cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suphia
Contact Email
suphia@uij.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalrechtens@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL RECHTENS
Published by Universitas Islam Jember
ISSN : 19077114     EISSN : 26221802     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Rechtens adalah media per-semester yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Jember (UIJ) sebagai upaya mempublikasikan ide, gagasan dan kajian hukum serta perkembangan hukum baik secara teori maupun praktek. Jurnal Rechtens ditujukan bagi para pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara Negara, kalangan pemerhati dan penggiat dalam bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 182 Documents
 10   11   12   13   14 
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Pekanbaru Provinsi Riau Dwi Anindya Harimurti
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1124

Abstract

Kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan merupakan kebijakan yang diformalkan oleh pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan Covid-19. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Disiplin, dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 merupakan peraturan yang disahkan oleh Gubernur Riau. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan kebijakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid 19 di Pekanbaru. Jenis penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normative.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi telah dilaksanakan tetapi masih belum terlaksana dengan baik terutama pada konsistensi dalam pelaksanaan aturan tersebut; kemudian sumber daya yang ada juga diimplementasikan dengan baik; dalam hal disposisi telah dilaksanakan dengan sangat baik terutama dalam kognisi, arahan dan respon dari pelaksana, serta intensitas respon atau respon implementasi; namun struktur birokrasi belum terlaksana dengan baik karena tidak terdapat alur kepegawaian secara tertulis atau adanya fragmentasi tanggung jawab secara tertulis antara ketiganya instansi penegak hukum protokol kesehatan. Begitu juga dengan masyarakat yang masih banyak melakukan pelanggaran dikarenakan sanksi yang dianggap lemah sehingga tidak menimbulkan efek jera apabila terjadi pelanggaran.  Kata Kunci: Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan, Covid 19  Abstract Disciplinary policies and law enforcement of health protocols are policies formalized by the government in preventing and controlling Covid-19. Riau Governor Regulation Number 55 of 2020 concerning the Implementation of Discipline, and Law Enforcement of Health Protocols as Efforts to Prevent and Control Covid-19 is a regulation passed by the Governor of Riau. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of disciplinary policies and law enforcement of health protocols as an effort to prevent and overcome Covid 19 in Pekanbaru. This type of research is normative legal research. The results of this study indicate that: Communication has been implemented but still not implemented properly, especially on the consistency in the implementation of these rules; then the existing resources are also implemented properly; in the case that the disposition has been implemented very well, especially in cognition, direction and response from the implementer, as well as the intensity of the response or implementation response; but the bureaucratic structure has not been implemented properly because there is no written staffing flow or there is a written fragmentation of responsibilities between the three health protocol law enforcement agencies. Likewise with people who still commit many violations due to sanctions that are considered weak so that they do not cause a deterrent effect in the event of a violation.  Keywords: Law Enforcement, Health Protocol, Covid 19
Perlindungan Hukum terhadap Anak Berkonflik Hukum dari Keluarga Ekonomi Lemah Di Desa Jenggawah Kabupaten Jember Solehati Nofitasari; Yuli Winiari Wahyuningtyas
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1142

Abstract

Abstrak Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat Desa Jenggawah mengetahui hak-hak anak yang berkonflik dengan hokum dan upaya yang dilakukan masyarakat desa jenggawah dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penilitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah bahwasanya masih belum mengetahui informasi tekait pengertian tentang anak yang berkonflik dengan hukum ataupun undang-undang system peradilan pidana anak. Masyarakat didesa masih belum mengetahui UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apalagi tentang hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Kata kunci : Perlindungan, Anak berkonflik hukum, Jenggawah Abstract The rights of children in conflict with the law include humane treatment of children in accordance with the child's dignity and rights, provision of special assistants for children from an early age, provision of special facilities and infrastructure, imposition of appropriate sanctions in the best interests of children, monitoring and continuous recording of the development of children in conflict with the law, providing guarantees to maintain relationships with parents or family. This study aims to determine whether the people of Jenggawah Village know the rights of children who are in conflict with the law and the efforts made by the Jenggawah village community in preventing criminal acts committed by children. This research uses an empirical juridical method with a sociological approach. Based on the results of the research, the people of Jenggawah Village, Jenggawah District, that they still do not know information regarding the notion of children in conflict with the law or the law on the juvenile criminal justice system. The people in the village still do not know the Law on the Juvenile Criminal Justice System especially regarding the rights of children who are in conflict with the law. Keywords: Protection, Children in conflict with the law, Jenggawah
Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Di Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Nanang Tri Budiman; Supianto Supianto
JURNAL RECHTENS Vol. 10 No. 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v10i2.1143

