Garuda - Garba Rujukan Digital

Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Jika Terjadi Keadaan Force Majeure Yang Dilakukan Oleh Pihak Perusahaan Kepada Pekerja Yang Dikaitkan Dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sinaga, Dearma; Sitorus, Andi Putra; Pratitis, Sugih Ayu
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 6, No 1 (2024): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v6i1.4092

Pada praktiknya pemutusan hubungan kerja jarang menjadi polemik apabila yang melakukan pengakhiran dari sisi pekerja. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisi dan mengetahaui penerapan hukum dalam pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pekerja/Buruh yang dilakukan oleh Perusahaan atas dasar Force Majeure. Masalah difokuskan pada PHk) Pekerja/Buruh yang dilakukan oleh Perusahaan atas dasar Force Majeure. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait Force Majeure dalam UU Ketenagakerjaan masih kurang, dan pengaturan lebih lanjut diperlukan. Perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami PHK karena Force Majeure diatur dalam Pasal 164 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yang memberikan hak-hak tertentu seperti uang pesangon dan penghargaan masa kerja. Pemutusan hubungan kerja sepihak hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu seperti pengunduran diri, kesalahan berat, atau ketidakhadiran yang terus-menerus.

Pancasila Legal Theory and Indonesia's Marine Economic Rights Management in International Law Sitorus, Andi Putra; Suhaidi, Suhaidi
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 25, No 1 (2023)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.15946

As long as the government is unable to properly manage natural resources, the maritime economic rights of Indonesia will continue to be poorly managed, resulting in a significant loss of the country's marine wealth to other countries. Protecting Indonesia's marine resources requires an applicable legal theory. Pancasila's legal theory can provide answers since the principles it upholds have always been at the heart of Indonesian society. This justice and civilization need the state to correctly use its rights and obligations and not take away the maritime resources of other countries; therefore, these principles should be adopted by the entire country. By assembling information on Indonesia's marine riches and legal theory resources such as the Pancasila legal theory, this study aims to establish norms in the field.Selama pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya alam dengan baik, hak ekonomi maritim Indonesia akan terus tidak terkelola dengan baik, sehingga kekayaan laut negara hilang secara signifikan ke negara lain. Melindungi sumber daya laut Indonesia membutuhkan teori hukum yang aplikatif. Dalam hal ini, teori hukum Pancasila dapat memberikan jawaban karena prinsip-prinsip yang dijunjungnya selalu ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia. Keadilan dan peradaban ini membutuhkan negara untuk menggunakan hak dan kewajibannya dengan benar dan tidak merampas sumber daya maritim negara lain. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini harus diadopsi oleh seluruh negara. Dengan menghimpun informasi kekayaan laut Indonesia dan sumber teori hukum seperti teori hukum Pancasila, kajian ini bertujuan untuk menetapkan norma-norma pada tataran praktis.

Sosialisasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Media Sosial Di Desa Lama Pantai Labu Sumatera Utara Pratitis, Sugih Ayu; Rehulina, Rehulina; Harahap , Muslim; Sitorus, Andi Putra
JUBDIMAS ( Jurnal Pengabdian Masyarakat) Vol 1 No 2 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat, September 2022
Publisher : Yayasan Cita Cendikiawan Al Kharizmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jubdimas.v1i2.213

The Denai Lama tourist village is the first tourism village in Deli Serdang Regency, at the initiative of the Head of the Department of Youth, Sports, Culture and Tourism of Deli Serdang Regency, H. Faisal Arif Nasution, M.Si, this tourist village was formed by involving the local village government and stakeholders to build a new tourism image in Deli Serdang Regency. This research discusses a problem that is currently rife, namely law enforcement against perpetrators of online gambling crimes on social media. Where, based on data published in online media, it is clear that in the midst of the Covid-19 pandemic, gambling is rife in Deli Serdang Regency. This is what prompted the service team to be interested in doing this PKM. By providing socialization or legal counseling to the community, the local community can understand what the legal consequences are and how to enforce the law against perpetrators of online gambling crimes on social media. So that it is hoped that the local community will not fall prey to online gambling crimes. During a visit to the Lama Pantai Labu Village, North Sumatra, it was found that the community still did not understand the law, especially regarding law enforcement against perpetrators of online gambling crimes on social media and their role and participation and the community in dealing with online gambling. So that the Implementation Team provided legal counseling to the local community regarding law enforcement against perpetrators of online gambling crimes on social media. What can the public do to prevent or overcome online gambling which is increasingly widespread. Thus, the public is aware of its role in reducing gambling crimes.

Pancasila Legal Theory and Indonesia's Marine Economic Rights Management in International Law Sitorus, Andi Putra; Suhaidi, Suhaidi
Media Syari'ah Vol 25 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.15946

As long as the government is unable to properly manage natural resources, the maritime economic rights of Indonesia will continue to be poorly managed, resulting in a significant loss of the country's marine wealth to other countries. Protecting Indonesia's marine resources requires an applicable legal theory. Pancasila's legal theory can provide answers since the principles it upholds have always been at the heart of Indonesian society. This justice and civilization need the state to correctly use its rights and obligations and not take away the maritime resources of other countries; therefore, these principles should be adopted by the entire country. By assembling information on Indonesia's marine riches and legal theory resources such as the Pancasila legal theory, this study aims to establish norms in the field.Selama pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya alam dengan baik, hak ekonomi maritim Indonesia akan terus tidak terkelola dengan baik, sehingga kekayaan laut negara hilang secara signifikan ke negara lain. Melindungi sumber daya laut Indonesia membutuhkan teori hukum yang aplikatif. Dalam hal ini, teori hukum Pancasila dapat memberikan jawaban karena prinsip-prinsip yang dijunjungnya selalu ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia. Keadilan dan peradaban ini membutuhkan negara untuk menggunakan hak dan kewajibannya dengan benar dan tidak merampas sumber daya maritim negara lain. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini harus diadopsi oleh seluruh negara. Dengan menghimpun informasi kekayaan laut Indonesia dan sumber teori hukum seperti teori hukum Pancasila, kajian ini bertujuan untuk menetapkan norma-norma pada tataran praktis.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search