Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 13, No 1 (2018)"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Evaluasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Keberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan ]]>
<![CDATA[Rina Gaguk Ika Prayitna]]>;
<![CDATA[Ismi Dwi Astuti Nurhaeni]]>;
<![CDATA[Argyo Gaguk Ika Demartoto]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (398.142 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v13i1.22928
<![CDATA[Penelitian ini membahas implementasi dan upaya peningkatan keberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo dipilih secara purposive karena Kabupaten ini menjadi pilot project saat peluncuran PKH pertama kali di Indonesia pada 2007. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan dukungan data kualitatif. Informan dipilih secara purposive pada pelaksana dan peserta PKH. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Validitas data menggunakan metode triangulasi. Sedangkan metode evaluasi yang digunakan adalah single program before afterdengan menggunakan analisis kerangka pemberdayaan Longwe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi PKH telah mampu menambah tingkat kesejahteraan pesertanya, meningkatkan akses dan kehadiran di sekolah dan layanan kesehatan, memberikan penyadaran adanya diskriminasi gender, meningkatkan partisipasi terhadap program, namun PKH belum sepenuhnya menyentuh tingkat kontrol peserta terhadap lembaga pendidikan dan kesehatan ketika bersinggungan dengan kebutuhannya berdasarkan pilihan-pilihan aspirasi personalnya.Kata kunci: penanggulangan kemiskinan, PKH, Kerangka Pemberdayaan Longwe, keberdayaan perempuan]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia ]]>
<![CDATA[Danang Ari Wibowo]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (257.087 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v13i1.22932
<![CDATA[Desa merupakan struktur organisasi terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Desa mempunyai hak asal usul dan hak tradisional yang digunakan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta ikut berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah maju dan berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga sangat perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Library Research atau penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian kepustakaan didapatkan kesimpulan sebagai berikut : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia perlindungan hukum terhadap desa adalah dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Desa, Indonesia]]>
<![CDATA[Peran Stakeholder dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon ]]>
<![CDATA[Yani Talakua]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (580.875 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v13i1.22890
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Kota Ambon Kecamatan Sirimau mengunakan fariabel tunggal (X) yaitu peran pemerintah Kota Ambon dalam penangan anak putus sekolah terhadap (a) Anak Putus Sekolah (b) Orang Tua Sebagai Lembaga Yang Mendasar Dalam Masyarakat (c) Pemerintah Dalam Fungsinya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan) (d) Masyarakat dan lingkungan (e) Keaktifan lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan sosial dalam bidang pendidikan dan penanganan anak putus sekolah. Pemerintah Kota Ambon secara jelas berusaha untuk mengoptimalkan dan meminimalisasi serta menekan angka anak putus sekolah di Kota Ambon, karena pemerintah Kota Ambon turut ambil bagian dalam proses pembinaan serta perencanaan persiapan generasi muda yang lebih berdaya. Pemerintah Kota Ambon juga terus mengupayakan agar tingkat anak putus sekolah dapat ditekan seminimal mungkin dan bila perlu sampai tuntas. Kemudian lembaga-lembaga masyarakat yang lain juga memiliki peran yang sama dalam membantu proses terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera dan makmur serta meminimalisasi tingkat angka pengangguran. Satu sektor penting yang secara langsung menyediakan kontribusi paling besar pada peningkat mutu dari sumber daya manusia adalah sektor pendidikan. Pendidikan anak-anak adalah satu integral bagian dari potensi bangsa. Melalui pendidikan, anak-anak menyiapkan seperangkat pengetahuan, kesadaran positif dan kemauan menemukan dan mengelola tujuan untuk mereka sendiri di masa mendatang. Kata Kunci : Anak, Pendidikan, Peran Stakeholder, Putus Sekolah]]>
