Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Sosio Dialektika Research Horizon IBTIDAIYYAH : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Azami, Takwim
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE ) DISAAT PANDEMI DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Azami, Takwim; Kustanto, Anto; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i2.7486

Abstract

Didalam kontrak terdapat asas dimana asas kebebasan berkontrak ini sendiri adalah suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian, menentukan isi, menentukan subjek, serta cara melaksanakan perjanjian itu sendiri. Hal tersebut menjadi sangat  penting untuk melaksanakan asas ini di masa pandemi dimana  perlindungan kontrak perdagangan sangat dipertanyakan karena pihak-pihak yang terikat tidak melakukan tatap muka sangat mempengaruhi perekonmian hampir seluruh Negara untuk mendapatkan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan  persoalan  ini  dalam perspektif hukum perdata khusunya tentang system pelaksanaan transasksi jual beli elektronik dampak Covid-19 terhadap penjualan e-commerce. No 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen. Pemanfaatan media elektronik khususnya internet tanpa agunan keamanan maka para pelaku usaha akan enggan untuk memanfaatkan, hal yang perlu mendapatkan perhatian persoalan domisili perusahaan sehingga Jika ada sengketa aturan bisa diketahui menggunakan absolut kedudukan hukum dari perusahaan yang memberikan produknya melalui media elektronik. Penetapan hukum  tentang perlindungan konsumen sendiri telah diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 1999 terhadap transaksi jual beli pada pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa konsumen adalah siapa saja yang memakai barang atau jasa baru yang dikelola oleh masyarakat baik secara virtual maupun media Internet, dalam pasal tersebut konsumen dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu konsumen akhir dan konsumen setara.
KEDUDUKAN HUKUM MEREK WELL-KNOWN MARK DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI SYSTEM ONLINE: PERLINDUNGAN DAN TANTANGAN (STUDI DI SMK ASSHODIQIYAH SEMARANG) Azami, Takwim; Prabowo, M. Shidqon; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16, No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i2.9971

Abstract

Pembelian barang melalui sistem online telah mencapai tingkat signifikan dan menjadi inti dari perdagangan modern. Dalam era digital ini, peran merek menjadi lebih esensial daripada sebelumnya dalam memengaruhi perilaku konsumen. Merek yang dikenal luas atau well-known mark memainkan peran sentral dalam membentuk preferensi pembeli. Artikel ini menjelaskan secara rinci kedudukan hukum merek well-known mark dalam pembelian barang melalui sistem online, dengan fokus pada perlindungan yang diberikan dan kompleksitas yang terlibat. Berbicara tentang transaksi bisnis secara online di Indonesia, pengaturannya dilakukan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan pertumbuhan pesat praktik transaksi produk barang bermerek terkenal melalui sistem online, penting untuk memahami ketentuan hukum guna melindungi pemilik merek terkenal dan konsumen, terutama remaja siswa-siswi yang cenderung adaptif terhadap perubahan tren baru. Perlunya memahami ketentuan hukum tentang merek dan informasi teknologi yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012. Dengan pemahaman yang baik mengenai peraturan ini, pemilik merek terkenal dan konsumen dapat melindungi hak-hak mereka dalam transaksi bisnis online yang melibatkan merek terkenal.
Pertimbangan Etika Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Bisnis Azami, Takwim; Kustanto, Anto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10976

Abstract

Kontrak bisnis bukan hanya tentang pembagian tanggung jawab dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang mendasari hubungan bisnis yang sehat. Secara mendalam pertimbangan etika yang diperlukan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kontrak bisnis, serta implikasi dari pertimbangan etika tersebut terhadap keberlanjutan hubungan bisnis. Dari kejujuran dan kepercayaan hingga tanggung jawab sosial perusahaan, pertimbangan etika ini membentuk fondasi untuk kontrak bisnis yang adil dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan nilai-nilai etika ini, para pelaku bisnis dapat membangun hubungan bisnis yang bermartabat, meminimalkan risiko, dan mempromosikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kata Kunci: Etika, Kontrak Bisnis.
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI, REMAJA (SANTRI) DI PONDOK PESANTREN LUHUR WAHID HASYIM SEMARANG Azami, Takwim
Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Vol 2 No 4 (2023): Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/ijpgmi.v2i4.6089

Abstract

ABSTRAK Pernikahan dini di kalangan remaja khususnya di lingkungan pesantren merupakan permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius. Pernikahan dini dapat memberikan dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial remaja, serta melibatkan berbagai faktor yang mendorongnya. Dalam penelitian ini kami menggunakan berbagai metode penelitian antara lain studi literatur, wawancara, dan observasi di berbagai pesantren. Kami mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini, seperti tekanan sosial, budaya, dan ekonomi, serta menjelaskan mengapa pesantren merupakan lingkungan yang penting untuk upaya pencegahan. Jurnal ini menguraikan berbagai pendekatan pencegahan pernikahan dini, antara lain pendidikan seksual, penguatan keterampilan sosial dan emosional, pendekatan keagamaan, dan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Kami menyimpulkan bahwa pencegahan pernikahan dini pada kalangan remaja santri di pesantren merupakan upaya kompleks yang memerlukan kerjasama berbagai pihak, antara lain keluarga, pesantren, lembaga pendidikan dan masyarakat. ABSTRAK Pernikahan dini di kalangan remaja, terutama di lingkungan pesantren, merupakan masalah sosial yang memerlukan perhatian serius. Pernikahan dini dapat berdampak negatif pada perkembangan pendidikan, kesehatan, dan sosial remaja, serta melibatkan berbagai faktor yang mendorongnya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan berbagai metode penelitian, termasuk studi literatur, wawancara, dan observasi di berbagai pesantren. Kami mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini, seperti tekanan sosial, budaya, dan ekonomi, serta menjelaskan mengapa pesantren merupakan lingkungan penting dalam upaya pencegahan. Jurnal ini membahas berbagai pendekatan pencegahan pernikahan dini, termasuk pendidikan seksual, penguatan keterampilan sosial dan emosional, pendekatan agama, serta kemitraan dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat. Kami menyimpulkan bahwa pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja santri di pesantren adalah upaya kompleks yang memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk keluarga, pesantren, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PONDOK PESANTREN LUHUR WAHID HASYIM SEMARANG Azami, Takwim
Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Vol 3 No 3 (2024): Ibtidaiyyah: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyuluhan hukum tentang perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman santri dan pengurus tentang hak anak dan pentingnya HAM dalam konteks pendidikan agama. Latar belakang kegiatan ini didasari oleh berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak anak di lingkungan pondok pesantren yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan hak-hak dasar mereka terlindungi sesuai dengan peraturan hukum dan nilai-nilai agama yang berlaku. Penyuluhan ini menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta evaluasi pra dan pasca penyuluhan untuk mengukur efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta yang signifikan tentang hak anak, mekanisme perlindungan hukum, dan pentingnya penerapan prinsip-prinsip HAM di lingkungan pondok pesantren. Selain itu, ditemukan pula perlunya kebijakan internal yang lebih kuat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain adalah melakukan sosialisasi lebih lanjut, memperkuat kerja sama dengan lembaga perlindungan anak, serta menerapkan kebijakan internal yang mendukung perlindungan anak dan HAM yang berkelanjutan. Diharapkan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan lingkungan pesantren yang lebih ramah anak dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. ABSTRAK Penyulsi, Hak Asasi Manusia, Kesadaran Hukum, Pencegahan Kekerasanuhan hukum tentang perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim Semarang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman santri serta pengurus mengenai hak-hak anak dan pentingnya HAM dalam konteks pendidikan agama. Latar belakang kegiatan ini didasari oleh masih adanya tantangan dalam penerapan hak-hak anak di lingkungan pesantren, yang memerlukan perhatian khusus untuk memastikan hak-hak dasar mereka dilindungi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan nilai-nilai agama. Penyuluhan ini menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta evaluasi pra dan pasca-penyuluhan guna mengukur efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam pemahaman peserta terkait hak-hak anak, mekanisme perlindungan hukum, dan pentingnya penerapan prinsip-prinsip HAM di lingkungan pesantren. Selain itu, ditemukan adanya kebutuhan akan kebijakan internal yang lebih tegas dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan. Rekomendasi yang dihasilkan meliputi pelaksanaan penyuluhan lanjutan, penguatan kerjasama dengan lembaga perlindungan anak, serta penerapan kebijakan internal yang mendukung perlindungan anak dan HAM secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju terciptanya lingkungan pesantren yang lebih ramah anak dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Aspek Hukum Kontrak Elektronik (Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital) Azami, Takwim; Kustanto, Anto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.12368

