Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya
Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya is an open access, a peer-reviewed journal published by Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. We publish original research papers, review articles and case studies on the latest research and developments in the field of : oral tradition; manuscript; customs; rite; traditional knowledge; traditional technology; art; language; folk games; traditional sports; and history. Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya is published twice a year and uses double-blind peer review. All submitted articles should report original, previously unpublished research results, experimental or theoretical that are not published and under consideration for publication elsewhere. The publication of submitted manuscripts is subject to peer review, and both general and technical aspects of the submitted paper are reviewed before publication. Manuscripts should follow the style of the journal and are subject to both review and editing. Submissions should be made online via Pangadereng journal submission site. Accepted papers will be available on line and will not be charged a publication fee. This journal is published by Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan Direktorat jenderal Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan Dan Pendidikan.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 8, No 2 (2017)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[FUNGSI DAN MAKNA RITUAL MACCERA’BINANGA DI KELURAHAN BENTENGE KABUPATEN BULUKUMBA ]]>
<![CDATA[Ansaar, Ansaar]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v8i2.123
<![CDATA[Maccera’ binanga adalah salah satu ritual sekaligus simbol kedekatan para nelayan terhadap fenomena alam dan menjadi sebuah kesepakatan rohani antara harapan-harapan manusiawi dengan semangat laut sebagai sumber penghidupan. Sesaji yang dipersembahkan ke muara sungai saat ritual berlangsung menggambarkan sikap pengorbanan yang tulus diiringi doa-doa keselamatan agar para nelayan mendapatkan hasil tangkapan yang melimpah dan laut pun ramah memperlihatkan isi perutnya kepada manusia. Materi tulisan yang diambil dari hasil penelitian ini, selain bertujuan untuk mendeskripsikan tata cara pelaksanaan upacara (ritual) maccera’ binanga, juga untuk mengkaji fungsi dan makna dari penyelenggaraan upacara ritual tersebut. Tulisan ini bersifat deskriktif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan kajian pustaka. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa maksud dan tujuan diselenggarakannya ritual maccera’ binanga agar selama musim tangkap berlangsung, para nelayan dapat memperoleh hasil tangkapan yang banyak. Demikian pula saat menjalankan aktivitasnya di laut, mereka tetap selamat agar terhindar dari malapetaka dan gangguan roh-roh jahat. Pada penyelenggaraan upacara ritual ini, selain terdapat fungsi religi, fungsi sosial, dan fungsi ekonomi, di dalamnya juga terkandung berbagai makna budaya yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat nelayan, khususnya yang berdomisili di Kelurahan Bentenge, Kabupaten Bulukumba.]]>
<![CDATA[PERAN PAPPALELE PADA MASYARAKAT NELAYAN DI DESA TAMASAJU KABUPATEN TAKALAR ]]>
<![CDATA[Raodah, Raodah]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v8i2.127
