Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Sosio Dialektika Indonesian State Law Review (ISLRev) Law Development Journal Lex Publica Research Horizon Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services
Anto Kustanto
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PARIWISATA : SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MEMPEROLEH DEVISA BAGI PEMERINTAH INDONESIA Kustanto, Anto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2019): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan sasaran salah satunya memantapkan perolehan devisa negara sebagai kerangka landasan ekonomi Indonesia. Pada tataran perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari UUD 1945, kehendak untuk melaksanakan pembangunan nasional dengan segenap daya dan dana yang dimiliki digambarkan dengan nyata. Semisal, Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dengan jelas menyebutkan bahwa pembangunan nasional Indonesia merupakan upaya oleh segenap komponen bangsa Indonesia dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Hakekat dari pembangunan itu terletak pada masalah pembaruan cara berfikir dan sikap hidup, terkait dengan perlunya perubahan sikap mental seluruh rakyat Indonesia untuk mengantisipasi pembangunan nasional melalui sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini kementrian pariwisata dan kebudayaan perlu mengupayakan tersedianya buku-buku terkait dengan dunia kepariwisataan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, khususnya melalui Pasal 4 : “kepariwisataan merupakan pilar strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional”. Untuk itu, dalam rangka mendorong investasi dan pendanaan ekonomi sektor pariwisata di Indonesia agar menarik dan bermanfaat, kiranya perlu memperhatikan 3 (3) hal yakni : pertama, pembangunan sektor pariwisata harus mendukung pendekatan sinergis yang menyumbang pada pencapaian sasaran ekonomi (perolehan devisa), sosial dan lingkungan secara bersamaan. Contohnya, kebijakan melindungi serta merehabilitasi lahan obyek wisata, seperti mempercantik lingkungan sekitar. Ke dua, laporan pencapaian program strategis dari Kementrian terkait ( pariwisata) dalam upaya memenangkan pasar di era industri 4.0 demi mencapai target 20 juta wisatawan manca negara di tahun 2019 ini. The more digital, the more proffesional. The more digital, the more global, hal itulah yang merubah industri pariwisata, sehingga perilaku wisatawan terlihat ketika search and share 70% sudah melalui digital, kuncinya terletak pada sumber daya manusia.Kata Kunci : Undang – Undang Nomor.10 tahun 2009 tentang Pariwisata.
Harmonization of Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage in the Preservation of Cultural Heritage Objects of Semarang City Prabowo, M. Shidqon; Kustanto, Anto
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 1 No 1 (2019): Strengthening Community and Legal Sector in Indonesia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v1i1.33788

Abstract

The Semarang City Government has been criticized by the community because it is considered to allow the demolition of ancient and historic buildings to be replaced with new buildings that are economically more profitable. The city has ancient buildings of high historical and architectural value, especially in the Old City cultural heritage area. Blenduk Church, for example, which was built in 1742, is a landmark of the Old City. Therefore, the following problems can be formulated: (1) What is the existence of Cultural Heritage objects in the city of Semarang? (2) What about Law No. 11 of 2010 in providing protection for Semarang City Cultural Heritage Property?, (3) What are the obstacles in implementing the preservation of Cultural Heritage objects in Semarang City? The method used in the socialization and dissemination of law regarding Law No.11 of 2010 concerning Cultural Heritage conducted at the activity participants is a lecture, question and answer, and discussion model. The results of the community service activities show that there is an increase in understanding and knowledge of the community service participants, which is indicated by the results of tests conducted by the community service team. From the results of this dedication, it can be concluded that the existence of cultural heritage objects in the city of Semarang can still be maintained, by creating cultural heritage zones, and protection of cultural heritage objects in addition to using laws, will be more effective when using local regulations and empowering society in the economic field. Then the advice given is that the Semarang City government should make a policy that protects cultural heritage objects from business interests. Besides that, it is necessary to conduct socialization about the importance of cultural heritage objects for improving the welfare of the community.
BURUH : dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia Kustanto, Anto
Indonesian State Law Review (ISLRev) Vol 2 No 1 (2019): ISLRev 2(1) Oktober 2019
Publisher : Department of Constitutional and Administrative Law, Faculty of Law Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.141 KB) | DOI: 10.15294/islrev.v2i1.35147

Abstract

Buruh, harus kita mulai dengan menggambarkan variasi dalam hubungan buruh majikan – dan manajemen. Pertanyaan yang mengemuka adalah dalam struktur-struktur lain apakah terdapat hubungan ketiga aspek itu secara ekonomis. Selama belahan pertama abad 19 muncul serikat buruh yang lebih khusus yaitu serikat buruh yang mulai tertarik pada upah serta pada kondisi kerja di mana menganggap diri mereka sebagai lawan dari kelas majikan (employing class). Hubungan buruh – majikan dan manajemen mensinergi dengan struktur politik masyarakat yang lebih besar dalam berbagai cara. Memasuki tahun 2019, Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah di berbagai sektor pembangunan. Di bidang ketenagakerjaan misalnya, persoalan yang ada adalah bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran. Sebagaimana dikutip dari catatan Migrant Care, setidaknya 278 buruh migran Indonesia terancam hukuman mati dan 59 diantaranya sudah vonis tetap selain yang 219 dalam proses hukum. Pemerintah Indonesia telah berniat untuk memberikan payung hukum terhadap Pekerja Migran, maka melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 39 tahun 2004, dimana UU Pekerja Migran Indonesia merupakan regulasi pertama terkait migrasi yang memberi ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi. Pada pasal 32 ayat 2 menyebutkan dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana termaksud dalam ayat 1, dimana pemerintah pusat memperhatikan saran dan pertimbangan perwakilan Republik Indonesia, kementrian serta lembaga, perusahaan penempatan pekerja migran. Jika melihat beberapa butir pasal di dalam UU PPMI tersebut, sesungguhnya UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam beberapa aspek. Namun, masih terdapat beberapa catatan kritis yang perlu menjadi perhatian kita, yakni dalam tataran implementasi hingga aturan pelaksanaannya kedepan. Walaupun pemerintah telah berusaha melakukan perlindungan terhadap para pekerja migranmelalui Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, namun tanpa gejala akan dirumuskannya aturan-aturan turunannya maka menyulitkan UU PPMI untuk diimplementasikan.
Harmonization of Law No. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage in the Preservation of Cultural Heritage Objects of Semarang City Prabowo, M. Shidqon; Kustanto, Anto
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 1 No 1 (2019): Strengthening Community and Legal Sector in Indonesia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v1i1.33788

Abstract

The Semarang City Government has been criticized by the community because it is considered to allow the demolition of ancient and historic buildings to be replaced with new buildings that are economically more profitable. The city has ancient buildings of high historical and architectural value, especially in the Old City cultural heritage area. Blenduk Church, for example, which was built in 1742, is a landmark of the Old City. Therefore, the following problems can be formulated: (1) What is the existence of Cultural Heritage objects in the city of Semarang? (2) What about Law No. 11 of 2010 in providing protection for Semarang City Cultural Heritage Property?, (3) What are the obstacles in implementing the preservation of Cultural Heritage objects in Semarang City? The method used in the socialization and dissemination of law regarding Law No.11 of 2010 concerning Cultural Heritage conducted at the activity participants is a lecture, question and answer, and discussion model. The results of the community service activities show that there is an increase in understanding and knowledge of the community service participants, which is indicated by the results of tests conducted by the community service team. From the results of this dedication, it can be concluded that the existence of cultural heritage objects in the city of Semarang can still be maintained, by creating cultural heritage zones, and protection of cultural heritage objects in addition to using laws, will be more effective when using local regulations and empowering society in the economic field. Then the advice given is that the Semarang City government should make a policy that protects cultural heritage objects from business interests. Besides that, it is necessary to conduct socialization about the importance of cultural heritage objects for improving the welfare of the community.
Analysis of Differences in Legal Protection Towards Consumers in Business Transactions Based on Different Types of Contracts Ningsih, Familla Dwi; Dewi, Ery Arsita; Mawahib, Mawahib; Prabowo, Muhammad Shidqon; Kustanto, Anto
Research Horizon Vol. 4 No. 3 (2024): Research Horizon - June 2024
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.4.3.2024.262

