Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Pengembangan Media Panca Hati (Papan Baca Khas Pati) Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca di Sekolah Dasar Putri, Annisa Hernandha; Nafi’ah, Ulfatun; Hilyana, F Shoufika; Mawarda, Layyina Ayu; Muna, Nailal; Astari, Nia Ditta
Jurnal Basicedu Vol. 7 No. 5 (2023)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/basicedu.v7i5.5990

Abstract

Penelitian yang dilatarbelakangi karena rendahnya kemampuan membaca siswa SD kelas 1 yang pada umunya sudah harus bisa membaca dan minimal mengenal huruf maupun merangkai huruf menjadi kata. Namun, pada kenyataannya masih banyak siswa yang pada saat kelas 1 justru belum lancar mengenal huruf apalagi membaca.  Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membangun media papan baca panca hati untuk siswa kelas 1 sebagai media untuk memperkuat kemampuan siswa dalam membaca. Media papan baca ini dilengkapi dengan pengetahuan kearifan lokal khas Pati. Subjek uji coba penelitian pengembangan ini adalah siswa kelas 1 SDN Kutoharjo 02 yang berjumlah 8 siswa dan 4 diantaranya belum lancar membaca. Ini adalah jenis penelitian pengembangan yang mengacu pada model ADDIE. Untuk memulai penilaian kemampuan membaca siswa, angket dan wawancara digunakan. Wawancara dilakukan dengan pendidik kelas untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan pembelajaran, kesulitan membaca siswa, dan metode yang digunakan pendidik untuk menangani masalah membaca siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, uji coba media papan baca khas Pati pada siswa menunjukkan hasil kategori luar biasa. Kemampuan membaca empat siswa telah meningkat sejak awal, meskipun mereka masih menghadapi kesulitan membedakan huruf, merangkai huruf menjadi kata, dan mengurai kata.
Michel Foucault's Genealogical Analysis in Lajnah Bahtsul Masail Lirboyo's National Text Discourse in 1980 Muna, Nailal; Vahrezi, Irgi Ahmad; Nurulita, Dwita
Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora Vol 10 No 1 (2024): JUNI
Publisher : Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora (FUAH) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/islamikainside.v10i1.248

Abstract

This research is within the large frame of the fiqh of nationality and examines Pancasila and Islamic values. This research examines the national fiqh text of Lajnah Bahtsul Masail (LBM) of Lirboyo Islamic Boarding School, Kediri, East Java, published in 1980. LBM of Lirboyo Islamic Boarding School is an academic tradition of the boarding school that produces problematic laws in society. LBM of Lirboyo Islamic Boarding School produces religious decisions that integrate Pancasila and spiritual values. This research is a Library research method with primary data from the LBM textbook published in 1980. The data analysis method uses Michel Foucault's genealogy of power theory. This research aims to discover the symbiosis of knowledge and power present during the emergence of the Lajnah Bahtsul Masail (LBM) national fiqh text. The conclusion of the research shows that the results of LBM were born from the micro genealogy in the form of the tradition of Islamic boarding schools and the fame of Islamic boarding schools, and macro genealogy in the form of political situations and national issues when the text was born.
Land Conflicts in Wadas: Perspectives from Islamic Law Muna, Nailal; Faidati, Ashima
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 25, No 1 (2023)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.14973

