JPSI (Journal of Public Sector Innovations)
JPSI is available for free (open access) to all readers. The articles in JPSI include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[KOLABORASI QUADRUPLE HELIX DALAM MENCIPTAKAN INOVASI KONSEP WISATA EDUKASI KAMPUNG NANAS DI DESA PALAAN ]]>
<![CDATA[Imron, Muhamad]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (659.646 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p68 - 74
<![CDATA[Menciptakan konsep desa wisata bukanlah perkara yang mudah karena memerlukan kerjasama banyak pihak. Kolaborasi antar sektor (pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat) menjadi kunci dalam menggerakkan kreatifitas dan inovasi agar produk yang dihasilkan menjadi unggul dan berdaya saing ditengah industri wisata yang semakin beragam. Kolaborasi yang ideal menghasilkan interaksi yang setara dan saling berbagi pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan uraian secara jelas dan mendalam perihal ucapan, perilaku dan tulisan yang dapat diamati dari individu, kelompok masyarakat ataupun organisasi tertentu. Penelitian ini menjelaskan bentuk kerjasama kolaboratif antar elemen Quadruple Helix di desa Palaan. Model empat helix ini dinilai efektif karena memberi ruang yang seimbang kepada seluruh stakeholder yang ada, terutama masyarakat yang seringkali hanya diposisikan sebagai obyek suatu kebijakan. Melalui model ini, selain menciptakan inovasi konsep wisata edukasi, diharapkan juga dapat memaksimalkan potensi desa yang berdampak pada kesejahteraan dan kemandirian desa.]]>
<![CDATA[UPAYA MINIMALISASI KECURANGAN YANG TERJADI PADA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN ]]>
<![CDATA[Nitsae, Oli Gretia]]>;
<![CDATA[Nurkholis, Nurkholis]]>;
<![CDATA[Purwanti, Lilik]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (516.712 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p75 - 83
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi, peran auditor internal, dan budaya etis terhadap kecurangan yang dimoderasi sistem pengendalian internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pengujian dilakukan untuk 201 responden yang mewakili pegawai yang memiliki jabatan di instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dan budaya etis berpengaruh negatif terhadap kecurangan, serta sistem pengendalian internal memoderasi kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan. Sedangkan, peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan, serta sistem pengendalian internal tidak memoderasi peran auditor internal dan budaya etis terhadap kecurangan. Penelitian ini mendukung teori fraud triangle dimana tekanan dapat diatasi dengan pemberian kompensasi yang sesuai dan budaya etis berperan mengurangi rasionalisasi serta sistem pengendalian internal yang baik juga dapat mengurangi kesempatan melakukan kecurangan.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL SEKTOR PUBLIK ]]>
<![CDATA[Fanani, Abdul Fatah]]>;
<![CDATA[Iqbal, Mahathir Muhammad]]>;
<![CDATA[Astutik, Wahyu]]>;
<![CDATA[Lestari, Yuni]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.45 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p84 - 90
<![CDATA[Artikel ini mendeskripsikan tentang kebutuhan terhadap kepemimpinan transformasional di negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya degradasi moral bangsa yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bukti begitu parahnya degradasi moral bangsa Indonesia, yang hampir menjerumuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam jurang kehancuran. Hadirnya beberapa tokoh pemimpin yang reformis yang mencirikan kepemimpinan transformasional pada era roformasi ini, khususnya di sektor publik memberi angin segar bagi permasalahan krisis kepemimpinan dan ketidakpercayaan masyarakat (distrust) kepada pemimpinnya. Para pemimpin transformasional ini memiliki jiwa altruisme dan filantropi yang tinggi. Mereka mampu menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang dipimpinnya, meskipun menghadapi tantangan dan ancaman dari berbagai pihak yang berseberangan dengan haluan politiknya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode library research. Materi yang digunakan dalam menyusun artikel ini menggunakan bahan-bahan bacaan dan data skunder. Materi, data serta informasi yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artikel ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kepemimpinan transformasional sector publik sangat dibutuhkan di Indonesia pada saat ini. Keteladanan dan keberhasilan beberapa pemimpin transformasional yang telah ada menjadi panutan bagi pemimpin dan masyarakat. Keberanian dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan kemampuan merubah mind set masyarakat yang dipimpinnya sehingga mendukung kebijakannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuannya pemimpin transformasional dalam mentransformasikan ide dan gagasan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin menunjukkan keberhasilan yang signifikan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA DI WILAYAH KOTA BATU ]]>
<![CDATA[Sasmito, Cahyo]]>;
<![CDATA[Nawangsari, Ertien Rining]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.615 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p55 - 58