Abstract

This research aims to analyze differences in legal protection for consumers based on the type of contract in business transactions. Primary data was obtained through unstructured interviews with 385 respondents, and secondary data was collected from various related sources. Data analysis was carried out using the ANOVA test to evaluate the average difference in legal protection between sales, rental, and service contracts. Analysis results ANOVA shows a significant difference in legal protection for consumers based on contract type. Is known that sales and purchase contracts provide significantly higher legal protection compared to rental and service contracts. These findings indicate that the type of contract has a significant impact on the level of legal protection received by consumers. The implication of this research is the need for special attention to regulations and legal protection standards in rental and service contracts to ensure fairness for consumers.
TINJAUAN YURIDIS PEREDARAN KOSMETIKA DI INDONESIA ikhsan, muhammad; kustanto, anto; Prakoso, Adityo Putro
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 16 No 2 (2023): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v16i2.9959

Abstract

Peningkatan ekonomi yang disertai dengan kemajuan teknologi dan globalisasi menimbulkan berbagai perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Kosmetika menjadi kebutuhan dalam merawat atau mempercantik diri bagi wanita bahkah pria juga membutuhkannya. Dewasa ini, semua orang seakan-akan berhak untuk mempromosikan, menyalurkan dan menjual atau mengedarkan kosmetika tanpa mengetahui ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap peredaran kosmetika.Penelitian in merupakan penelitiaan hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Data penelitian merupakan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Analisis data menggunakan analisa kualitatif yang digunakan untuk membahas ketentuan hukum pengaturan peredaran kosmetika dalam peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian menujukkan bahwa seluruh kosmetika yang beredar di Indonesia harus diketahui dan terdaftar diinstansi pemerintah. Yang berwenang dalam melakukan peredaran kosmetika yaitu tenaga kefarmasian. Terdapat ketentuan dalam mengiklankan kosmetika seperti obyektif, tidak menyesatkan, lengkap, tidak boleh diiklankan dengan menggunakan rekomendasi dari suatu laboratorium, instansi pemerintah, organisasi profesi kesehatan atau kecantikan dan atau tenaga Kesehatan, Tidak boleh diiklankan dengan penggunakan peragaan tenaga kesehatan atau yang mirip dengan itu, boleh diiklankan seolah-olah sebagai obat, harus mendidik dan sesuai dengan norma kesusilaan yang ada. Bagi seseorang yang tidak mengikuti ketentuan dalam peredaran kosmetika dapat diancam pidana seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 196, 197 dan 198 UU 36/2009 tentang Kesehatan.Kata Kunci: Peredaran, Kosmetika, Kewenangan
PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET (ELECTRONIC COMMERCE ) DISAAT PANDEMI DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Azami, Takwim; Kustanto, Anto; Fawaid, Bahrul
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 15, No 2 (2022): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v15i2.7486

Abstract

Didalam kontrak terdapat asas dimana asas kebebasan berkontrak ini sendiri adalah suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian, menentukan isi, menentukan subjek, serta cara melaksanakan perjanjian itu sendiri. Hal tersebut menjadi sangat  penting untuk melaksanakan asas ini di masa pandemi dimana  perlindungan kontrak perdagangan sangat dipertanyakan karena pihak-pihak yang terikat tidak melakukan tatap muka sangat mempengaruhi perekonmian hampir seluruh Negara untuk mendapatkan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan  persoalan  ini  dalam perspektif hukum perdata khusunya tentang system pelaksanaan transasksi jual beli elektronik dampak Covid-19 terhadap penjualan e-commerce. No 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen. Pemanfaatan media elektronik khususnya internet tanpa agunan keamanan maka para pelaku usaha akan enggan untuk memanfaatkan, hal yang perlu mendapatkan perhatian persoalan domisili perusahaan sehingga Jika ada sengketa aturan bisa diketahui menggunakan absolut kedudukan hukum dari perusahaan yang memberikan produknya melalui media elektronik. Penetapan hukum  tentang perlindungan konsumen sendiri telah diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 1999 terhadap transaksi jual beli pada pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa konsumen adalah siapa saja yang memakai barang atau jasa baru yang dikelola oleh masyarakat baik secara virtual maupun media Internet, dalam pasal tersebut konsumen dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu konsumen akhir dan konsumen setara.
Pertimbangan Etika Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Kontrak Bisnis Azami, Takwim; Kustanto, Anto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 1 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i1.10976

