Khazanah Hukum
Khasanah Hukum ISSN 2715-9698 is peer-reviewed national journal published biannually by the Law of postgraduate Program, State Islamic University (UIN) of Sunan Gunung Djati Bandung. The journal emphasizes aspects related to economics and business law, which are integrated into Islamic Law in an Indonesian context and globalization context. The languages used in this journal are Indonesia, English, and Arabic. Khasanah Hukum will facilitate the publication of manuscripts and scientific articles related to science in the field of Law Science by going through a review process from reviewers.
Articles
151 Documents
<![CDATA[KONTRADIKSI HADIS HUKUM PEREMPUAN ZIARAH KUBUR: KAJIAN MA'ANIL HADIS PERSPEKTIF HISTORIS ]]>
<![CDATA[Siti Rahmah]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol 3, No 3 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 3 November (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.563 KB)
|
DOI: 10.15575/kh.v3i3.14725
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk membahas kontradiktif seputar hadis hukum ziarah kubur bagi perempuan. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang menerapkan studi pustaka dengan menerapkan metode ma'anil hadis dan analisis historis. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup ziarah kubur dalam Islam, hadis-hadis yang kontradiktif tentang ziarah kubur bagi perempuan, dan kompromi para ulama mengenai hadis yang kontradiktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis tentang pelarangan wanita ziarah kubur harus dihapus dan tidak dapat dipakai lagi, karena muncul hadis tentang dibolehkannya ziarah kubur secara umum. Selain itu makna hadis pelarangan wanita ziarah kubur tersebut adalah bukan wanita secara zahir dan mutlak, akan tetapi lebih kepada sifat atau karakter wanita yang suka meratapi, menangis berlebihan terhadap kuburan atau orang yang meninggal, sehingga timbul dampak negatif lainnya. Penelitian ini merekomendasikan terutama bagi para penyuluh keagamaan Islam untuk dapat memberikan pemahaman kepada khalayak umat muslim mengenai kontradiktif seputar hadis hukum ziarah kubur bagi perempuan, kajian ma'anil hadis perspektif historis yang lebih mendalam.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI DALAM MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR KELALAIAN DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Arman Hanafi]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol 3, No 3 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 3 November (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.379 KB)
|
DOI: 10.15575/kh.v3i3.14788
<![CDATA[Perbuatan hukum dapat terjadi apabila diiringi dengan kehendak subjek hukum, sehingga kelalaian menjadi dalih dalam menghadapi perbuatan melawan hukum khususnya mengenai seorang direksi dalam Perseroan Terbatas (PT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan norma yang ada serta menjadikannya sebagai acuan dalam mengambil keputusan hukum. Metode yang digunakan, yaitu analisis yuridis normatif antara aturan yang ada dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian seorang direksi menjadi faktor meruginya suatu konsumen karena kepailitan yang ditimbulkan atas dasar kelalaian. Dalam UUPT dijelaskan bahwa syarat perbuatan hukum diantaranya adalah terdapat kehendak yang timbul dari seorang atau kelompok yang berakibat pada kerugian atau menimbulkan perbuatan melawan hukum. Dalil tersebut dijadikan prisai oleh direksi dalam menghadapi tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga aturan yang ada dianggap memiliki kekosongan norma yang perlu untuk dibenahi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TERHADAP PELANGGARAN NETRALITAS ASN DI PILKADA KABUPATEN BANDUNG ]]>
<![CDATA[Rangga Julian Hadi]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol 3, No 3 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 3 November (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.163 KB)
|
DOI: 10.15575/kh.v3i3.13863
<![CDATA[The ASN Neutrality Violation is the highest trend in the holding of the 2020 Regional Head elections (Pilkada) with ASN conditions for the sake of maintaining and advancing the rank of ASN doing practical politics by participating in practical political activities, especially ASN Head of Rancaekek Sub-district Bandung Baban Banjar recommended by the State Civil Apparatus Commission (KASN) ) to be given moral and administrative sanctions by the Civil Service Officer (PPK), namely the Regent of Bandung as the executor and implement the Regulation of Perbup No. 58 of 2017 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Civil Servants in the Bandung Regency Government in providing sanctions to ASNs who violate Neutrality during the implementation of the Pilkada in Bandung Regency]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM TENTANG ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM RANGKA PROTEKSI ANAK PECANDU NARKOBA ]]>
