cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Shahriyani Shahrullah
Contact Email
rina@uib.ac.id
Phone
+6281386628783
Journal Mail Official
jlptuib@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi, Batam 29442
Location
Kota batam,
Kepulauan riau
INDONESIA
Journal of Law and Policy Transformation
Published by Universitas Internasional Batam
ISSN : -     EISSN : 25413139     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of legal and policy issues contains full-length theoretical and empirical articles from national and international authorities which analises legal and policy development, reformation and transformation.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2016)" : 20 Documents clear
Reviewing the Transfer Charles Taylor to The Hague Abe, Makoto
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.722 KB)

Abstract

Sierra Leone mengalami perang saudara yang mengerikan pada tahun 1991 yang menyebabkan sebanyak 100.000 kematian dan hampir 450.000 orang pengungsi. Selama perang, Charles Taylor, Presiden Liberia membantu kelompok pemberontak di Sierra Leone yaitu the Revolutionary United Front (RUF) baik logistik, keuangan dan materi. Setelah perang saudara selama satu dekade, Sierra Leone bersama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setuju untuk membentuk pengadilan kriminal internasional yang mrupakan suatu pengadilan khusus untuk Sierra Leone (selanjutnya disingkat SCSL) untuk menghukum pelaku serius selama perang. Meskipun Sierra Leone membentuk pengadilan sendiri dan mempunyai kemampuan untuk mengadili penjahat lainnya di wilayahnya, Charles Taylor sendiri yang dipindahkan ke Den Haag, wilayah lain di luar Sierra Leone. Studi ini bertujuan untuk memberkan argumen bahwa pengadilan kriminal internasional seharusnya secara cermat mempertimbangkan pemindahan tertuduh untuk menjamin proses hukum yang sah. Studi ini tidak menentang pemindahan tersebut dengan pertimbangan keadaan Sierra Leone pada saat itu. Meskipun demikian, proses untuk memutuskan pergantian tempat haruslah lebih transparan dan adil bagi tertuduh. Studi ini mencoba mengusulkan rekomendasi bagi pengadilankriminal internasional di masa datang ynag bermaksud melakukan penggantian tempat beracara melalui pembelajaran dari kasus Charles Taylor.   Sierra Leone fell in a devastating civil war in 1991, which caused 100,000 deaths and almost 450,000 refugees and internally displaced people. During the war, Charles Taylor, the President of Liberia assisted a rebel group in Sierra Leone, the Revolutionary United Front (RUF) logistically, financially, and materially. After a decade-lasting civil war, Sierra Leone agreed to establish an international criminal tribunal, the Special Court for Sierra Leone (thereafter, SCSL or Special Court), with the United Nations to punish the most serious perpetrators during the war. Although Sierra Leone established its own tribunal and had capacity to try other criminals within its territory, Charles Taylor was the only person transferred to the Hague, another territory outside of Sierra Leone. This study is intended to argue that the international criminal tribunals should carefully consider the transfer of the accused in transparent manner to ensure due process and legitimacy among ordinary population by looking at the case of the transfer of Taylor to The Hague by the SCSL. This study does not oppose the transfer itself. Rather, it was probably necessary under the fragile security situation in Sierra Leone at a given time. Even so, the process to decide the change of venue should be more transparent and fair for the accused.  This study tries to propose a recommendation for future international criminal tribunals for the change of venue of the accused through the learning from the case of Charles Taylor.
Kewenangan Badan Pengusahaan Batam pada Pengelolaan Lahan di Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang Rosyadi, Khoirul
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.202 KB)

Abstract

This research is to examine the literatures that can reveal the factors relating to the authority of BP Batam which is not effective in Rempang and Galang Island based on Law No. 44 of 2007 and the issuance of Government Regulation No. 46 Year 2007 on Free Trade and Free Port Island Batam. Based on various facts and data obtained, the researcher concludes that there is no obstacle relating to the implementation of the authority of BP Batam to immediately carry out its obligations in managing HPL in Rempang and Galang Island after the issuance of the certificate of HPL by the Land Agency (BPN). Penelitian  ini  berupaya menelaah literatur-literatur yang bisa mengungkapkan factor-faktor yang menyebabkan kewenangan BP Batam belum berjalan secara efektif di Pulau Rempang dan Pulau Galang sesuai, UU Nomor 44 Tahun 2007 dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Batam. Dari berbagai sumber literature dan juga fakta dan data yang diperoleh penulis berkeyakinan bahwa sebenarnya untuk saat ini sudah tidak ada kendala yang prinsipiil terkait dengan implementasi kewenangan BP Batam untuk segera menjalankan kewajibannya dalam mengelola HPL di Pulau Rempang dan Pulau Galang  setelah diterbitkannya sertifikat HPL oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Kewenangan Pemko Batam Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Medi, Jepri
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.36 KB)

Abstract

The purpose of this research was to determine the authority of Batam City government in policing street vendors which stand on the land rights of exploitation of Batam Concession Entity. It is also to determine what factors impede the Batam City Government in policing street vendors which stand on the land rights of exploitation of Batam Concession Entity. The results of this research concludes that the Batam City Government has a mandatory authority in policing street vendors which stand on the land rights of the land management exploitation Batam. The factors impede the Batam City Government in policing street vendors arise from the duality of authority on the tenure rights to land. The solutions suggested is that the Batam Government City should take action to streamline the implementation eventually make an act of synergy between the parties government took office with government officials.   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pemko Batam dalam penertiban pedagang kaki lima yang berdiri di atas lahan hak pengelolaan BP Batam, untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi Hambatan Bagi Pemko Batam dalam penertiban pedagang kaki lima  yang berdiri di atas lahan hak pengelolaan Lahan  Badan Pengusahaan Batam Batam dan untuk mengetahui solusi apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Batam dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yang Berdiri di Atas Lahan Hak Pengelolaan Lahan  Badan Pengusahaan Batam. Hasil dari penelitian ini adalah Kewenangan Pemko Batam dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Atas Lahan Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam menjadi kewenangan wajib yang harus dilakukan.
Penerapan Undang-Undang Keperawatan terhadap Perlindungan Hukum Profesi Perawat Rahadian, Said
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.38 KB)

Abstract

Health development provides health services conducted by health centers and hospitals. The health service carried out by paramedics and non-paramedical personnel. Based on Article 12 of Law on Hospital, human resources consist of medical personnel and medical support, nursing staff, pharmacy personnel, hospital management personnel, and non-medical personnel, therefore, nursing is a non-paramedical personnel. Nursing personnel as a non-paramedical personnel has an important role, because he/she is directly related to the quality of health services in accordance with his/her competence and education. The nursing staff consists of nurses, dental nurses. Nurses as nursing personnel constitute the largest health provider in Indonesia with a total number of 60% (sixty percent) of all health personnel are there, but its existence has not been supported by adequate legislation.   Pembangunan kesehatan berupa penyediaan pelayanan kesehatan dilakukan di puskesmas dan rumah sakit. Pelayanan kesehatan tersebut  yang dilakukan oleh tenaga paramedis dan tenaga non-paramedis. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Rumah Sakit, sumber daya manusia terdiri dari tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga non-kesehatan, oleh karena itu tenaga keperawatan merupakan tenaga non-paramedis. Tenaga keperawatan sebagai tenaga non-paramedis memiliki peran penting, karena terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimilikinya. Tenaga keperawatan ini terdiri dari perawat, perawat gigi. Perawat sebagai tenaga keperawatan merupakan tenaga kesehatan terbesar di Indonesia dengan jumlah 60% (enam puluh persen) dari seluruh tenaga kesehatan yang ada, tetapi eksistensinya belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai.
Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Korporasi Dalam Hal Terjadi Likuidasi Sidabutar, Richard Rando
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.84 KB)

Abstract

This study examines the Liability of Directing Board to the Limited Liability Company in the event of Liquidation. The research method used is the normative juridical approach. If a limited liability company is dissolved, the company can not do activities until it takes care of its property in the liquidation process. Liquidation is a means of a dissolved company to carry out its payment obligations to the creditors.  If the loss occurs because of the Directing Board? mistakes, negligence or action against the laws, the Corporate is only the  party that has a right to claim the loss by submitting a suit on behalf of the Corporation to the civil court. In carrying out the management and representation of the Corporation, the Directing Board has to act carefully, properly and as good as possible according to its authority given by the Law. The Directing Board can be asked for his/her individual responsibility if the Corporate?s bankcrupcy arises from his/her mistake and negligence in carrying out the management and representation of the Corporation. To protect the Directing Board members who have goodwill, the  principle of a business judgment rule can be adopted.   Penelitian ini mengkaji tentang Pertanggungjawaban Direksi terhadap Korporasi dalam hal terjadi Likuidasi. Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jika perseroan terbatas dinyatakan bubar, maka perseroan terbatas tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaan perseroan terbatas dalam proses likuidasi. Likuidasi merupakan cara perseroan terbatas yang bubar untuk tetap memenuhi pembayaran kewajibannya terhadap para kreditornya. Dalam hal terjadi kerugian  yang disebabkan oleh Direksi yang salah, lalai atau perbuatan  melawan hukum, maka Perseroan adalah adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menuntut kerugian tersebut dengan mengajukan gugatan, atas nama Perseroan, melalui Pengadilan Negeri. Dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan Perseroan, Direksi harus bertindak secara hati-hati, patut atau sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar. Perseroan tidak bertanggungjawab atas perbuatan Direksi yang melampaui wewenang yang diberikan anggaran dasar kepadanya. Untuk melindungi para Direksi yang beritikad baik tersebut maka muncullah Prinsip business judgment rule yang merupakan salah satu prinsip yang sangat populer untuk menjamin keadilan bagi para direksi yang mempunyai itikad baik.
Pengaruh Implementasi Aturan Karantina terhadap Perdagangan Produk Pertanian Antar Negara di Batam Patros, Asmin; Azilfan, Yendi
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.408 KB)

