cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sukendar
Contact Email
spsilmuhukum@uninus.ac.id
Phone
+628122416324
Journal Mail Official
sukendarsps@uninus.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta No. 530, Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 20858884     EISSN : 28295889     DOI : https//doi.org/10.30999
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Justitia Nusantara (MJN) is a journal that intends to publish most quality research papers in the fields of law or criminology and social justice studies. The journal is keen to present relative overview of law, system-wide trends and problems on law, crime and justice throughout the world. Journal provides a medium for social scientists to report research findings with respect to crime and justice through innovative and advanced methodologies. The Journal encourages in submission of articles, research notes, and commentaries and also invites papers based on empirical research, theoretical analysis and debate, and policy analysis and critique that centre on crime and broadly defined justice-related topics in an international perspective.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 169 Documents
 9   10   11   12   13 
Implementasi Restorative Justice sebagai Penegakan Hukum oleh Pihak Kejaksaan pada Tindak Pidana Penggelapan Tsania Manzil Assolich; Adhitya Widya Kartika
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v12i2.2540

Abstract

Restorative justice merupakan perwujudan penegakan hukum dengan melindungi kepentingan hukum korban, pelaku, masyarakat dan kepentingan hukum lainnya yang mengutamakan nilai keadilan, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum dimasyarakat. Restorative justice tidak berfokus pada sanksi pidana, namun lebih berfokus pada pemenuhan hak korban sekaligus masyaarakat akibat tindakan pelaku. Kejaksaan sebagai penegak hukum melekat wewenang untuk dapat melaksanakan restorative justice dengan melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara yang tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau ditutup demi hukum sebagaimana Pasal 140 Ayat (2)a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali implementasi restorative justice oleh pihak kejaksaan dengan menghentikan penuntutan dalam perkara tindak pidana penggelapan, hingga pada akhirnya dapat memperhatikan sisi efektivitas hukumnya. Metode penelitian ini ialah menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di Kejaksaan Negeri Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice pada Kejaksaan Negeri Mojokerto telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait mekanismenya, namun masih ditemukan adanya faktor penghambat dari sisi internal maupun eksternal yang berujung ditolaknya restorative justice tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud dengan baik dalam implementasinya, yang mana dapat berdampak pada nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pelaku maupun korban. Penerapan restorative justice dengan ini perlu dimaksimalkan.
Mediasi oleh Mediator Non Hakim sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Cerai Talak Reninta Mayang Sari; Sri Maharani
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v12i2.2574

Abstract

Cerai talak yang dimohonkan oleh pihak suami, pada dasarnya hal tersebut jangan sampai terjadi. Hal itu karena pihak suami yang memimpin rumah tangganya seharusnya dapat membina dengan baik sekaligus mempertahankan rumah tangganya, bukan justru memohon cerai. Cerai talak ketika tak bisa dihindarkan oleh pihak suami dan kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan, sejatinya masih bisa dicegah dengan dilakukannya mediasi. Mediasi dapat dipimpin oleh mediator non hakim salah satunya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali pelaksanaan mediasi oleh mediator non hakim dalam upaya pencegahan terjadinya cerai talak. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil penelitian didapati bahwa prosesur mediasi cerai talak pada lokasi penelitian sebagian besar telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun kepastian hukumnya belum terwujud dengan baik, karena adanya beberapa ketidaksesuaian dalam hal waktu pelaksanaan dan pemberian arahan dari mediator non hakim. Selain itu keberadaan mediator non hakim justru memberatkan pihak yang akan bercerai, dengan adanya biaya untuk mediator yang harus dibayarkan. Mediasi terkait cerai talak dalam realitanya di Pengadilan Agama Surabaya pada Tahun 2022 menunjukkan ketidakberhasilan, mengingat adanya permohonan cerai talak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan terdapat perkara yang justru tidak dimediasi.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Luthfi Gama Albarik
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 12, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v12i2.2454

Abstract

Unsur pegawai negeri Roda penggerak dalam mesin pemerintahan negara harus berputar guna memenuhi amanatnya serta menjaga kehormatan dan nama baik negara di mata warganya. Pegawai negeri yang dapat diandalkan, beretika, dan kompeten memiliki keterampilan dan motivasi untuk memperbaiki masalah mendasar yang menghalangi mereka untuk melakukan yang terbaik. Disiplin tempat kerja, termasuk kepatuhan yang ketat terhadap peraturan dan prosedur, kemauan untuk mengambil tanggung jawab, dan produktivitas yang tinggi adalah semua bidang yang perlu diperkuat. Peran PNS sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berjalan dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yang luhur.
UPAYA PREVENTIF OLEH BANK DALAM MENCEGAH NASABAH WANPRESTASI ATAS KREDIT RUMAH Evelyn Novi Pandini; Sri Maharani
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13, No 1 (2023): FEBRUARI 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i1.2581

Abstract

Produk layanan bank salah satunya ialah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Produk tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi nasabahnya dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Dalam realitanya ditemukan bahwa nasabah produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mengalami wanprestasi dalam pelaksanaanya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali mengenai perwujuda upaya preventif oleh pihak bank dalam mencegah nasabah wanprestasi atas kredit rumah. Metode penelitian yang digunakan berjenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di Bank Central Asia (BCA) Cabang Surabaya. Hasil penelitian didapati bahwa upaya preventif oleh Bank BCA Surabaya sebagai pencegahan terjadinya waprestasi telah dilakukan dengan menegakkan prinsip 5C, yang meliputi modal, watak, jaminan, dan perekonomian debitur. Selain itu pihak bank juga menegakkan prinsip kehati-hatian. Wanprestasi yang tetap terjadi menunjukkan bahwa efektivitas hukum dengan ini belum terwujud dengan maksimal
PERLINDUNGAN KONSUMEN BERUPA GANTI KERUGIAN SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK PENGELOLA TAMAN WISATA Achmad Ichsan Maliki; Mas Anienda Tien Fitriyah
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13, No 1 (2023): FEBRUARI 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i1.2578

Abstract

Adanya permasalahan di taman wisata hingga merugikan pengunjung dengan ini perlu dipertanyakan mengenai perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban hukumnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali pelaksanaan perlindungan konsumen berupa ganti kerugian sebagai pertanggungjawaban pihak pengelola taman wisata. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di taman wisata Kenjeran Park Atlantis Land Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap pengunjung taman wisata secara preventif belum dapat diwujudkan dengan baik, terbukti adanya fasilitas yang roboh hingga merugikan konsumen. Namun perlindungan secara represif telah diwujudkan dengan baik. Pertanggungjawaban hukum dengan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh pihak pengelola taman wisata.
PERWUJUDAN KEMANFAATAN HUKUM DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA Hafidz Amrullah Dzaky Nugroho; Anajeng Esri Edhi Mahanani
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13, No 1 (2023): FEBRUARI 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i1.2590

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim didalam Putusan Nomor 10/pid.sus-tpk/2021/PT.DKI. ditinjau dari teori kemanfaaatan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan tersebut belum sesuai dengan teori kemanfaatan hukum, mengingat penegakan hukumnya yang tidak tegas terhadap korupsi yang merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), terlebih terdakwanya merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya dapat dihukum lebih berat. Seharusnya diutamakannya upaya pemberantasan masalah korupsi di Indonesia, mengingat dampak korupsi sangat menyeluruh dalam kehidupan masyaraakat bernegara.
ANALISA PENERAPAN PUTUSAN ULTRA PETITA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 13, No 1 (2023): FEBRUARI 2023
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/mjn.v13i1.2614

Abstract

The Constitutional Court is a particular judicial state institutions that has a position as a judicial institution besides the Supreme Court. Their responsibilities and power are controlled in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, where one of them is determining disputes over the outcome of the presidential elections. Requests for these types of issues may only be submitted by election participants considering the rules and regulations provided in Law no. 24 of 2003. In giving a decision, the judge has the right to find his own law, including giving a decision that exceeds the application submitted by the applicant which is called a decisionultra small. This is intended to provide substantive justice to the applicants. The objective of doing  this research is to analyze whether the decisionultra smallcan be applied in the issue of disputes over election results. For this reason, , a normative research was conducted using a qualitative methodology so that the results provided are a comprehensive discussion. The outcomes from this research prove that the verdictultra smallcan be given to cases of disputed election results. Example of applicationultra small against the action of the Constitutional Court is the Constitutional Court Decision Number 41/PHPU.D-VI/2008 and the Constitutional Court Decision Number 57/PHPU.D-VI/2008.Keywords:ultra petita, verdict, election dispute 
Perlindungan Hukum Terhadap Seseorang Yang Dipotret Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial Laurentius Ervin Ricky Pramudita , Laurentius Ervin Ricky Pramudita; Retno Dwi Pulung Sari , Retno Dwi Pulung Sari
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 14 No 2 (2024): September 2024
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Copyright has exlusive rights within it wich are regulated in Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namely Economic Rights and Moral Rights. Photography is a form of copyright that is protected by law. In the current digital era, photography copyright is a serious problem, so the government must implement these laws seriously. Taking portraits without permission and commercializing them is a form of violation committed by parties who do not bid to gain profit and cause losses to the actual owner of the copyright. With this, the author in his writing wants to know what harm is caused to someone who is photographed without permission for commercial purposes and also to know the legal consequences that arise from photographing people without permission for commercial purposes. This research was carried out using normative juridical research methods which used books, articles, and other legal materials as supporting sources for writing. This research focuses on the losses incurred by the objects in the portraits, giving rise to legal consequences in the form of copyright protection as regulated in law, namely economic rights and moral rights, as well as forms of compensation for losses suffered by the subjects used as portraits the commercialized portrait object.
Perlindungan Tenaga Kerja Security Dengan Hak Kontrak Di Perusahaan Outsourcing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sri Ayu Astuti , Sri Ayu Astuti; Herizali Harahap , Herizali Harahap
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 14 No 2 (2024): September 2024
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Outsourcing (outsourcing) as a provider of workers by another party is carried out first by separating the main work (core business) from supporting work (non-core business) in a written document prepared by company management. In outsourcing, companies using outsourcing services collaborate with outsourcing companies, where the legal relationship is manifested in a cooperation agreement which contains, among other things, the term of the agreement and what areas constitute a form of outsourcing cooperation. This research aims to determine the civil rights of outsourced workers, especially security workers after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This type of research uses empirical normative juridical research methods. Data processing is presented using qualitative descriptive techniques and data collection is carried out through literature studies and interviews. The research results show that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation does not address the issue of protecting workers from violations of outsourcing practices that have occurred so far, such as violations of wage provisions, working hours and types of work that are outsourced.
Keadilan di Balik Jeruji Kekerasan: Dinamika Putusan Pengadilan dalam Kasus Perceraian Akibat KDRT Elsa Elvionita, Elsa Elvionita; Zulfan, Zulfan; Elfia, Elfia
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 14 No 2 (2024): September 2024
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted to examine divorce cases caused by domestic violence and how the courts resolve domestic violence disputes. Uncontrolled anger can trigger violence, including in the context of Domestic Violence (KDRT). This research uses normative juridical methods to explore the role of the court in resolving marital disputes resulting from domestic violence, including legal, psychological and social aspects. Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence provides a legal framework to protect victims from various forms of domestic violence, such as physical, psychological, sexual violence and neglect. Courts are expected to function not only as places for resolving disputes, but also as institutions that provide justice and protection for victims and play a role in preventing domestic violence in the future. Therefore, the author is interested in studying this issue to understand the role of the courts in handling domestic violence cases and ensuring more effective protection for victims

Page 11 of 17 | Total Record : 169

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): September 2025 Vol 15 No 1 (2025): Februari 2025 Vol 14 No 2 (2024): September 2024 Vol 14 No 1 (2024): Februari 2024 Vol 13 No 2 (2023): September 2023 Vol 13 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 13, No 1 (2023): FEBRUARI 2023 Vol 12 No 2 (2022): September 2022 Vol 12, No 2 (2022): September 2022 Vol 12, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 11, No 2 (2021): September 2021 Vol 11, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 10, No 2 (2020): September 2020 Vol 10, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 2 (2019): September 2019 Vol 9, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 2 (2018): September 2018 Vol 8, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 7, No 2 (2017): September 2017 Vol 7, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 6, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): September 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 2, No 1 (2012): Februari 2012 Vol 1, No 2 (2011): September 2011 Vol 1, No 1 (2011): Februari 2011 More Issue