cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hanantyo Sri Nugroho
Contact Email
hanantyo@amikom.ac.id
Phone
+6285726207814
Journal Mail Official
jurnaljspg@amikom.ac.id
Editorial Address
Jalan Ring Road Utara Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Social Politics and Governance (JSPG)
Published by Universitas AMIKOM Yogyakarta
ISSN : 26860279     EISSN : 26858096     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) (p-ISSN: 2686-0279, e-ISSN: 2685-8096) is published by Government Studies Program, Universitas AMIKOM Yogyakarta twice a year (June and December). JSPG Journal collaborates with ADIPSI (Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia) for Reviewer. Since 2019, JSPG Journal has published scientific articles on socio-political issues and community empowerment. The articles have gone through a process of editorial discussion and review, as well as turnitin checking. JSPG Journal aims to provide a discussion platform for academic research and socio-political practice in the fields of political science, government science, leadership studies, policy innovation studies, public administration studies, community social empowerment and welfare studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 84 Documents
 1   2   3   4   5 
Dinamika Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Berbasis Prioritas Dalam Penyusunan APBDes Adie Dwiyanto Nurlukman; Fadly Fadillah Said
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 1 No. 2 (2019): Journal of Social Politics and Governance (Desember)
Publisher : Research Departement of Universitas Amikom Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/jspg.v1i2.186

Abstract

Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 membuka peluang bagi desa dalam proses percepatan pembangunan melalui alokasi dana desa. Melalui pengelolaan dana desa yang baik dan berbasiskan kepada konsep Good Governance, diupayakan penggunaanya memenuhi kaidah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sehingga berdampak kepada prioritas dan kebutuhannya dalam pembangunan desa. Penelitian ini mencoba menganalisis proses pengelolaan dana desa dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis prioritas dan kebutuhan dalam mekanisme penyusunan APBDes. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik koleksi data melalui wawancara. Lokasi penelitian ini berfokus kepada perencanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menemukan penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan semua elemen dan aspirasi masyarakat mengenai kebutuhan mereka dengan berpedoman dengan RPJMDes agar terjadi kesinambungan dari program-program kerja pemerintah desa setiap tahunnya. Hal yang sangat disayangkan adalah tidak adanya upaya dari Pemerintah Desa Sukadiri untuk mendapatkan dan meningkatkan pendapatan asli desa.
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Dalam Menanggulangi Masalah Stunting Iren Ressie Ridua; Gloria M. P Djurubassa
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 2 No. 2 (2020): Journal of Social Politics and Governance (Desember)
Publisher : Research Departement of Universitas Amikom Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/jspg.v2i2.193

Abstract

Penelitian ini membahas tentang masalah stunting di Kabupaten Halmahera Timur dan bagaimana upaya penanggulangannya. Stunting merupakan bentuk gagal tumbuh kembang pada balita yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear, akibat dari ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, mulai dari masa kehamilan sampai usia 24 bulan. Metode penelitian  menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan masalah stunting di Kabupaten Halmahera Timur khususnya di Kecamatan Maba Utara sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya baik karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Terkait mengenai permasalahan dan upaya penanganannya. Pentingnya peran aktif  dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan tenaga kesehatan yakni puskesmas dan kader posyandu untuk bekerja sama mengatasi persoalan stunting. Kebijakan penangunggulangan stunting yang di lakukan antara lain pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita dan ibu hamil dan melakukan posyandu. Perlu adanya advokasi dan sosialisasi tentang stunting agar masyarakat mampu menerapkan pola makan gizi seimbang dan mendapatkan pelayanan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraanya.
Ugensi Database ASN: Potret Tata Kelola Pangkalan Data Kepegawaian Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Kota Banjarbaru Robby Firman Syah; Nisa Agistiani Rachman
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 2 No. 2 (2020): Journal of Social Politics and Governance (Desember)
Publisher : Research Departement of Universitas Amikom Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/jspg.v2i2.379

Abstract

Salah satu tantangan dan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan manajemen ASN adalah tersedianya pangkalan data kepegawaian yang komprehensif dan terintegrasi. Namun masih terdapat kendala dalam pembangunan dan arah pengembangan yang belum terkelola secara optimal. Tulisan ini membahas tata kelola pangkalan data kepegawaian di 2 (dua) pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kota Banjarbaru. Tujuannya ialah sebagai studi awal melihat tata kelola pangkalan data kepegawaian pemerintah daerah dalam kepentingannya mendukung pembangunan database ASN secara nasional. Penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta dan Kota Banjarbaru. Dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara terhadap subjek penelitian yang membidangi urusan kepegawaian di pemerintah daerah, hasil penelitian menunjukkan: pertama, pemerintah daerah telah melakukan start dan inisiasi pada digitalisasi data dan layanan kepegawaian, walaupun pada praktiknya memiliki desain dan komposisi fitur yang berbeda; kedua, pangkalan data kepegawaian yang dikembangkan pemerintah daerah mencapai derajat kualitas pengembangan yang berbeda.
Analisis Rencana Pemekaran Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat: Sebuah Skenario Hendra Try Ardianto; Laila Kholid Alfirdaus
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 2 No. 2 (2020): Journal of Social Politics and Governance (Desember)
Publisher : Research Departement of Universitas Amikom Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/jspg.v2i2.380

Abstract

Artikel ini bertujuan memaparkan bagaimana skenario pemekaran kecamatan dan desa di Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Disebut skenario karena cara analisisnya bukan berdasarkan dinamika tuntutan pemekaran, melainkan lebih pada bagaimana kesesuaian rencana pemekaran dengan tata regulasi yang ada, terutama UU No 9/2015 tentang Pemerintah Daerah, UU No.6/2014 tentang Desa dan PP Nomor 17/2018 tentang Kecamatan. Argumen artikel ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pemekaran kecamatan dan desa di kabupaten Kotawaringin Barat sudah tidak terhindarkan, mengingat luasan wilayah yang terlampau besar menjadi penghambat pembangunan dan pelayanan publik. Hasilnya, setidaknya ada dua skenario yang bisa dilakukan, yakni jangka pendek dengan penataan ulang kecamatan baru dan jangka panjang dengan pemekaran beberapa desa potensial. Dengan dua skenario itu, analisis artikel ini menyuguhkan signifikansi secara praktis bagaimana Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan pemekaran agar mampu mendapatkan minimal 8 kecamatan.
Analisis Pelayanan Publik Berbasis Media Sosial: Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah Mohamad Sukarno; Atik Septi Winarsih; Hacykal Huda Wijaya; Prihantika Septi Cahyani
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 3 No. 1 (2021): Journal of Social Politics and Governance (June)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2021v3i1.507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas pelayanan publik pada Gubernur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui media sosial twitter. Fokus dalam penelitian ini adalah intensitas akun twitter mengenai pelayanan public dan sekaligus sentiment dari masyarakat. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data menggunakan software Nvivo 12Plus dari media sosial twitter dengan cara Ncapture dan mengolah di software Nvivo 12Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya intensitas akun twitter  Gubernur Jawa Tengah pada pelayanan publik tiga bulan tahun 2021 mengalami presentase tertinggi pada bulan Februari yakni 12,44%. Intensitas twitter yang tinggi tersebut menunjukkan bahwasanya melalui Gubernur Jawa Tengah aktif dan intens memberikan informasi dan menerima keluh kesah masyarakat  mengenai pelayananan publik. Selain itu sentimen masyarakat dari aktivitas akun twitter Gubernur Jawa Tengah yakni diakumulasikan sebanyak 16 persen positif dan 28 persen negatif. Sentimen tersebut didasari atas respons masyarakat terkait dengan pelayanan publik di Jawa Tengah pada bulan Januari-Maret 2021.
Politik Uang Dalam Demokrasi Di Indonesia: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Hardianto Hawing; Nursaleh Hartaman
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 3 No. 1 (2021): Journal of Social Politics and Governance (June)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2021v3i1.533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh politik uang terhadap perilaku memilih pada Pemilukada Enrekang tahun 2018. Teori digunakan adalah teori partisipasi politik, uang kontestasi politik, dan teori perilaku memilih. Metodologi penelitian menggunakan metode kuantitatif, bentuk survey dan wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan bentuk: kusioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pengambilan sampel digunakan adalah multi stage random sampling. Responden dijadikan sampel sebanyak 276 orang. Praktek politik uang berpengaruh pada pemilih ekonomi lemah juga pada ekonomi kuat. Meskipun terjadi dimana-mana, namun tidak semua masyarakat memilih karena politik uang. Terdapat daerah dimana pemilih tidak terpengaruh oleh faktor tersebut. Pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan faktor sosiologis, psikologis, dan rational choice Meskipun ada kecenderungan faktor politik uang mempengaruhi perilaku memilih. Di beberapa wilayah, politik uang menjadi faktor utama menentukan pilihan. Hasil dari uji pengaruh variabel politik uang terhadap perilaku pemilih sebesar 0,429 dengan nilai signifikansi (sig)=> 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,261 atau 26,1 persen.
Inovasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Pendowo Mulyo Nabiila Rizqi Khasanah
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 3 No. 1 (2021): Journal of Social Politics and Governance (June)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2021v3i1.543

