Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA

MJN
Website

Published by Universitas Islam Nusantara

ISSN : 20858884 EISSN : 28295889 DOI : https//doi.org/10.30999

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Media Justitia Nusantara (MJN) is a journal that intends to publish most quality research papers in the fields of law or criminology and social justice studies. The journal is keen to present relative overview of law, system-wide trends and problems on law, crime and justice throughout the world. Journal provides a medium for social scientists to report research findings with respect to crime and justice through innovative and advanced methodologies. The Journal encourages in submission of articles, research notes, and commentaries and also invites papers based on empirical research, theoretical analysis and debate, and policy analysis and critique that centre on crime and broadly defined justice-related topics in an international perspective.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 169 Documents

8 9 10 11 12

Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Alternative Dispute Resolution Terhadap Kasus Penipuan Dan Atau Penggelapan Pada Tingkat Penyidikan Teguh Eko Putra
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum) Kadek Diva Firman Adinata
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana lanjut usia dengan menggunakankeadilan restoratif (restorative justice). Sebagai dasar pertimbangan untuk tidakmenjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilandan kemanusiaan, sehingga meski pelaku tindak pidana usia lanjut terbukti bersalah, tidakperlu diputus dengan pidana penjara, bilamana perlu perbuatannya dimaafkan. Permasalahan pokok yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: (1) Apakah prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dapat diterapkan?; (2) Faktor apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan doktriner. Dalam penelitian doktriner, peneliti akan melakukan kajian secara doktriner terhadap obyek penelitian yang berupa nilai, asas dan norma hukum positif terutama mengenai peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah : (1) Dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia, maka keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada lansia mengingat kelemahan dan keterbatasan yang ada pada mereka. Pelaku tindak pidana lansia memiliki keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, karenanya perlu pelindungan. Pelaku lansia perlu pemeliharaan kesehatan dan mempersiapkan diri pada kematian. Namun, di sisi lain kepentingan korban dan/atau keluarganya perlu mendapat perhatian, karena menurut prinsip dasar keadilan restoratif korbanlah yang merupakan pihak pertama yang paling dirugikan karena terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini korban berhak memperoleh ganti rugi dari terdakwa/terpidana; (2) Upaya hukum atas permaafan hakim adalah berupa banding. Karena apabila mencermati esensi dari banding adalah berbicara mengenai adanya fakta-fakta hukum (judex faxtie) yang terungkap dipersidangan yang tidak dipertimbangkan atau kesalahan dalam mempertimbangkan fakta hukum yang kemudian dirumuskan menjadi putusan. Selain dari pada itu merujuk pada upaya hukum banding diterapkan untuk putusan pemidanaan, hal ini berarti upaya banding diterapkan untuk terbuktinya suatu tindak pidana. Sehingga merujuk pada tindak pidana yang telah terbukti dalam putusan permaafan, maka upaya hukumnya adalah banding. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu : (1) Praktek penyelesaian perkara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lanjut usia adalah dengan mekanisme sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hendaknya proses penyelesaian perkara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lanjut usia dengan cara restorative justice (2) Kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lanjut usia belum diatur dalam KUHAP sekarang ini.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubugan Dengan Tindak Pidana Pencurian Arief Rahman Kurniadi
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice I Gede Aditya Putra Mahendra
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dwi Putra Pratiesya Wibisono
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

KAPITA SELEKTA PENYITAAN BIDANG HUKUM PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA Fontian Munzil
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Peningkatan kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya harus ditunjang dengan iklim yang baik. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dengan berjalannya waktu menunjukkan peningkatan oleh karena itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya dapat dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak untuk dijadikan jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan penyitaan adalah alat paksa oleh fiskus untuk memaksa wajib pajak agar melunasi utang pajaknya dengan maksud wajib pajak akan berpikir dua kali apabila ingin menghindari pelunasan pajak. Penyitaan dapat diterapkan terhadap seluruh barang wajib pajak dan dikumpulkan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penyitaan harus dapat mengira-ngira nilai barang yang disita agar tidak melakukan penyitaan secara berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaj i bagaiiuanakah tindakan hukum penyitaan yang bersifat memaksa terhadap wajib pajak dikaitkan dengan hak wajib pajak dalam ruang lingkup hukum perdata dan seberapajauhkah kekuataan hukum penyitaan dalam hukum perpajakan dihubungkan dengan aspek hukum acara pidana.Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif anal isis untuk menganalisis data hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang diperoleh dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan lain-lain. Penelitian yuridis normatif juga digunakan untuk irenel iti sikronisasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan yang ada dengan maksud untuk mempertajam kajian terhadap penyitaan Bidang Hukriin Perpajakan Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.Penelitian menemukan tindakan penyitaan dalam ruang lingkup perpajakan memiliki kesamaan dalam penyitaan pada HIR dalam hal seperti sebagai jaminan pembayaran terhadap pihak yang memiliki kepentingan obyek sita, mengainankan obyek sita tersebut dan penguasaan serta kepemilikan atas obyek sita tersebut. Perbedaannya dalam hal subyek hukum yang memiliki kewenangan untuk dilakukan penyitaan dan pencabutan/pengangkatan obyek sita dan tu| uan pada pajak adalah pembayaran pajak dan pada HI R adalah kemenangan berdasarkan pritusan pengadilan dapat dinikmati. Penyitaan dalam ran•qka penegakan hukum bidang perpajakan cukup kuat diterapkan dengan maksud waj ib pajak lnemenuhi kewajiban perpajakannya yang mana terdapat perbedaan mendasar dengan hukum acara pidana terhadap pengtiasaan/status barang yang disita.