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan kemiskinan, khususnya yang dialami kepala rumah tangga perempuan, serta adanya kebijakan pemerintah yang berbentuk Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera yang merupakan produk pemerintah pusat, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Batu dan Desa Pendem. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah pusat untuk menjalankan program berkelanjutan dengan sasaran rakyat miskin khususnya Kepala Rumah Tangga Perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik penentuan sample mengunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, secara umum Program-Jalin Matra mampu mengurangi kemiskinan di wilayah Kota Batu. Hal ini dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran sebesar dua setengah juta pertahun untuk setiap kepala rumah tangga perempuan, serta ditunjang dengan tim pendamping yang memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan sesuai dengan bidang usaha yang ditekuninya. Tim pendamping akan membantu mengarahkan kepala rumah tangga perempuan sebagai sasaran program ini untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya sehingga mampu memberdayakan kepala rumah tangga perempuan sebagai sasaran program tersebut mencapai tarap kehidupan yang mandiri dan sejahtera.]]>
<![CDATA[PERAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSO) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (KAJIAN DI KABUPATEN PONOROGO) ]]>
<![CDATA[Mahardhani, Ardhana Januar]]>;
<![CDATA[Sulton, Sulton]]>;
<![CDATA[Sunarto, Sunarto]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.585 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p59 - 62
<![CDATA[Setelah memasuki era reformasi, pergerakan Civil Society Organization (CSO) di Indonesia lebih berperan sebagai penyeimbang negara, peran itupun juga berlaku pada CSO yang ada di daerah, keberadaan CSO tersebut menjadi sangat penting karena menjadi alternatif penyeimbang antara kepala daerah dan DPRD, oleh karena itu keberadaan CSO dapat menjadi bagian terpenting dalam proses perumusan kebijakan agar lebih sehat, bersifat terbuka dan partisipatif. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang sangat dinamis dalam hal keberadaan CSO yang ada ataupun kegiatan pemerintah dalam keluarnya kebijakan. Dalam proses politik yang timbul dalam penentuan kebijakan juga melibatkan peran CSO dalam rangka untuk memperkecil polemik yang ada di masyarakat Penelitian ini menggunakan desain kualitatif diskriptif karena akan menafsirkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan yaitu Kabupaten Ponorogo akan melibatkan CSO dalam rangka menjaga prinsip keterbukaan dalam good governance, adapun peran CSO tersebut adalah: 1) Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, 2) Mengakomodasi kepentingan masyarakat, 3) Mendorong adanya jaringan antar kelompok masyarakat, dan 4) Membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pihak ketiga.]]>
<![CDATA[PRAKTIK MANAJEMEN PUBLIK DI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI “LEMIGAS†DALAM PERSPEKTIF KEWIRAUSAHAAN ORGANISASI ]]>
<![CDATA[Hariwibowo, Rukmono]]>;
<![CDATA[Huseini, Martini]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (927.712 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p63 - 67
<![CDATA[Praktek pemerintahan wirausaha adalah isu yang populer di banyak negara. Di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan untuk Teknologi Minyak dan Gas Bumi ?LEMIGAS? adalah salah satu agen publik yang telah menerapkan praktik kewirausahaan pemerintah. Sejak akhir 2009, LEMIGAS telah ditetapkan sebagai pemerintah wirausaha dalam memberikan layanan teknologi minyak dan gas bumi. Ini dapat meningkatkan pendanaan organisasi melalui skema ini. Namun demikian LEMIGAS bukanlah lembaga yang mencari keuntungan semata karena peraturan pemerintah yang ketat. Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis kekuatan dan tantangan, data berasal dari sumber primer dan sekunder. Temuan penelitian adalah bahwa LEMIGAS memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan praktik kewirausahaan pemerintah, tetapi juga menghadapi tantangan hukum pemerintah dan status organisasi.]]>
<![CDATA[PERAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSO) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (KAJIAN DI KABUPATEN PONOROGO) ]]>
<![CDATA[Mahardhani, Ardhana Januar]]>;
<![CDATA[Sulton, Sulton]]>;
<![CDATA[Sunarto, Sunarto]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.585 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p59-62
<![CDATA[Setelah memasuki era reformasi, pergerakan Civil Society Organization (CSO) di Indonesia lebih berperan sebagai penyeimbang negara, peran itupun juga berlaku pada CSO yang ada di daerah, keberadaan CSO tersebut menjadi sangat penting karena menjadi alternatif penyeimbang antara kepala daerah dan DPRD, oleh karena itu keberadaan CSO dapat menjadi bagian terpenting dalam proses  perumusan kebijakan agar lebih sehat, bersifat terbuka dan partisipatif. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang sangat dinamis dalam hal keberadaan CSO yang ada ataupun kegiatan pemerintah dalam keluarnya kebijakan. Dalam proses politik yang timbul dalam penentuan kebijakan juga melibatkan peran CSO dalam rangka untuk memperkecil polemik yang ada di masyarakat Penelitian ini menggunakan desain kualitatif diskriptif karena akan menafsirkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan yaitu Kabupaten Ponorogo akan melibatkan CSO dalam rangka menjaga prinsip keterbukaan dalam good governance, adapun peran CSO tersebut adalah: 1) Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, 2) Mengakomodasi kepentingan masyarakat, 3) Mendorong adanya jaringan antar kelompok masyarakat, dan 4) Membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pihak ketiga.]]>
<![CDATA[KOLABORASI QUADRUPLE HELIX DALAM MENCIPTAKAN INOVASI KONSEP WISATA EDUKASI KAMPUNG NANAS DI DESA PALAAN ]]>
<![CDATA[Imron, Muhamad]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (659.646 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p68-74
<![CDATA[Menciptakan konsep desa wisata bukanlah perkara yang mudah karena memerlukan kerjasama banyak pihak. Kolaborasi antar sektor (pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat) menjadi kunci dalam menggerakkan kreatifitas dan inovasi agar produk yang dihasilkan menjadi unggul dan berdaya saing ditengah industri wisata yang semakin beragam. Kolaborasi yang ideal menghasilkan interaksi yang setara dan saling berbagi pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan uraian secara jelas dan mendalam perihal ucapan, perilaku dan tulisan yang dapat diamati dari individu, kelompok masyarakat ataupun organisasi tertentu. Penelitian ini menjelaskan bentuk kerjasama kolaboratif antar elemen Quadruple Helix di desa Palaan. Model empat helix ini dinilai efektif karena memberi ruang yang seimbang kepada seluruh stakeholder yang ada, terutama masyarakat yang seringkali hanya diposisikan sebagai obyek suatu kebijakan. Melalui model ini, selain menciptakan inovasi konsep wisata edukasi, diharapkan juga dapat memaksimalkan potensi desa yang berdampak pada kesejahteraan dan kemandirian desa.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA DI WILAYAH KOTA BATU ]]>
<![CDATA[Sasmito, Cahyo]]>;
<![CDATA[Nawangsari, Ertien Rining]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.615 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p55-58
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan kemiskinan, khususnya yang dialami kepala rumah tangga perempuan, serta adanya kebijakan pemerintah yang berbentuk Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera yang merupakan produk pemerintah pusat, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Batu dan Desa Pendem. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah pusat untuk menjalankan program berkelanjutan dengan sasaran rakyat miskin khususnya Kepala Rumah Tangga Perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik penentuan sample mengunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, secara umum Program-Jalin Matra mampu mengurangi kemiskinan di wilayah Kota Batu. Hal ini dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran sebesar dua setengah juta pertahun untuk setiap kepala rumah tangga perempuan, serta ditunjang dengan tim pendamping yang memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan sesuai dengan bidang usaha yang ditekuninya. Tim pendamping akan membantu mengarahkan kepala rumah tangga perempuan sebagai sasaran program ini untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya sehingga mampu memberdayakan kepala rumah tangga perempuan sebagai sasaran program tersebut mencapai tarap kehidupan yang mandiri dan sejahtera.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL SEKTOR PUBLIK ]]>
<![CDATA[Fanani, Abdul Fatah]]>;
<![CDATA[Iqbal, Mahathir Muhammad]]>;
<![CDATA[Astutik, Wahyu]]>;
<![CDATA[Lestari, Yuni]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.45 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p84-90
<![CDATA[Artikel ini mendeskripsikan tentang kebutuhan terhadap kepemimpinan transformasional di negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya degradasi moral bangsa yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bukti begitu parahnya degradasi moral bangsa Indonesia, yang hampir menjerumuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam jurang kehancuran. Hadirnya beberapa tokoh pemimpin yang reformis yang mencirikan kepemimpinan transformasional pada era roformasi ini, khususnya di sektor publik memberi angin segar bagi permasalahan krisis kepemimpinan dan ketidakpercayaan masyarakat (distrust) kepada pemimpinnya. Para pemimpin transformasional ini memiliki jiwa altruisme dan filantropi yang tinggi. Mereka mampu menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang dipimpinnya, meskipun menghadapi tantangan dan ancaman dari berbagai pihak yang berseberangan dengan haluan politiknya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode library research. Materi yang digunakan dalam menyusun artikel ini menggunakan bahan-bahan bacaan dan data skunder. Materi, data serta informasi yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artikel ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kepemimpinan transformasional sector publik sangat dibutuhkan di Indonesia pada saat ini. Keteladanan dan keberhasilan beberapa pemimpin transformasional yang telah ada menjadi panutan bagi pemimpin dan masyarakat. Keberanian dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan kemampuan merubah mind set masyarakat yang dipimpinnya sehingga mendukung kebijakannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuannya pemimpin transformasional dalam mentransformasikan ide dan gagasan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin menunjukkan keberhasilan yang signifikan.]]>
