cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suphia
Contact Email
suphia@uij.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalrechtens@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL RECHTENS
Published by Universitas Islam Jember
ISSN : 19077114     EISSN : 26221802     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Rechtens adalah media per-semester yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (UIJ) sebagai upaya mempublikasikan ide, gagasan dan kajian hukum serta perkembangan hukum baik secara teori maupun praktek. Jurnal Rechtens ditujukan bagi para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara Negara, kalangan pemerhati dan penggiat dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 182 Documents
 8   9   10   11   12 
Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan Imaculata Sherly Mayasari; Nynda Fatmawati Octarina
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v9i2.788

Abstract

Abstrak  Penggunaan Debt Collector pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak dilarang asal dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak melanggar norma serta aturan yang ada. Akan tetapi pada prakteknya, para debt collector sering tidak beretika ketika menarik kendaraan milik debitur yang menunggak. Karena tugas mereka hanyalah menagih hutang bukan untuk menakuti, menyiksa apalagi berbuat yg sampai menghilangkan nyawa orang lain. Oleh karena itu, masyarakat agar mematuhi kontrak yang sudah dibuat kepada satu perusahaan pembiayaan konsumen dan pada debt collector agar tidak bertindak melanggar hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya.  Kata Kunci :  Debt Collector, Lembaga Pembiayaan, Penarikan Sepeda Motor   Abstract  The use of a Debt Collector in consumer finance companies is not prohibited as long as it is carried out in accordance with prescribed procedures and does not violate existing norms and regulations. However, in practice, debt collectors are often unethical when pulling vehicles belonging to delinquent debtors. Because their job is just a debt debt, not to fear, let alone taxes that have taken the lives of others. Therefore, the public must comply with the contracts that have been made with a consumer finance company and to a debt collector so as not to violate the law in carrying out their duties.  Keywords : Debt Collector, Financing Institution, Motorcycle Withdrawal
Karakteristik Perjanjian Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan Multiguna Syahrul Ramadhan; Herowati Poesoko; Ermanto Fahamsyah
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v9i2.789

Abstract

Abstrak Perusahaan Pembiayaan Multiguna dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut POJK No 29/POJK.05/2014) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Terkait itu pada pasal 18 ayat (2) POJK No 29/POJK.05/2014 yang mengatur tentang mitigasi risiko tidak ada norma tertulis yang membolehkan pembebanan jaminan Hak Tanggungan, namun manakala membaca penafsiran otentiknya memperluas norma yang sifatnya limitatif karena ada frase dapat dilakukan selain yang tertulis dalam pasal 18 ayat (2). Kekaburan norma itu berimplikasi pada adanya penyimpangan hukum yaitu dengan melakukan pembebanan Hak Tanggungan.  Perjanjian Pembebanan Hak Tanggungan  dalam pembiayaan multiguna tidak sesuai dengan karakteristik  perjanjian pembiayaan oleh Perusahaan Multiguna.  Kata kunci: Penyimpangan Hukum, Kekaburan Norma, Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Multiguna   Abstract Multipurpose Financing Company in Article 1 number 1 Financial Services Authority Regulation Number 29 / POJK.05 / 2014 concerning Business Conduct of Financing Companies (hereinafter referred to as POJK No 29 / POJK.05 / 2014) is a business entity that carries out financing activities for the procurement of goods and / or services. Related to that, in article 18 paragraph (2) POJK No 29 / POJK.05 / 2014 which regulates risk mitigation there is no written norm that allows the imposition of guarantees of Mortgage Rights, but when reading the authentic interpretation expands the norms that are limitative because there are phrases that can be done in addition to written in article 18 paragraph (2). This vagueness of norms has implications for legal deviation, namely by imposing Mortgage Rights. The Collateral Placement Contract in multipurpose financing is not in accordance with the characteristics of the financing contract by the Multipurpose Company.  Keywords: Legal Deviation, Vague Norms, Characteristics of Multipurpose Financing Contract
Bijak menjadi Orang Tua sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Menjalani Kegiatan Belajar dari Rumah Selama Pandemi Covid-19 Nur Arfiani; Okta Nofia Sari; Bety Vitriana
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v9i2.790

Abstract

Abstrak Munculnya pandemi Covid-19 memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor, salah satunya adalah sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan di sekolah oleh institusi pendidikan kemudian beralih menjadi menjadi kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh dimana para siswa melakukan daring dirumah masing-masing. Tentunya ini membutuhkan peran orang tua yang lebih dominan dibandingkan dengan kegiatan belajar mengajar dengan metode konvensional. Orang tua perlu memahami karakter belajar anak dan tetap membiarkan anak menyelesaikan tugasnya dengan waktu belajar yang teratur dan target pencapaian yang sesuai. Belajar dari rumah akan berhasil karena peran orang tua. Penting bagi orang tua untuk menjaga kondisi fisik dan psikis agar dapat mendampingi anak belajar, hal ini untuk mencegah terjadinya kekerasan pada anak karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya berakibat kepada anak tetapi juga bagi orang tua. Sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik dari kekerasan yang sifatnya fisik maupun psikis, sebagaimana hal ini juga telah dijamin oleh konvensi internasional maupun hukum positif Indonesia. Kata kunci : Orang Tua, Perlindungan Anak, Covid-19 Abstract The emergence of the Covid-19 pandemic affects various sectors, one of which is education sector. Teaching and learning activities that are usually carried out in schools by educational institutions then turn into teaching and learning activities remotely where students do online classes from their homes. Of course this online system requires the role of parents who are more dominant compared to conventional teaching and learning activities in classroom. Parents need to understand the children's learning character and let children to complete their tasks with appropriate learning time and achieving targets. The role of parents determines the success of learning from home system. It is important for parents to maintain physical and psychological conditions in order to assist children in learning, this is to prevent violence to children because the impact is not only affecting the child but also parents. It is an obligation for parents to provide protection for children from physical and psychological violence, as this has also been guaranteed by international conventions and Indonesian positive law. Keywords: Parents, Child Protection, Covid-19
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah Sari Damayanti; Okta Nofia Sari; Kesuma Bagaskara
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v9i2.791

Abstract

Abstrak Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelaksanaan perlindungan anak tidak hanya dilakukan oleh orang tua namun juga harus dilakukan oleh semua elemen dari pihak sekolah ataupun masayakat. Kerja sama dalam melakukan perlindungan terhadap anak akan memberikan dampak positif dalam tumbuh kembangnya. Pihak sekolah juga dapat melakukan pembentukan karakter terhadap siswanya serta memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana bullying agar pelaku jera da tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kata Kunci : Perlindungan, Anak, Bullying Abstract Child Protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. The implementation of child protection is not only carried out by parents but also must be carried out by all elements of the school or community. Cooperation in protecting children will have a positive impact on their growth and development. The school can also build character for students and impose sanctions on perpetrators of criminal acts of bullying so that the perpetrators are deterred from repeating their actions. Keyword : Protection, Children, Bullying
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Penentuan Ijin Lokasi, Besaran Ganti Kerugian dan Penyelesaian Sengketa yang Ditimbulkan Muhammad Hoiru Nail
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v9i2.792

Abstract

Abstrak Pemerintah sebagai organisasi tertinggi dalam sebuah negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea ke IV UUD NRI Tahun 1945, salah satu cara yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut ialah pembangunan-pembangunan infrastruktur yang membutuhkan tanah sebagai bahan dasar pemenuhannya. Dalam konteks hukum agraria, tiap-tiap tanah yang ada di wilayah negara kesatuan RI memiliki hak sosial, sehingga dalam keadaan tertentu apabila negara (pemerintah) membutuhkan tanah tersebut maka selayaknya tanah tersebut wajib dilepaskan dengan persprektif pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berbagai macam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tidak terlepaskan ialah penentuan ijin lokasi, besaran ganti rugi dan  persoalan hukum yang timbul akibat pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehingga diperlukan metode penyesaian baik secara non litigasi dan litigasi. Kata Kunci: Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, musyawarah, ganti kerugian.   Abstract The government as the highest organization in a country has the obligation to realize the goals of the state as stated in paragraph 4 of the indonesia constitution, one of the ways used to achive this is infrastructure development which requires lands as te basic material for its fulfillment. In the context agrarian law, land in the territory of Indonesia has social rigts, so that certain circumstances, if the goverment needs the land, it is appropriate that the land must be released for public purposed. Various kinds of land acquisition processed for the public interest that are not realesed are the determination of location permits, the amount of compensation and legal issues arising from land acquisition for the public interest, so that both non-litigation and litigation methods are needed. Keywords: land acquisition for the public interest, discussion, compensation
Kebijakan Hukum terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Pengguna Jalan Tol Balikpapan-Samarinda Kalimantan Timur Okta Nofia Sari; Sari Damayanti; Kesuma Bagaskara
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v9i2.793

Abstract

Abstrak  Keselamatan dalam menggunakan fasilitas jalan raya sangat diutamakan. Hal ini terkait dengan kejadian kecelakaan lalu lintas. Pengguna jalan raya diharapkandapat me-ngendalikan diri selama mengemudi, sikap ini tidak hanya dilakukan saat mengemudi di jalan raya saja namun juga ketika menggunakan fasilitas jalan tol. Jalan tol dibuat untuk memudahkan akses bertransportasi dengan aman dan nyaman, namun di jalan tol ada beberapa atusan yang harus ditaati untuk menghindari dari bahaya kecelakaan di jalan tol. Kontrol diri dapat dilakukan saat mengemudi di jalan tol dikarenakan dengan mengkontrol diri maka pengemudi dapat melindungi dirinya sendiri maupun orang lain.  Kata Kunci: Pengendara, Jalan Tol, Kecelakaan   Abstract  Safety in using roadfacilities is a priority. This is related to traffic accidents. Road users are expected to be able to control themselves while driving, this attitude is not only done when driving on the highway but also when using toll road facilities. Toll roads are made to facilitate access to transportation safely and comfortably, however on toll roads there are several regulations that must be obeyed to avoid the danger of accidents on toll roads. Self-control can be exercised when driving on toll roads because by controlling yourself, the driver can protect himself and others.  Keywords: Rider, Toll Road, Accident
Pendistribusian Pupuk Bersubsidi yang Berimplikasi Tindak Pidana Ekonomi Danu Bagus Pratama
JURNAL RECHTENS Vol. 9 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v9i2.794

Abstract

Abstrak Pupuk mempunyai peran yang strategis serta penting untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas pertanian. Pada dasarnya tindak pidana ekonomi dalam pendistribusian pupuk ini banyak dilakukan oleh para oknum-oknum terkait karena adanya celah hukum pada setiap regulasi yang mengatur tentang pengadaan, pengawasan maupun pendistribusian pupuk. Tujuan yang ingin diperoleh penulis dengan penelitian ini ialah untuk menganalisis karakteristik tindak pidana yang dilarang dan diancam pidana terkait dalam pendistribusian pupuk bersubsidi  dan untuk menganalisis pertanggung-jawaban pidana pelaku  pendistribusian pupuk bersubsidi, yang berimplikasi tindak pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual maupun diaplikasikan dalam studi kasus Kata Kunci : tindak pidana ekonomi, pupuk, subsidi, pertanian,   Abstract Fertilizer has a strategic and important role to increase agricultural production and productivity. Therefore, the government, with a variety of policies covering technical aspects, supply and distribution despite subsidized prices, continues to encourage the use of fertilizers efficiently. Basically, the economic crime in distributing fertilizer is mostly carried out by related individuals because of the legal loopholes in any regulations governing the procurement, supervision and distribution of fertilizers. The aim of the writer with this research is to analyze the characteristics of criminal acts that are prohibited and punishable by crimes related to the distribution of subsidized fertilizers and to analyze the criminal responsibility of the perpetrators of distributing subsidized fertilizers, which have implications for criminal acts. The approach used in this paper is the statutory approach, conceptual approach or applied in case studies Keywords : economic crime, fertilizers, subsidies, agriculture
Problematika Tindak Pidana Persetubuhan antara Anak Laki - Laki dengan Anak Perempuan Ibnu Maulana Zahida; Arum Ayu Lestari; Sindi Dwi Yunike
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.958

Abstract

Abstrak Anak menjadi perhatian khusus di dalam hukum, dikarenakan anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri, terutama dari berbagai macam kejahatan, dengan demikian anak juga wajib mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Problematika di dalam hukum berkaitan dengan kesetaraan hukum antara anak laki-laki dengan anak perempuan yang melakukan persetubuhan atas kemauannya, karena banyak kita ketahui pertanggungjawaban dibebankan kepada pihak anak laki-laki saja, sedangkan anak perempuan dianggap korban. Pendekatan Ilmu Hukum yang digunakan dalam penelitian ini doctrical research, metode pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan.Akan menjadi sebuah konflik hukum ketika tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak mendapatkan perlakuan yang berbeda sedangkan tindak pidana tersebut terjadi atas kemauan dari kedua belah pihak.  Kata kunci: Anak, Berhadapan dengan hukum, Kesetaraan   Abstract The child is a particular concern in the law, because the child cannot protect itself, especially from all manner of evil, and thus the child is under obligation to obtain legal protection against his rights. Problematic in the law relates to the equality of the law between a boy and a girl who makes sexual intercourse upon his will, since many of us know to be accountable to the boys alone, while girls are being victimized. The legal approach is used in. The study provides the doctrical research, the conceptual approach, and the constitutional approach. It would be a legal conflict when sexual crimes committed by a child get different treatment while the crimes take place on both sides   Keywords: Child, Equality, Lawsuit
Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Klasula Eksonerasi pada Karcis Kendaraan Bermotor Hikmah Kurniati; Tanudjaja Tanudjaja
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1002

