JPSI (Journal of Public Sector Innovations)
JPSI is available for free (open access) to all readers. The articles in JPSI include developments and researches in Public Policy, Public Management, and Local Administration (theoretical studies, experiments, and its applications).
Articles
197 Documents
<![CDATA[PEMBERDAYAAN KELOMPOK WANITA TANI DALAM USAHA PEMBUATAN ABON DENGAN BAHAN DASAR DARI JANTUNG PISANG DI DESA DOMPYONG KECAMATAN BENDUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK ]]>
<![CDATA[Tukiman Tukiman]]>;
<![CDATA[Ertien Rining N]]>;
<![CDATA[Andre Yusuf Trisna]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 4 No. 1 (2019): November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.292 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n1.p38-47
<![CDATA[Masyarakat pedesaan sebagai masyarakat miskin memiliki permasalahan yang kompleks; yakni faktor miskin secara ekonomi, terpinggir secara sosial, dan terlupakan secara fungsi dan martabat. Selanjutnya faktor pendidikan dimana tingkat pendidikan masyarakat wilayah pedesaan sebagian besar masih rendah. Pendidikan menjadi penting karena dengan pemberdayaan, masyarakat akan meningkatkan kapasitas pribadi maupun kelompok. Salah satu masyarakat pedesaan di kabupaten Trenggalek adalah kelompok wanita tani (KWT) di desa Dompyong. Dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga petani antara lain adalah peran serta kelompok wanita tani dalam mencari penghasilan tambahan, baik dalam kegiatan pembuatan kripik singkong dan kripik pisang, abon jantung pisang di desa ini mempunyai potensi untuk dikembangkan, namun karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (kurang berdaya) terutama menyangkut pengetahuan peningkatan produksi maupun pemasaran maka, home industri abon jantung pisang di desa Dompyong Trenggalek belum bisa dimaksimalkan dan tidak dapat diolah dengan baik. Padalah Manfaat untuk kesehatan pada tubuh kita adalah untuk mencegah resiko stroke, mencegah kolestrol, bisa menyehatkan perut, dan bisa dikonsumsi untuk penderita diabetes dan masih banyak lagi manfaat yang dimiliki oleh jantung pisang ini. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada mitra tentang pembuatan abon jantung pisang yang baik dan benar serta bercitra rasa, dan memberikan wawasan tentang manajemen pemasaran sehingga dapat diperoleh model pengembangan jaringan pemasaran yang sesuai. Sedangkan Target dari kegiatan pengabdian ini adalah pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT) dalam pengembangan usaha abon jantung pisang sebagai sumber penghasilan tambahan bagi keluarga kelompok wanita tani (KWT) di Desa Dompyong Kecamatan Bendungan, sehingga dapat dicapai pengetahuan yang lebih komprehensif tentang bagaimana mengolah produksi abon jatung pisang termasuk bagaimana cara pemasaran yang efektif dan benar]]>
<![CDATA[Analisis Kualitas Pelayanan pada Perpustakaan di Badan Pusat Statistik Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Prasetyo Isbandono]]>;
<![CDATA[Dhiah Ayu Pawastri]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 4 No. 1 (2019): November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (69.951 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n1.p48-54
<![CDATA[Penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik akan menambah rasa percaya masyarakat terhadap penyedia jasa. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya adalah salah satu instansi pemerintah yang menyediakan pelayanan publik melalui Pelayanan Statistik Terpadu (PST)/Perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas pelayanan pada perpustakaan di BPS Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini berpacu pada fokus penelitian yang digunakan BPS untuk mengevaluasi kualitas pelayanan setiap tahun. Terdapat lima dimensi dari teori Prasurarman yang menjadi fokus penelitian, yaitu dimensi Responsivennes (daya tanggap), Assurance (jaminan), Tangible (fisik), Empathy (empati), dan Reliability (keandalan). Teknik pengumpulan yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang terkait didalam lima dimensi kualitas pelayanan publik yaitu, responsivennes (daya tanggap) keluhan pengunjung belum semuanya direspon dengan baik oleh pihak BPS Kota Surabaya, assurance (jaminan) pengunjung masih mengeluhkan kecepatan petugas dalam melayani, tangible (fisik) prasarana untuk duduk tidak mencukupi ketika pengunjung datang secara bersamaan, empathy (empati) pengunjung sudah merasa puas mengenai perhatian petugas, reliability (keandalan) masih ada data yang belum terpublikasi sesuai waktu yang telah ditetapkan. Saran yang dapat diberikan kepada BPS Kota Surabaya adalah penataan kembali mengenai peletakan kotak saran yang dapat dilihat pengunjung secara langsung, memaksimalkan bantuan dari mahasiswa Praktek Kerja Lapangan (PKL) untuk membantu melayani pengunjung, penambahan prasarana tempat duduk dan sikap tegas pemimpin membuat jadwal publikasi data secara berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Perlunya Indeks Akses Pendidikan dalam Rangka Penetuan Daerah Khusus ]]>