Abstract

The Wadas case refers to a dispute over land that has arisen between a local community and the government in Wadas Village, Bener District, Purworejo, Central Java, as a direct outcome of a large-scale construction project. Since 2018, when an environmental permit was given by the governor stating that Wadas was included in the location of the impact of the construction of the Bener dam, the conflict has been ongoing. The governor's permit said that Wadas will be impacted by the construction of the dam. The construction of dam infrastructure brought up the conflict because locals were afraid that it would harm natural ecosystems and sources of livelihood in the area. After the apparatus launched oppressive activities, the disagreement escalated and became a national issue. This prompted NU and Muhammadiyah, the two largest community organizations in Indonesia, to take a stance on the matter. This investigation's objective is to ascertain the Islamic worldview with regard to the preservation of natural habitats and land in the context of wadas. The research method that was employed was looking through books in libraries, and the major data that was used was LBH Yogyakarta's findings from their investigation. The findings of the study lead one to the conclusion that the dispute over property in Wadas is not in line with the Islamic perspective on the importance of preserving the environment. Kasus Wadas mengacu pada sengketa tanah yang timbul antara masyarakat setempat dengan pemerintah di Desa Wadas, Kabupaten Bener, Purworejo, Jawa Tengah, sebagai akibat langsung dari proyek konstruksi skala besar. Sejak 2018, saat izin lingkungan diberikan gubernur yang menyatakan bahwa Wadas masuk dalam lokasi dampak pembangunan bendungan Bener, konflik terus berlangsung. Di dalam izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan, Wadas akan terkena dampak pembangunan bendungan tersebut. Pembangunan infrastruktur bendungan memunculkan konflik karena warga khawatir akan merusak ekosistem alam dan sumber penghidupan di daerah tersebut. Setelah aparat melancarkan aktivitas penindasan, ketidaksepakatan meningkat dan menjadi isu nasional. Hal itu mendorong NU dan Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia, mengambil sikap soal itu. Tujuan investigasi ini adalah untuk mengetahui pandangan Islam tentang pelestarian habitat alam dan lahan dalam konteks wadas. Metode penelitian yang digunakan adalah mencari melalui buku-buku di perpustakaan, dan data utama yang digunakan adalah temuan-temuan LBH Yogyakarta dari penyelidikan mereka. Temuan penelitian ini membawa pada kesimpulan bahwa sengketa harta benda di Wadas tidak sejalan dengan perspektif Islam tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
Pengembangan Media Panca Hati (Papan Baca Khas Pati) Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca di Sekolah Dasar Putri, Annisa Hernandha; Nafi’ah, Ulfatun; Hilyana, F Shoufika; Mawarda, Layyina Ayu; Muna, Nailal; Astari, Nia Ditta
Jurnal Basicedu Vol. 7 No. 5 (2023)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/basicedu.v7i5.5990

Abstract

Penelitian yang dilatarbelakangi karena rendahnya kemampuan membaca siswa SD kelas 1 yang pada umunya sudah harus bisa membaca dan minimal mengenal huruf maupun merangkai huruf menjadi kata. Namun, pada kenyataannya masih banyak siswa yang pada saat kelas 1 justru belum lancar mengenal huruf apalagi membaca.  Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membangun media papan baca panca hati untuk siswa kelas 1 sebagai media untuk memperkuat kemampuan siswa dalam membaca. Media papan baca ini dilengkapi dengan pengetahuan kearifan lokal khas Pati. Subjek uji coba penelitian pengembangan ini adalah siswa kelas 1 SDN Kutoharjo 02 yang berjumlah 8 siswa dan 4 diantaranya belum lancar membaca. Ini adalah jenis penelitian pengembangan yang mengacu pada model ADDIE. Untuk memulai penilaian kemampuan membaca siswa, angket dan wawancara digunakan. Wawancara dilakukan dengan pendidik kelas untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan pembelajaran, kesulitan membaca siswa, dan metode yang digunakan pendidik untuk menangani masalah membaca siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, uji coba media papan baca khas Pati pada siswa menunjukkan hasil kategori luar biasa. Kemampuan membaca empat siswa telah meningkat sejak awal, meskipun mereka masih menghadapi kesulitan membedakan huruf, merangkai huruf menjadi kata, dan mengurai kata.
Moderasi Beragama dalam Tafsir al-Azhar Sebagai Pilar Karakter Anak Usia Dini Salsabella, Diyananta Qonitya; Muna, Nailal; Ansori, Ibnu Hajar
Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation Vol. 3 No. 2 (2024): Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation
Publisher : Pusat Kajian Moderasi Beragama dan Ideologi Pancasila UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30631/jrm.v3i2.80

Abstract

Religious moderation education needs to be taught to children from an early age in order to form good character and prevent the development of ideologies that can damage social stability. This study examines the role of religious moderation in early childhood character building through the perspective of Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka. The method used is the literature study method with a descriptive-analytic approach. The data sources in this study consist of primary sources, namely Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka and secondary sources derived from previous studies on moderation and early childhood education. The results show that the application of religious moderation in early childhood education can form characters that are inclusive, tolerant, fair, and balanced in religious and social life. This moderation education not only helps children to be fair and wise, but also serves as a filtering medium against the impact of extremist ideologies that threaten community harmony.
Interpretasi Resiprokal dalam Pernikahan Adat Bajapuik Minangkabau Perspektif Qira’ah mubadalah Nadhifah, Ainin; Yustafad, Yustafad; Muna, Nailal; Rafli, Mohammad
JOM Vol 5 No 4 (2024): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, Desember 2024
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v5i4.7040

