Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya
Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya is an open access, a peer-reviewed journal published by Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. We publish original research papers, review articles and case studies on the latest research and developments in the field of : oral tradition; manuscript; customs; rite; traditional knowledge; traditional technology; art; language; folk games; traditional sports; and history. Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya is published twice a year and uses double-blind peer review. All submitted articles should report original, previously unpublished research results, experimental or theoretical that are not published and under consideration for publication elsewhere. The publication of submitted manuscripts is subject to peer review, and both general and technical aspects of the submitted paper are reviewed before publication. Manuscripts should follow the style of the journal and are subject to both review and editing. Submissions should be made online via Pangadereng journal submission site. Accepted papers will be available on line and will not be charged a publication fee. This journal is published by Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan Direktorat jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dan Pendidikan.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 2 (2016)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[HUBUNGAN BONE DENGAN MANDAR: DARI SETERU MENJADI SEKUTU ]]>
<![CDATA[Bahtiar, Bahtiar]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 7, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v7i2.141
<![CDATA[Kajian ini bertujuan menjelaskan hubungan antara Kerajaan Bone dengan Kerajaan Mandar (kerajaan yang tergabung dalam Pitu Babana Binanga). Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah berdasarkan perspektif sejarah melalui beberapa tahapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan Kerajaan Bone dengan Kerajaan Mandar berawal dengan baik, kemudian bersitegang dalam waktu tertentu. Saat Perang Makassar berakhir yang disertai dengan Perjanjian Bungaya tahun 1667, Belanda dan Arung Palakka berjaya. Arung Palakka menjadi ketua kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan dan memaksakan Mandar takluk kepada Belanda. Namun, Mandar tetap kokoh dan tidak mau tunduk kepada Belanda karena Mandar adalah sekutu Kerajaan Gowa yang tetap setia terhadap Gowa. Sikap Mandar dan Arung Palakka mengakibatkan perlawanan tidak terelakkan. Setelah Mandar mengalami kekalahan, keduanya berubah menjadi sekutu dan sepakat mengadakan perjanjian Lanrisang. Hubungan antar keduanya lebih erat lagi saat Mandar menyerahkan Arung Bakke Todani kepada Arung Palakka yang lari bersembunyi ke Mandar. Arung Bakke Todani merupakan saingan politik Arung Palakka, kemudian diadakan Perjanjian Salemo.]]>
<![CDATA[PERANAN KAPITA LASANDARA DI KERAJAAN LAIWUI PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942 – 1945) ]]>
<![CDATA[Sarapang, Simon Sirua]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 7, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v7i2.145
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan peranan Kapita Lasandara di Kerajaan Laiwui pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 – 1945. Lasandara berperan untuk menjalankan pemerintahan dan pengawasan terhadap perekonomian rakyat di bagian utara wilayah Kerajaan Laiwui, yakni dari Pondidaha sampai Lambuya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan menempuh empat tahapan kerja, antara lain: 1) heuristik yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, 2) kritik data yang terdiri atas kritik ekstern dan kritik intern untuk mrndapatkan data yang valid, 3) penafsiran data dengan menghubungkan antara data yang satu dengan yang lainnya, dan 4) sintesis yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Hasil Kajian menunjukkan bahwa pengangkatan Lasandara sebagai Kapita di Kerajaan Laiwui berawal dari masuknya Jepang di