Abstract

BUMDes badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, digabungkan dengan pemberdayaan masyarakat didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana peneliti menganalisis subjek berdasar sumber data yang ada dengan mewawancara penanggungjawab BUMDes Pendowo Mulyo kemudian review data tersebut dianalisis sesuai data yang diperoleh, dengan tujuan menjabarkan hasil dari inovasi BUMDES Pendowo Mulyo di desa pendowoharjo. BUMDes Pendowo Mulyo yang berdiri sejak tahun 2017 yang mana terfokus pada persewan gedung dikelurahan, namun ada juga beberapa inovasi lain pada BUMDes Pendowo Mulyo seperti pengelolaan sampah, catering, multimedia, dan konveksi (kaos).
Implementasi Kebijakan Pengelolaan BUMDes Pada Masa Pandemi Di Desa Protomulyo Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal Maulida Putri Rahmawati; Suwarji Suwarji
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 3 No. 1 (2021): Journal of Social Politics and Governance (June)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2021v3i1.547

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan BUMDes pada masa pandemi di Desa Protomulyo, Kaliwungu Selatan di Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik menentukan informan menggunakan purposive sampling berdasarkan subjek yang mendominasi dan bersedia memberikan keterangan. Informan penelitian adalah perangkat Desa Protomulyo dan pengurus BUMDes melalui wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan teori dari Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan, pengelolaan BUMDes pada masa pandemi di Desa Protomulyo, Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal memiliki beberapa permasalahan dilihat dari Indikator Kooperatif dan Berkelanjutan. Pertama, kerja sama terhambat oleh pandemi, sehingga pendapatan mengalami penurunan. Kedua, BUMDes belum ada perbaikan karena pandemi sehingga tidak bisa berjalan optimal. Faktor yang mempengaruhi terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Indikator komunikasi adalah indikator dominan yang menyebabkan masalah karena Desa Protomulyo tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan kebijakan BUMDes
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019 Ismatullah Ismatullah; Gerry Katon Mahendra
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 3 No. 1 (2021): Journal of Social Politics and Governance (June)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2021v3i1.556

Abstract

Undang-undang No 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 41 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah sebuah peran serta masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat dalam subjek pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional.. Dalam hal ini, penelitian ini akan membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kaligintung Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo 2019. Terdapat empat jenis partisipasi di Desa Kaligintung yaitu (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, (3) partisipasi dalam pengambilan manfaat dan (4) partisipasi dalam evaluasi. Selanjutnya faktor partisipasi masayarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kaligintung dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan terdapat pula faktor penghambat. Pada faktor pendukung terdapat tiga faktor yaitu faktor ekonomi, faktor kesadaran, faktor pendidikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah menggunakan bahu jalan desa untuk kepentingan pribadi, namun faktor ini tidak menjadikan tertundanya pembangunan infrastruktur jalan Desa Kaligintung.
PPPK Sebagai Solusi Pemenuhan Kebutuhan SDM Profesional Dalam Birokrasi Rina Iswandari; Nur Faidati
Journal of Social Politics and Governance (JSPG) Vol. 3 No. 2 (2021): Journal of Social Politics and Governance (Desember)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas AMIKOM Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24076/JSPG.2021v3i2.566

Abstract

Seiring dengan dicanangkannya program reformasi birokrasi dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang saat ini  telah memasuki fase ketiga Road Map 2020-2025, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Untuk menunjang upaya tersebut, dibutuhkan tenaga professional yang mampu bekerja dengan lebih adaptif, inovatif, efektif dan efisien. SDM professional merupakan unsur yang sangat penting untuk menciptakan birokrasi kelas dunia. Pemerintah telah membuat perubahan mendasar dalam pengadaan ASN dengan menambahkan skema perekrutan PPPK. Tulisan ini dibuat untuk menganalisa skema perekrutan PPPK dengan metode deskriptif. Kesimpulannya, PPPK belum efektif sebagai solusi untuk pemenuhan kebutuhan SDM professional dalam birokrasi.

Page 1 of 9 | Total Record : 84

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Journal of Social Politics and Governance (December) Vol. 7 No. 1 (2025): Journal of Social Politics and Governance (June) Vol. 6 No. 2 (2024): Journal of Social Politics and Governance (December) Vol. 6 No. 1 (2024): Journal of Social Politics and Governance (June) Vol. 5 No. 2 (2023): Journal of Social Politics and Governance (Desember) Vol. 5 No. 1 (2023): Journal of Social Politics and Governance (June) Vol. 4 No. 2 (2022): Journal of Social Politics and Governance (Desember) Vol. 4 No. 1 (2022): Journal of Social Politics and Governance (June) Vol. 3 No. 2 (2021): Journal of Social Politics and Governance (Desember) Vol. 3 No. 1 (2021): Journal of Social Politics and Governance (June) Vol. 2 No. 2 (2020): Journal of Social Politics and Governance (Desember) Vol. 1 No. 2 (2019): Journal of Social Politics and Governance (Desember) More Issue