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor, termasuk dunia bisnis. Salah satu perubahan signifikan adalah munculnya kontrak elektronik (e-contract) sebagai instrumen utama dalam transaksi digital. Karakteristik utama kontrak elektronik meliputi kecepatan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam berbagai bentuk transaksi, baik domestik maupun lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur kontrak elektronik, mengupas tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan menganalisis prospek pengembangannya di Indonesia.Tantangan utama dalam implementasi kontrak elektronik meliputi tiga aspek kritis: pertama, perlindungan keamanan data pribadi yang sering kali menjadi isu sensitif dalam transaksi digital; kedua, jurisdiksi hukum dalam konteks transaksi lintas negara yang memerlukan kerangka hukum harmonis antara negara-negara; dan ketiga, validitas bukti elektronik yang masih menghadapi kendala dalam proses pembuktian di pengadilan. Meskipun demikian, kontrak elektronik memiliki prospek yang menjanjikan, terutama dengan perkembangan teknologi seperti blockchain dan smart contract yang mampu meningkatkan transparansi dan otomatisasi dalam proses kontraktual.Hasil penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum internasional untuk mengatasi persoalan jurisdiksi lintas negara, penguatan regulasi terkait keamanan data, dan peningkatan kapasitas teknologi hukum yang mencakup edukasi bagi aparat penegak hukum dan pelaku bisnis. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem hukum digital yang inklusif dan kolaboratif untuk memastikan keberlanjutan kontrak elektronik dalam mendukung ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Dengan langkah strategis yang terencana, kontrak elektronik dapat menjadi fondasi utama dalam memperkuat daya saing global Indonesia di era digital.    
Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Lingkungan (Studi Hukum Lingkungan) Azami, Takwim; Kustanto, Anto
SOSIO DIALEKTIKA Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v9i2.10826

Abstract

Prinsip kepentingan umum dianggap sebagai fondasi etika dan hukum yang penting dalam mengelola kasus pelanggaran lingkungan, menjembatani kepentingan individu dengan kepentingan kolektif. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut didalam UU No. 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penelitian ini bersifat normatif dan bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip kepentingan umum dalam penanganan kasus pelanggaran lingkungan.Metode penelitian ini melibatkan analisis teks dokumen hukum, perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pelanggaran lingkungan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip kepentingan umum tercermin dalam peraturan hukum dan bagaimana implementasinya dalam praktek penanganan kasus.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kepentingan umum memegang peran sentral dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan penegakan hukum lingkungan. Namun, tantangan terkait ketidaksetaraan kekuasaan, kompleksitas isu lingkungan, dan resistensi pihak terkait masih mempengaruhi implementasinya.Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyusun kerangka kerja normatif yang dapat memandu para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan peneliti untuk memperkuat implementasi prinsip kepentingan umum dalam penanganan kasus pelanggaran lingkungan. Implikasi normatif dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dasar hukum dan etika dalam penegakan hukum lingkungan, sehingga dapat lebih efektif melindungi lingkungan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
The Role of the Principle of Balance in Agreements: Contract Validity and Annulment Under Indonesian Civil Law Santoso, Santie Marlina; Listiana, Siti Parwitri; Lorendra, Chrispian; Adhinugroho, Yohanes Winarto; Prasetyo, Yosephine Sri Lestari; Azami, Takwim
Research Horizon Vol. 5 No. 2 (2025): Research Horizon - April 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.2.2025.141-150

Abstract

The principle of balance in agreements is essential to ensuring fairness in the formation and enforcement of contracts under Indonesian Civil Law. This principle dictates that the rights and obligations of both parties must be proportional, preventing any party from dominating the other. Although not explicitly mentioned in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, the principle of balance is crucial for ensuring contracts reflect the genuine interests of both parties and avoid unfair advantages. It also intersects with the concepts of consensualism and freedom of contract, which allow parties to negotiate terms within legal and moral boundaries. However, abuses such as "take it or leave it" clauses can create significant imbalances, leading to unfair contracts. The research highlights the importance of this principle in preventing undue influence and exploitation, and it suggests the need for its formal inclusion in Indonesian Civil Law, either through a Supreme Court Regulation as a short-term solution or through the revision of the Civil Code in the long term. The principle of balance serves as a foundation for promoting equitable and just contractual relationships in Indonesia.
Co-Authors Adhinugroho, Yohanes Winarto Anto Kustanto Bahrul Fawaid Listiana, Siti Parwitri Lorendra, Chrispian Muchammad Shidqon Prabowo Prasetyo, Yosephine Sri Lestari Santoso, Santie Marlina