cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irsal
Contact Email
bengkuluirsal@gmail.com
Phone
+6285381305810
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu Provinsi Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Published by Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
ISSN : 25033794     EISSN : 2686253X     DOI : http://dx.doi.org/10.29300/qys
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Qiyas Journal of Islamic Law and Justice is a scientific journal managed by a team of professionals and experts in their fields. The journal Qiyas Islamic Law and Justice posted various writings both from professionals, researchers, academics and the public. Every writing that apply to the management team will be selected first, if the writings proposed by the new author, it will be edited and published by the manager. Qiyas Islamic Law and Justice is published by IAIN Bengkulu Press, which is published 2 (two) times a year.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6, No 1 (2021): APRIL" : 10 Documents clear
STRATEGI WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MENURUT DOSEN PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM DI IAIN BENGKULU Rahmalia Afriyani
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4349

Abstract

Abstrak: Rumusan masalah penelitian ini ada adalah : (1) Bagaimana strategi dosen prodi bimbingan konseling Islam di IAIN Bengkulu dalam membentuk keluarga sakinah ? (2) Bagaimana pemahaman dosen prodi bimbingan konseling Islam dalam membentuk keluarga sakinah ? (3) Bagaimana Trik-Trik dosen prodi bimbingan konseling Islam di IAIN Bengkulu ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dari teknik tersebut dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data dan verivikasi data. Keabsahan data diperoleh dengan menggunakan truangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Strategi dosen prodi bimbingan konseling Islam di IAIN Bengkulu ialah dengan suami istri saling memahami, mengerti satu sama lain hak dan kewajiban suami istri, dengan mengetahui hal dimulai mendidik anak, manajamen keuangan dan paling penting komunikasi. 2) Pemahaman menurut beberapa dosen tentang keluarga sakinah ialah bisa memberikan ketenangan secara psikologis yang mana baik suami dan istri keduanya memiliki peran saling melengkapi satu sama lain dimana jika ada masalah dalam keluarga maka salah satu mengalah, dan jika salah satu marah satu memaafkan, karena rumah tangga harmonis yang mana didalamnya terdapat kenyamanan, ketentraman, ketenangan bahkan komunikasi yang utama. 3) Trik-trik dosen prodi bimbingan konseling Islam dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu : Yang pertama menjaga komunikasi karena komunikasi merupakan salah satu cara menjadikan keluarga sakinah dengan ketika ada masalah selesaikan segera jangan berlarut, mendoakan keluarga (suami dan anak), saling memahami satu sama lain dan memenuhi 3 hal yaitu mata, perut, dibawah perut.Kata kunci : Strategi, Dosen, keluarga sakinah. Abtract : The formulations of the research problems are: (1) How is the strategy of the lecturers of Islamic counseling study program in Bengkulu in forming a Sakinah family? (2) How is the understanding of the lecturer in Islamic counseling study program in forming a Sakinah family? (3) What are the tricks of the Islamic counseling guidance study program lecturers in Bengkulu?. This study uses a type of field research with a qualitative descriptive approach. Research data were collected using observation, interview and documentation methods. The data collected from these techniques were analyzed using data reduction, data presentation and data verification. The validity of the data was obtained by using data truangulasi.The results of this study indicate that: 1) the strategy of the lecturer in Islamic counseling study program in Iain Bengkulu is by husband and wife to understand each other, to understand each other's rights and obligations of husband and wife, by knowing things starting from educating children, financial management and most importantly communication.2) The understanding according to some lecturers about the sakinah family is that it can provide psychological calm where both husband and wife both have roles to complement each other where if there is a problem in the family one of them relents, and if one is angry one forgives, because the house a harmonious ladder in which there is comfort, tranquility, serenity and even the main communication. 3) The tricks of the BKI Study Program lecturers in forming a sakinah family, namely: The first is to maintain communication because communication is one way of making a sakinah family by when there is a problem, solve it immediately, do not drag on, pray for the family (husband and children), understand each other and fulfills 3 things, namely the eyes, stomach, under the stomach.Keywords: Strategy, lecturer, sakinah family.
PROSEDUR PERKAWINAN ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH MAWADAH WAROHMA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Titi Aiza
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4345

Abstract

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan  prosedur perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu sebelum perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa hal  yang harus disiapkan oleh anggota Kepolisian Daerah Bengkulu baik berupa surat surat maupun syarat yang harus dipenuhi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Library researh) mempergunakan alat pengumpulan data wawancara langsung kepada informan yaitu Anggota  Biro Sumber Daya Manusia  Polda Bengkulu serta di tambah dengan observasi awal  dan dokumentasi lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan analisis mempergunakan model analisis Milles dan Hubberman yaitu data reduction, data display, data verification dan conclusion, kemudian dilakukan analisis SWOT untuk mendapatkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahannya. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa prosedur perkawinan  bagi anggota Kepolisian Daerah  Bengkulu adalah para anggota Polri yang ingin menikah diwajibkan melengkapi berkas persyaratan, yang terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara perkawinan,perceraian dan rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tengtang perubahan atas Pertauran Kapolri nomor 9 Tahun 2010. dilihat dari sudut pandang Maṣlaḥah Mursalah  sangat dianjurkan untuk melaksanakan sidang pra nikah yang termasuk di salah satu prosedur perkawinan bagi Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu yang akan melangsungkan pernikahan. Diadakannya sidang  pra nikah bagi anggota Kepolisian Daerah Bengkulu akan membuat paham dan mengerti bagi calon pasangan Anggota Kepolsian tersebut akan tugas dan tanggung jawab anggota Kepolisian sebagai pelindung,pengayom dan pelayan masyarakat , Dalam hukum Islam ( Maslahah Mursalah) sidang Pra nikah sangat dianjurkan, dengan adanya sidang pra nikah diharapkan akan tercipta keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah bagi Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu.Kata kunci : Prosedur Perkawinah, Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warohmah. Abstract : The purpose of this study was to reveal the marriage procedures and household construction of sakinah, mawaddah and warahmah for members of the Bengkulu Regional Police according to Islamic family law. This research was conducted with a qualitative descriptive approach (Library research) using data collection tools for direct interviews with informants, namely the Bureau of Human Resources, Civil Servants, members of the National Police and added with observation and documentation of the location of the research, then continued with analysis using the Milles and Hubberman analysis model, namely data reduction. , display data, data verification and conclusion, then do a SWOT analysis to get the strengths and weaknesses. The findings of the study reveal that the procedure for conducting pre-marital hearings for members of the Polda Bengkulu is that members of the National Police who wish to marry are required to complete the required documents, seen from the point of view of Maṣlaursah Mursalah that it is highly recommended to hold a prenuptial procedure trial for members of the National Police, because in terms of Islamic law, pre-marriage guidance has been implemented optimally and quite effectively, in order to support members of the National Police and prospective husband or wife in forming ṡākinaḥ, mawaddaḥ, wa rahmaḥ families. The concept of the sakinah family is to build the foundation of a sakinah family with a strong religion, planning a strong marriage to a sakinah family by getting married in adulthood, managing family conflicts by understanding the perspective of conflict and the principle of problem solving.Keywords: Marriage Procedure, Sakinah Family, Mawaddah, Warohmah.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR: 1/G/2018/PTUN.BKL) Yanto Yanto
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4352

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bermula dari upaya pencarian keadilan oleh MEP ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kapolda Bengkulu menyanksi MEP dengan hukuman PTDH terhadapnya. MEP dan tim kuasa hukumnya menggugat keputusan Kapolda Bengkulu saat itu, karena dianggap melakukan kesewang-wenangan. Hal ini terjadi, karena MEP tidak pernah di sidang pengadilan pidana umum. MEP mengganggap cacat administrasi karena Kapolda Bengkulu menjalankan rekomendasi sidang banding Komisi KEPP, tanpa ada putusan pengadilan pidana umum. Oleh sebab itu, rumusan masalah penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana proses penegakan hukum terjadi pada kasus pemberhentian dengan tidak hormat anggota polri dalam perkara nomor 1/G/2018/PTUN.BKL? Kedua, bagaimana Mekanisme Hukum bagi eks-Anggota Polri dalam Sistem  Peradilan di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses PTDH dalam institusi Polri, sekaligus untuk melihat mekanisme hukum di Institusi Polri dalam perspektif Sistem Peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan analisis deskripsi melalui berbagai putusan sidang yang telah terjadi. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa: Pertama, Upaya Proses Pencarian keadilan oleh MEP dan upaya proses hukum di Institusi Polri telah sesuai dengan proses hukum administrasi negara. Dalil gugatan MEP ditolak, dan jawaban tergugat diterima di segala jenis persidangan. Kedua, proses hukum sudah memenuhi ketentuan hukum administrasi negara, baik secara formil maupun materiil sesuai dengan sistem peradilan di Indonesia.  Kata Kunci: Keadilan, Gugatan,  Persidangan, Polri, TUN Abstract : This research stems from the MEP's quest for justice through a lawsuit at the State Administrative Court. The Bengkulu Police Chief sanctioned MEP with PTDH's sentence against him. MEP and their team of attorneys sued the Bengkulu Regional Police's decision at that time, because they were deemed arbitrary. This happened, because MEP had never been in a general criminal court hearing. MEP considered an administrative flaw because the Bengkulu Police Chief carried out the recommendation for the KEPP Commission's appeal hearing, without a general criminal court decision. Therefore, the formulation of the problems of this research are: First, how does the law enforcement process occur in the case of disrespectful dismissal of a member of the police in case number 1 / G / 2018 / PTUN.BKL? Second, what is the legal mechanism for ex-members of the National Police in the Judicial System in Indonesia? This study aims to analyze the PTDH process within the National Police, as well as to see the legal mechanisms in the Polri Institution from the perspective of the Judicial System in Indonesia. This study uses a juridical normative approach, with descriptive analysis through various court decisions that have occurred. This study obtained the results that: First, the MEP's efforts for the justice-seeking process and the legal process at the Polri Institution are in accordance with the state administrative legal process. MEP's claim argument was rejected, and the defendant's answers were accepted in all types of trials. Second, the legal process has met the provisions of state administrative law, both formally and materially according to the justice system in Indonesia. Keywords: Justice, Lawsuit, Trial, Indonesian Police, State Administration Law
LEMBAGA LEGISLATIF REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH (Analisis terhadap Fungsi Legislasi, Pengawasan, dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) Yuni Kartika
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4346

Abstract

Abstrak : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kedudukan yang penting di dalam pemerintahan dengan tiga fungsi yang dimilikinya, yaitu: Fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Terlepas dari segala fungsi istimewa yang dimilikinya, ditemukan fakta bahwa terdapat beberapa permasalahan yang menyangkut penerapan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPR, sehingga perlu dijelaskan bagaimana fungsi legislasi, fungsi pengawasan (monitoring), dan fungsi anggaran (budgeting) yang dimiliki oleh DPR dalam perspektif perundang-undangan dan bagaimana pula fungsi legislasi, fungsi pengawasan (monitoring), dan fungsi anggaran (budgeting) yang dimiliki oleh DPR dalam perspektif siyasah dusturiyah.Penelitian normatif kualitatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (concept approach) ini mencoba mendeskripsikan sekaligus menganalisis bahan-bahan hukum terkait masalah yang diteliti melalui teknik studi dokumentasi (library research). Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif diperoleh hasil bahwa baik fungsi legislasi, fungsi monitoring, dan fungsi budgeting yang dimiliki DPR, seluruhnya teah diatur secara jelas di dalam konstitusi dan aturan perundang-undangan. Namun demikian, fungsi-fungsi yang dimaksud belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip siyasah dusturiyah (hukum tata negara Islam).Kata Kunci: Dewan Perwakilan Rakyat, Fungsi DPR, Siyasah Dusturiyah. Abstract : The Representative Council of Indonesia (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR) has an important position in government with three functions: The legislative function, the supervisory function, and the budget function. Apart from all the special functions it has, it is found that there are several problems related to the implementation of functions owned by the DPR, so it is necessary to explain how the legislative function, monitoring function, and budgeting function are owned by the DPR in perspective of rule of law. Legislation and what are the legislative functions, monitoring functions, and budgeting functions which are owned by the DPR in the perspective of siyasah dusturiyah. Qualitative normative research that uses a statutory approach (statue approach) and a concept approach (concept approach) tries to describe and analyze legal materials related to the problem under study through the documentation study technique (library research). By using the qualitative data analysis method, the results show that both the legislative function, the monitoring function and the budgeting function of the DPR, have all been clearly regulated in the constitution and statutory regulations. However, these functions have not been fully implemented according to the principles of siyasah dusturiyah (Islamic constitutional law).Keywords: People's Representative Council, DPR Function, Siyasah Dusturiyah.
NAFKAH ANAK PASCA TERJADINYA IKRAR TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Tanggungjawab Ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA.Bn) Yulia Nengsih
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4347

Abstract

Abstrak: Penelitian ini mengangkat permasalahan apa pertimbangan majelis hakim dalam putusan perkara Nomor 479/Pdt.G/2020/PA.Bn terhadap tanggung jawab ayah setelah ikrar talak di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca ikrar talak pada putusan perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA-Bn di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (lapangan) dan library research (kepustakaan), dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Untuk mengumpulkan data digunakan metode dokumenter yang didapat dari putusan pengadilan agama Bengkulu pada perkara Nomor : 479/Pdt.G/2020/PA.Bn  dan tinjauan pustaka merujuk pada pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Kemudian setelah data didapat dianalisis secara deskriptif normatif. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Pertimbangan majelis hakim bahwa tanggung jawab ayah setelah ikrar talak terhadap anak pasca perceraian yaitu lebih dibebankan kepada ayah dan seorang ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya, baik itu ada suami di sisinya maupun tidak ada. Baik itu perempuannya kaya maupun miskin, seorang perempuan hanya punya kewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tua dan budak yang dimilikinya. Hal ini ini dipertegas oleh mazhab syafi’i, Hanafi dan Hambali, apabila ayah tidak mampu menafkahi anak, maka kerabat terdekat bisa mengambil alih peran ayah untuk memberikan nafkah. 2) Kewajiban ayah terhadap nafkah anak pasca ikrar talak pada putusan perkara Nomor: 479/Pdt.G/2020/PA-Bn di Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu menghukum Pemohon (ayah) untuk memberi nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Jika ayah (Pemohon) ingkar dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam dictum empat amar putusan Termohon dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran biaya nafkah anak ke Pengadilan Agama untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah.Kata Kunci: Nafkah Anak, Tanggungjawab Ayah, Hukum Islam Abstract: This research raises the problem of what the panel of judges considered in the decision of the case Number 479 / Pdt.G / 2020 / PA.Bn on the father's responsibility after the divorce pledge at the Bengkulu Religious Court Class IA in the perspective of Islamic law and how the father's obligation to support the child after pledge of divorce in the case decision Number: 479 / Pdt.G / 2020 / PA-Bn at the Bengkulu Class IA Religious Court. This research uses the type of field research (field) and library research (literature), with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. To collect data, the documentary method was used which was obtained from the Bengkulu religious court's decision on the case Number: 479 / Pdt.G / 2020 / PA.Bn and literature review refers to books that discuss issues that correspond to the problem. Then after the data obtained were analyzed descriptively normative. The research results show that: 1) The judges' consideration that the father's responsibility after the divorce vow to the child after the divorce is more burdened on the father and a mother is not obliged to provide for her child, whether there is a husband on her side or not. Whether the woman is rich or poor, a woman only has an obligation to provide for her parents and the slave she has. This is confirmed by the syafi'i, Hanafi and Hambali schools, if the father is unable to provide for the child, then the closest relatives can take over the role of the father to provide a living. 2) The obligation of the father to support the child after the divorce pledge in the decision of the case Number: 479 / Pdt.G / 2020 / PA-Bn at the Bengkulu Religious Court, namely punishing the Petitioner (father) to provide for the child outside the cost of education and health. If the Petitioner's father renounces and does not fulfill his obligations as stated in the dictum of four orders of the Respondent's decision, the Respondent may apply for the execution of the payment of child support to the Religious Court to force the male parent (father) to provide a living cost. Keywords: Child's Livelihood, Father's Responsibility, Islamic Law
SISTEM PENGAWASAN BADAN PERADILAN OLEH MAHKAMAH AGUNG Nuzha Nuzha
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4343

Abstract

Abstract: The research discusses the concept of supervision carried out by the Supreme Court in realizing a clean judiciary.  The research method used is library research which is a search for library resources.  This resarch used the syar’i approach which is an approach to the provisions of Islamic teachings and a juridicial approach which is an approach to the main legal materials by examining theories, concept, principles and laws and regulations.  The research found an existanceof supervisory system that can be accomplished which consist of a self-control system, an In-Depth Control Systems which meant a supervisory system that accomplished by the leaderto his subordinates which performed by the supervisory apparatus specifically appointed in a work unit known as the Supervisory Body of the Supreme Court of the Republic of IndonesiaKeywords: Supervision, Self-Control Systems, In-Depth Control Systems, Functional Surveillance SystemsAbstrak: Penelitian tersebut membahas tentang konsep pengawasan yang dilakukan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang bersih.  Metode penelitian yang digunakan yaitu yaitu library research merupakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka.  Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan syar’i merupakan pendekatan terhadap ketentuan dalam ajaran Islam dan pendekatan yuridis yaitu pendekatan terhadap bahan-bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas dan peraturan perundang-undangan.  Hasil penelitian yaitu terdapat sistem pengawasan yang dapat dilakukan yang terdiri dari sistem pengendalian diri yang merupakan pengawasan terhadap diri sendiri, sistem pengawasan melekat merupakan sistem pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahannya yang dilakukan terus-menerus serta sistem pengawasan fungsional yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan yang secara khusus ditunjuk dalam satuan kerja dikenal dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.Kata Kunci: Pengawasan, Sistem Pengendalian Diri, Sistem Pengawasan Melekat, Sistem Pengawasan Fungsional
PENOLAKAN ITSBAT NIKAH PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA MANNA DALAM PENETAPAN PERKARA NOMOR 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF M. Amin
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4348

Abstract

Abstrak : Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak itsbat nikah perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna; Bagaimana status hukum dan dampak perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna menurut hukum Islam dan hukum positi. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif.  Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.  Hasil penelitian, bahwa pertimbangan hakim dalam menolak itsbat nikah perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna adalah Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencukupi umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain. Apabila terjadi penolakan itsbat nikah maka perkawinan itu belum mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinannya belum dicatatkan di KUA atau kantor catatan sipil. Status hukum dan dampak perkawinan anak dibawah umur pada penetapan Nomor 0092/Pdt.P/2018/PA.Mna menurut hukum Islam dan hukum positif adalah: a) jika kedua orang tuanya bercerai anak sulit mendapatkan harta gono gini karena secara hukum pernikahannya dianggap belum pernah terjadi menurut Negara. Hubungannya anak dengan harta gono gini, karena bapak atau ibu tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. b) Istri dan anak juga tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal dunia. c) Anak kesulitan mendapatkan akta kelahiran sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah.Kata kunci : Penolakan itsbat nikah, perkawinan anak dibawah umur. Abstract: The formulation of the problem in this study is how the judge's consideration in rejecting the marriage status of underage children in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA.Mna; What is the legal status and impact of marriage for minors in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA.Mna according to Islamic law and positi law. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The results of the study, that the judge's consideration in rejecting the marriage of a minor in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA.Mna is Marriage Law Number 1 of 1974 Article 7 paragraphs (1) and (2) which states that Marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 and the woman has reached the age of 16. In case of deviation from paragraph (1) of this article, dispensation may be requested from a court or other official. If there is a rejection of the marriage certificate, then the marriage does not have legal force, because the marriage has not been registered at the KUA or the civil registry office. The legal status and impact of the marriage of minors in the determination of Number 0092 / Pdt.P / 2018 / PA. Meaning according to Islamic law and positive law is: a) if both parents are divorced, the child is difficult to obtain property because legally the marriage is considered never occurs by State. The relationship between children and property is gono gini, because the father or mother continues to care for and educate their children solely on the basis of the child's interests, the father is responsible for all the care and education of the child, if in fact the father cannot fulfill this obligation, the court can determine that the mother shared the costs. b) The wife and children are also not entitled to support and inheritance if the husband dies. c) Children have difficulty obtaining a birth certificate because their parents do not have a marriage certificate.Keywords: Rejection of itsbat marriage, marriage of minors.
MEDIASI NON LITIGASI TERHADAP SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH Ranny Apriani Nusa; Sitti Marwah; Shera Yunita
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.4344

Abstract

Abstrak : Di Indonesia mediasi non litigasi (Alternative Dispute Resolution) telah diatur dalam pasal 1 ayat 10 Undang-undang nomor 30 tahun 1999. Prinsip win-win solution masih menjadi magnet utama masyarakat Indonesia memilih penyelesaian jalur non litigasi. Seperti halnya di kecamatan Moutong,yang mana sebagian besar masyarakatnya beragama Islam dan lebih memilih menyelesaikan sengketa kewarisannya melalui jalur mediasi non litigasi. Artikel ini mencoba menelusuri faktor-faktor yang melatarbelakangi alasan masyarakat Moutong memilih menyelesaikan sengketa mereka di Kantor Kecamatan, serta bagaimana proses dan mekanisme penyelesaiannya, dan bagaimana kekuatan hukumnya. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, tulisan ini mencoba mendeskripsikan upaya mediasi non litigasi terhadap sengketa waris Islam di kecamatan Moutong, yang subyek penelitiannya merupakan pejabat kecamatan yang berperan sebagai mediator dalam sengketa waris Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan geografis merupakan faktor terbesar yang menjadi pertimbangan masyarakat kecamatan Moutong lebih memilih menyelesaikan sengketanya dengan jalur non litigasi. Adapun sengketa waris Islam di kecamatan Moutong memiliki mekanisme tertentu yang harus ditempuh para pihak, kemudian dalam prosesnya mediator pada umumnya berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Jika diperlukan, mediator setempat juga dibantu oleh praktisi hukum seperti jaksa atau kuasa hukum. Setelah proses perdamaian, kedua pihak mendapatkan Berita Acara Kesepakatan yang mengikat secara hukum dan surat wajib pajak (jika diperlukan).Kata Kunci: Mediasi non litigasi, Pembagian Harta Warisan, Kecamatan Moutong. Abstract: In Indonesia, non-litigation mediation (Alternative Dispute Resolution) has been regulated in article 1 paragraph 10 of Law number 30 of 1999. The principle of win-win solutions is still the main magnet for Indonesians to choose non-litigation solutions. Such is the case in Moutong sub-district, where most of the people are Muslim and prefer to resolve inheritance disputes through non-litigation mediation. This article tries to explore the factors behind the reasons for the Moutong community to choose to resolve their disputes at the District Office, as well as how the process and resolution mechanism are, and what is the legal force. By using qualitative research, this paper attempts to describe non-litigation mediation efforts on Islamic inheritance disputes in Moutong sub-district, where research subjects are sub-district officials who act as mediators in Islamic inheritance disputes. The results showed that economic and geographical factors were the biggest factors that were considered by the people of Moutong sub-district who preferred to settle their disputes by means of non-litigation. The Islamic inheritance dispute in Moutong sub-district has a certain mechanism that must be followed by the parties, then in the process the mediator generally refers to the Compilation of Islamic Law. If needed, the local mediator is also assisted by a legal practitioner such as a prosecutor or attorney. After the agreement process, both parties receive a legally binding Minutes of Agreement and a tax document (if required).Keywords: Non-litigation Mediation, Distribution of Inheritance, District Moutong.
Perlindungan Hukum Terhadap Sorabi Hijau Khas Karawang Sebagai Potensi Indikasi Geografis Mutiara Sukma
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.6147

Abstract

Abstract: Indonesia has a wealth of natural resources that are very much and varied, of course, this is because Indonesia consists of thousands of islands which have their own diversity. Geographical indication is described in Article 1 point 6 of Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications, namely, a characteristic that indicates the area of origin of an item and/or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors or a combination of these two factors gives certain reputation, quality and characteristics to the goods and / or the products produced. The research aims to find out how to provide legal protection for products that are unique to an area. One area that has a unique product that can be a potential geographic indication is Karawang, Karawang is an area that focuses on the agricultural sector that produces rice, of course this has an effect on potential geographic indication products that use rice as raw material such as Sorabi, which mainly uses flour rice. Green sorabi can receive legal protection through geographic indication based on PP No. 51 of 2007 concerning Geographical Indications. The role of the government is very influential in making the typical Karawang green sorabi as a geographical indication by making people aware of how important it is to register local specialty products because it can help increase economic value for local communities.Keywords: Protection, Law, Geographical. Abstrak: Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak dan beraneka ragam, tentu hal tersebut dikarenakan Indonesia terdiri dari beribu pulau yang memiliki keaneka ragamannya masing-masing. Indikasi geografis dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis yaitu, suatu ciri khas yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan, Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi produk yang berasal khas  dari suatu daerah.  Salah satu daerah yang memiliki produk khas yang dapat menjadi potensi indikasi geografis adalah Karawang, Karawang adalah daerah yang berfokus pada sektor pertanian yang menghasilkan beras, tentu hal tersebut berpengaruh pada produk potensi indikasi geografis yang menggunakan bahan baku beras seperti Sorabi yang bahan utamanya menggunakan tepung beras. Sorabi Hijau dapat menerima perlindungan hukum melalui indikasi geografis berdasarkan PP No. 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis. Peran pemerintah sangat berpengaruh penting menjadikan sorabi hijau khas karawang sebagai indikasi geografis dengan cara menyadarkan masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya untuk mendaftarkan produk khas daerahnya karena dapat membantu menaikkan nilai ekonomi bagi masyarakat daerah.Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Geografis.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH SERTA PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH Reza Silvia; Margo Hadi Pura
Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 6, No 1 (2021): APRIL
Publisher : IAIN Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v6i1.6148

Abstract

Abstract: This paper aims to determine the implementation of local government and the institutional arrangement of local government. The method in this study uses a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. The approach used in this research is to use a statutory approach. The technique of collecting primary legal materials and secondary legal materials uses the techniques of collecting legal materials with literature study. The results of this paper indicate that the implementation of regional government is based on the principle of decentralization and the application of the principle of co-administration. In a decentralized structure, lower-level government independently formulates and implements policies and interventions from higher levels of government. The existence of the delegation of authority to local governments is not something that the central government should be afraid of because the granting of authority will not be separated from coordination and supervision of the central government. In the administration of governmental authority carried out by the government, it must apply general principles of good governance, in this case the general principles of good governance are born from the practice of state and government administration so that it is not a formal product of a state institution such as law. Institutions are institutions that have great abilities in moving the organization, because institutions are formally arranged to produce rational actions in an organization. Institutions are means and tools in carrying out government activities in an increasingly complex society.Keywords: administration, structuring, institutional Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintah daerah serta penataan kelembagaan pemerintah daerah. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adaah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Hasil dari tulisan ini menunjukan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi dan penerapan asas tugas pembantuan. Dalam suatu struktur desentralisasi, pemerintah tingkat bawah merumusakan dan mengimplementasi kebijakan secara independen dan intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah tidak sebagai sesuatu yang harus ditakuti oleh pemerintah pusat karena pemberian kewenangan tersebut tidak akan terlepas dari koordinasi dan pengawasan pemerintah pusat. Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hal ini asas-asas umum pemerintahan yang baik lahir dari praktek penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga bukan produk formal suatu lembaga negara seperti undang-undang. Kelembagaan merupakan lembaga yang memiliki kemampuan besar dalam menggerakan organisasi, karena kelembagaan ditata secara formal untuk melahirkan tindakan rasional dalam sebuah organisasi. Kelembagaan merupakan sarana dan alat dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di era masyarakat yang semakin kompleks.Kata Kunci: penyelenggaraan, penataan, kelembagaan

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2023): OKTOBER Vol 8, No 1 (2023): APRIL Vol 7, No 2 (2022): OKTOBER Vol 7, No 1 (2022): APRIL Vol 6, No 2 (2021): OKTOBER Vol 6, No 1 (2021): APRIL Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER Vol 5, No 1 (2020): APRIL Vol 4, No 2 (2019): OKTOBER Vol 4, No 1 (2019): APRIL Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER Vol 3, No 1 (2018): APRIL Vol 2, No 2 (2017): OKTOBER Vol 2, No 1 (2017): APRIL Vol 1, No 1 (2016): APRIL More Issue