cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ihdi Karim Makinara
Contact Email
Ihdi Karim Makinara
Phone
+6282304008070
Journal Mail Official
mediasyariah@ar-raniry.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial
Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
ISSN : 14112353     EISSN : 25795090     DOI : http://dx.doi.org/10.22373/jms
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
This journal focused on Islamic Law Studies and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. SCOPE Ahkam specializes on Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 25 No 1 (2023)" : 11 Documents clear
Formal Acceptance of the Marriage Age Exception in the KUA Kluet Timur Nurdin, Ridwan; Sufrizal, Sufrizal
Media Syari'ah Vol 25 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.14006

Abstract

Early marriage is a controversial issue in East Kluet, South Aceh, making it a topic for all social groups. This article examines how the Office of Religious Affairs grants early marriage requests and how the Copying Regulations of Islamic Law affect early childhood marriage. How does Islamic law review early marriage? Discussing this thesis via field research. Primary and secondary data sources According to research, the Office of Religious Affairs makes early marriage simple by granting a letter of dispensation for the former requirements for religious courts for Muslims and district courts for non-Muslims. Second, for the benefit of the family and household, marriage can only be performed by the prospective bride and groom who have reached the age specified in Article 7 of Law Number 1 of 1974, namely the prospective husband. at least 19 and the potential wife at least 16. Third, in Islamic law, the imam of the school of law (conventional fiqih) allows marriage at an early age.  Pernikahan dini menjadi isu kontroversial di Kluet Timur, Aceh Selatan, sehingga menjadi perbincangan semua kalangan. Artikel ini mengkaji bagaimana Kantor Urusan Agama mengabulkan permohonan pernikahan usia dini dan bagaimana Undang-Undang Peniruan Hukum Islam mempengaruhi pernikahan anak usia dini. Bagaimana hukum Islam meninjau pernikahan dini? Membahas tesis ini melalui penelitian lapangan. Sumber data primer dan sekunder Menurut penelitian, Kantor Urusan Agama mempermudah pernikahan dini dengan memberikan surat dispensasi untuk persyaratan bekas Pengadilan Agama bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Kedua, untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami. minimal 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun. Ketiga, dalam hukum Islam, imam mazhab (fikih konvensional) membolehkan pernikahan di usia dini.
Maantar Jujuran Tradition in Banjarese: Increasing Social Status or Maintaining Values Rahmatullah, Prayudi
Media Syari'ah Vol 25 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.14921

Abstract

In the Banjarese culture of South Kalimantan, there are a number of ancient wedding traditions that are still practiced today. One of these is the maantar jujuran, which is used to determine whether or not a marriage will be successful. The purpose of this study is to examine the maantar jujuran tradition of Banjares marriage in South Kalimantan through the lens of Peter L. Berger's social constructionist theory. This study employed a descriptive quantitative methodology with phenomenological analysis of the Banjar community in South Kalimantan. Methods for compiling data from many sources of literature relevant to research. The results of this study show that traditional Banjarese marriages have been conducted in a manner similar to the heritage that constitutes the nenek moyang warisan. According to social constructionist theory, interactions between members of different communities regarding rural justice traditions have been going on for quite some time in this study. Many people still practice this tradition because they believe in its inherent goodness. Additionally, it is known that one of the goals of the Banjar people in carrying out this tradition is to elevate their social standing within the community. It is hoped that this study would contribute to the growth of knowledge, particularly in the field of family law; given that Indonesia has such a wide variety of cultural norms when it comes to conducting marriage ceremonies, this topic is particularly interesting from a sociological, cultural, political, and other vantage points. Dalam budaya Banjar Kalimantan Selatan, ada beberapa tradisi pernikahan kuno yang masih dilakukan hingga saat ini. Salah satunya adalah maantar jujuran, yang digunakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tradisi maantar jujuran perkawinan Banjar di Kalimantan Selatan melalui teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif dengan analisis fenomenologi masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Metode pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan adat Banjar telah dilakukan dengan cara yang mirip dengan warisan leluhur nenek moyang. Menurut teori konstruksi sosial, interaksi antara anggota komunitas yang berbeda mengenai tradisi peradilan pedesaan telah berlangsung cukup lama dalam penelitian ini. Banyak orang masih mempraktekkan tradisi ini karena percaya akan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Selain itu, diketahui bahwa salah satu tujuan masyarakat Banjar dalam menjalankan tradisi ini adalah untuk mengangkat derajat sosial mereka di tengah masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga; Mengingat bahwa Indonesia memiliki norma budaya yang begitu beragam dalam pelaksanaan upacara perkawinan, topik ini sangat menarik dari sudut pandang sosiologis, budaya, politik, dan lainnya.
Land Conflicts in Wadas: Perspectives from Islamic Law Muna, Nailal; Faidati, Ashima
Media Syari'ah Vol 25 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.14973