Abstract

Bajapuik is a unique marriage tradition of the Minangkabau people, in which the woman approaches the man to propose marriage. This tradition is rooted in the strong matrilineal system of Minangkabau culture. This study aims to examine the Bajapuik traditional marriage process and the reciprocal values within it from the perspective of qira'ah mubjadi, which emphasizes interconnectedness and partnership between men and women, parents and children, as well as inter-ethnic communities. This study employs a qualitative method with a phenomenological approach to understand the experiences and meanings behind this tradition. The findings indicate that the Bajapuik marriage procession consists of three stages: (1) the pre-wedding procession, (2) the wedding procession, and (3) the post-wedding procession. Additionally, there are three reciprocal values in Bajapuik traditional marriage: (1) the reciprocal relationship between children and parents, (2) the reciprocal relationship between the bride and groom, and (3) the reciprocal relationship between the two extended families. The theoretical implications of this study suggest that the qira'ah mubjadi perspective offers an alternative framework for understanding cultural practices that emphasize relational balance and social harmony in Minangkabau society.
Land Conflicts in Wadas: Perspectives from Islamic Law Muna, Nailal; Faidati, Ashima
Media Syari'ah Vol 25 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v25i1.14973

Abstract

The Wadas case refers to a dispute over land that has arisen between a local community and the government in Wadas Village, Bener District, Purworejo, Central Java, as a direct outcome of a large-scale construction project. Since 2018, when an environmental permit was given by the governor stating that Wadas was included in the location of the impact of the construction of the Bener dam, the conflict has been ongoing. The governor's permit said that Wadas will be impacted by the construction of the dam. The construction of dam infrastructure brought up the conflict because locals were afraid that it would harm natural ecosystems and sources of livelihood in the area. After the apparatus launched oppressive activities, the disagreement escalated and became a national issue. This prompted NU and Muhammadiyah, the two largest community organizations in Indonesia, to take a stance on the matter. This investigation's objective is to ascertain the Islamic worldview with regard to the preservation of natural habitats and land in the context of wadas. The research method that was employed was looking through books in libraries, and the major data that was used was LBH Yogyakarta's findings from their investigation. The findings of the study lead one to the conclusion that the dispute over property in Wadas is not in line with the Islamic perspective on the importance of preserving the environment. Kasus Wadas mengacu pada sengketa tanah yang timbul antara masyarakat setempat dengan pemerintah di Desa Wadas, Kabupaten Bener, Purworejo, Jawa Tengah, sebagai akibat langsung dari proyek konstruksi skala besar. Sejak 2018, saat izin lingkungan diberikan gubernur yang menyatakan bahwa Wadas masuk dalam lokasi dampak pembangunan bendungan Bener, konflik terus berlangsung. Di dalam izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan, Wadas akan terkena dampak pembangunan bendungan tersebut. Pembangunan infrastruktur bendungan memunculkan konflik karena warga khawatir akan merusak ekosistem alam dan sumber penghidupan di daerah tersebut. Setelah aparat melancarkan aktivitas penindasan, ketidaksepakatan meningkat dan menjadi isu nasional. Hal itu mendorong NU dan Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia, mengambil sikap soal itu. Tujuan investigasi ini adalah untuk mengetahui pandangan Islam tentang pelestarian habitat alam dan lahan dalam konteks wadas. Metode penelitian yang digunakan adalah mencari melalui buku-buku di perpustakaan, dan data utama yang digunakan adalah temuan-temuan LBH Yogyakarta dari penyelidikan mereka. Temuan penelitian ini membawa pada kesimpulan bahwa sengketa harta benda di Wadas tidak sejalan dengan perspektif Islam tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
Economic Ability as a Kafā'ah Principle and the Recognition of Difabel Marriage Guardian in As-Silāḥ fī Bayāni An-Nikāḥ by Khalil Al-Bangkalany Zuhriyah, Lailatul; Muna, Nailal
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 16 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2023.16105