Abstract

Abstrak Klausula Eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausula baku menjadi tidak patut ketika kedudukan para pihak menjadi tidak seimbang karena pada dasarnya, suatu perjanjian adalah sah apabila menganut asas konsensualisme, disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut sebagai undang-undang. Oleh karena itu, keabsahan klausula baku yang me-ngandung klausula eksonerasi menjadi batal demi hukum dan dilarang oleh hukum. Tanggungjawab pelaku usaha dalam perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, secara keseluruhan apabila terdapat perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi dapat dibatalkan oleh hakim, dan pelaku usaha berhak dan bertanggungjawab atas segala kerugian yang diterima oleh konsumen. Segala bentuk tanggungjawab pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 juga termasuk didalamnya pertanggungjawaban terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi.   Kata kunci : klausula eksonerasi, perjanjian baku, perlindungan konsumen   Abstract The validity of the standard agreement containing the Exonation Clause in the Consumer Protection Law in Indonesia and what is the responsibility of the business actor in the standard agreement containing the. The exonation clause which is usually contained in an agreement as an additional clause on the essential elements of an agreement is generally found in a standard agreement. The standard clause becomes inappropriate when the position of the parties becomes unbalanced because basically, an agreement is valid if it adheres to the principle of consensualism, is agreed upon by both parties and binds both parties making the agreement as law. Therefore, the validity of standard clauses containing exonation clauses is null and void and prohibited by law. The responsibility of the business actor in a standard agreement containing an exonation clause, as a whole, if there is a standard agreement containing an exonation clause, it can be canceled by the judge.   Keywords : exonation clause, standard agreement, consumer protection
Kerugian Ekologis akibat Tindak Pidana Korupsi Joey Josua Pamungkah Pattiwael
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36835/rechtens.v10i1.1003

Abstract

Abstrak   Tindak Pidana Korupsi di sektor sumber daya alam tidak hanya merugikan finansial negara saja yang dapat dihitung dari APBN, melainkan berdampak luas pula pada kerugian ekologis yang menimbulkan dampak terhadap manusia, bentang alam dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Permasalahan yang akan dianalisa dalam Jurnal ini adalah Apakah kerugian lingkungan dapat dimaknai sebagai kerugian keuangan negara yang ada didalam Undang-undang tindak pidana korupsi dan Bagaimana pembuktian kerugian lingkungan demi pengembalian aset tindak pidana korupsi yang merupakan kerugian ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi. Demi memperoleh jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah kerugian ekologis yang timbul akibat tindak pidana korupsi sebagai kerugian keuangan negara, karena pemahaman yang telah di bangun tentang perluasan makna kerugian keuangan negara melalui tiga metode penafsiran yaitu sistematis, historis, dan ekstensif. Dalam hal pembuktian adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat di hadirkan ahli dalam bidang tersebut yang ada dalam Permen LH 7 Tahun 2014 untuk menghitung kerugian lingkungan yang ditimbulkan akibat penerbitan ijin tambang secara melawan hukum.   Kata Kunci: Kerugian Ekologis, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi Abstrak   Corruption in the natural resources sector is not only detrimental to the state's finances, which can be calculated from the APBN, but also has a broad impact on ecological losses that have an impact on humans, landscapes and biodiversity in it. The problems that will be answered in this journal are whether environmental losses can be categorized as state financial losses that are in the corruption law and how to prove environmental losses for the return of assets of criminal acts of corruption which are ecological losses. The research method used is legal research. Legal research is carried out to solve legal issues at hand. In order to obtain answers to legal issues in this study, the authors use a conceptual approach, a case approach, and a statute approach. The results of this study are 1) ecological losses arising from criminal acts of corruption as losses to state finances, due to the understanding that has been built on the expansion of the meaning of state financial losses through three methods of interpretation, namely systematic, historical, and extensive or environmental pollution can be presented by experts in the field in the Minister of Environment and Forestry Regulation 7/2014 to calculate environmental losses caused by the illegal issuance of mining permits.   Keywords: Criminal Corruption, Ecological Loss, State Financial Loss

Page 10 of 19 | Total Record : 182

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Juni Vol. 13 No. 2 (2024): Desember Vol. 13 No. 1 (2024): Juni Vol. 12 No. 2 (2023): Desember Vol. 12 No. 1 (2023): Juni Vol. 11 No. 2 (2022): Desember Vol. 11 No. 1 (2022): Juni Vol. 10 No. 2 (2021): Desember Vol. 10 No. 1 (2021): Juni Vol. 9 No. 2 (2020): Desember Vol. 9 No. 1 (2020): Juni Vol 8, No 2 (2019): RECHTENS Vol. 8 No. 2 (2019): Desember Vol. 8 No. 1 (2019): Juni Vol. 7 No. 2 (2018): Desember Vol. 7 No. 1 (2018): Juni Vol. 6 No. 2 (2017): Desember Vol. 6 No. 1 (2017): Juni Vol. 5 No. 2 (2016): Desember Vol. 5 No. 1 (2016): Juni Vol. 4 No. 1 (2015): Juni Vol. 3 No. 2 (2014): Desember Vol. 3 No. 1 (2014): Juni Vol. 2 No. 2 (2013): Desember Vol. 2 No. 1 (2013): Juni More Issue