Abstract

The Wadas case refers to a dispute over land that has arisen between a local community and the government in Wadas Village, Bener District, Purworejo, Central Java, as a direct outcome of a large-scale construction project. Since 2018, when an environmental permit was given by the governor stating that Wadas was included in the location of the impact of the construction of the Bener dam, the conflict has been ongoing. The governor's permit said that Wadas will be impacted by the construction of the dam. The construction of dam infrastructure brought up the conflict because locals were afraid that it would harm natural ecosystems and sources of livelihood in the area. After the apparatus launched oppressive activities, the disagreement escalated and became a national issue. This prompted NU and Muhammadiyah, the two largest community organizations in Indonesia, to take a stance on the matter. This investigation's objective is to ascertain the Islamic worldview with regard to the preservation of natural habitats and land in the context of wadas. The research method that was employed was looking through books in libraries, and the major data that was used was LBH Yogyakarta's findings from their investigation. The findings of the study lead one to the conclusion that the dispute over property in Wadas is not in line with the Islamic perspective on the importance of preserving the environment. Kasus Wadas mengacu pada sengketa tanah yang timbul antara masyarakat setempat dengan pemerintah di Desa Wadas, Kabupaten Bener, Purworejo, Jawa Tengah, sebagai akibat langsung dari proyek konstruksi skala besar. Sejak 2018, saat izin lingkungan diberikan gubernur yang menyatakan bahwa Wadas masuk dalam lokasi dampak pembangunan bendungan Bener, konflik terus berlangsung. Di dalam izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan, Wadas akan terkena dampak pembangunan bendungan tersebut. Pembangunan infrastruktur bendungan memunculkan konflik karena warga khawatir akan merusak ekosistem alam dan sumber penghidupan di daerah tersebut. Setelah aparat melancarkan aktivitas penindasan, ketidaksepakatan meningkat dan menjadi isu nasional. Hal itu mendorong NU dan Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia, mengambil sikap soal itu. Tujuan investigasi ini adalah untuk mengetahui pandangan Islam tentang pelestarian habitat alam dan lahan dalam konteks wadas. Metode penelitian yang digunakan adalah mencari melalui buku-buku di perpustakaan, dan data utama yang digunakan adalah temuan-temuan LBH Yogyakarta dari penyelidikan mereka. Temuan penelitian ini membawa pada kesimpulan bahwa sengketa harta benda di Wadas tidak sejalan dengan perspektif Islam tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
An-Na'im's Nasakh and the Flexibility of Islamic Law Asman, Asman
Media Syari'ah Vol 25 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.15172