Abstract

Dalam aspek ekonomi, Pandemi Covid-19 telah berimbas pada kegiatan usaha yang mengalami penurunan bahkan banyak pula yang berdampak pada berhentinya beberapa bidang usaha tertentu. Menurunnya kegiatan ekonomi ini berdampak pula kepada para pelaku usaha dan masyarakat terhadap kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak lain, terutama kepada pihak yang memberikan pinjaman dalam bentuk kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa kredit tanpa agunan dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa kredit tanpa agunan di Kelurahan Patrang Kabupaten Jember. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris dengan metode penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya sengketa kredit tanpa agunan adalah usaha yang dijalankan oleh debitur mengalami kegagalan dan pemahaman nasabah bahwa kredit usaha yang dikucurkan tanpa agunan merupakan hibah atau bantuan dari pemerintah. Kredit tanpa jaminan yang dikucurkan kepada usaha mikro maupun perorangan diberikan dalam jumlah yang kecil. Sistem pembayaran dapat berupa membayar angsuran baik dengan waktu harian mingguan dan bulanan disesuaikan dengan kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur. Kata kunci : Sengketa kredit, agunan, Patrang   Abstract In the economic aspect, the Covid-19 pandemic has affected business activities which have experienced a decline and many have even resulted in the cessation of certain business fields. This decline in economic activity also has an impact on business actors and the community on their ability to fulfill their obligations to other parties, especially those who provide loans in the form of credit. This study aims to determine the factors that cause credit disputes without collateral and to determine the settlement of credit disputes without collateral in Patrang Village, Jember Regency. The method used is normative juridical and empirical with sociological legal research methods. Based on the results of the study, it can be concluded that the factors that cause credit disputes without collateral are businesses run by debtors that fail and the customer's understanding that business loans disbursed without collateral are grants or assistance from the government. Unsecured loans disbursed to micro-enterprises and individuals are given in small amounts. The payment system can be in the form of paying installments on a daily, weekly and monthly basis according to the agreement between the debtor and creditor. Keywords: Credit dispute, collateral, Patrang
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Habi Burrohim; I Gede Widhiana Suarda; Ainul Azizah
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1137

Abstract

Abstrak Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan merumuskan konsep yang tepat di masa yang akan datang dalam pelaksanaan Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA) guna mendorong pengembalian kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi korporasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dalam penelitian ini adalah perjanjian Penundaan Penuntutan yang berasal dari rumpun hukum Common Law dapat diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan didasarkan pada 4 (empat) dasar kajian yakni tujuan sistem peradilan pidana dan asas sistem peradilan pidana dan bahwa konsepsi Perjanjian Penundaan Penuntutan yang akan diterapkan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia didasarkan pada Pengertian dan Tujuan Perjanjian Penundaan Penuntutan, Pihak yang Terlibat dan Kewenangannya, Kualifikasi Tindak Pidana, Syarat Perjanjian Penundaan Penuntutan. Kata kunci: Kerugian Negara, Korupsi, Korporasi, Penuntutan Abstract The purpose of this study is to analyze the application of the Deferred Prosecution Agreement (DPA) in an effort to recover state financial losses for corruption by corporations in the Indonesian criminal justice system and formulate the right concept in the future in the implementation of the Deferred Prosecution Agreement or Deferred Prosecution Agreement (DPA) to encourage the return of state financial losses caused by corporate corruption. The method of this research is normative juridical. The results in this study are the Delay of Prosecution agreement originating from the Common Law legal family can be applied to the Indonesian Criminal Justice System based on 4 (four) basic studies, namely the objectives of the criminal justice system and the principles of the criminal justice system and that the conception of the Delay of Prosecution Agreement will be applied. The Criminal Justice System in Indonesia is based on the Definition and Purpose of the Suspension of Prosecution Agreement, the Parties Involved and Their Authorities, Criminal Acts Qualifications, Terms of the Suspension of Prosecution Agreement,.  Keywords: State Loses, Corruption,Corporation, Prosecution
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Campuran Atas Status Hak Atas Tanahnya Di Indonesia Alfian Andri Wijaya
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1156

Abstract

Abstrak Perkawinan campuran berdampak pada kepemilikan hak atas tanah bagi WNI. Menurut Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, WNA yang mendapatkan hak milik atas tanah karena wasiat, percampuran harta karena perkawinan dan WNI yang kehilangan kewarganegaraannya harus melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Penelitian ini mengkaji permasalahan dimana WNI dalam perkawinan campuran kehilangan haknya sebagai warga negara dalam memiliki hak atas tanah dikarenakan percampuran harta dalam perkawinan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan karena menurut Pasal 9 ayat 1 UUPA menyatakan bahwa WNI dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dan menurut Pasal 21 ayat 1, dikatakan bahwa subjek hak milik adalah WNI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Kesimpulannya, Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku perkawinan campuran atas status hak atas tanahnya di Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Campuran, Hak Atas Tanah Abstract Mixed marriages have an impact on the ownership of land rights for Indonesian citizens. According to Article 21 paragraph 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, foreigners who get land ownership rights due to a will, mixing assets due to marriage and Indonesian citizens who lose their citizenship must relinquish their rights to land. within a period of 1 year. This study examines the problem where Indonesian citizens in mixed marriages lose their rights as citizens in owning land rights due to the mixing of assets in marriage, where this is not in accordance with the principle of justice because according to Article 9 paragraph 1 of the UUPA states that Indonesian citizens can have a full relationship with the earth, water, and space and according to Article 21 paragraph 1, it is said that the subject of property rights is an Indonesian citizen. The research method used is normative juridical. In conclusion, the form of legal protection for mixed marriage actors on the status of their land rights in Indonesia is not regulated in the legislation.  Keywords: Marriage, Mixed Marriage, Land Rights
Keabsahan Akta Hibah yang Dibuat oleh Ppat Bagi Anak Angkat Tanpa Persetujuan Salah Satu Ahli Waris Haldin Perdana Putra; Dyah Ochtorina Susanti; Rahmadi Indra Tektona
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1177

Abstract

Abstrak Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, akta hibah yang obyeknya tanah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik terkait perbuatan hukum mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Terkait itu, yang menjadi permasalahan apabila PPAT membuat akta hibah bagi anak angkat tanpa persetujuan salah satu ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan Keabsahan akta hibah yang dibuat oleh PPAT bagi anak angkat tanpa persetujuan salah satu ahli waris, apabila akta tersebut terbukti secara sah melanggar ketentuan perundang-undangan maka akta tersebut menjadi akta yang terdegradasi atau akta di bawah tangan bahkan menjadi batal demi hukum. Kata Kunci : Keabsahan, Akta Hibah, Anak Angkat Abstract Based on the provisions of Article 1 point 1 of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of the Land Deed Maker Official, the grant deed whose object is land is made by the Land Deed Making Official (PPAT) who has the authority to make authentic deeds related to legal actions regarding land rights or rights. property of the apartment unit. Related to that, the problem is when PPAT makes a deed of grant for adopted children without the approval of one of the heirs. The research method used is normative juridical. So that it can be concluded that the validity of the deed of grant made by PPAT for adopted children without the approval of one of the heirs, if the deed is proven to have legally violated the provisions of the law, the deed becomes a deed that is degraded or a deed under the hand and even becomes null and void by law.  Keywords: Validity, Deed of Grant, Adopted Child
Aspek Hukum Memorandum Of Understanding dari Segi Hukum Perikatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sudaryati Sudaryati
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1216