<![CDATA[Masyarakat nelayan di Desa Tamasaju mengenal pappalele sebagai pemilik modal sekaligus sebagai pemimpin dalam kelompok nelayan, anggotanya terdiri atas pinggawa dan beberapa orang sawi. Status pappalele diperoleh seseorang karena perannya dalam memodali usaha penangkapan ikan dan menyediakan segala kebutuhan kelompok nelayan, mulai dari perahu, kapal, mesin, alat tangkap, hingga biaya operasional selama melaut. Hubungan kerja sama yang melibatkan pencari ikan dengan pappalele mengacu pada norma-norma sosial yang disepakati bersama. Perjanjian kerja dilakukan secara lisan, tanpa saksi, dan tanpa batasan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran pappalele pada masyarakat nelayan di Desa Tamasaju. Penelitian ini bersifat deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pappalele mempunyai beberapa peran dalam aktivitas kenelayanan, meliputi peran dalam lembaga ekonomi nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), peran dalam pemasaran hasil tangkapan nelayan, peran sebagai pemimpin kelompok nelayan, dan peran dalam pembagian hasil kerja sama.]]>
<![CDATA[KONFLIK MANDAR DENGAN BELANDA PADA 1862 ]]>
<![CDATA[Amir, Muhammad]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v8i2.118
<![CDATA[Artikel ini bertujuan mengungkapkan dan menjelaskan latar belakang dan pasang surut konflik antara Mandar dengan pemerintah kolonial Belanda. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode sejarah, yakni menjelaskan suatu persoalan berdasarkan perspektif sejarah. Prosedurnya melalui empat tahap, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi dalam bentuk kisah. Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik dilatari oleh tuntutan ganti rugi atas sejumlah tindakan perompakan yang dilakukan oleh penduduk Mandar. Selain itu, konflik juga dilatari oleh campur tangan pemerintah kolonial Belanda terhadap urusan dalam negeri kerajaan-kerajaan di Mandar, terutama konflik internal di kalangan ana’ pattola payung (para pewaris tahta). Hal inilah yang mendasari pemerintah kolonial Belanda melancarkan agresi militer terhadap kerajaan-kerajaan di Mandar pada 1862. Meskipun Mandar memberikan perlawanan atas serangan militer itu, mereka harus mengakui keunggulan pasukan militer Belanda dan menerima tuntutan pemerintah kolonial. Untuk meyelesaikan konflik tersebut dilakukan pembaruan kontrak politik pada tanggal 6 Desember 1862 yang dampaknya amat merugikan bagi kerajaan-kerajaan di Mandar.]]>
<![CDATA[FALIA DALAM SISTEM PERLADANGAN ORANG MUNA ]]>
<![CDATA[Suryaningsi, Tini]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v8i2.128
<![CDATA[Kajian ini bertujuan mengungkapkan persepsi tentang falia dan praktik perladangan masyarakat Muna. Metode penelitian yang digunakan adalah deskripriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, pengamatan, dan wawancara mendalam dengan informan. Hasil kajian menunjukkan bahwa falia dalam kehidupan masyarakat Muna harus ditaati oleh para petani beserta keluarganya karena sangat berhubungan dengan keberhasilan dalam perladangan. Falia berlaku sebagai bentuk aturan berupa pantang-larang selama berladang hingga selesai dilaksanakan ritual kaago-ago. Setiap tindakan harus disadari bahwa ada perbuatan yang tidak boleh dilakukan karena dapat menyebabkan tanaman mendapat gangguan dari hewan-hewan liar dan hama penyakit, bahkan anggota keluarga dapat terserang penyakit yang susah untuk disembuhkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa falia dipercaya memiliki kuasa bersifat magis terhadap tanaman perladangan orang Muna. Adapun fungsi falia dalam kehidupan masyarakat Muna adalah mengontrol tindakan manusia sebagai pengelola alam agar tetap menjaga lingkungan dengan baik serta menjaga hubungan manusia dengan sesama dan makhluk gaib sebagai penguasa alam.]]>
<![CDATA[MAKNA SIMBOL DAN NILAI BUDAYA UPACARA ADAT MAPPANRE’TASI: SEBUAH PEMERTAHANAN BUDAYA LOKAL DI TENGAH TEROR KESYIRIKAN ]]>
<![CDATA[Indrawati, Indrawati]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v8i2.119
