Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 15, No 1 (2020)"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Implikasi Kewenangan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Studi Kasus Di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang) ]]>
<![CDATA[Arif Nugroho]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (391.68 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.40237
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang implikasi kewenangan kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan telaah literatur dengan menggunakan teknik penentuan informan yaitu purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan umum kecamatan belum cukup tertopang oleh elemen necessary condition diantaranya kepastian atas kewenangan legalnya serta Anggaran. Maka dari pada itu perlu mendorong stakeholder kebijakan untuk menetapkan regulasi yang dapat memberikan optimalisasi pada implikasi kewenangan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang. Kata Kunci : Pemerintahan Umum, decentralization within cities ]]>
<![CDATA[Efektivitas Inovasi Klinik Gampong dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Barat ]]>
<![CDATA[Vellayati Hajad]]>;
<![CDATA[Kemal Pasya]]>;
<![CDATA[Ikhsan Ikhsan]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3599.459 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.38579
<![CDATA[Dana desa yang dianggarkan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Aceh meningkat setiap tahunnya, sebesar 84,3 miliar (2015) dan 249 miliar (2019). Namun, dalam implementasinya belum dapat digunakan secara optimal. tulisan ini membahas tentang keberadaan klinik desa sebagai solusi atas banyaknya keterlambatan dan kesalahan pengelolaan dana desa di Aceh. Klinik gampong adalah program pengembangan kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan dan bimbingan, koordinasi, konsultasi, dan berbagi informasi, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran untuk dana desa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini adalah pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program klinik gampong efektif dalam membantu pengelolaan dana desa di Aceh dengan cara meningkatkan kemampuan pemerintah desa, membantu dalam menyusun rencana pembangunan, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, dan mendampingi proses pemberdayaan masyarakat dengan menerjunkan pendamping desa yang siaga membantu menyelesaikan masalah desa seperti kemiskinan dan pengangguran.]]>
<![CDATA[Pengembangan Indigenous Tourism dengan Perspektif Dynamic Governance (Studi pada Kampung Heritage Kayutangan Kota Malang) ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Githa]]>;
<![CDATA[Muhammad Rifki Alfian Amanulloh]]>;
<![CDATA[Rizky Dharmawan]]>;
<![CDATA[Ekky Purnama Sari]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3783.641 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.39645
<![CDATA[Kampung Heritage Kayutangan ditetapkan sebagai Kampung Wisata Kota Malang oleh Walikota Malang, sejak 22 April 2018. Penetapan kampung wisata ini merupakan salah satu upaya mewujudkan program “Beautiful Malang”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata Kota Malang serta meningkatkan perekonomian dan mengoptimalkan indigenous tourism Kampung Kayutangan. Kampung Kayutangan memiliki banyak produk wisata yang potensial untuk dikembangkan. Namun, semenjak diresmikan sebagai desa wisata masih belum terlihat dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Belum banyak masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata ini. Banyaknya jumlah pengunjung tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai. Ini disebabkan kurang terkonsepnya model kampung wisata yang sesuai dengan potensi dan indigenous tourims yangdimiliki. Tujuan penelitian ini untuk: a). Menganalisis Implementasi Dynamic Governance dalam Pengembangan Indigenous Tourism dan menemukembangkan yang relevan dalam Pengembangan Indigenous Tourism di Kampung Wisata Heritage Kayutangan Kota Malang. Penelitian ini menemukan perbedaan model Dynamic Governance yang diterapkan saat ini di Kampung Heritage Kayutangan dengan model Dynamic Governance yang ideal. Berdasarkan perbedaan tersebut maka dikembangkan sebuah Model Dynamic Governance yang relevan dalam Pengembangan Indigenous Tourism dengan mengadopsi model Quadruple Helix di Kampung HeritageKayutangan.]]>
<![CDATA[Dinamika Penyusunan Qanun Aceh (Studi Kasus di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) ]]>
<![CDATA[Tasmiati Emsa]]>;
<![CDATA[Afrizal Tjoetra]]>;
<![CDATA[Ikhsan Ikhsan]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2169.322 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.39760
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang dinamika penyusunan qanun di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Qanun merupakan komitmen pemangku kekuasaan di daerah yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan masyarakat yang diinginkan (social engineering) dan kehidupan sosial dalam masyarakat Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan penulis bermaksud memperoleh gambaran dinamika dalam Pembentukan Qanun, lokasi penelitian pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Untuk memperoleh sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu melalui pemilihan informan dilakukan dengan pertimbangan secara sengaja (purposive sampling). Berdasarkan pada jenis dan sumber data yang diperlukan, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi (a) Wawancara mendalam, (b) Analisis Dokumentasi, dan (c) Observasi Langsung. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dinamika dalam penyusunan sebuah qanun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyusunan sebuah qanun proses pengakomodasian kepentingan para pihak dan kemampuan anggota DPRA dalam bidang legal drafting sangat menentukan kualitas dan kuantitas.]]>
<![CDATA[Pelayanan Adminitrasi di Kantor Kepenghuluan Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ]]>
<![CDATA[Siti Rusma]]>;
<![CDATA[Ulung Pribadi]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2570.863 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.39060