Abstract

This study analyzes the thoughts of Abdullahi Ahmed an Na'im in the reform of Islamic law, Abdullahi Ahmed an-Na'im is one of Sudan's intellectual figures. The purpose of this study is to uncover conceptual textual thinking, an object of study that is placed as part of the study of Islamic law studies in reform. This critical study emphasizes the need for a review of the naskh principle, for an-Na'im, which lies in the necessity to treat the texts of Al-Quran in a relevant manner in order to realize an adequate reform of Islamic law in a modern context. By understanding the texts of the verses in the Al-Quran as a form of delaying their implementation until the right time, he uses the logic or reverse paradigm of the conventional textual principles, namely by re-effective the principles of Islamic teachings contained in the verses of the Mecca phase, which in conventional text theory is stated to have been by later Madaniyyah verses. For him, reversing the naskh process is an evolutionary principle of interpretation. The method used is descriptive, hermeneutic, and phenomenological methods. Practically speaking, his textual thought, which is aimed at making the interpretation of Islamic teachings relevant in the context of the modern world, can be useful in its application for the good and benefit of the ummah in the renewal of Islamic law in the reform of Islamic law. Kajian ini menelaah pemikiran dalam pembaharuan hukum Islam, Abdullahi Ahmed an-Na’im merupakan seorang tokoh intelektual dari Sudan. Arah tujuan dari kajian ini diarahkan untuk mengungkap pemikiran naskh secara konseptual, sebuah objek kajian yang diletakkan bagian dari kajian pembaharuan hukum Islam. Dalam pembahasan ini menjelaskan bahwa perlunya adanya kajian ulang terhadap prinsip-prinsip naskh an­-Na'im, bagi yang harus segera diluruskan adalah harus memperlakukan teks-teks al-Quran secara relevan demi mewujudkan sebagai pembaruan hukum dalam Islam yang sesuia dengan perkembangan zama modern. Dengan menafsirkan teks-teks ayat-ayat Al-Qur'an sebagai  bentuk penundaan eksekusi sampai waktu yang tepat, ia menggunakan logika atau pola terbalik dibandingkan dengan prinsip tekstual biasa, yaitu dengan menegaskan kembali prinsip-prinsip doktrin Islam yang ditemukan dalam ayat-ayat periode Mekah, yang menurut teori naskah umum dikatakan terkandung dalam ayat-ayat Madaniyyah yang kemudian beredar. Bagin Abdullahi Ahmed an-Na'im, membalikkan proses naskh adalah prinsip interpretasi evolusioner Metode yang digunakan metode deskriptif, hermeneutika, dan fenomenologi. Secara praktis, bahwa pemikiran naskhnya yang ditujukan untuk merelevansikan penafsiran ajaran Islam dalam konteks dunia modem, dapat berguna penerapannya bagi kebaikan dan kemaslahatan umat dalam pembaharuan hukum Islam dalam reformasi hukum Islam.
Pancasila Legal Theory and Indonesia's Marine Economic Rights Management in International Law Sitorus, Andi Putra; Suhaidi, Suhaidi
Media Syari'ah Vol 25 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.15946

Abstract

As long as the government is unable to properly manage natural resources, the maritime economic rights of Indonesia will continue to be poorly managed, resulting in a significant loss of the country's marine wealth to other countries. Protecting Indonesia's marine resources requires an applicable legal theory. Pancasila's legal theory can provide answers since the principles it upholds have always been at the heart of Indonesian society. This justice and civilization need the state to correctly use its rights and obligations and not take away the maritime resources of other countries; therefore, these principles should be adopted by the entire country. By assembling information on Indonesia's marine riches and legal theory resources such as the Pancasila legal theory, this study aims to establish norms in the field.Selama pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya alam dengan baik, hak ekonomi maritim Indonesia akan terus tidak terkelola dengan baik, sehingga kekayaan laut negara hilang secara signifikan ke negara lain. Melindungi sumber daya laut Indonesia membutuhkan teori hukum yang aplikatif. Dalam hal ini, teori hukum Pancasila dapat memberikan jawaban karena prinsip-prinsip yang dijunjungnya selalu ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia. Keadilan dan peradaban ini membutuhkan negara untuk menggunakan hak dan kewajibannya dengan benar dan tidak merampas sumber daya maritim negara lain. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini harus diadopsi oleh seluruh negara. Dengan menghimpun informasi kekayaan laut Indonesia dan sumber teori hukum seperti teori hukum Pancasila, kajian ini bertujuan untuk menetapkan norma-norma pada tataran praktis. 
Marriage Law Reform: Efforts in Achieving Gender Equality Fahmi, Chairul; Hasanah, Uswatun; Yusuf, Yusriaina
Media Syari'ah Vol 25 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.16514