Abstract

Abstrak  Aspek hukum Memorandum of Understanding tergantung dari cara pandang yaitu sebagai sebatas ikatan moral dan Memorandum of Understanding dianggap sama dengan perjanjian. Dalam Penelitian ini metodologi yang digunakan dengan metode legal research, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan sumber bacaan seperti buku-buku hukum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa jika Memorandum of Understanding dipandang sebagai sebatas ikatan moral, maka tidak mepunyai kekuatan hukum yang mengikat karena hanya sebatas moral, tetapi jika dianggap sama dengan perjanjian, maka Memorandum of Understanding mempunyai kekuatan hukum, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal perjanjian harus diterapkan yaitu mengikat para pihak. Jika dipandang sebagai penjanjian, jika salah satu pihak tidak melaksanakan substansi Memorandum of Understanding, maka pihak yang lain dapat membawa persoalan itu ke pengadilan dan pengadilan dapat memerintakan salah satu pihak untuk melaksanakan substansi yang telah disepakati secara konsisten.  Kata Kunci: Memorandum of Understanding, Hukum, Perdata  Abstract  The legal aspect of a Memorandum of Understanding depends on the perspective, namely as a moral bond and a Memorandum of Understanding is considered the same as an agreement. In this research, the methodology used is the legal research method, namely by examining the laws and regulations and reading sources such as legal books. Based on the results of the study, it was found that if the Memorandum of Understanding is seen as a moral bond, it does not have binding legal force because it is only moral, but if it is considered the same as an agreement, then the Memorandum of Understanding has legal force, so that the provisions contained in the articles of the agreement must be applied that is binding on the parties. If it is seen as an agreement, if one party does not implement the substance of the Memorandum of Understanding, then the other party can take the matter to court and the court can order one of the parties to consistently implement the agreed substance. Keywords: Memorandum of Understanding, Law, Civ
Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik Bersteroid Edi Wahjuni; Nuzulia Kumala Sari; Sheilla Octaviani
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1268

Abstract

Abstrak Skincare menjadi kebutuhan utama masyarakat di semua kalangan, baik perempuan ataupun laki-laki dan dari beragam kelas ekonomi. Akan tetapi hal ini dimanfaatkan oleh beberapa pelaku yang tidak bertanggung jawab usaha atau bahkan dokter yang mengerti akan kandungan kosmetika yang seharusnya tidak untuk digunakan untuk tubuh dengan memproduksi skincare, menambahkan bahan kimia berbahaya steroid. Rumusan Masalah dalam artikel ini adalah Apa peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang bersteroid dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat kosmetik bersteroid. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah turut serta melakukan kewenangannya sebagai pengawas, dan melakukan suatu pengecekan apabila terjadi suatu kecurigaan terhadap suatu produk yang disinyalir menggunakan suatu bahan yang dilarang oleh pemerintah yang dapat merugikan, dan mengancam keselamatan jiwa terhadap konsumen sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penjualan kosmetik bersteroid berupa pemberian ganti rugi. Hak ganti kerugian yang diberikan kepada konsumen ini bersifat universal disamping hak-hak pokok lainnya. Kata Kunci : Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Konsumen, skincare bersteroid.  Abstract Skincare is a major need of society in all circles, both women and men, and from various economic classes. Increasingly the age of increasing number of types of skincare that can be chosen by consumers. However, this is exploited by some business-responsible actors or even doctors who understand the cosmetics content that should not be used for the body by producing skincare, adding dangerous steroid chemicals. The sale and purchase of skincare, which is carried out specifically by individuals who understand the dangerous ingredients of skincare, are carried out to get the attention of various groups of people. Steroids are active chemicals in sterol fat which, when mixed with other cosmetics, will cause skin scaling. It is this skin erosion that causes the skin to grow white. However, long-term effects caused will cause the skin to become thin and bluish veins will appear that cannot be removed. The effects caused by the presence of steroids cannot be eliminated permanently even with laser action, so the mixing of steroids against cosmetics is very detrimental to consumers. Keywords: Responsibilities of Businesses, Consumers, steroid skincare
Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai Pelaku Aborsi Akibat Perkosaan firda yunita dewi; Sieldy Aprilia Utami; Tama Bahtiar
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1275