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan di kantor penghulu menggala sempurna kepada masyarakat dan juga untuk mengetahui hambatan-hambatan dari pelayanan pengurusan Surat Pengantar KTP diKantor Kepenghuluan Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah kuantitatif dengan format deskriptif yang menggunakan analisis wawancara mendalam dengan beberapa pegawai dan juga menggunakan quisioner sebagai tekhnik pengumpulan data. Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Analisis Pelayanan di Kantor Kepenghuluan Menggala Sempurna Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, khususnya pelayanan pengurusan Surat Pengantar KTP yaitu “Cukup Baik”. Hal ini didasarkan dari 5 indikator penelitian, yaitu indikator Tangibles, Reability, Responsive, Asurance, dan Emphaty, yang ternyata sebagian besar berada pada kategori Cukup Baik. Meskipun terdapat Beberapa hambatan antara petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terhambat oleh sarana prasarana yang ada, dan adanya sikap diskriminasi dari perangkat pegawai dalam melayani masyarakat.]]>
<![CDATA[Tantangan Penerapan Inovasi di Kota Sabang ]]>
<![CDATA[Henri Prianto Sinurat]]>;
<![CDATA[Rati Rati Sumanti]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3122.325 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.37903
<![CDATA[Faktor penting untuk mendorong peningkatan daya saing dan kemakmuran daerah adalah inovasi. Di lingkup pemerintahan daerah, inovasi terdiri dari inovasi tata kelola pemerintahan daerah dan inovasi pelayanan publik. Penerapan inovasi tersebut meghadapi tantangan baik yang datang dari internal maupun eksternal organisasi. Pada 2017, Pemerintah Kota Sabang telah memulai langkah percepatan inovasi di daerahnya dengan membentuk program Laboratorium Inovasi. Program tersebut bertujuan mengadvokasi Pemerintah Daerah untuk melahirkan ide/gagasan inovasi sampai mengimplementasikan inovasi. Aktor penting yang berperan adalah Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang ada di Pemerintah Kota sabang, SKPK merupakan garda terdepan yang menjalankan birokrasi pemerintahan baik yang berhubungan dengan tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publik. Program Laboratorium Inovasi Pemerintah Kota Sabang, terdiagnose ada 89 ide/gagasan inovasi dari 21 SKPK dan 6 Puskesmas. 89 ide/gagasan inovasi tersebut hanya 47 ide/gagasan inovasi yang tertuang dalam kontrak kinerja antara kepala SKPK dengan Walikota Sabang. Penelitian ini telah memetakan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Sabang dalam penerapan inovasi. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi, diperoleh tantangan penerapan inovasi di Sabang. Tujuannya agar ditemukan solusi untuk mengatasinya sehingga inovasi yang sudah direncanakan dapat berjalan secara maksimal. Adapun tantangan penerapan inovasi di Sabang dipengaruhi oleh faktor internal seperti sumber daya manusia, budaya organisasi, kepemimpinan dan anggaran, sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.]]>
<![CDATA[Agile Government dalam Mewujudkan Birokrasi yang Berkelas Dunia ]]>
<![CDATA[Eka Putri Zulyani]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2196.959 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.40717
<![CDATA[Birokrasi di Indonesia selalu di identikan dengan birokrasi yang bobrok. Pada mulanya Birokrasi muncul untuk dapat menciptakan persamaan persepsi antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Birokrasi di cita-citakan menjadi jembatan penghubung dalam memberikan suatu pelayanan publik yang efektif dan efisien. Namun pada kenyataannya tidak sesuai yang diharapkan. Adanya penyakit birokrasi atau yang disebut dengan patologi birokrasi menjadi momok dalam menjalankan sistem pemerintahan. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi wujud nyata bobroknya birokrasi Indonesia.Kerap kali permasalahan tersebut melibatkan Aparatur Negara (ASN) itu sendiri. Padahal tidankan tersebut telah menciderai keetisan seorang birokrat. Etika seorang birokrat sering sekali menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan. Maka dari itu, jika seorang birokrat melakukan tindakan yang menciderai etika seorang birokrat akan menmberi dampai tercideranya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dikarenakan, birokrat adalah aktor yang memberikan pelayanan serta menjalankan sistem pemerintahan. Cita-cita Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN sehingga dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang berkelas dunia tentu saja tidak akan terwujud. Sistem pemerintahan yang berkelas dunia bergantung pada ASN atau aparatur yang berkelas dunia pula. Untuk itu, reformasi birokrasi hadir untuk dapat memperbaiki bobroknya birokrasi di Indonesia. Grand Design reformasi birokrasi 201-2025 berfokus pada perbaikan kinerja seorang ASN atau aparatur negara. Dengan adanya reformasi birokrasi, diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan atau birokrasi yang berkelas dunia. ]]>
<![CDATA[Local Indigenous Governance dalam Meningkatkan Economic Growt di Kabupaten Sidoarjo ]]>
<![CDATA[Dzakiyah Adalatul Hikmah]]>;
<![CDATA[Aditama Azmy Musaddad S]]>;
<![CDATA[Andre Prasetyo Utomo]]>;
<![CDATA[Moch. Rozzaq]]>;
<![CDATA[Fitra Adinia Rahmi]]>
<![CDATA[ Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (3361.825 KB)
|
DOI: 10.20961/sp.v15i1.37983
<![CDATA[Lelang Bandeng adalah program unik dari Kabupaten Sidoarjo yang didasarkan pada perpaduan tradisi masyarakat pesisir dan nilai-nilai Islam tradisional. Program ini diadakan setiap tahun untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad dengan tujuan utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan religiusitas masyarakat. Lelang Bandeng merupakan bentuk local indigenous governance yang diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena menggunakan frame analisis kebijakan publik dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Lelang Bandeng, dan menjelaskan peran pemangku kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerapan Bandeng Lelang Sidoarjo berjalan dengan baik dan dapat mendorong perekonomian masyarakat petani sekaligus meningkatkan religiusitas masyarakat. Meskipun beberapa hal perlu ditingkatkan, termasuk transparansi kegiatan anggaran, peran pemangku kepentingan tidak merata, sosialisasi program lemah. Program Lelang Bandeng layak digunakan sebagai referensi sebagai program pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat adat setempat.]]>