<![CDATA[Fakih Zatnika Taufik]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol 3, No 3 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 3 November (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (255.95 KB)
|
DOI: 10.15575/kh.v3i3.12973
<![CDATA[Anak ialah bagian dari generasi muda selaku salah satu sumber energi yang memiliki kemampuan dan potensi, serta posisi nya sebagai penerus bangsa dan negara. Anak pula mempunyai kedudukan penting serta memiliki karakteristik dan watak khusus. Terdapatnya putusan pengadilan anak yang mengarah menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan kepada anak yang melakukan perbuatan pidana, sesungguhnya tidak sesuai dengan teori dari pempidanaan didalam hukum pidana anak. Dengan melonjaknya jumlah pecandu narkoba khususnya pecandu yang masih kategori anak-anak, membuat mereka wajib berhubungan dengan proses pengadilan yang cukup panjang. Hukuman pidana dibuat menjadi alat untuk membayar atas tindakan yang dilakukan oleh anak. Hukuman pidana seharusnya jadi sesuatu (ultimum remedium) upaya paling akhir bila alat alternatif dianggap tak sanggup mengatasi. Anak yang terjebak permasalahan hukum, khususnya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba tak seluruhnya merupakan pelaku kriminal yang wajib dihukum seperti manusia dewasa, mereka pula termasuk kategori korban yang belum bisa bertanggung jawab segenap atas tindakannya sehingga membutuhkan proteksi atau perlindungan hukum kepada anak pecandu narkoba. Tak hanya itu dasar ultimum remedium menjadi sangat berarti, sebab pidana sepatutnya jadi opsi terakhir dalam mengembalikan situasi anak jadi lebih bagus. Riset penelitian ini bermaksud untuk mengenali sepanjang mana negeri ini mempunyai payung hukum dalam mencegah anak dalam penyalahgunaan narkoba serta mengenali implementasi dasar ultimum remedium kepada pecandu narkoba yang dilakukan oleh anak. Dalam menggapai tujuan penelitian ini, maka cara penelitian yang dipakai merupakan cara normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Cara pengumpulan data yang digunakan merupakan kepustakaan baik itu dengan cara hukum ataupun teori yang dianalisa serta diartikan untuk kemudian dbagikan sebagai cerminan yang nyata. Hasil penelitian bisa disimpulkan, kalau Undang-Undang No 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak sudah sebagaimana mestinya menata memberikan upaya pengawasan, penangkalan, pemeliharaan serta penyembuhan yang dicoba oleh pemerintah serta warga. Aplikasi dasar ultimum remedium kepada anak jadi upaya paling akhir dengan terdapatnya ketentuan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 mengenai Sistim Pengadilan Pidana Anak yang mengharuskan tiap anak yang bermasalah dengan hukum untuk usahakan diselesaikan dengan pendekatan diversi terlebih dahulu, sebelum akhirnya menggunakan jalur pidana yang disertai penjatuhan pidananya juga wajib sifatnya non-custodial.]]>
<![CDATA[PENGARUH PETISI ONLINE DALAM PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (STUDI KASUS SITUS : Change.org) ]]>
<![CDATA[Fitri Febriani Wahyu]]>;
<![CDATA[Nuzul Asri Safitri Whisnu]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol 3, No 3 (2021): Khazanah Hukum Vol 3, No 3 November (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (327.629 KB)
|
DOI: 10.15575/kh.v3i3.14840
<![CDATA[Dewasa ini masyarakat tidak memiliki alasan untuk tidak menyampaikan aspirasi dan kritiknya terhadap perubahan dan pembuatan kebijakan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Penelitian ini ingin mengetahui partisipasi politik sebagai bentuk demokrasi, mengetahui pengaruh petisi online terhadap pembuatan kebijakan dan mengetahui kekuatan petisi online di negara lain. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif analis deskriptif dengan menganalisis kasus kemenangan petisi online untuk penggratisan vaksinisasi Covid-19 dan kekalahan petisi penolakan Omnimbus Law RUU Cipta Kerja. Petisi online sebagai salah satu bentuk partisipasi politik bersifat cukup efektif, tetapi masih harus dibarengi dengan advokasi kebijakan. Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur tentang petisi online sehingga pemerintah tidak memeiliki kewajiban untuk merespon atas tuntutan yang diajukan oleh publik. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan petisi online sudah diakomodir oleh pemerintah. Maka Pemerintah harus memiliki political will agar lebih aspiratif dan parsitipatif dalam merumuskan Undang-Undang maupun kebijakan publik yang berdasarkan atas kepentingan rakyat karena kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi.]]>