<![CDATA[Pada awalnya upacara adat Mappanre’tasi diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Tuhan yang Mahaesa dan sekaligus permohonan agar senantiasa diberikan rezeki yang berkecukupan melalui isi laut yang merupakan sumber mata pencaharian mereka para nelayan.Adanya perkembangan dan pola pikir masyarakat, serta mengingat pelaksanaan upacara adat Mappanre’tasi ini memiliki kelenturan adat yang bisa mengikuti keadaan dan mudah diatur menurut situasi yang dikehendaki sehingga upacara adat ini dikemas menjadi objek wisata.Penelitian ini menitikberatkan pada dua hal, yaitu mengenai makna simbol yang terdapat dalam upacara adat Mappanre’tasi.Kedua, mengkaji nilai budaya serta pergeseran yang terjadi dalam tradisi upacara adat Mappanre’tasi.Jenis penelitian ini deskripitif, teknik pengumpulan data secara kualitatif yang ditempuh dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran nilai dalam upacara adat Mappanre’tasi.Pergeseran yang terjadi terutama pada sisi pemaknaan terhadap tradisi upacara adat tersebut.Tradisi upacara adat Mappanre’tasi yang dulunya sebagai ungkapan rasa syukur atas rezeki yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, dengan perkembangan zaman dan bertambahnya pola pikir masyarakat anggapan tersebut berubah atau bergeser. Masyarakat sekarang cenderung memaknai pelaksanaan upacara adat Mappanre’tasi sebagai sarana hiburan dan aset pariwisata bagi masyarakat di pesisir pantai Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.]]>
<![CDATA[BUDAYA POLITIK KERAJAAN LAIWOI ]]>
<![CDATA[Bahtiar, Bahtiar]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v8i2.124
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk mengungkapkan budaya politik di Kerajaan Laiwoi di Sulawesi Tenggara.Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan melalui beberapa tahapan, yaitu heuristik, kritik sejarah, interpretasi, dan historiografi.Hasil kajian menunjukkan bahwa Kerajaan Laiwoi pada awal pembentukannya sarat politik karena sistem politik Belanda yang ingin mengadu domba para bangsawan yang ada di Kerajaan Konawe dan beberapa kerajaan lainnya di Sulawesi Tenggara.Dengan siasat politiknya, Belanda memanfaatkan salah seorang bangsawan bernama La Mangu untuk ditawarkan menjadi raja, maka dibentuklah Laiwoi sebagai sebuah kerajaan.Kerajaan Laiwoi ini pada awal pembentukannya hanya di atas kertas dan sebagai kerajaan pinjaman.Kerajaan ini dibentuk secara sembunyi-sembunyi antara pemerintah Belanda dan La Mangu.Beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi Tenggara tidak mengetahui Kerajaan Laiwoi.Setelah beberapa kali berganti raja, akhirnya Kerajaan Laiwoi mulai secara terbuka menunjukkan eksistensinya dan mulai dikenal oleh beberapa kerajaan lainnya.Menariknya, Kerajaan Laiwoi menjadi cikal bakal terbentuknya daerah Tingkat II Kendari.]]>
<![CDATA[TRANSFORMASI PENANGKAPAN IKAN DI TAKIMPO KECAMATAN PASARWAJO BUTON SULAWESI TENGGARA ]]>
<![CDATA[Hasmah, Hasmah]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v8i2.129
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji transformasi penangkapan ikan di Kelurahan Takimpo Pasarwajo Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Hasil penelitian menjelaskan proses alat tangkap dari tradisional ke alat tangkap modern dengan perkembangan alat tangkap dapat meningkatkan produktiftas perikanan rakyat melalui perkenalan teknologi baru. Melalui teknologi tersebut diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia guna meningkatkan kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Pemakaian alat tangkap yang lebih modern bagi masyarakat nelayan di Takimpo merupakan pendorong besar untuk mengembangkan berbagai perubahan. Perubahan tidak hanya orang bekerja, melainkan juga gaya hidup dan nilai-nilai itu sendiri.]]>
<![CDATA[TANDOALE: DARI TRADISI KE AGENDA POLITIK-EKONOMI ERA REFORMASI DI BOMBANA SULAWESI TENGGARA ]]>
<![CDATA[Ahmad, Taufik]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v8i2.120