PERHITUNGAN NILAI WAKTU UANG TERHADAP PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TIPIKOR YANG BERKEADILAN Fontian Munzil
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 1, No 1 (2011): Februari 2011
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Korupsi akan menimbulkan kerugian uang negara yang berlangsung secara sistemik dan melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Perhitungan kerugian uang negara dengan cara memperhitungkan tingkat suku dengan Bank akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Perhitungan kerugian uang negara secara rinci adalah bentuk dari konsekwensi untuk mengatasi korupsi sesuai dengan spiritnya sebagai kejahatan luar biasa sehingga seluruh penanganan proses korupsi dari depan hingga akhir dari proses penyelidikan hingga penjatuhan pidana ditangani dengan cara-cara yang luar biasa. Penanganan korupsi dengan cara simultan dan terintegrasi seperti membangun budaya masyarakat untuk menolak korupsi, perbaikan pendapatan pada penegak hukum, pengawasan pada perilaku penegak hukum, transparansi harta kekayaan dengan sanksi yang berat atas pembohongan laporan harta kekayaan, akuntabilitas sebagai pejabat publik dan pengaturan korupsi menjangkai pihak swasta. Wacana di masyarakat tentang proses pemiskinan dan restorative justice dapat diwujudkan dengan menggunakan UU TIPIKOR secara progresif.

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA (ABK) PADA BADAN LAYANAN UMUM Fontian Munzil
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 1, No 2 (2011): September 2011
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

ANALISIS YURIDIS PERANAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Fontian Munzil
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 2, No 1 (2012): Februari 2012
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pemerintahan daerahnva menurut asas otonorni dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Pemerintah daerah wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum. Peran Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaan kinerja menguji suatu daerah nnelakukan sesuai dengan yang digariskan dalam rencana strategisnya dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan arah pembangunan daerahnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja dimana sistem anggaran berbasiskan kinerja menitikberatkan pada segi manajemen anggaran yang memperhatikan segi ekonomi dan keuangan, pelaksanaan anggaran maupun fisik yang telah dicapai. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat sehingga memungkinkan untuk dinilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan termasuk kinerja yang telah disepakati bersama.

Efektivitas Hukum dalam Pelaksanaan Ganti Rugi terhadap Pengguna Jasa Bus Pariwisata atas Kecelakaan Juwita Eka Widhiawati; Sri Maharani
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v12i2.2539

Penyelenggaraan pengangkutan umum oleh perusahaan jasa bus pariwisata tentu tak selamanya berjalan dengan baik. Dalam penyelenggaraannya dimungkinkan terjadi kecelakaan. Hal tersebut tentu merugikan pihak penumpang bus tersebut yang dalam hal tersebut menjadi korban kecelakaan. Adanya persitiwa tersebut, tentu piha korban melekat untuk mendapatkan ganti rugi. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali mengenai efektivitas hukum dalam pelaksanaan ganti rugi terhadap penumpang sebagai korban kecelakaan dalam penyelenggaraan pengangkutan bus pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di PT. Frizha Yulmi Sejahterah. Hasil penelitia menunjukkan bahwa ganti rugi pada dasarnya wajib diberikan oleh pihak perusahaan penyelenggara pengangkutan bersamaan dengan pihak asuransi yang sebelumnya telah bekerja sama. Dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi masi ditemui adanya keterlambatan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud dengan baik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undagan yang ada. Hal ini berujung pada belum terwujudnya perlindungan hukum represif terhadap korban.

Page 10 of 17 | Total Record : 169

8 9 10 11 12

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 15 No 2 (2025): September 2025 Vol 15 No 1 (2025): Februari 2025 Vol 14 No 2 (2024): September 2024 Vol 14 No 1 (2024): Februari 2024 Vol 13 No 2 (2023): September 2023 Vol 13, No 1 (2023): FEBRUARI 2023 Vol 13 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 12 No 2 (2022): September 2022 Vol 12, No 2 (2022): September 2022 Vol 12, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 11, No 2 (2021): September 2021 Vol 11, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 10, No 2 (2020): September 2020 Vol 10, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 2 (2019): September 2019 Vol 9, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 2 (2018): September 2018 Vol 8, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 7, No 2 (2017): September 2017 Vol 7, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 6, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): September 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 2, No 1 (2012): Februari 2012 Vol 1, No 2 (2011): September 2011 Vol 1, No 1 (2011): Februari 2011 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sukendar

Contact Email
spsilmuhukum@uninus.ac.id

Phone
+628122416324

Journal Mail Official
sukendarsps@uninus.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta No. 530, Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sukendar

Contact Email spsilmuhukum@uninus.ac.id

Phone +628122416324

Journal Mail Official sukendarsps@uninus.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno - Hatta No. 530, Bandung

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sukendar

Contact Email
spsilmuhukum@uninus.ac.id

Phone
+628122416324

Journal Mail Official
sukendarsps@uninus.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta No. 530, Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA