Jurnal Pemerintahan dan Politik
Jurnal Pemerintahan dan Politik merupakan majalah ilmiah Universitas Indo Global Mandiri yang mencakup hasil penelitian, makalah review, dan komunikasi singkat bidang Pemerintahan dan Politik. Topik-topik yang tercakup dalam jurnal ini adalah semua bidang terkait dengan ilmu Pemerintahan dan Politik Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yakni bulan Januari dan Agustus.
Articles
12 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5, No 1"
:
12 Documents
clear
<![CDATA[Analisis Kinerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ]]>
<![CDATA[Irvan Junianto]]>;
<![CDATA[Isabella Isabella]]>;
<![CDATA[Novia Kencana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1027
<![CDATA[AbstractThe purpose of this study was to determine the performance of government officials in implementing effective governance in the Gelumbang Subdistrict, Muara Enim Regency. Basically the kelurahan has a goal to provide excellent service to the community. This study uses descriptive analysis method with a qualitative approach. This research was also obtained from the results of interviews, questionnaires, observations, and strengthened by documentation. And by doing data analysis in a structured and systematic manner, according to the focus of the problem using the theory of performance appraisal. The results obtained from this study, namely, the performance of employees in the Gelumbang Village Office, in terms of serving the community has not been running as expected (not yet maximal). The performance of the apparatus is influenced by several factors, as for the main factors that are the cause, namely the lack of discipline level of the Gelumbang Village Office Staff in complying with and implementing the agreed work rules and systems. So that it affects the running of the government which causes a lack of quality services to the community. The suggestions that can be given by the author to Gelumbang Village Staff, are expected to Gelumbang District Office Staff to increase discipline in carrying out the rules and work systems as well as discipline in coming and going home so that service to the community is maximal and the wheels of government run well.Keywords : Performance Analysis, Public ServicesAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efektif di Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Pada dasarnya kelurahan memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, observasi, dan diperkuat dengan dokumentasi. Serta dengan dilakukannya analisis data secara terstruktur dan sistematis, sesuai dengan fokus permasalahan dengan menggunakan teori penilaian kinerja. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, kinerja Pegawai di Kantor Kelurahan Gelumbang, dalam hal melayani masyarakat belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan (belum baik/maksimal). Kinerja aparat yang demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun faktor utama yang menjadi penyebab yaitu kurangnya tingkat kedisiplinan dari Pegawai Kantor Kelurahan Gelumbang dalam mematuhi dan menjalankan aturan dan sistem kerja yang telah disepakati. Sehingga hal tersebut mempengaruhi jalannya roda pemerintahan yang menyebabkan kurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap Pegawai Kelurahan Gelumbang, diharapkan kepada Pegawai Kantor Kelurahan Gelumbang agar meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan aturan dan sistem kerja maupun kedisiplinan dalam datang dan pulang kantor agar pelayanan kepada masyarakat maksimal dan roda pemerintahan berjalan dengan baik.Kata kunci : Analisis Kinerja, Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[Analisis Kinerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ]]>
<![CDATA[Junianto, Irvan]]>;
<![CDATA[Isabella, Isabella]]>;
<![CDATA[Kencana, Novia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1027
<![CDATA[AbstractThe purpose of this study was to determine the performance of government officials in implementing effective governance in the Gelumbang Subdistrict, Muara Enim Regency. Basically the kelurahan has a goal to provide excellent service to the community. This study uses descriptive analysis method with a qualitative approach. This research was also obtained from the results of interviews, questionnaires, observations, and strengthened by documentation. And by doing data analysis in a structured and systematic manner, according to the focus of the problem using the theory of performance appraisal. The results obtained from this study, namely, the performance of employees in the Gelumbang Village Office, in terms of serving the community has not been running as expected (not yet maximal). The performance of the apparatus is influenced by several factors, as for the main factors that are the cause, namely the lack of discipline level of the Gelumbang Village Office Staff in complying with and implementing the agreed work rules and systems. So that it affects the running of the government which causes a lack of quality services to the community. The suggestions that can be given by the author to Gelumbang Village Staff, are expected to Gelumbang District Office Staff to increase discipline in carrying out the rules and work systems as well as discipline in coming and going home so that service to the community is maximal and the wheels of government run well.Keywords : Performance Analysis, Public ServicesAbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efektif di Kelurahan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Pada dasarnya kelurahan memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, observasi, dan diperkuat dengan dokumentasi. Serta dengan dilakukannya analisis data secara terstruktur dan sistematis, sesuai dengan fokus permasalahan dengan menggunakan teori penilaian kinerja. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, kinerja Pegawai di Kantor Kelurahan Gelumbang, dalam hal melayani masyarakat belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan (belum baik/maksimal). Kinerja aparat yang demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor, adapun faktor utama yang menjadi penyebab yaitu kurangnya tingkat kedisiplinan dari Pegawai Kantor Kelurahan Gelumbang dalam mematuhi dan menjalankan aturan dan sistem kerja yang telah disepakati. Sehingga hal tersebut mempengaruhi jalannya roda pemerintahan yang menyebabkan kurangnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap Pegawai Kelurahan Gelumbang, diharapkan kepada Pegawai Kantor Kelurahan Gelumbang agar meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan aturan dan sistem kerja maupun kedisiplinan dalam datang dan pulang kantor agar pelayanan kepada masyarakat maksimal dan roda pemerintahan berjalan dengan baik.Kata kunci : Analisis Kinerja, Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa) ]]>
<![CDATA[Aprilia Lestari]]>;
<![CDATA[Herwin Sagita Bela]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1022
<![CDATA[AbstractThe establishment of villages and changes in village status not only talk about government administrative requirements, bu talso full of the interests of certain elites. The expansion of villages is made as an event to distribute power and authority by certain elites. Changing the status of the village to become sub district too. This condition cannot be separated from the village budget program provided by the government to develop villages and empower village communities.After the implementation of Law No. 6 of 2014 concerning villages followed by the Village budget Program, the structuring of villages in Ogan Komering Ulu District became the local government's concern. The village budget program has become a stimulus for certain elite wishes to try to established new villages / village expansion.However, the central government did not approve more so it did not submit proposals for villages expansion/ establish new village.This is because establish new villages / villages expansion is considered to affect the amount of budget received by the village, because the amount of village budget is based on the consideration of population and area.This condition triggered conflict between the village government and the élite who wanted to establish a new village.The conflict was the passivity of the community towards administer the village government. In addition, local governments also study deeply if there is a desire to establish new villages so that it is not used as an event for power sharing and in order to minimize the misuse of the goals of village division. For the change of village status to sub district, there has not been any significant progress from a number of villages that have changed their status in the past decade.Keywords : stucturing, formation, village changeAbstrakPembentukan desa dan perubahan status desa bukan hanya berbicara tentang persyaratan administrasi pemerintahan, tetapi juga sarat akan kepentingan elite tertentu. Pemekaran desa dijadikan sebagai ajang pembagian kekuasaan dan kewenangan oleh elite tertentu. Perubahan status desa menjadi kelurahan pun demikian. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari program dana desa yang diberikan pemerintah guna membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa. Pasca implementasi Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan adanya program dana desa, penatan desa di kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi perhatian pemerintah daerah. Program dana desa telah menjadi stimulus bagi keinginan elite tertentu untuk berusaha membentuk desa baru/memekarkan desa. Akan tetapi, pemerintah desa induk, lebih banyak tidak menyetujui sehingga tidak mengajukan usulan pemekaran desa/pembentukan desa baru. Hal ini dikarenakan pembentukan desa baru/pemekaran desa dianggap akan mempengaruhi jumlah dana yang diterima desa saat ini, karena jumlah dana didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kondisi ini memicu konflik antara pemerintah desa dengan elite yang menginginkan pembentukan desa baru, konflik berupa adanya sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, pemerintah daerah juga mempelajari secara mendalam jika ada keinginan untuk pembentukan desa baru agar pembentukan desa baru tidak dijadikan sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan dan guna meminimalisir penyelewangan tujuan pemekaran desa. Untuk perubahan status desa menjadi kelurahan, belum terdapat kemajuan yang signifikan dari beberapa desa yang telah berubah status dalam satu dasawarsa terakhir.Kata kunci : penataan, pembentukan, perubahan desa]]>
<![CDATA[Analisis Penataan Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Studi tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa) ]]>
<![CDATA[Lestari, Aprilia]]>;
<![CDATA[Bela, Herwin Sagita]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1022
<![CDATA[AbstractThe establishment of villages and changes in village status not only talk about government administrative requirements, bu talso full of the interests of certain elites. The expansion of villages is made as an event to distribute power and authority by certain elites. Changing the status of the village to become sub district too. This condition cannot be separated from the village budget program provided by the government to develop villages and empower village communities.After the implementation of Law No. 6 of 2014 concerning villages followed by the Village budget Program, the structuring of villages in Ogan Komering Ulu District became the local government's concern. The village budget program has become a stimulus for certain elite wishes to try to established new villages / village expansion.However, the central government did not approve more so it did not submit proposals for villages expansion/ establish new village.This is because establish new villages / villages expansion is considered to affect the amount of budget received by the village, because the amount of village budget is based on the consideration of population and area.This condition triggered conflict between the village government and the élite who wanted to establish a new village.The conflict was the passivity of the community towards administer the village government. In addition, local governments also study deeply if there is a desire to establish new villages so that it is not used as an event for power sharing and in order to minimize the misuse of the goals of village division. For the change of village status to sub district, there has not been any significant progress from a number of villages that have changed their status in the past decade.Keywords : stucturing, formation, village changeAbstrakPembentukan desa dan perubahan status desa bukan hanya berbicara tentang persyaratan administrasi pemerintahan, tetapi juga sarat akan kepentingan elite tertentu. Pemekaran desa dijadikan sebagai ajang pembagian kekuasaan dan kewenangan oleh elite tertentu. Perubahan status desa menjadi kelurahan pun demikian. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari program dana desa yang diberikan pemerintah guna membangun desa dan memberdayakan masyarakat desa. Pasca implementasi Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan adanya program dana desa, penatan desa di kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi perhatian pemerintah daerah. Program dana desa telah menjadi stimulus bagi keinginan elite tertentu untuk berusaha membentuk desa baru/memekarkan desa. Akan tetapi, pemerintah desa induk, lebih banyak tidak menyetujui sehingga tidak mengajukan usulan pemekaran desa/pembentukan desa baru. Hal ini dikarenakan pembentukan desa baru/pemekaran desa dianggap akan mempengaruhi jumlah dana yang diterima desa saat ini, karena jumlah dana didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah. Kondisi ini memicu konflik antara pemerintah desa dengan elite yang menginginkan pembentukan desa baru, konflik berupa adanya sikap ketidakpedulian dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.  Selain itu, pemerintah daerah juga mempelajari secara mendalam jika ada keinginan untuk pembentukan desa baru agar pembentukan desa baru tidak dijadikan sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan dan guna meminimalisir penyelewangan tujuan pemekaran desa. Untuk perubahan status desa menjadi kelurahan, belum terdapat kemajuan yang signifikan dari beberapa desa yang telah berubah status dalam satu dasawarsa terakhir.Kata kunci : penataan, pembentukan, perubahan desa]]>
<![CDATA[Analisis Penerapan Smart Education dalam Pembangunan Smart City di Indonesia ]]>
<![CDATA[M Rizqi Ramadhan]]>;
<![CDATA[Eko Priyo Purnomo]]>;
<![CDATA[Aulia Nur Kasiwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1028
<![CDATA[AbstractEducation is a valuable asset owned by the state after economic prosperity. This is proof that education is deemed important in order to guarantee the continuity of life in the wider community. Humans need education as long as they can feel the positive impact of science and technology. The development of the times also forced humans to live fast and efficiently. In this case, the government began to build cooperation and networks with foreign parties to be able to develop smart city-based governance systems. This system began to run in every government both central and regional. Smart cities are now making almost all countries can make technology as a primary need compared to food and clothing. Many people who actually prefer to add electronic equipment compared to adding other things. Today's technology is always closely related to the education and social life of the people. In some cases, technology will always be accompanied by education. This is because new technological discoveries are based on science and theory, both previous and most recent. This study discusses how the analysis rather than the use of smart education in a smart city frame is more massive and active. Smart Education today is seen as an important unity between smart city and smart education. In this study, peeling widely related to the analysis of the application of smart education systems in smart cities. In Indonesia, there are many agencies or institutions that have become pioneers in the development of public education with information technologyKeywords : Education, Technology, DevelopmentAbstrakPendidikan merupakan sebuah aset berharga yang dimiliki oleh negara setelah kesejahteraan ekonomi. Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan dirasa penting demi bisa menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat secara luas. Manusia membutuhkan pendidikan selama masih dapat merasakan dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan zaman pun memaksa manusia untuk hidup serba cepat dan efisien. Dalam hal ini, pemerintah mulai membangun kerjasama dan jaringan pada pihak asing untuk bisa mengembangkan sistem pemerintahan berbasis smart city. Sistem ini mulai dijalankan di setiap pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kota pintar saat ini membuat hampir seluruh negara dapat menjadikan teknologi sebagai kebutuhan primer dibandingkan dengan makanan dan pakaian. Banyak orang yang justru lebih memilih untuk menambah peralatan elektroniknya dibandingkan dengan menambah hal-hal lainnya. Teknologi saat ini menjadi hal yang selalu dikaitkan erat dengan pendidikan dan sosial masyarakat. Dalam beberapa hal, Teknologi akan selalu diiringi bersamaan dengan pendidikan. Hal ini dikarenakan penemuan –penemuan teknologi baru didasari oleh ilmu dan teori, baik yang terdahulu maupun yang terbaru. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana analisis daripada penggunaan smart education dalam bingkai smart city secara lebih masif dan aktif. Smart Education pada masa kini dipandang sebagai sebuah kesatuan yang penting antara smart city dengan smart education. Dalam penelitian ini, mengupas secara luas terkait analisis dari penerapan smart education system dalam smart city. Di Indonesia telah banyak instansi ataupun lembaga yang memang menjadi pioneer dari pengembangan edukasi masyarakat dengan teknologi informasi.Kata kunci : Pendidikan, Tekhnologi, Pengembangan]]>
<![CDATA[Analisis Penerapan Smart Education dalam Pembangunan Smart City di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ramadhan, M Rizqi]]>;
<![CDATA[Purnomo, Eko Priyo]]>;
<![CDATA[Kasiwi, Aulia Nur]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1028
<![CDATA[AbstractEducation is a valuable asset owned by the state after economic prosperity. This is proof that education is deemed important in order to guarantee the continuity of life in the wider community. Humans need education as long as they can feel the positive impact of science and technology. The development of the times also forced humans to live fast and efficiently. In this case, the government began to build cooperation and networks with foreign parties to be able to develop smart city-based governance systems. This system began to run in every government both central and regional. Smart cities are now making almost all countries can make technology as a primary need compared to food and clothing. Many people who actually prefer to add electronic equipment compared to adding other things. Today's technology is always closely related to the education and social life of the people. In some cases, technology will always be accompanied by education. This is because new technological discoveries are based on science and theory, both previous and most recent. This study discusses how the analysis rather than the use of smart education in a smart city frame is more massive and active. Smart Education today is seen as an important unity between smart city and smart education. In this study, peeling widely related to the analysis of the application of smart education systems in smart cities. In Indonesia, there are many agencies or institutions that have become pioneers in the development of public education with information technologyKeywords : Education, Technology, DevelopmentAbstrakPendidikan merupakan sebuah aset berharga yang dimiliki oleh negara setelah kesejahteraan ekonomi. Hal ini menjadi bukti bahwa pendidikan dirasa penting demi bisa menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat secara luas. Manusia membutuhkan pendidikan selama masih dapat merasakan dampak positif dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan zaman pun memaksa manusia untuk hidup serba cepat dan efisien. Dalam hal ini, pemerintah mulai membangun kerjasama dan jaringan pada pihak asing untuk bisa mengembangkan sistem pemerintahan berbasis smart city. Sistem ini mulai dijalankan di setiap pemerintahan baik pusat maupun daerah. Kota pintar saat ini membuat hampir seluruh negara dapat menjadikan teknologi sebagai kebutuhan primer dibandingkan dengan makanan dan pakaian. Banyak orang yang justru lebih memilih untuk menambah peralatan elektroniknya dibandingkan dengan menambah hal-hal lainnya. Teknologi saat ini menjadi hal yang selalu dikaitkan erat dengan pendidikan dan sosial masyarakat. Dalam beberapa hal, Teknologi akan selalu diiringi bersamaan dengan pendidikan. Hal ini dikarenakan penemuan –penemuan teknologi baru didasari oleh ilmu dan teori, baik yang terdahulu maupun yang terbaru. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana analisis daripada penggunaan smart education dalam bingkai smart city secara lebih masif dan aktif. Smart Education pada masa kini dipandang sebagai sebuah kesatuan yang penting antara smart city dengan smart education. Dalam penelitian ini, mengupas secara luas terkait analisis dari penerapan smart education system dalam smart city. Di Indonesia telah banyak instansi ataupun lembaga yang memang menjadi pioneer dari pengembangan edukasi masyarakat dengan teknologi informasi.Kata kunci : Pendidikan, Tekhnologi, Pengembangan]]>
<![CDATA[Analisis Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pada Kantor Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir ]]>
<![CDATA[Faisal Nomaini]]>;
<![CDATA[Sylvie Agustina]]>;
<![CDATA[Febrimarani Malinda]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1023
<![CDATA[AbstractThis study is entitled Analysis of Coordination Mechanisms in Carrying Out Work At the Government Office of North Indralaya District, Ogan Ilir Regency. The problem that forms the background of the research is that the problem that often arises in the implementation of work in government agencies, including the sub-district government, is a matter of coordination. The non-optimal synergy between parts / sections in the District Government is caused by coordination problems. The object of this research is the District Government of North Indralaya, Ogan Ilir Regency. This study uses a coordination theory consisting of four dimensions, namely (1) Unity of Action; (2) Communication; (3) Division of Work; (4) Discipline as a tool for analyzing research problems. The research method used was descriptive qualitative research method with unit of analysis in the form of organizations / groups. Determination of informants carried out purposively with the classification of informants consisting of key informants and supporting informants. Data collection techniques, data analysis and data validity testing follow the techniques in a qualitative approach. The output of this research is in the form of scientific articles published in national journals (accredited). This research is integrated with RIP and the University of Sriwijaya Research Strategic Plan which is in the domain as research aimed at addressing the socio-economic problems of the community, design and development of community behavior to build the nation's character. This research also has a symmetrical research road map with research conducted in the previous year and has overall achievement targets namely Mapping problems and providing solutions in coordination mechanism problems (2019 research) and providing theoretical recommendations for strengthening government organizations, especially in the research locus.Keywords : District Government, Coordination, Qualitative DescriptiveAbstrakPenelitian ini berjudul Analisis Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan PekerjaanPada Kantor Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian adalah sampai saat ini persoalan yang sering muncul pada pelaksanaan pekerjaan di instansi pemerintahan, tidak terkecuali pada pemerintah kecamatan adalah persoalan koordinasi. Tidak optimalnya sinergitas antar bagian/seksi di Pemerintah Kecamatan adalah disebabkan oleh masalah koordinasi. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi yang terdiri dari empat dimensi yaitu (1) Kesatuan Tindakan; (2) Komunikasi; (3) Pembagian Kerja; (4) Kedisiplinan sebagai alat analisis permasalahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan unit analisis berupa organisasi/kelompok. Penentuan informan dilakkan secara purposive dengan klasifikasi informan terdiri dari key informant dan informan pendukung. Teknik pengambilan data, analisis data dan pengujian keabsahan data mengikuti teknik-teknik di dalam pendekatan kualitatif. Luaran penelitian ini adalah berupa artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional (terakreditasi). Penelitian ini terintegrasi dengan RIP dan Renstra Penelitian Universita Sriwijaya yaitu pada domain sebagai penelitian yang bertujuan mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat, rancang bangun serta pengembangan perilaku masyarakat untuk membangun karakter bangsa. Penelitian ini juga memiliki road-map penelitian yang simetris dengan penelitian yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dan memiliki target capaian secara keseluruhan yaitu Memetakan masalah dan memberikan solusi dalam persoalan mekanisme koordinasi (riset 2019) dan memberikan rekomendasi teoritis untuk penguatan organisasi pemerintahan khususnya pada locus penelitian.Kata kunci : Pemerintah Kecamatan, Koordinasi, Deskriptif Kualitatif]]>
<![CDATA[Analisis Mekanisme Koordinasi dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pada Kantor Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir ]]>
<![CDATA[Nomaini, Faisal]]>;
<![CDATA[Agustina, Sylvie]]>;
<![CDATA[Malinda, Febrimarani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1023
<![CDATA[AbstractThis study is entitled Analysis of Coordination Mechanisms in Carrying Out Work At the Government Office of North Indralaya District, Ogan Ilir Regency. The problem that forms the background of the research is that the problem that often arises in the implementation of work in government agencies, including the sub-district government, is a matter of coordination. The non-optimal synergy between parts / sections in the District Government is caused by coordination problems. The object of this research is the District Government of North Indralaya, Ogan Ilir Regency. This study uses a coordination theory consisting of four dimensions, namely (1) Unity of Action; (2) Communication; (3) Division of Work; (4) Discipline as a tool for analyzing research problems. The research method used was descriptive qualitative research method with unit of analysis in the form of organizations / groups. Determination of informants carried out purposively with the classification of informants consisting of key informants and supporting informants. Data collection techniques, data analysis and data validity testing follow the techniques in a qualitative approach. The output of this research is in the form of scientific articles published in national journals (accredited). This research is integrated with RIP and the University of Sriwijaya Research Strategic Plan which is in the domain as research aimed at addressing the socio-economic problems of the community, design and development of community behavior to build the nation's character. This research also has a symmetrical research road map with research conducted in the previous year and has overall achievement targets namely Mapping problems and providing solutions in coordination mechanism problems (2019 research) and providing theoretical recommendations for strengthening government organizations, especially in the research locus.Keywords : District Government, Coordination, Qualitative DescriptiveAbstrakPenelitian ini berjudul Analisis Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan PekerjaanPada Kantor Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian adalah sampai saat ini persoalan yang sering muncul pada pelaksanaan pekerjaan di instansi pemerintahan, tidak terkecuali pada pemerintah kecamatan adalah persoalan koordinasi. Tidak optimalnya sinergitas antar bagian/seksi di Pemerintah Kecamatan adalah disebabkan oleh masalah koordinasi. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi yang terdiri dari empat dimensi yaitu (1) Kesatuan Tindakan; (2) Komunikasi; (3) Pembagian Kerja; (4) Kedisiplinan sebagai alat analisis permasalahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan unit analisis berupa organisasi/kelompok. Penentuan informan dilakkan secara purposive dengan klasifikasi informan terdiri dari key informant dan informan pendukung. Teknik pengambilan data, analisis data dan pengujian keabsahan data mengikuti teknik-teknik di dalam pendekatan kualitatif. Luaran penelitian ini adalah berupa artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional (terakreditasi). Penelitian ini terintegrasi dengan RIP dan Renstra Penelitian Universita Sriwijaya yaitu pada domain sebagai penelitian yang bertujuan mengatasi masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat, rancang bangun serta pengembangan perilaku masyarakat untuk membangun karakter bangsa. Penelitian ini juga memiliki road-map penelitian yang simetris dengan penelitian yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya dan memiliki target capaian secara keseluruhan yaitu Memetakan masalah dan memberikan solusi dalam persoalan mekanisme koordinasi (riset 2019) dan memberikan rekomendasi teoritis untuk penguatan organisasi pemerintahan khususnya pada locus penelitian.Kata kunci : Pemerintah Kecamatan, Koordinasi, Deskriptif Kualitatif]]>
<![CDATA[Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Winda Sari]]>;
<![CDATA[Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain]]>;
<![CDATA[M. Qur’anul Kariem]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1024
<![CDATA[AbstractThis study aims to determine the role of the Palembang City Election Commission in Increasing Political Participation of Persons with Blind in the Palembang City Election in 2019. The type of data used is primary data and secondary data, while the data analysis technique used is qualitative analysis techniques. The results showed that the Palembang City KPU had carried out its duties and authorities in accordance with the duties and authorities mandated to the Palembang City KPU, where the duties and authorities included; 1) Carry out election socialization. 2) Fulfill Accessibility. 