Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA

MJN
Website

Published by Universitas Islam Nusantara

ISSN : 20858884 EISSN : 28295889 DOI : https//doi.org/10.30999

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Media Justitia Nusantara (MJN) is a journal that intends to publish most quality research papers in the fields of law or criminology and social justice studies. The journal is keen to present relative overview of law, system-wide trends and problems on law, crime and justice throughout the world. Journal provides a medium for social scientists to report research findings with respect to crime and justice through innovative and advanced methodologies. The Journal encourages in submission of articles, research notes, and commentaries and also invites papers based on empirical research, theoretical analysis and debate, and policy analysis and critique that centre on crime and broadly defined justice-related topics in an international perspective.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 169 Documents

7 8 9 10 11

Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Operandi Kawin Kontrak Dikaitkan Dengan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Andi Nurul Huda
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 10, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Penindakan Peredaran Gelap Obat Daftar G Perspektif Undang-Undang Kesehatan Kaitannya Dengan UndangUndang Narkotika Suharto AS
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 11, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Dalam Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Endjang Naffandy
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 9, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat khususnya dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Jawa Barat secara umum cukup kondusif, akan tetapi masih diwarnai banyak keluhan masyarakat terhadap adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, masih tingginya tindakan pelanggaran hak atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan intoleransi, masih tingginya perilaku tidak tertib di tengah masyarakat dalam bentuk pelanggaran Peraturan Daerah maupun norma-norma kehidupan bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum dan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif, dan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara, kemudian data diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sangat penting dan strategis dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketetiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat memiliki kontribusi yang nyata bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif, efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum belum optimal. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat agar dipenuhi sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya, sarana dan prasarana, perlengkapan operasional dan pendanaan, disesuaikan struktur dan uraian tugas kelembagaan dan ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Penyelundupan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Utang-Piutang Dengan Cara Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dihubungkan Dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Aep Sulaeman
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 10, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Kajian Yuridis Tentang Penggantian Antar Waktu Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hubungannya Dengan Kepastian Hukum Dalam Negara Kesejahteraan Achmad Gunawan
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 9, No 1 (2019): Februari 2019
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia, dikenal tiga lembaga negara, yaitu; (1) eksekutif, (2) legislatif, dan (3) yudikatif. Selain Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian dari lembaga eksekutif yang dipilih secara langsung oleh warga negara, hanya lembaga legislatif yang menjadi representasi warga negara Indonesia melalui pemilihan umum. Dengan demikian ke-bhinneka-an anggota legislatif menunjukan ke-bhinneka-an dan kedaulatan warga negara Indonesia. Selain sebagai wakil masyarakat, pada saat yang bersamaan anggota legislatif tersebut merupakan wakil dari partai politik yang mengusungnya. Dalam hal ini kekuasaan partai politik lebih superior dibandingkan dengan kedaulatan masyarakat karena partai politik dapat melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota legislatif tersebut apabila tidak mengikuti kehendak partai politik pengusungnya. Indonesia adalah negara hukum dengan tradisi hukum eropa kontinental (civil law). Secara ideal hukum ditempatkan sebagai norma dalam penyelenggaraan negara, termasuk dan tidak terbatas terhadap tindakan PAW kepada anggota DPR baik pusat maupun daerah. Penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk dapat memahami tindakan PAW sebagai tindakan yang berdasarkan hukum di negara Indonesia dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil dari penelitian tesis ini dapat menyimpulkan bahwa PAW tersebut tidak dapat dilakukan secara semena-mena oleh partai politik pengusung anggota legislatif yang dimaksud meskipun PAW yang dimaksud merupakan hak dari partai politik. PAW harus dilakukan sebagaimana hukum mengaturnya. Pelanggaran hukum pelaksanaan PAW merupakan yurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini tindakan PAW terhadap anggota parlemen tersebut dianggap sebagai tindakan pejabat administrasi negara. Disisi lain tindakan PAW juga dapat dilihat sebagai tindakan privat berdasarkan hukum perdata apabila tindakan PAW tersebut didahului dengan adanya sebuah perjanjian diantara anggota parlemen tersebut dengan partai politik yang mengusungnya. Dalam hal ini hukum privat lebih superior dibandingkan dengan hukum administrasi negara (HAN) karena kehendak partai politik untuk mengganti “kadernya” di parleman tidak dapat dihalangi oleh parlemen sebagai lembaga negara yang tunduk kepada hukum administrasi negara.

Perlindungan Anak Sebagai Fungsi Negara Hukum Kesejahteraan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 177/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg dan Putusan No. 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg Karnudin Karnudin
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 10, No 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Kedudukan Harta Bawaan Yang Telah Tercampur Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Harta Benda Perkawinan R Melly Irnawati Suhandi
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 11, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Dalam Perkara Gugatan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 Dihubungkan Dengan Peran Advokat Bidkum Polda Jabar Susi Bina Kurniati
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 11, No 2 (2021): September 2021
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Penerapan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Subana Subana
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 9, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Melalui Internet Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Rulli Nanda
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 10, No 2 (2020): September 2020
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Page 9 of 17 | Total Record : 169

7 8 9 10 11

Filter by Year

2011 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 15 No 2 (2025): September 2025 Vol 15 No 1 (2025): Februari 2025 Vol 14 No 2 (2024): September 2024 Vol 14 No 1 (2024): Februari 2024 Vol 13 No 2 (2023): September 2023 Vol 13 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 13, No 1 (2023): FEBRUARI 2023 Vol 12 No 2 (2022): September 2022 Vol 12, No 2 (2022): September 2022 Vol 12, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 11, No 2 (2021): September 2021 Vol 11, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 10, No 2 (2020): September 2020 Vol 10, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 2 (2019): September 2019 Vol 9, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 2 (2018): September 2018 Vol 8, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 7, No 2 (2017): September 2017 Vol 7, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 6, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): September 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 2, No 1 (2012): Februari 2012 Vol 1, No 2 (2011): September 2011 Vol 1, No 1 (2011): Februari 2011 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sukendar

Contact Email
spsilmuhukum@uninus.ac.id

Phone
+628122416324

Journal Mail Official
sukendarsps@uninus.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta No. 530, Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sukendar

Contact Email spsilmuhukum@uninus.ac.id

Phone +628122416324

Journal Mail Official sukendarsps@uninus.ac.id

Editorial Address Jl. Soekarno - Hatta No. 530, Bandung

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sukendar

Contact Email
spsilmuhukum@uninus.ac.id

Phone
+628122416324

Journal Mail Official
sukendarsps@uninus.ac.id

Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta No. 530, Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA