cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anna Yulia Hartati
Contact Email
annayuliahartati@gmail.com
Phone
+628122884193
Journal Mail Official
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X no. 22 Sampangan Semarang 50236
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Sosio Dialektika
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 25408941     EISSN : 26232944     DOI : http://dx.doi.org/10.31942/sd
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Sosio Dialektika as an open hall for debate and discussion on socio-political science, economics, law, Islamic education and education. Sosio Dialektika accommodates social and humanities disciplines and becomes a growing space for interdisciplinary and holistic approach to the narrow space of strategic approaches so far.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 2 Tahun 2025" : 5 Documents clear
PERAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS GCG SEBAGAI GARDA TERDEPAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG ETIS Mahfironi, Salsabila; Ernawati, Budi Astuti
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.14459

Abstract

This study aims to analyze the role of transparency and accountability as key elements of Good Corporate Governance (GCG) in promoting ethical decision-making in insurance companies in Indonesia. Using a quantitative approach with secondary data from annual reports and sustainability reports of insurance companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020–2024, this study employs a panel data regression model known as the Common Effect Model (CEM). The analysis results indicate that accountability has a negative impact on ethical decision-making, while transparency also shows a negative relationship but is not statistically significant. These findings indicate that overly repressive accountability mechanisms can weaken managers' moral courage in facing ethical dilemmas. Therefore, this study recommends reformulating the accountability approach and strengthening an organizational culture that promotes substantive integrity. Keyword : GCG; Transparency; Ethical Decision Making; Accountability
Efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) untuk Kualitas Pembangunan Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Faradilla Dwi Anggraeni, Faradilla Dwi Anggraeni; Mursyidah, Lailul Mursyidah
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.14431

Abstract

Penelitian ini meingkaji efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tambak Kalisogo (Musrenbangdes) dan dampaknya terhadap kualitas pembangunan di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi tercermin melalui tiga indikator: forum partisipasi, keterlibatan, proses dan akses. Forum Musrenbangdes berfungsi sebagai media demokratis untuk menampung aspirasi; keterlibatan masyarakat melampaui pengajuan prioritas hingga kontribusi langsung dalam kegiatan pembangunan; dan akses difasilitasi baik melalui pertemuan formal maupun platform digital. Secara keseluruhan, Musrenbangdes di Tambak Kalisogo berfungsi efektif, meiskipun peningkatan kapasitas dan transparansi masyarakat masiih diperlukan. Temuan ini menyoroti Musrenbangdes sebagai instrumen pembangunan partisipatif yang inklusif dan akuntabel yang konsisten dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Pemerintah Desa Balongdowo Kecamatan Candi Rokmahwati, Pungki; Choiriyah, Ilmi Usrotin
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.14444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur di Pemerintahan Desa Balongdowo, Kecamatan Candi. Pengembangan kapasitas aparatur desa dikaji melalui indikator pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja, serta dilihat dari dimensi kepemimpinan dan dukungan organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Pelatihan bagi perangkat desa dilaksanakan melalui bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, sementara pelatihan yang bersumber dari desa lebih banyak diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengalaman kerja aparatur desa terbentuk dari perbedaan masa kerja dan rentang usia, yang tercermin dalam pelaksanaan tugas administrasi dan penggunaan sistem kerja berbasis teknologi. Pengembangan kapasitas aparatur desa juga didukung oleh peran kepemimpinan dan koordinasi antartingkat pemerintahan.   Kata kunci: Aparatur Desa, Pengembangan Kapasitas, Sumber Daya Manusia.
Penerapan Prinsip Pacta Sunt Servanda Dalam Hubungan Kontrak Bisnis Azami, Takwim; Kustanto, Anto
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.14826

Abstract

Prinsip pacta sunt servanda merupakan asas fundamental dalam hukum kontrak yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks sistem hukum perdata Indonesia, asas ini berakar dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan menjadi dasar utama dalam menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak kontraktual. Namun demikian, perkembangan transaksi bisnis modern, termasuk kontrak elektronik dan digital, menimbulkan dinamika baru dalam penerapan prinsip ini, karena muncul tantangan terkait validitas kesepakatan, keaslian identitas para pihak, serta keseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep dan dasar hukum pacta sunt servanda dalam sistem hukum perdata Indonesia, menganalisis penerapannya dalam kontrak bisnis modern dan digital, serta mengidentifikasi kendala dan solusi hukum dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pacta sunt servanda dalam kontrak bisnis modern tetap relevan, namun tidak dapat dipahami secara kaku. Dalam praktiknya, asas ini perlu diseimbangkan dengan prinsip good faith (itikad baik), rebus sic stantibus (perubahan keadaan fundamental), serta asas kepatutan dan keadilan sosial. Asas tersebut juga berperan penting dalam membangun iklim usaha yang sehat dan stabil di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan transformasi digital dan globalisasi ekonomi. Dalam transaksi elektronik, kekuatan mengikat kontrak digital diakui sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 18 UU ITE. Adapun kendala utama dalam penerapan prinsip ini meliputi ketimpangan posisi tawar, keberlakuan klausul baku yang merugikan, serta belum optimalnya regulasi yang mengatur kontrak digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum kontrak nasional yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan sosial. Secara umum, penerapan pacta sunt servanda harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga hukum perjanjian dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan hukum nasional.
Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Civitas Academica (Studi Kasus Pemberdayaan Para Kader Posyandu Lansia Di Desa Cikakak, Banyumas) Pambudi, Dimas Purbo; Rahmawati, Titi; Riyan, Muhammad; Ramdlani, Fitria; Rohmah, Neneng Sobibatu; Millata, Chanifia Izza
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 Tahun 2025
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini berfokus pada berjalannya kolaborasi antara pemerintah desa dengan civitas academica (dosen) dalam pemberdayaan kader tim pembina posyandu lanjut usia di desa Cikakak. Desa ini dikenal dengan prestasinya dalam layanan posyandu lanjut usia. Namun, dalam perjalanannya masih minim peran yang melibatkan civitas academika dalam meningkatkan kemampuan para kader posyandu lansia. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah masih minimnya bentuk kerjasama yang konstruktif untuk meningkatkan keberdayaan kognitif para kader posyandu lansia padahal hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Desa Cikakak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi langsung di lokasi penelitian. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan civitas academica sangat dibutuhkan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para kader. Kesimpulan yang dapat disampaikan dari riset ini bahwa kolaborasi dalam pemberdayaan dapat terlaksana dengan baik, berbagai materi teori dan praktek dapat diterima dengan baik. Ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan diantaranya adalah pertama, dibutuhkan aturan formal untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak secara berkesinambungan; kedua, pemerintah desa harus memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan untuk dapat mengoptimalkan berbagai sumberdaya di Cikakak; ketiga, dalam berkolaborasi dengan berbagai pihak maka dapat melibatkan partisipasi masyarakat agar lebih optimal. Kata kunci: Kolaborasi, Pemberdayaan, Kader TP Posyandu

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 Tahun 2025 Vol 9, No 2 (2024) Vol 9, No 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) ARTICLE IN PRESS Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) More Issue