<![CDATA[Kholid Novianto]]>;
<![CDATA[Saiful Bari]]>;
<![CDATA[Ingga Vistara]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 5 No. 1 (2020): November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (462.884 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v5n1.p36-42
<![CDATA[Penggunaan Indeks Desa Membangun (IDM) dalam menentukan œdaerah khusus sebetulnya cukup problematis. Dalam praktiknya, tidak seluruh desa yang masuk kategori œdesa sangat tertinggal dapat disebut daerah terpencil atau desa yang mempunyai kesulitan akses yang tinggi sehingga layak disebut daerah khusus. Ketidaktepatan identifikasi ini menyebabkan problem ketidakadilan dan menimbulkan sejumlah gejolak. Masalah ini akan terus berulang apabila tidak ada perbaikan pengukuran daerah khusus. Menyadari kelemahan penggunaan IDM dalam menentukan œdaerah khusus maka sudah selayaknya mulai dipikirkan parameter alternatif yang dapat menentukan œdaerah khusus secara lebih obyektif, transparan dan berkeadilan. Berdasarkan kriteria daerah khusus sebagaimana Permendikbud No.,13/2006, dapat dikonstruksi suatu indeks yang nantinya dapat digunakan untuk menentukan daerah khusus. Indeks tersebut harus mampu mengukur tingkat kesulitan akses suatu desa. Kesulitan tersebut terutama mencakup dua dimensi strategis yaitu keterjangkauan dan ketersediaan fasilitas. Berdasarkan kedua dimensi ini dapat dilihat sejauhmana suatu desa mengalami kesulitan akses. Penentuan œdaerah khusus berdasarkan indeks yang lebih transparan dan berkeadilan tersebut sudah sangat dibutuhkan untuk mengakhiri kontroversi tunjangan daerah khusus dan kebijakan pendidikan lain terkait daerah khusus. Aneka kebijakan ini hanya dapat dilaksanakan apabila indeks akses satuan pendidikan sudah dirumuskan dan berfungsi membantu pemerintah dalam menentukan daerah khusus The use of the Village Development Index (IDM) in determining "special areas" is actually quite problematic. In practice, not all villages that are categorized as "very disadvantaged villages" can be called remote areas or villages that have high access difficulties so that they are worth mentioning as special areas. This inaccurate identification causes problems of injustice and causes a number of turmoil. This problem will continue to recur if there is no improvement in specific area measurements. Recognizing the weaknesses of the use of IDM in determining "special regions", it is appropriate to start thinking about alternative parameters that can determine "special areas" more objectively, transparently and fairly. Based on the criteria of special regions as Permendikbud No. 13/2006, an index can be constructed that can later be used to determine special regions. The index must be able to measure the level of difficulty of access to a village. These difficulties mainly cover two strategic dimensions, namely affordability and availability of facilities. Based on these two dimensions, it can be seen how far a village has difficulty accessing. The determination of "special regions" based on the index that is more transparent and equitable is urgently needed to end the controversy over special regional allowances and other education policies related to special regions. These various policies can only be implemented if the education unit access index has been formulated and functions to assist the government in determining specific regions]]>
<![CDATA[UPAYA MINIMALISASI KECURANGAN YANG TERJADI PADA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN ]]>
<![CDATA[Oli Gretia Nitsae]]>;
<![CDATA[Nurkholis Nurkholis]]>;
<![CDATA[Lilik Purwanti]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 4 No. 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (516.712 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p75-83
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi, peran auditor internal, dan budaya etis terhadap kecurangan yang dimoderasi sistem pengendalian internal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pengujian dilakukan untuk 201 responden yang mewakili pegawai yang memiliki jabatan di instansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dan budaya etis berpengaruh negatif terhadap kecurangan, serta sistem pengendalian internal memoderasi kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan. Sedangkan, peran auditor internal tidak berpengaruh terhadap kecurangan, serta sistem pengendalian internal tidak memoderasi peran auditor internal dan budaya etis terhadap kecurangan. Penelitian ini mendukung teori fraud triangle dimana tekanan dapat diatasi dengan pemberian kompensasi yang sesuai dan budaya etis berperan mengurangi rasionalisasi serta sistem pengendalian internal yang baik juga dapat mengurangi kesempatan melakukan kecurangan.]]>
<![CDATA[KOLABORASI QUADRUPLE HELIX DALAM MENCIPTAKAN INOVASI KONSEP WISATA EDUKASI KAMPUNG NANAS DI DESA PALAAN ]]>
<![CDATA[Muhamad Imron]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 4 No. 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (659.646 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p68-74
<![CDATA[Menciptakan konsep desa wisata bukanlah perkara yang mudah karena memerlukan kerjasama banyak pihak. Kolaborasi antar sektor (pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat) menjadi kunci dalam menggerakkan kreatifitas dan inovasi agar produk yang dihasilkan menjadi unggul dan berdaya saing ditengah industri wisata yang semakin beragam. Kolaborasi yang ideal menghasilkan interaksi yang setara dan saling berbagi pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Metode ini diharapkan dapat menghasilkan uraian secara jelas dan mendalam perihal ucapan, perilaku dan tulisan yang dapat diamati dari individu, kelompok masyarakat ataupun organisasi tertentu. Penelitian ini menjelaskan bentuk kerjasama kolaboratif antar elemen Quadruple Helix di desa Palaan. Model empat helix ini dinilai efektif karena memberi ruang yang seimbang kepada seluruh stakeholder yang ada, terutama masyarakat yang seringkali hanya diposisikan sebagai obyek suatu kebijakan. Melalui model ini, selain menciptakan inovasi konsep wisata edukasi, diharapkan juga dapat memaksimalkan potensi desa yang berdampak pada kesejahteraan dan kemandirian desa.]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL SEKTOR PUBLIK ]]>
<![CDATA[Abdul Fatah Fanani]]>;
<![CDATA[Mahathir Muhammad Iqbal]]>;
<![CDATA[Wahyu Astutik]]>;
<![CDATA[Yuni Lestari]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 4 No. 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (362.45 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p84-90
<![CDATA[Artikel ini mendeskripsikan tentang kebutuhan terhadap kepemimpinan transformasional di negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya degradasi moral bangsa yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bukti begitu parahnya degradasi moral bangsa Indonesia, yang hampir menjerumuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam jurang kehancuran. Hadirnya beberapa tokoh pemimpin yang reformis yang mencirikan kepemimpinan transformasional pada era roformasi ini, khususnya di sektor publik memberi angin segar bagi permasalahan krisis kepemimpinan dan ketidakpercayaan masyarakat (distrust) kepada pemimpinnya. Para pemimpin transformasional ini memiliki jiwa altruisme dan filantropi yang tinggi. Mereka mampu menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang dipimpinnya, meskipun menghadapi tantangan dan ancaman dari berbagai pihak yang berseberangan dengan haluan politiknya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode library research. Materi yang digunakan dalam menyusun artikel ini menggunakan bahan-bahan bacaan dan data skunder. Materi, data serta informasi yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artikel ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kepemimpinan transformasional sector publik sangat dibutuhkan di Indonesia pada saat ini. Keteladanan dan keberhasilan beberapa pemimpin transformasional yang telah ada menjadi panutan bagi pemimpin dan masyarakat. Keberanian dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan kemampuan merubah mind set masyarakat yang dipimpinnya sehingga mendukung kebijakannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuannya pemimpin transformasional dalam mentransformasikan ide dan gagasan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin menunjukkan keberhasilan yang signifikan.]]>
<![CDATA[PERAN CIVIL SOCIETY ORGANIZATION (CSO) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (KAJIAN DI KABUPATEN PONOROGO) ]]>
<![CDATA[Ardhana Januar Mahardhani]]>;
<![CDATA[Sulton Sulton]]>;
<![CDATA[Sunarto Sunarto]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 4 No. 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (127.585 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p59-62
<![CDATA[Setelah memasuki era reformasi, pergerakan Civil Society Organization (CSO) di Indonesia lebih berperan sebagai penyeimbang negara, peran itupun juga berlaku pada CSO yang ada di daerah, keberadaan CSO tersebut menjadi sangat penting karena menjadi alternatif penyeimbang antara kepala daerah dan DPRD, oleh karena itu keberadaan CSO dapat menjadi bagian terpenting dalam proses perumusan kebijakan agar lebih sehat, bersifat terbuka dan partisipatif. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang sangat dinamis dalam hal keberadaan CSO yang ada ataupun kegiatan pemerintah dalam keluarnya kebijakan. Dalam proses politik yang timbul dalam penentuan kebijakan juga melibatkan peran CSO dalam rangka untuk memperkecil polemik yang ada di masyarakat Penelitian ini menggunakan desain kualitatif diskriptif karena akan menafsirkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian, didapatkan kesimpulan yaitu Kabupaten Ponorogo akan melibatkan CSO dalam rangka menjaga prinsip keterbukaan dalam good governance, adapun peran CSO tersebut adalah: 1) Menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, 2) Mengakomodasi kepentingan masyarakat, 3) Mendorong adanya jaringan antar kelompok masyarakat, dan 4) Membangun kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, serta pihak ketiga.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA DI WILAYAH KOTA BATU ]]>
<![CDATA[Cahyo Sasmito]]>;
<![CDATA[Ertien Rining Nawangsari]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 4 No. 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.615 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p55-58
<![CDATA[Penelitian ini dilatar belakangi permasalahan kemiskinan, khususnya yang dialami kepala rumah tangga perempuan, serta adanya kebijakan pemerintah yang berbentuk Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera yang merupakan produk pemerintah pusat, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Batu dan Desa Pendem. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah pusat untuk menjalankan program berkelanjutan dengan sasaran rakyat miskin khususnya Kepala Rumah Tangga Perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, Teknik pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan teknik penentuan sample mengunakan purposive sampling. Analisis data menggunakan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan, secara umum Program-Jalin Matra mampu mengurangi kemiskinan di wilayah Kota Batu. Hal ini dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran sebesar dua setengah juta pertahun untuk setiap kepala rumah tangga perempuan, serta ditunjang dengan tim pendamping yang memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Kepala Rumah Tangga Perempuan sesuai dengan bidang usaha yang ditekuninya. Tim pendamping akan membantu mengarahkan kepala rumah tangga perempuan sebagai sasaran program ini untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya sehingga mampu memberdayakan kepala rumah tangga perempuan sebagai sasaran program tersebut mencapai tarap kehidupan yang mandiri dan sejahtera.]]>
<![CDATA[PRAKTIK MANAJEMEN PUBLIK DI PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINYAK DAN GAS BUMI œLEMIGAS DALAM PERSPEKTIF KEWIRAUSAHAAN ORGANISASI ]]>
<![CDATA[Rukmono Hariwibowo]]>;
<![CDATA[Martini Huseini]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 4 No. 2 (2020): Mei 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (927.712 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v4n2.p63-67
<![CDATA[Praktek pemerintahan wirausaha adalah isu yang populer di banyak negara. Di Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan untuk Teknologi Minyak dan Gas Bumi œLEMIGAS adalah salah satu agen publik yang telah menerapkan praktik kewirausahaan pemerintah. Sejak akhir 2009, LEMIGAS telah ditetapkan sebagai pemerintah wirausaha dalam memberikan layanan teknologi minyak dan gas bumi. Ini dapat meningkatkan pendanaan organisasi melalui skema ini. Namun demikian LEMIGAS bukanlah lembaga yang mencari keuntungan semata karena peraturan pemerintah yang ketat. Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan menggunakan analisis kekuatan dan tantangan, data berasal dari sumber primer dan sekunder. Temuan penelitian adalah bahwa LEMIGAS memiliki kekuatan untuk mengimplementasikan praktik kewirausahaan pemerintah, tetapi juga menghadapi tantangan hukum pemerintah dan status organisasi.]]>
<![CDATA[INOVASI PELAYANAN PUBLIK SUROBOYO BIS DI KOTA SURABAYA ]]>
<![CDATA[Zulfa Auliana Haqie]]>;
<![CDATA[Rifda Eka Nadiah]]>;
<![CDATA[Oktavira Puteri Ariyani]]>
<![CDATA[ JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 5 No. 1 (2020): November 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.795 KB)
|
DOI: 10.26740/jpsi.v5n1.p23-30
<![CDATA[Pelayanan Publik menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kinerja pemerintahan dihadapan para masyarakat. Kinerja pemerintah dapat dilihat dari masyarakat dengan kategori ada atau tidaknya suatu pelayanan yang diberikan dan bagaimana cara pemerintah memberikan trobosan-trobosan baru terkait suatu masalah yang ada di wilayah atau daerah. Peningkatan pelayanan publik tercantum dalam kebijakan pelayanan publik sejak tahun 2014 bahwa seluruh instansi pemerintahan baik pusat atau daerah diharapkan membuat suatu ide atau inovasi terhadap kerja pelayanan publik. Yang berperan sebagai pelayan adalah pemerintah, dimana pemerintah pada hakikatnya tidak untuk melayani diri sendiri namun juga warga masyarakat dengan mendominasi kondisi agar terbentuk suatu kenyamanan dalam segala akses kemasyarakatan. Hal ini yang akan dibahas mengenai permasalahan yang terjadi di Kota Surabaya terkait kemacetan dan membludaknya transportasi pribadi serta ketidakmauan masyarakat Kota Surabaya untuk menggunakan kendaraan umum menumbuhkan suatu inovasi baru yaitu dengan terciptanya Suroboyo Bus. Aplikasi Gobis (Golek Bis) diciptakan oleh Pemerintahan Kota (Pemkot) Surabaya untuk mempermudah pelayanan transportasi di Surabaya guna mengurangi kemacetan dan mampu mengurangi volume kendaraan yang ada di Kota Surabaya.]]>
