DUKCAPIL memperkuat praktik governmentality, di mana warga secara sukarela menyesuaikan diri dengan standar administratif negara demi memperoleh pengakuan dan akses terhadap hak-hak sosial. Penelitian ini juga menemukan bahwa kewarganegaraan mengalami transformasi dari status hukum menjadi konstruksi administratif berbasis data, sehingga memunculkan risiko eksklusi terhadap warga yang tidak tercatat atau tidak tervalidasi dalam sistem. Dengan demikian, administrasi kependudukan di era digital merepresentasikan bentuk biopolitik kontemporer yang bekerja secara halus namun efektif dalam membentuk subjektivitas warga dan memperluas kapasitas kontrol negara terhadap populasi.
EVALUASI PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA Alya Rahmania; Ayla Sherilia; M.Afdhal Al Fachru; Rudi Santoso
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 10 No. 2 (2026): Vol. 10 No. 2 (2026): Jurnal JISIPOL Mei 2026
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilu serentak merupakan salah satu inovasi dalam sistem demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu serta memperkuat kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu serentak dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, melalui studi literatur dan data sekunder dari berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilu serentak memberikan sejumlah keuntungan, seperti penghematan biaya dan peningkatan partisipasi politik masyarakat. Namun, terdapat pula berbagai tantangan, antara lain kompleksitas teknis pelaksanaan, beban kerja penyelenggara yang tinggi, serta potensi menurunnya kualitas pilihan pemilih akibat banyaknya surat suara. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem dan regulasi guna memaksimalkan manfaat pemilu serentak dalam mendukung demokrasi yang lebih berkualitas di Indonesia.

Filter by Year

2019 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2026): Vol. 10 No. 2 (2026): Jurnal JISIPOL Mei 2026 Vol. 10 No. 1 (2026): Vol. 10 No. 1 (2026): Jurnal JISIPOL January 2026 Vol. 9 No. 3 (2025): Vol. 9 No. 3 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 3 (2025): SEPTEMBER 2025 Vol. 9 No. 2 (2025): Vol. 9 No. 2 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 2 (2025): MAY 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): Vol. 9 No. 1 (2025): Jurnal JISIPOL Vol. 9 No. 1 (2025): JANUARI 2025 Vol. 8 No. 3 (2024): Vol. 8 No. 3 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 3 (2024): SEPTEMBER 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 2 (2024): MEI 2024 Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal JISIPOL Vol. 8 No. 1 (2024): JANUARI 2024 Vol. 7 No. 3 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 3, NOVEMBER 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 2, APRIL 2023 Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL JISIPOL VOL. 7. NO. 1, JANUARI 2023 Vol. 6 No. 3 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 3, NOVEMBER 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022 Vol. 6 No. 1 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 1, JANUARI 2022 Vol. 5 No. 2 (2021): Vol. 5 No. 2 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 2, APRIL 2021 Vol. 5 No. 3 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 3, NOVEMBER 2021 Vol. 5 No. 1 (2021): JURNAL JISIPOL VOL. 5. NO. 1, JANUARI 2021 Vol. 4 No. 2 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 2, JULI 2020 Vol. 4 No. 1 (2020): JURNAL JISIPOL VOL. 4. NO. 1, APRIL 2020 Vol. 3 No. 3 (2019): JISIPOL: Edisi November 2019 / Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 2 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Juni 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3 No. 1 (2019): JISIPOL Edisi Bulan Januari 2019 | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik More Issue