<![CDATA[The Development of Corporate Financing Law: Empirical Practices of Business Financing in the "PaDi UMKM" Marketplace ]]>
<![CDATA[Shafa Dinda Putri]]>;
<![CDATA[Tarsisius Murwadji]]>;
<![CDATA[Etty Mulyati]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol 4, No 1 (2022): Khazanah Hukum Vol.4 No.1 April (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.335 KB)
|
DOI: 10.15575/kh.v4i1.16734
<![CDATA[Micro Small Medium Enterprises (MSMEs) are the largest segment of national economic actors that can continue to grow. Still, in practice, MSMEs are difficult to develop because several obstacles are faced, especially in the digital world, which is difficult to get financing because of the unfulfilled collateral requirements. In its development, corporate financing also uses information technology media. This research aims to analyze juridical reviews of Corporate Finance Law in digital platforms, business financing practices on MSMEs Digital Market (PaDi) Marketplace in MSMEs development efforts, and invoice financing as collateral development in MSMEs company financing. The research methods used are normative juridical with analytical descriptive research specifications. The results of this study show: (1) corporate financing has been regulated in several laws and regulations and related to its development in digital platforms is implied to be regulated through Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.02/2018; (2) MSMEs Digital Market (PaDi) Marketplace acts as a facilitator of buying and selling as well as providing finance; and (3) the new securities theory of Performance Securities is realized through invoice financing as finance without collateral.]]>
<![CDATA[Due to Legal Decisions of the Industrial Relations Court that Exceed the Time Limitation of 50 Working Days Since the First Session ]]>
<![CDATA[I Made Adiwidya Yowana]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol 4, No 1 (2022): Khazanah Hukum Vol.4 No.1 April (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.684 KB)
|
DOI: 10.15575/kh.v4i1.17348
<![CDATA[This study examines the legal consequences of industrial relations court decisions that exceed the time limit of 50 working days from the first trial. This research is normative legal research, which is conducting research by examining various laws and regulations and legal principles related to the settlement of industrial relations disputes. The study results indicate that the industrial relations court's decision is still legally valid even though the decision has passed the time limit of 50 working days from the first trial as regulated in Article 103 of the PPHI Law. This is because the procedural law adheres to lex stricta, which must be interpreted strictly, including the prohibition on the interpretation of analogies. Apart from the principle of lex stricta, the principle of res judicata pro veritate habetur, and the null and void nature of the law, it also confirms that the IRC's decision remains valid even though it violates the provisions of Article 103 of the PPHI Law. Based on the research results, it can be suggested that the Supreme Court immediately issued a Supreme Court Regulation (PERMA) regarding the imposition of administrative sanctions on the industrial relations court judges who violate the provisions of Article 103 of the PPHI Law.]]>
<![CDATA[Legal Protection in Labor Dispute Settlement Through Industrial Relations Mechanism ]]>
<![CDATA[Shinta Azzahra Sudrajat]]>;
<![CDATA[Arzam Arzam]]>;
<![CDATA[Doli Witro]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol 4, No 1 (2022): Khazanah Hukum Vol.4 No.1 April (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.616 KB)
|
DOI: 10.15575/kh.v4i1.17027