Abstract

The elimination of child marriage as a social problem in modern Indonesia was a primary motivation for the passage of Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage. This law came into effect on January 1, 2019. The purpose of this study is to investigate issues of gender equality between male and female candidates for the roles of bride and groom, which led to the change in the law. The concepts of non-discrimination, equality, and justice all serve as the foundation for various components of the concept of equality. This study is a form of literature review in which the primary data is gathered from secondary sources, particularly legal documents, books, journals, and articles that are linked to the subject matter of this research. According to the findings of the study, the efforts of the government to protect children's rights and ensure that men and women have equal rights, particularly those linked to the minimum age limit for entering into marriage, are a major factor in the modifications that have been made to the Marriage Law. The minimum age limit for entering into marriage is currently set at 18 years old. Therefore, according to the most recent law governing marriage, the minimum age requirement for marriage is 19 years old for both men and women. According to the former Marriage Law, there is therefore no change to the minimum age requirement, which remains the same. Penghapusan perkawinan anak sebagai masalah sosial di Indonesia modern menjadi motivasi utama pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki masalah kesetaraan gender antara calon pria dan wanita, yang menyebabkan perubahan undang-undang tersebut. Konsep non-diskriminasi, kesetaraan, dan keadilan semuanya menjadi dasar bagi berbagai komponen konsep kesetaraan. Studi ini merupakan studi literatur dimana data primer dikumpulkan dari sumber sekunder, terutama dokumen hukum, buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan pokok bahasan penelitian ini. Menurut temuan penelitian, upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama, terutama yang terkait dengan batas usia minimum untuk menikah, merupakan faktor utama dalam perubahan yang dilakukan terhadap UU Perkawinan. Batas usia minimum untuk menikah saat ini ditetapkan pada usia 18 tahun. Oleh karena itu, menurut UU Perkawinan hasil perubahan, syarat minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut UU Perkawinan yang lama, maka tidak ada perubahan syarat usia minimal yang tetap sama.
Polarization of Judge Considerations in Waqf Disputes at Aceh's Syar'iyah Cour Abdullah, Arifin; Sholihin, Riadhus; Habibi, Muhammad
Media Syari'ah Vol 25 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.16999

Abstract

To protect waqf property, the Waqaf Law and KHI demand that waqf conflicts be settled peacefully to reach a win-win solution. However, Sharia Court judges still frequently decide waqf disputes in Aceh with a win-lose outcome; as a result, they do not protect waqf assets. This study evaluates Indonesian normative law using a qualitative method and court rulings. Field and library research yielded primary, secondary, and tertiary data. The study discovered three models of waqf conflicts in the Syar'iyah Court: waqf disputes that look at the parties' positions, which influences court evidence; waqf disputes that look at movable and immovable waqf assets; and models that look at both. Waqf property is either productive or unproductive. Second, the parties' reasons for settling the Waqf Dispute at Syar'iyah Court were: 1) Peace and 2) Interest factors to achieve legal certainty. Third, Syar'iyah Court judges only assess events, legal facts, and evidence in dispute settlement, not waqf asset protection. This research hopes to give Syar'iyah Court judges a legal umbrella to actively resolve waqf conflicts.Untuk melindungi harta benda wakaf, UU Waqaf dan KHI menuntut agar konflik wakaf diselesaikan secara damai untuk mencapai win-win solution. Namun, hakim Mahkamah Syariah masih sering memutuskan sengketa wakaf di Aceh dengan hasil menang-kalah; akibatnya, mereka tidak melindungi aset wakaf. Studi ini mengevaluasi hukum normatif Indonesia dengan menggunakan metode kualitatif dan putusan pengadilan. Penelitian lapangan dan kepustakaan menghasilkan data primer, sekunder, dan tersier. Studi ini menemukan tiga model konflik wakaf di Mahkamah Syar'iyah: sengketa wakaf yang melihat posisi para pihak, yang mempengaruhi pembuktian di pengadilan; sengketa wakaf yang menyangkut harta benda wakaf bergerak dan tidak bergerak; dan model yang melihat keduanya. Harta wakaf bisa produktif atau tidak produktif. Kedua, alasan para pihak menyelesaikan Sengketa Wakaf di Mahkamah Syar'iyah adalah: 1) Perdamaian dan 2) Faktor kepentingan untuk mencapai kepastian hukum. Ketiga, hakim Mahkamah Syar'iyah hanya menilai peristiwa, fakta hukum, dan bukti dalam penyelesaian sengketa, bukan perlindungan harta benda wakaf. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan payung hukum kepada hakim Mahkamah Syar'iyah untuk secara aktif menyelesaikan konflik wakaf.
Radical Feminist and Interpretative Theories of Women: Career Women and Marriage Preparation Putra, Rachmat Triawan
Media Syari'ah Vol 25 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.17295