Abstract

Fuqaha (Islamic jurists) have extensively deliberated upon the notions of kafā'ah and marriage guardianship. Many subsequent scholars have adopted and adapted the opinions of their predecessors concerning these two concepts. This article examines Al-Bangkalany's perspectives on kafā'ah and marriage guardianship as presented in his book As-Silāḥ fī Bayāni An-Nikāḥ. Within this work, Al-Bangkalany's viewpoint on kafā'ah and marriage guardianship is considered distinct. The contents of this article are the outcome of a comprehensive literature review, involving the analysis of the concepts of kafā'ah and marriage guardianship within the book As-Silāḥ fī Bayāni An-Nikāḥ. According to Al-Bangkalany, the notion of kafā'ah, as portrayed in fiqh literature, does not serve as the primary criterion for selecting a bride. Instead, the pivotal principle revolves around the groom's ability to adequately provide for the family's needs. Furthermore, Al-Bangkalany argues that individuals with disabilities, such as blindness, deafness, or muteness, can assume the role of marriage guardians after receiving suitable assistance. The intellectual capacity of the guardian, on the other hand, does not determine their eligibility for the role of marriage guardian.[Para fuqaha telah mendiskusikan konsep kafā'ah dan wali nikah. Pendapat-pendapat fuqaha tersebut biasanya diapropriasi oleh ulama-ulama belakangan baik dengan atau tanpa memodernisasi konsep tersebut. Artikel ini mengkaji pendapat Al-Bangkalany tentang kafā'ah dan wali perkawinan dalam kitabnya As-Silāḥ fī Bayāni An-Nikāḥ. Dalam buku tersebut, ia dianggap memiliki pandangan tentang Kafā'ah dan wali nikah yang unik. Artikel ini merupakan penelitian pustaka. Data dikumpulkan dengan menelaah konsep kafā'ah dan wali nikah dalam buku Al-Bangkalany As-Silāḥ fī Bayāni An-Nikāḥ. Artikel ini berargumen bahwa, menurut Al-Bangkalany, konsep kafā’ah sebagaimana dalam berbagai kitab fikih bukanlah patokan utama dalam memilih pasangan. Namun prinsip utama yang perlu ditegaskan adalah calon mempelai pria harus memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah pernikahan dilangsungkan. Sedangkan tentang wali nikah, Al-Bangkalany berpendapat bahwa penyandang disabilitas (buta, tuli, dan bisu) dapat menjadi wali nikah dengan bantuan sarana pendukung. Wali nikah juga tidak ditentukan dari pengetahuan intelektual sang wali.]
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN Muna, Nailal; Anam, Ngurijal; Fatmah
Musawa: Journal for Gender Studies Vol. 16 No. 1 (2024)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak, IAIN Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/msw.v16i1.2382

Abstract

ADR is an out-of-court dispute resolution option pursued by parties to reach a mutually beneficial agreement. It involves negotiation, mediation, coordination and expert judgment. Document No. 0026/Pst.G/PA.Kdr contains cumulative claims that need to be analyzed. This research focuses on the divorce case in the document, identifying the factors behind the post-divorce demands, analyzing the ADR process the plaintiff underwent, and assessing alternative dispute resolution from a women's fiqh perspective. A descriptive qualitative method was used to understand the role of maintenance in the context of these cases, particularly in terms of personal fiqh. The results showed an example of a cumulative lawsuit in Case 0026/Pdt.G/2020/PA.Kdr at the Kediri City Religious Court. The plaintiff filed claims for divorce, child custody and maintenance against the defendant, who is a police officer. These claims were combined because the couple had abandoned the plaintiff and the children for more than two years. The plaintiff chose ADR because she was concerned that the husband would not attend the court hearing. The plaintiff wanted to ensure the children's rights were properly taken care of after the divorce, in line with the principles of women's jurisprudence which views the responsibility of providing for the family as a shared obligation.
Pola Pembagian Waris dalam Masyarakat Sungai Musi: Analisis Fenomenologis terhadap Praktik Adat dan Pilihan Rasional Muna, Nailal
JOM Vol 5 No 4 (2024): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, Desember 2024
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v5i4.5240

Abstract

This study examines inheritance distribution patterns among the communities along the Musi River in South Sumatra, who are known for adhering to customary law systems with patrilineal and majorat patterns. However, variations in inheritance practices that do not always align with customary traditions have been observed. Using a phenomenological approach and rational choice theory analysis, this study identifies inheritance distribution patterns and the factors influencing community preferences. The findings reveal three main patterns: (1) pure customary patterns that prioritize paternal lineage and male heirs, (2) compromise patterns combining customary law with Islamic law or family agreements, and (3) individualistic patterns based on personal agreements among heirs without reference to specific legal systems. Factors influencing these preferences include emotional closeness between heirs and inheritors, economic considerations to preserve family assets, and principles of mutualism in maintaining social relationships. This study provides insights into the dynamics of customary law adaptation amid social and economic changes in the Musi River communities