Abstract

Abstrak Aborsi masuk dalam masalah yang serius. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah aborsi setiap tahunnya. Selain adanya penegakan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi, juga harus dibarengi dengan adanya perlindungan hokum. Hal ini tidak terlepas dari hak asasi yang dimilikinya. tujuan penulisan ini untuk menguraikan problematika hukum mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi, negara mempunyai kewajiban untuk membentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau regulasi lain yang lebih jelas lagi diluar dari regulasi yang sudah ada. Dengan adanya aturan atau regulasi baru yang lebih jelas lagi, perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku aborsi akibat perkosaan tersebut diharapkan dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Aborsi, Perkosaan. Abstract  Abortion is in serious trouble. This is indicated by the increasing number of abortions every year. In addition to law enforcement against women as perpetrators of abortion, it must also be accompanied by legal protection. This is inseparable from their human rights. The purpose of this paper is to describe the legal problems regarding how to protect women as perpetrators of abortion due to rape. The research methodology used in this paper is a normative juridical research type, using a conceptual approach and a statutory approach. The results showed that to realize legal protection for women victims of rape who have abortions, the state has an obligation to form laws, government regulations or other regulations that are clearer than the existing regulations. With the new rules or regulations that are clearer, legal protection for women as perpetrators of abortion due to rape is expected to be fulfilled properly.  Keywords: Legal Protection, Abortion, Rape.
Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak dalam Keluarga Musfianawati Musfianawati
JURNAL RECHTENS Vol. 11 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v11i1.1370

Abstract

Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perspektif Masyarakat Terhadap perkawinan di bawah umur dan Dampaknya Terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah empiris-normatif. Pemasalahanya yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perspektif Masyarakat Terhadap pernikahan di bawah umur serta Dampaknya Terhadap Pendidikan anak dalam keluarga. Banyak beraneka ragam pendapat masyarakat khususnya di Desa wonojati terkait dengan perkawinan di bawah umur. Mereka berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur dilaksanakan karena kehendak orang tua yang ingin menikahkan anaknya karena di dorong factor ekonomi. Jika anak sudah menikah maka tanggung jawab orang tua sudah berpindah kepada suaminya. Tetapi ada beberapa anak yang menikah di bawah umur karena factor anaknya yang berkehendak menikah sebelum usia 19 tahun, hal ini trejadi karena factor pergauan bebas yang menyebabkan anak sudah hamil terlebih dahulu, tetapi ini tidak menempati prosentase yang banyak Dampak Perkawinan di bawah Umur Terhadap Pendidikan anak dalam keluarga, sangat mempengaruhi perkembangan anak hasil perkawinan yang orang tuanya menikah di bawah umur. Orang tua yang menikah di bawah umur sebagain besar tidak peduli dengan bimbingan belajar bagi putra-putrinya.  Kata kunci : Perkawinan, Anak, Pendidikan,  Abstract  This study aims to determine the community's perspective on underage marriage and its impact on children's education in the family. The method used in conducting this research is empirical-normative. The problem studied in this study is how the community's perspective on underage marriage and its impact on children's education in the family. There are many diverse opinions of the community, especially in Wonojati Village related to underage marriage. They argue that underage marriages are carried out because of the will of parents who want to marry off their children because it is driven by economic factors. If the child is married, the responsibility of the parents has shifted to the husband. However, there are some children who marry underage due to the factor of their children wanting to get married before the age of 19 years, this happens because of the promiscuity factor that causes the child to be pregnant first, but this does not occupy a small percentage. The impact of underage marriage on children's education in the family greatly affects the development of children from marriages whose parents marry underage. Parents who marry underage mostly do not care about tutoring for their children.  Keywords: Marriage, Children, Education  

Page 12 of 19 | Total Record : 182

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2013 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 14 No. 1 (2025): Juni Vol. 13 No. 2 (2024): Desember Vol. 13 No. 1 (2024): Juni Vol. 12 No. 2 (2023): Desember Vol. 12 No. 1 (2023): Juni Vol. 11 No. 2 (2022): Desember Vol. 11 No. 1 (2022): Juni Vol. 10 No. 2 (2021): Desember Vol. 10 No. 1 (2021): Juni Vol. 9 No. 2 (2020): Desember Vol. 9 No. 1 (2020): Juni Vol 8, No 2 (2019): RECHTENS Vol. 8 No. 2 (2019): Desember Vol. 8 No. 1 (2019): Juni Vol. 7 No. 2 (2018): Desember Vol. 7 No. 1 (2018): Juni Vol. 6 No. 2 (2017): Desember Vol. 6 No. 1 (2017): Juni Vol. 5 No. 2 (2016): Desember Vol. 5 No. 1 (2016): Juni Vol. 4 No. 1 (2015): Juni Vol. 3 No. 2 (2014): Desember Vol. 3 No. 1 (2014): Juni Vol. 2 No. 2 (2013): Desember Vol. 2 No. 1 (2013): Juni More Issue