Abstract

This study talks about the situation of modern women, who have broad ideas about their jobs and live in a society with many rules about marriage, such as that a woman should be married and have kids by a certain age, etc. This study is to find out what marriage means to working women, what their social lives are like, and how well they are prepared for marriage. This article will use Weber's theory of interpretive understanding and radical feminist theory. This study is using qualitative methods and is being done in Kaliancar, Wonogiri Regency. Interviews are a way to get information. The results of this research  show that, just as times change, so do women. This has an effect on rational and modern ways of thinking in all parts of life, which makes people see marriage as something that needs to be thought about and planned carefully, both in terms of time and in terms of the person who will be chosen to carry it out.  Studi ini berusaha menelusuri situasi wanita modern, yang memiliki wawasan luas tentang pekerjaannya dan hidup dalam masyarakat dengan banyak aturan tentang pernikahan, seperti seorang wanita harus menikah dan memiliki anak pada usia tertentu, dan berbagai aturan lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa arti pernikahan bagi perempuan pekerja, seperti apa kehidupan sosial mereka, dan seberapa baik mereka mempersiapkan diri untuk menikah. Artikel ini akan menggunakan teori pemahaman interpretatif Weber dan teori feminis radikal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan di Kaliancar, Kabupaten Wonogiri. Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seiring dengan perubahan zaman, begitu pula dengan wanita. Hal ini berpengaruh pada cara berpikir yang rasional dan modern di segala lini kehidupan, yang membuat masyarakat memandang pernikahan sebagai sesuatu yang perlu dipikirkan dan direncanakan dengan matang, baik dari segi waktu maupun dari segi orang yang akan dipilih. melaksanakannya.
Profit-Sharing Contracts in Qanun Sharia Financial Institutions in BSI Lhokseumawe Widia, Siska Mona; Faisal, Faisal; Sulaiman, Sulaiman
Media Syari'ah Vol 25 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.17316