<![CDATA[This article discusses one of the Indonesian legal products used in the settlement of labor disputes, namely the industrial relations mechanism, which is part of the legal product to resolve disputes by legal protection measures. This article aims to find out the mechanism of Industrial Relations to provide legal protection in labor disputes. This article is normative juridical research that analyzes secondary data from legal studies literature in the form of books, journals, and other materials related to the research topic of this article. The data analysis technique used is content analysis. The results of the analysis show that legal protection in labor disputes with industrial relations mechanisms can be carried out through the Bipartite, Tripartite, and Industrial Relations Courts (PHI). The results of this court's decision do not only stop in writing on paper, but there must be a follow-up from the losing party to carry out their obligations based on the demands that have been set.]]>
<![CDATA[Combating Drug Crimes at the East Surabaya Police ]]>
<![CDATA[Syahrul Qiram]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol 4, No 1 (2022): Khazanah Hukum Vol.4 No.1 April (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.881 KB)
|
DOI: 10.15575/kh.v4i1.17261
<![CDATA[The purpose of this study was to determine the extent and magnitude of the influence of drugs in social life and the role of the East Surabaya Police in narrowing the movement of drug syndicates. The research that the author will use in doing this research is research that uses the Juridical Empirical method, namely research on legal identification (unwritten law), intended to find out unwritten law based on applicable law in society. The results of the study can be concluded that in tackling the circulation of narcotics and psychotropic substances, it is necessary to have the participation of all parties and the active participation of the community, especially families, in fostering family members as well as the seriousness and firmness of law enforcers in eradicating, taking action and imposing strict sanctions for perpetrators of narcotics crimes and psychotropic Juridical and non-juridical factors that encourage drug abuse due to economic factors, promiscuity, low level of education, ignorance of the dangers of drug use and legal snares for drug users and dealers]]>
<![CDATA[Implications of Renewal System of Criminal Justice Based on the Principles of Restorative Justice on The Role of Probation and Parole Officer ]]>
<![CDATA[Moch. Fauzan Zarkasi]]>;
<![CDATA[Nur Azisa]]>;
<![CDATA[Haeranah Haeranah]]>
<![CDATA[ Khazanah Hukum Vol 4, No 1 (2022): Khazanah Hukum Vol.4 No.1 April (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Gunung Djati ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.629 KB)
|
DOI: 10.15575/kh.v4i1.17354
<![CDATA[In Indonesia, criminal law reform is manifested in plans to amend several laws and regulations, including the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, and the Correctional Law. In addition, several criminal justice sub-systems have issued policy regulations that put forward the principle of penal mediation to accommodate the limitations or shortcomings of formal criminal law in resolving criminal cases. These various steps of change put forward a value known as restorative justice. The concept of restorative justice, which contains two main principles, namely participation, and recovery, always requires the role of Probation and Parole Officer as stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The formulation of the following research problem is how the implications of reforming the criminal justice system based on the principles of restorative justice on the role of the Probation and Parole Officers. The purpose of this study was to determine the projected implications of reforming the criminal justice system based on the principles of restorative justice on the role of Probation and Parole Officers. This research is descriptive normative legal research. The results of the study indicate that Probation and Parole Officers have the potential to obtain strengthening of duties and functions in particular from the three main aspects of reform, namely strengthening alternative disposal, the existence of sentencing guidelines, as well as supervision and guidance in the implementation of various types of punishments and treatments. The expansion of these tasks and functions indicates the urgency of optimizing the fulfillment of technical and facilitative needs for the Probation and Parole Officers.]]>