wilayah Kerajaan Konawe. Sebelumnya, Lasandara adalah Kapita di Kerajaan Laiwui (wakil Raja Laiwui Tekaka) pada tahun 1942. Berdasarkan kedudukan Tekaka dan Lasandara, Kendari (Laiwui) diduduki oleh pemerintahan militer Jepang dan Lasandara diangkat menjadi Kapita di Wawotobi yang membawahi tujuh distrik yang masing-masing dikepalai oleh Gunco. Lasandara berperan untuk memprakarsai pembuatan jalan dari Kendari sampai ke Wawotobi, menggalakkan rakyat untuk berkebun dan bersawah, dan mengawasi pengerahan rakyat (pemuda) untuk masuk organisasi Seinendan. Kekuasaan Lasandra sebagai Kapita berakhir dengan takluknya Jepang kepada sekutu pada tahun 1945.]]>
<![CDATA[HUBUNGAN KERAJAAN MAKASSAR DENGAN KERAJAAN BUTON ABAD KE-17 ]]>
<![CDATA[Kila, Syahrir]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 7, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v7i2.132
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan hubungan antara Kerajaan Makassar dengan Kerajaan Buton pada abad ke-17 Masehi. Metode yang dipergunakan adalah metode sejarah yang mencakup empat langkah yang sistematis. Selain itu, pengumpulan data lapangan juga ditunjang oleh metode wawancara bebas mendalam terhadap tokoh masyarakat, sejarawan dan budayawan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan dan politik antara Kerajaan Makassar dengan Kerajaan Buton telah ada pada abadke-16. Hubungan kekerabatan hanya dapat dilacak melalui tutur lisan dan hampir tidak ada data atau sumber tertulis yang menjelaskan hal tersebut, sedangkan hubungan politik yang terjalin lebih banyak diakhiri dengan konflik atau perang. Kedua pihak tercatat tiga kali berperang dan kekuatan pasukan yang sangat besar terjadi pada tahun 1666. Buton bertekuk lutut dan mengakui kekalahannya. Empat hari kemudian, pasukan Makassar kalah oleh pasukan VOC dan Arung Palakka bersama Buton. Semua pasukan Makassar di bawah pimpinan Karaeng Bontomarannu ditawan pada sebuah pulau kecil di depan Kota Baubau yang dikenal dengan nama Pulau Makassar.]]>
<![CDATA[AGAMA DAN SOSIAL POLITIK KERAJAAN TANETE TERHADAP KERAJAAN LAIN PADA ABAD XVII ]]>
<![CDATA[Sahajuddin, Sahajuddin]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 7, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v7i2.136
<![CDATA[Kajian ini menjelaskan tentang sikap dan langkah kebijakan Kerajaan Tanete pada syiar Islam, termasuk persoalan sosial politik terhadap kerajaan-kerajaan lain. Kajian ini menggunakan metode Ilmu Sejarah yang mengkaji suatu peristiwa berdasarkan perspektif sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa abad XVII merupakan babak baru bagi Sulawesi Selatan dalam sejarah, khususnya masalah islamisasi dan persoalan sosial politik. Islamisasi di Kerajaan Tanete tidak mengalami persoalan yang berarti, sebab kerajaan ini sudah akrab dengan penganut agama Islam, terutama para pedagang di Pelabuhan Pancana. Kerajaan Tanete mudah menerima agama Islam ketika diajak oleh Kerajaan Gowa. Hubungan geneologis antara Kerajaan Gowa dengan Kerajaan Tanete menjadikan Kerajaan Tanete sebagai pusat syiar Islam di Sulawesi Selatan. Berdasarkan posisi dan hubungan baik dengan kelompok konfederasi Ajataparang dan Malusetasi, Kerajaan Tanete bukan hanya berhasil memainkan perannya sebagai pusat syiar Islam, tetapi juga dalam sosial politik. Pada awalnya, pra dan pasca Perang Makassar, Kerajaan Tanete berada pada posisi yang ambigu dalam menghadapi Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa. Namun secara arif dan penuh kesadaran, Kerajaan Tanete mampu mengambil sikap yangnetral. Sikap ini diambil sebagai langkah sosial politik kerajaan untuk tidak mengorbankan warganya dalam dilema pembiasan dan afiliasi pada salah satu kelompok politik yang tidak mungkin abadi.]]>
<![CDATA[MAKNA UNGKAPAN PANTANGAN (FALIA) PADA UPACARA ADAT KARIA DI KECAMATAN SANGIA WAMBULU, KABUPATEN BUTON TENGAH, PROVINSI SULAWESI TENGGARA ]]>
<![CDATA[Hasmah, Hasmah]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 7, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v7i2.146
<![CDATA[Masyarakat Baruta yang bermukim di Kecamatan Sangia Wambulu, Buton Tengah merupakan masyarakat yang memiliki adat tersendiri, salah satu di antaranya adalah upacara adat pingitan (karia). Dalam upacara adat karia, dipercayai bahwa ada pantangan yang harus dihindari, berupa ungkapan, yang disebut ungkapan falia. Ungkapan falia mengandung ajaran moral yang mengacu pada kedisiplinan, pembentukan karakter, dan pengendalian diri bagi perempuan yang dianggap sudah siap berumah tangga. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data, berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penelitian ini mengungkap makna ungkapan falia pada pelaksanaan upacara adat karia di Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah. Pelaksanaan upacara adat karia bertujuan untuk memberikan nasehat bagi peserta karia melalui ungkapan falia, baik pada saat masuk maupun keluar dari kurungan (kaghombo). Dalam ungkapan falia, terkandung makna pantangan/larangan yang tidak boleh dilakukan oleh peserta karia. Menurut kepercayaan masyarakat Baruta, peserta karia akan mendapat bahaya atau rintangan dalam menjalani hidupnya kelak apabila melanggar ungkapan falia tersebut, berupa kesulitan mendapatkan jodoh dan bahaya-bahaya yang lain.]]>
<![CDATA[PERAN “RUMAH KECAPI†DALAM MELESTARIKAN BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN MAROS ]]>
<![CDATA[Hafid, Abdul]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 7, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v7i2.137
<![CDATA[Rumah Kecapi merupakan sentra industri pembuatan alat musik tradisional yang berlokasi di Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan. Industri kerajinan alat musik tradisional ini tetap eksis berproduksi, walaupun peminat alat musik tradisional hanya sebagian kecil dibanding peminat alat musik modern. Pemasaran hasil produksi kerajinannya sudah sampai kemancanegara, namun usaha industri ini masih sulit mengembangkan usahanya, karena terkendala dengan modal usaha dan peralatan produksi.Artikel ini bertujuan untuk mendeskrepsikan kerajinan alat musik tradisional hasil usaha industri Rumah Kecapi Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Rumah Kecapi adalah usaha kerajinan yang memproduksi alat musik tradisional berupa kecapi, keso-keso, suling dan gambus, yang dilakukan secara manual dengan peralatan yang masih sederhana. Selain sebagai industri kerajinan alat musik, Rumah Kecapi juga adalah lembaga seni yang berperan aktif dalam melestarikan budaya lokal melalui pementasan di berbagai event dengan simponi kecapinya.]]>
<![CDATA[TOLERANSI MASYARAKAT ISLAM DAN KRISTEN DI KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG PADA TAHUN 1950-2007 ]]>
<![CDATA[Rahman, Sitti]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 7, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v7i2.150
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tiga permasalahan pokok yaitu Bagaimana pandangan masyarakat Islam dan Kristen tentang toleransi, Bagaimana sikap-sikap toleransi antara umat beragama dalam masyarakat Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dalam kehidupan sehari-harinya? Bagaimana kearifan nilai-nilai budaya lokal yang berkembang pada masyarakat Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dalam menciptakan toleransi beragama? Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng terdapat kehidupan yang harmonis. Kerukunan hidup antar umat beragama selalu terjaga dan terbina dengan baik sehingga masyarakatnya tidak pernah terjadi konflik karena masalah agama. Terwujudnya sikap toleransi antar umat beragama tidak terlepas dari kemampuan masyarakat Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng mengaplikasikan nilai-nilai kebudayaan lokal yang dimiliki seperti ati mapaccing, amaradekangeng, assimelleren dan mappasitinaja.]]>
<![CDATA[ADAPTASI EKONOMI KOMUNITAS NELAYAN DI UNTIA, MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Masgaba, Masgaba]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 7, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v7i2.142
<![CDATA[Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan adaptasi ekonomi komunitas nelayan yang direlokasi dari Pulau Laelae ke Kelurahan Untia, Makassar. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, pengamatan langsung, dan studi pustaka. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa komunitas nelayan migran Laelae, setelah menetap di Untia, tidak semata-mata mengandalkan potensi laut sebagai sumber utama mata pencahariannya. Strategi adaptasi yang mereka lakukan adalah memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di sekitar lingkungan permukimannya, seperti menjadi buruh bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. Para isteri nelayan dan anak-anak perempuan turut berkontribusi terhadap ekonomi rumah tangga. Mereka bekerja sebagai buruh rumahan dengan mengupas kulit ari jambu mente milik PT Mayora yang ada di sekitar permukiman mereka. Tingkat pendidikan mereka tergolong rendah sehingga tidak memiliki keahlian atau ketrampilan tertentu. Dengan demikian, mereka tidak dapat memilih pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus.]]>
<![CDATA[SISTEM PENGETAHUAN NELAYAN LIMPOMAJANG TENTANG WILAYAH PENANGKAPAN IKAN DI DANAU TEMPE KABUPATEN SOPPENG ]]>
<![CDATA[Faisal, Faisal]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 7, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v7i2.133
<![CDATA[Artikel ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan sistem pengetahuan nelayan Limpomajang tentang wilayah penangkapan ikan di Danau Tempe. Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa sistem pengetahuan nelayan Limpomajang mengenal adanya dua jenis wilayah penangkapan ikan di Danau Tempe, yaitu wilayah penangkapan yang dapat berlaku untuk umum (common property) bagi seluruh nelayan, dan wilayah penangkapan yang dapat dikuasai dan dikelolaoleh nelayan tertentu. Wilayah penangkapan untuk umum hanyalah berlaku bilamana belum berlaku waktu penguasaan palawang dan bungka toddok. Sedangkan wilayah penangkapan yang dapat dikuasai berdasarkan hak penguasaan melalui pemenang lelang dan izin tertulis dari pemerintah setempat. Selain itu, ada pula berdasarkan kepemilikan yang diperoleh melalui warisan orang tuanya. Penguasaan berdasarkan pemenang lelang dan kepemilikan, wilayahnya disebut palawang. Proses pelelangan dilakukan secara terbuka di Tempat Pelelangan Ikan di tepi danau. Penguasaan palawang, yaitu tanggal 31 Juli sampai 31 Desember dalam tahun berjalan. Sedangkan penguasaan wilayah penangkapan berdasarkan izin tertulis dari pemerintah, wilayah itu disebut bungka toddok, konde dan cappeang. Penguasaan ketiga jenis wilayah penangkapan tersebut diatur mengenai luasnya, penempatannya dan masa perizinannya.]]>
<![CDATA[BUDAYA POLITIK KERAJAAN WAJO ]]>
<![CDATA[Hafid, Rosdiana]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 7, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v7i2.147
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan budaya politik di Kerajaan Wajo pada abad ke-14 dan ke-15. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi empat langkah sistematis. Pengumpulandata lapangan bertumpu pada studi pustaka melalui beberapa perpustakaan yang ada di Makassar dan Kantor Perpustakaan Kabupaten Wajo. Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya politik Kerajaan Wajo ada sejak berdirinya kerajaan ini, tepatnya pada masa pemerintahan La Tenribali yang bergelar Batara Wajo. Kerajaan Wajo tidak mengenal konsep Tomanurung dalam sistem pembentukan kerajaan, sehingga berbeda dengan kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Sulawesi Selatan, kecuali pada dua periode sebelumnya, yaitu pada masa Kerajaan Cinnatobi dan awal berdirinya Kerajaan Wajo yang diperintah oleh Batara Wajo I – III. Pada masa pemerintahan Batara Wajo IV, gelar jabatan itu diubah menjadi Arung Matoa Wajo. Arung Matoa Wajo didampingi oleh tiga orang pejabat yang disebut ranreng yang berasal dari tiga wanua pembentuk Kerajaan Wajo. Oleh sebab itu, Arung Matoa Wajo sangat terbatas kekuasaannya, meskipun daerah ini berbentuk kerajaan yang sifatnya bukan monarki absolut.]]>