<![CDATA[Dalam proses relasi sejarah, budaya dan kekuasaan antara etnis Bugis dan Moronene memproduksi tandoale sebagai sumpah persaudaraan antara kedua etnis. Tandoale dimaknai sebagai kohesi sosial pada akhirnya menjadi identitas budaya baru “Bugis-Moroneneâ€. Penelitian ini bermaksud untuk memeriksa perubahan makna tandoale dari tradisi ke agenda politik-ekonomi di era reformasi .Dengan menggunakan metodologi sejarah dan pendekatan antropologi, penelitian ini menunjukkan bahwa makna dari identitas budaya tandoale senantiasa berubah seiring dengan perubahan-perubahan sosial-politik dalam konteks lebih luas.Di era Pilkada, tandoale selain sebagai perekat sosial, juga dimaknai sebagai politik representasi Bugis-Moronene dalam berdemokrasi, dan sekaligus diartikulasikan oleh elite politik di tingkal lokal untuk memuluskan tujuan-tujuan politik tertentu.Ketika sektor pertambangan emas berkembang, identitas budaya tandoale menguat di tengah munculnya persilangan kepentingan di dalamnya. Kepentingan masyarakat adat Moronene mempertahankan tanah adat dari ekspansi pertambangan bersinergi dengan kepentingan ekonomi orang Bugis dalam mengakses pertambangan.Tandoale muncul dan dimaknai kembali sebagai ruang budaya yang memfasilitasi kepentingan Bugis-Moronene. Pada saat yang sama, perusahaan penambang, penambang pendatang, pemerintah daerah dan elite birokrasi juga memiliki kepentingan dalam pertambangan. Persilangan kepentingan ini mengakibatkan Bugis-Moronene dengan tandoale-nya terartikulasi di berbagai level, menguat dalam kompetisi ekonomi di sektor pertambangan dan menjadi politik representasi dalam Pilakada.]]>
<![CDATA[DINAMIKA PERAN SANDO MEANAQ DALAM UPACARA KELAHIRAN BAYI PADA MASYARAKAT MANDAR ]]>
<![CDATA[Saleh, Nur Alam]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v8i2.125
<![CDATA[Tulisan yang disajikan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan peran dan dinamika sando meanaq dalam upacara tradisional, pada tahap (a) masa kehamilan, (b) kelahiran, dan (c) pascamelahirkan, pada masyarakat Mandar di Kabupaten Majene. Informasi yang tersaji ini terjaring melalui metode pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam (depth interview), serta dokumentasi tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran seorang sando meanaq dalam sistem upacara masa hamil, melahirkan, dan pasca kelahiran seorang bayi masih tetap diselenggarakan. Meskipun sedikit mengalami pergeseran dengan keterlibatan bidan desa, tidak terlalu signifikan dalam proses pelaksanaannya. Fungsi dan makna dari sebuah upacara itu masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat pendukungnya.]]>
<![CDATA[PELABUHAN PAREPARE DI BAWAH KUASA GOWA DAN BONE ]]>
<![CDATA[Kila, Syahrir]]>
<![CDATA[ Walasuji : Jurnal Sejarah dan Budaya Vol 8, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36869/wjsb.v8i2.116
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk melihat eksistensi Pelabuhan Bacukiki dan Pelabuhan Suppa hingga terbentuknya Pelabuhan Parepare di bawah kuasa Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone dengan menggunakan metode sejarah. Kajian ini membuktikan bahwa kedua pelabuhan yang dimaksud, yaitu Bacukiki dan Suppa adalah suatu pelabuhan besar pada masanya. Bukan hanya itu, kedua pelabuhan itu lebih maju dibanding Pelabuhan Somba Opu. Itulah sebabnya ketika Pelabuhan Somba Opu ingin dimajukan menjadi pelabuhan transito oleh Kerajaan Gowa, kedua pelabuhan ini harus dimatikan perannya terlebih dahulu.Ketika peran pelabuhan ini sudah memudar, maka Pelabuhan Somba Opu mulai berkembang karena semua bongkar muat barang dan jasa dari kedua pelabuhan itu, dialihkan ke Somba Opu. Ketika itulah Pelabuhan Parepare mulai dilirik oleh para pedagang yang berasal dari Ajatappareng. Pada saat Kerajaan Gowa-Tallo runtuh, pengelolaannya dikuasai oleh Bone. Kondisi pelabuhan ketika itu belum berkembang dengan baik sebab aturan sangat ketat. Ketika wilayah Hindia Belanda diserahkan ke Inggris, PelabuhanParepare dikontrakkan kepada Addatuang Sidenreng.]]>