Abstract

Kontrak bisnis bukan hanya tentang pembagian tanggung jawab dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika yang mendasari hubungan bisnis yang sehat. Secara mendalam pertimbangan etika yang diperlukan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan kontrak bisnis, serta implikasi dari pertimbangan etika tersebut terhadap keberlanjutan hubungan bisnis. Dari kejujuran dan kepercayaan hingga tanggung jawab sosial perusahaan, pertimbangan etika ini membentuk fondasi untuk kontrak bisnis yang adil dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan nilai-nilai etika ini, para pelaku bisnis dapat membangun hubungan bisnis yang bermartabat, meminimalkan risiko, dan mempromosikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kata Kunci: Etika, Kontrak Bisnis.
Aspek Hukum Kontrak Elektronik (Tantangan Dan Prospek Dalam Era Digital) Azami, Takwim; Kustanto, Anto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 17, No 2 (2024): Qistie : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v17i2.12368

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah membawa transformasi besar dalam berbagai sektor, termasuk dunia bisnis. Salah satu perubahan signifikan adalah munculnya kontrak elektronik (e-contract) sebagai instrumen utama dalam transaksi digital. Karakteristik utama kontrak elektronik meliputi kecepatan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam berbagai bentuk transaksi, baik domestik maupun lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka hukum yang mengatur kontrak elektronik, mengupas tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan menganalisis prospek pengembangannya di Indonesia.Tantangan utama dalam implementasi kontrak elektronik meliputi tiga aspek kritis: pertama, perlindungan keamanan data pribadi yang sering kali menjadi isu sensitif dalam transaksi digital; kedua, jurisdiksi hukum dalam konteks transaksi lintas negara yang memerlukan kerangka hukum harmonis antara negara-negara; dan ketiga, validitas bukti elektronik yang masih menghadapi kendala dalam proses pembuktian di pengadilan. Meskipun demikian, kontrak elektronik memiliki prospek yang menjanjikan, terutama dengan perkembangan teknologi seperti blockchain dan smart contract yang mampu meningkatkan transparansi dan otomatisasi dalam proses kontraktual.Hasil penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi hukum internasional untuk mengatasi persoalan jurisdiksi lintas negara, penguatan regulasi terkait keamanan data, dan peningkatan kapasitas teknologi hukum yang mencakup edukasi bagi aparat penegak hukum dan pelaku bisnis. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem hukum digital yang inklusif dan kolaboratif untuk memastikan keberlanjutan kontrak elektronik dalam mendukung ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Dengan langkah strategis yang terencana, kontrak elektronik dapat menjadi fondasi utama dalam memperkuat daya saing global Indonesia di era digital.    
Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Lingkungan (Studi Hukum Lingkungan) Azami, Takwim; Kustanto, Anto
SOSIO DIALEKTIKA Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v9i2.10826

Abstract

Prinsip kepentingan umum dianggap sebagai fondasi etika dan hukum yang penting dalam mengelola kasus pelanggaran lingkungan, menjembatani kepentingan individu dengan kepentingan kolektif. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut didalam UU No. 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penelitian ini bersifat normatif dan bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip kepentingan umum dalam penanganan kasus pelanggaran lingkungan.Metode penelitian ini melibatkan analisis teks dokumen hukum, perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pelanggaran lingkungan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip kepentingan umum tercermin dalam peraturan hukum dan bagaimana implementasinya dalam praktek penanganan kasus.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kepentingan umum memegang peran sentral dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan penegakan hukum lingkungan. Namun, tantangan terkait ketidaksetaraan kekuasaan, kompleksitas isu lingkungan, dan resistensi pihak terkait masih mempengaruhi implementasinya.Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menyusun kerangka kerja normatif yang dapat memandu para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan peneliti untuk memperkuat implementasi prinsip kepentingan umum dalam penanganan kasus pelanggaran lingkungan. Implikasi normatif dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dasar hukum dan etika dalam penegakan hukum lingkungan, sehingga dapat lebih efektif melindungi lingkungan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
Co-Authors Adityo Putro Prakoso Azami, Takwim Bahrul Fawaid Dewi, Ery Arsita Estisari, Yunia Hien, Uddiyana Khoe Keng Ka, Pho Seng Mandala, Samaya Dharma Marmiyati, Marmiyati Mawahib, Mawahib Muchammad Shidqon Prabowo Muhammad Ikhsan Ningsih, Familla Dwi Prasetyo, Ponco Raditya, Shambawa Dharma Slamet JM, Harjanto Vegatasia Soetiyono, Putri Mayessa Yurida Zakky Umami