<![CDATA[Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dalam Rangka Optimalisasi Pembelajaran Masyarakat Berbasis IT Melalui Gerakan Klaten Go On Line ]]>
<![CDATA[Wahyu Nurharjadmo]]>;
<![CDATA[Priyanto Susioloadi]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (701.306 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v13i1.22936
<![CDATA[Program Klaten Go On line sudah lebih dari dua tahun digulirkan dan diimplementasikan. Mengingat program ini menyasar pada seluruh masyarakat maka sangat dimungkinkan program ini tidak mulus dalam pengimplementasiannya. Berbagai hambatan mungkin dapat muncul. Untuk itu perlu dilihat strategi yang sudah dilaksanakan selama ini dan kemungkinan hambatan yang muncul Dengan mengetahui kualitas implementasi dan berbagai hambatan yang muncul maka selanjutnya dapat dirumuskan model strategi pengembangan kapasitas kelembagaan dalam rangka optimalisasi program pembelajaran masyarakat berbasis IT melalui program Klaten Go On line, sehingga upaya mewujudkan masyarakat digital bisa terwujud yang pada akhirnya bisa membantu mewujudkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.Kata kunci : strategi, kapasitas kelembagaan, Tehnologi informasi]]>
<![CDATA[Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) di Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2011- 2013 ]]>
<![CDATA[Yunita Ratna Sari]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (721.444 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v13i1.22894
<![CDATA[Adanya impor garam nasional yang hampir 50 % yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan garam nasional yang meningkat setiap tahunnya, menyebabkan petambak garam semakin hidup dalam kondisi yang tidak sejahtera. Kondisi petambak garam yang meprihatinkan, salah satunya di Desa Kedungmutih. Desa Kedungmutih dari dulu sampai sekarang dikenal sebagai desa kantong kemiskinan karena mayoritas masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan dan petambak garam yang hanya mengandalkan hasil garam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari. Oleh karena itu, adanya program PUGAR yang dilaksanakan mulai tahun 2011 di Desa Kedungmutih, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petambak garam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program PUGAR di Desa Kedungmutih, hambatan yang timbul dalam pelaksanaan program PUGAR di Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak Tahun 2011- 2013. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu melalui wawancara dengan informan atau key person dengan teknik snowball sampling. Sedangkan data sekunder berasal dari data dokumen, arsip dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan penganalisaan dalam bentuk penggambaran dan penarikan kesimpulan atas gejala yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program "PUGAR" di Desa Kedungmutih yang dilaksanakan tahun 2011- 2013 kurang optimal karena hingga saat ini kendala dalam pelaksanaan program yang belum bisa terselesaikan yaitu petambak garam masih mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi garam, pemasaran garam masih terjerat tengkulak serta kualitas garam rakyat belum mencapai kualitas terbaik yaitu (KW 1). Adapun rekomendasi yang bisa diberikan yaitu Tenaga Pendamping harus melakukan pendampingan dalam penggunaan teknologi garam yang digunakan oleh petambak garam langsung praktek ke tambak garam dan Pemerintah harus mulai fokus dalam mendirikan KOGAR (Koperasi Garam Rakyat).Kata Kunci: Implementasi, Pemberdayaan, Petambak garam]]>
<![CDATA[Implementasi Perubahan Kelembagaan Pelayanan Terpadu dalam Merespon Kebijakan Pemerintah Pusat ]]>
<![CDATA[Ardiyati -]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (620.473 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v13i1.22938
<![CDATA[Bentuk kelembagaan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga pelayanan terpadu satu pintu. Bentuk kelembagaan pelayanan terpadu diatur menurut kemampuan daerah. Meskipun begitu kebijakan pemerintah pusat juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap perubahan kelembagaan daerah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauhmana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berpengaruh terhadap terwujudnya proses kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bantul. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mendorong adanya perubahan nomenklatur Dinas Perijinan Terpadu Kabupaten Bantul (DPT) berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT). Terjadi peningkatan kewenangan lembaga dari sekedar sharing kewenangan proses perijinan permodalan dan investasi menjadi mempunyai kewenangan penuh dalam memproses dan monitoring evaluasi. Peningkatan kewenangan tersebut tidak disertai dengan perubahan pada nomenklatur kelembagaan, peningkatan kewenangan terkait dengan perijinan investasi, penambahan bidang dan seksi terkait investasi dan informasi. Peningkatan kewenangan pengolaan ijin investasi tersebut tidak diikuti dengan penambahan ijin yang dikelola dan sumber daya manusia lembaga pelayanan terpadu. Kebijakan perubahan nomenklatur lembaga pelayanan terpadu dengan peningkatan kewenangan perumusan kebijakan dan pelaksanaan dalam penanaman modal berhasil dalam mempercepat proses perijinan penanaman modal. Disisi lain beban kerja ini dirasakan terlalu berat tanpa penambahan sumber daya dinas. Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan Terpadu, Kelembagaan]]>
<![CDATA[Pengaruh Budaya Kerja Pengemudi Angkutan Umum Kota Terhadap Kepuasan Penumpang di Kota Padang ]]>
<![CDATA[Digna Kasandra]]>;
<![CDATA[Aldri Frinaldi]]>;
<![CDATA[Dasman Lanin]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (690.464 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v13i1.22896
<![CDATA[Keluhan yang lazim diungkapkan oleh masyarakat pengguna layanan angkutan kota berkaitan dengan budaya kerja pengemudi angkutan kota antara lain pengemudi angkutan kota yang mengambil dan menurunkan penumpang di luar pangkalan dan suka ngetem, memutar musik dengan volume tinggi, ugal-ugalan dan mengemudikan angkutan kota dengan kecepatan tinggi dan kebut-kebutan di jalan raya dan rem mendadak jika melihat ada calon penumpang di pinggir jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya kerja pengemudi angkutan kota terhadap kepuasan penumpang di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 400 penumpang angkutan kota di Kota Padang. Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin dan teknik Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket dengan pengukuran skala likert dan wawancara. Data dianalisis menggunakan teknik analisis uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terbukti adanya pengaruh yang signifikan budaya kerja pengemudi angkutan kota terhadap kepuasan penumpang di Kota Padang sebesar 19,1%. Berdasarkan hasil ini perlu upaya pemerintah kota Padang merumuskan suatu bimbingan teknis kepada para pengemudi angkutan kota tentang nilai-nilai budaya kerja yang dapat meningkatkan kepuasan penumpang.Keywords: Budaya Kerja; Kepuasan Penumpang ; Angkutan Kota]]>
<![CDATA[Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ]]>
<![CDATA[Kabul Setio Utomo]]>;
<![CDATA[Sudarmo Setio -]]>;
<![CDATA[Didik G. Suharto]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 13, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (705.761 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v13i1.22924
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pengelolaan keuangan Desa di Desa Campurasri Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel untuk menentukan informan dilakukan dengan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Sedangkan validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, serta analisis data dengan menggunakan model data berlangsung atau mengalir (flow model analysis). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan namun masih belum maksimal. Aspek Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara horizontal (horizontal accountability) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dilakukan dalam forum musyawarah desa dan pertanggungjawaban. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Transparansi pengelolaan Keuangan masih belum dikelola secara maksimal. Beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa, Laporan yang disampaikan ke publik hanyalah belanja umum yang menyangkut belanja pembangunan, sedangkan belanja yang menyangkut urusan kedalam ( Alat Tulis Kantor, perjalanan Dinas, Honorarium dan sebagainya) hanya diketahui oleh internal pemerintah Desa saja. Responsivitas pemerintah Desa dalam pelayanan informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan. Keluhan yang disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa ditampung untuk kemudian dijanjikan penyelesainnya. Beberapa keluhan ditindaklanjuti, namun keluhan yang lain hanya ditampung tidak ditindaklanjuti sesuai harapan dan bahkan ada juga keluhan yang justru sudah dimentahkan di depan dengan alasan prosedur sudah dilakukan sesuai aturan.Kata Kunci: Akuntabilitas, Good Governance, Keuangan Desa]]>