3) Increasing Voter Participation and 4) Recruiting Democratic Volunteers. But in implementing the role of increasing the political participation of the blind in Alang-Alang Lebar District. Palembang City KPU does not play an optimal role in increasing the political participation of blind people, it is caused by two factors. The first factor is the inadequate financial factor in carrying out the duties and authority and the second factor is the family factor which often covers up that there is one family with a disability, while the form of participation provided by the visually impaired in the election activities is limited to voting or pseudo participation and in fulfilling the political rights of the blind Palembang KPU also does not play a maximum role because the Palembang City KPU does not provide tools in the form of letter ballots braille for the visually impaired.Keywords : KPU, Disability, ParticipationAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Palembang telah menjalankan tugas serta wewenangnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan kepada KPU Kota Palembang, dimana tugas dan wewenang tersebut antara lain; 1) Melakukan sosialisasi pemilu. 2) Pemenuhan Aksesbilitas. 3) Peningkatan Partisipasi Pemilih dan 4) Merekrut Relawan Demokrasi. Namun dalam pelaksanaan peran meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra di Kecamatan Alang-Alang Lebar. KPU Kota Palembang tidak berperan secara optimal dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra, hal tersebut dikarenakan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor finansial yang tidak memadai dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dan faktor kedua yaitu faktor keluarga yang sering menutup-nutupi bahwa ada salah satu keluarganya penyandang disabilitas, sedangkan bentuk partisipasi yang diberikan oleh para penyandang tunanetra pada kegiatan pemilu hanya sebatas pemberian suara saja atau bentuk partisipasi semu dan dalam pemenuhan hak politik para tunanetra KPU Kota Palembang juga tidak beperan secara maksimal hal tersebut dikarenakan KPU Kota Palembang tidak menyediakan alat bantu berupa kertas suara huruf braille untuk para disabilitas tunanetra.Kata kunci : KPU, Disabilitas, Partisipasi]]>
<![CDATA[Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Sari, Winda]]>;
<![CDATA[Amaliatulwalidain, Amaliatulwalidain]]>;
<![CDATA[Kariem, M. Qur?anul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol 5, No 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36982/jpg.v5i1.1024
<![CDATA[AbstractThis study aims to determine the role of the Palembang City Election Commission in Increasing Political Participation of Persons with Blind in the Palembang City Election in 2019. The type of data used is primary data and secondary data, while the data analysis technique used is qualitative analysis techniques. The results showed that the Palembang City KPU had carried out its duties and authorities in accordance with the duties and authorities mandated to the Palembang City KPU, where the duties and authorities included; 1) Carry out election socialization. 2) Fulfill Accessibility. 3) Increasing Voter Participation and 4) Recruiting Democratic Volunteers. But in implementing the role of increasing the political participation of the blind in Alang-Alang Lebar District. Palembang City KPU does not play an optimal role in increasing the political participation of blind people, it is caused by two factors. The first factor is the inadequate financial factor in carrying out the duties and authority and the second factor is the family factor which often covers up that there is one family with a disability, while the form of participation provided by the visually impaired in the election activities is limited to voting or pseudo participation and in fulfilling the political rights of the blind Palembang KPU also does not play a maximum role because the Palembang City KPU does not provide tools in the form of letter ballots braille for the visually impaired.Keywords : KPU, Disability, ParticipationAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPU Kota Palembang telah menjalankan tugas serta wewenangnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan kepada KPU Kota Palembang, dimana tugas dan wewenang tersebut antara lain; 1) Melakukan sosialisasi pemilu. 2) Pemenuhan Aksesbilitas. 3) Peningkatan Partisipasi Pemilih dan 4) Merekrut Relawan Demokrasi. Namun dalam pelaksanaan peran meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra di Kecamatan Alang-Alang Lebar. KPU Kota Palembang tidak berperan secara optimal dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang tunanetra, hal tersebut dikarenakan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor finansial yang tidak memadai dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dan faktor kedua yaitu faktor keluarga yang sering menutup-nutupi bahwa ada salah satu keluarganya penyandang disabilitas, sedangkan bentuk partisipasi yang diberikan oleh para penyandang tunanetra pada kegiatan pemilu hanya sebatas pemberian suara saja atau bentuk partisipasi semu dan dalam pemenuhan hak politik para tunanetra KPU Kota Palembang juga tidak beperan secara maksimal hal tersebut dikarenakan KPU Kota Palembang tidak menyediakan alat bantu berupa kertas suara huruf braille untuk para disabilitas tunanetra.Kata kunci : KPU, Disabilitas, Partisipasi]]>