Abstract

This study aims to determine the implementation of profit-sharing based contracts at BSI Lhokseumawe, and the obstacles faced and efforts of BSI Lhokseumawe in implementing profit-sharing based contracts based on Article 14 of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. This study uses empirical research methods and empirical juridical approaches. Data were obtained through field research and library research. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study show that BSI Lhokseumawe has carried out financing by prioritizing profit-sharing based contracts but has not reached a percentage based on Article 14 of Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. Factors that become obstacles for BSI are internal factors in the form of twice the bank transfer process, and technical obstacles such as networking, as well as external factors in the form of a lack of knowledge of prospective customers or the public regarding Islamic banks and conventional banks. It is suggested to BSI be able to maximize achievement, especially in prioritizing profit-sharing based contracts for Small and Medium Enterprises (MSMEs) so that this empowerment can have a significant impact on achieving the percentage of profit-sharing-based contracts by the provisions of Article 14 paragraph (7) of Qanun Number 11 2018 concerning Islamic Financial Institutions. The community is expected to be able to learn about Islamic banks and conventional banks, to assist banks in implementing existing regulations. Urgensi penelitian ini untuk mengetahui implementasi akad berbasis bagi hasil pada BSI Lhokseumawe, dan kendala yang dihadapi serta upaya BSI Lhokseumawe dalam implementasi akad berbasis bagi hasil berdasarkan Pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa BSI Lhokseumawe sudah melaksanakan pembiayaan dengan mengutamakan akad berbasis bagi hasil tetapi belum mencapai persentasi berdasarkan Pasal 14 Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Faktor yang menjadi hambatan bagi BSI adalah faktor internal berupa dua kali proses pemindahan bank, dan kendala teknis, seperti jaringan. Kendala teknis ini merupakan kendala secara umum yang tidak hanya berdampak bagi pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), namun berdampak juga bagi pembiayaan-pembiayaan lainnya, seperti murabahah. Selain itu, adanya faktor eksternal berupa kurangnya pengetahuan calon nasabah atau masyarakat mengenai bank syariah dan bank konvensional. Disarankan kepada BSI agar dapat memaksimalkan pencapaian, khususnya dalam mengutamakan akad berbasis bagi hasil pada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga pemberdayaan ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian persentasi akad berbasis bagi hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Masyarakat diharapkan dapat mempelajari mengenai bank syariah dan bank konvensional, agar membantu bank dalam melaksanakan regulasi yang ada.
Dewas' Legal Effects on KPK Independence: A View from Siyasah Dusturiyyah Haryani, Yeni; Irwansyah, Irwansyah
Media Syari'ah Vol 25 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.17801

Abstract

This article says that the Supervisory Board's (Dewas) main job is to keep an eye on how the Corruption Eradication Commission (KPK) is doing. This includes making performance goals, managing the budget, and keeping an eye on wiretapping and searches done by the KPK. The goal of this paper is to explain, from the point of view of Siyasah Dusturiyyah, how the presence of the Supervisory Board in Law No. 30 of 2002 about the KPK affects the independence of the KPK. In this study, normative legal research was used. For this study, library research was used to find legal information. Based on the results of this study, Siyasah Dusturiyyah thinks that the presence of the Supervisory Board has a positive effect on the independence of the KPK. The Supervisory Board is an independent body that makes sure the KPK follows the law and isn't affected by political or other groups' interests. Artikel ini berusaha menegaskan tugas utama Dewan Pengawas (Dewas) adalah mengawasi bagaimana kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini termasuk menetapkan sasaran kinerja, mengelola anggaran, dan mengawasi penyadapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan, dari sudut pandang Siyasah Dusturiyyah, bagaimana keberadaan Dewan Pengawas dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK mempengaruhi independensi KPK. Dalam penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Siyasah Dusturiyyah menilai kehadiran Dewan Pengawas berpengaruh positif terhadap independensi KPK. Dewan Pengawas adalah badan independen yang memastikan KPK taat hukum dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau kelompok lain.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26 No 2 (2024) Vol 26, No 2 (2024) Vol 26, No 1 (2024) Vol 26 No 1 (2024) Vol 25 No 2 (2023) Vol 25, No 2 (2023) Vol 25, No 1 (2023) Vol 25 No 1 (2023) Vol 24 No 2 (2022) Vol 24, No 2 (2022) Vol 24, No 1 (2022) Vol 23, No 2 (2021) Vol 23, No 1 (2021) Vol 22, No 2 (2020) Vol 22, No 1 (2020) Vol 21, No 2 (2019) Vol 21, No 1 (2019) Vol 20, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol 19, No 2 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 16, No 2 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol 15, No 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol 13, No 2 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol 14, No 2 (2012) Vol 14, No 1 (2012) More Issue