Abstract

The dependency on imports may increase the risk of the spreading of pest and other animal disease and quarantined plants which can destroy Indonesia?s biodeversity. One of the preventive steps which may be taken in order to avoid the worse effect of this trade liberalization attack is by enforcing a stricker sanctions in agriculture and trade to save Indonesia?s food market. This study examines the effect of the implementation quarantine rules towards the produce bussines fosterage between countries in Batam. The research method used empirical jurisdiction. The result shows that the effect of implementation quarntine rules in Batam has been carried out in accordance with the applicable acts and regulations. the effectiveness of implementation quarantine rules were caused by obstacles that raised because of the ignorance of the business, importers, exporters, and society in the things dealing with the rules or administrative provision in document issue or quarantine certification, Efforts taken by the Quarantine Batam in making quarantine rules as well as its rules effective were giving guidance to the officers in the Quarantine to minimalize violation of rules.   Dengan ketergantungan akan impor maka semakin besarnya kemungkinan tersebarnya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan karantina yang dapat memusnahkan keanekaragaman hayati Indonesia. Salah satu langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghambat serangan dampak liberalisasi perdagangan yang lebih buruk adalah ketegasan penerapan sanksi hukum dalam pertanian dan perdagangan untuk menyelamatkan pasar pangan di dalam negeri. Penelitian mengkaji tentang pengaruh  implementasi aturan karantina terhadap perdagangan produk pertanian antar negara di Batam. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaruh implementasi aturan karantina pertanian di Batam telah dilaksanakan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku. Efektifitas Implementasi tentang karantina disebabkan oleh kendala yang timbul dikarenakan ketidak tahuan pengusaha, importir, eksportir, serta masyarakat dalam hal-hal yang berkaitan dengan peraturan atau ketentuan administrasi dalam pembuatan dokumen atau sertifikasi karantina, Upaya - upaya yang ditempuh oleh Balai Karantina Kelas 1 Batam dalam mengefektifkan aturan karantina dengan Proses peningkatan pelayanan publik di Balai Karantina Kelas 1 Batam adalah mengenai kesadaran petugas itu sendiri harus selalu dibina untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran
Penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan Terkait Perhitungan Lembur pada Perusahaan Jasa Konstruksi Girsang, Junimart; Lie, Chandra Kurniawan
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.083 KB)

Abstract

The purpose of this research is to analyse the application of Law No. 13 of 2003 on Manpower related to the calculation of overtime wages on a construction service company and analyse the constraints faced by the company due to the calculation of overtime wages based on the Law. It also purports to find solutions that can be implemented in the construction company based on the Law. The result of the research of found that the application of the calculation of overtime wages at Construction Company was still far from what was stated in the Law in terms of both overtime hours and the calculations of the total overtime hours which has exceed of the prescribed number of hours from the rules. The obstacles encountered is that the lack of understanding relating to standard minimum wages in Batam city by the wages councils, union/ worker and labour. The solutions are to implement a calculation system of overtime wages based on the Law and improve the supervision, and check thoroughly the records and calculation of the overtime.   Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait perhitungan lembur pada perusahaan jasa konstruksi, menganalisis kendala yang dihadapi oleh perusahaan jasa konstruksi dalam perhitungan lembur sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menemukan solusi yang dapat dilakukan agar penerapan perhitungan lembur pada perusahaan jasa konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah penerapan perhitungan upah lembur pada perusahaan jasa konstruksi masih jauh dari apa yang diatur dalam Undang-Undang baik dari segi jam maupun perhitungan yang dilakukan melebihi dari jumlah jam lembur yang ditentukan peraturan berlaku. Kendala yang dihadapi adanya ketikdaksepahaman dalam menetapkan standar upah minimum Kota yang melibatkan dewan pengupahan, serikat pekerja/buruh dan pekerja. Solusi yang dapat dilakukan adalah menerapkan sistem upah lembur sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang berlaku, meningkatkan pengawasan, teliti dalam pencatatan dan perhitungan upah lembur.
Money Game vs Multi Level Marketing di Kota Batam Indraswati, Savatri
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.755 KB)

Abstract

Multi Level Marketing (MLM) is basically a very good legal business practice that may lead people who run it earnestly into success. MLM has provides employment and income for the communities. MLM practice can be considered valid and legal if it meets the requirements set by the Government in Law No. 7 of 2014 on Trade, Regulation No.32/M-DAG/PER/8/2008, Regulation No.  47/M-DAG/PER/9/2009, and Regulation No. 55/M-DAG/PER/10/2009. The purpose of this research is to find a legal basis for both local and Multi National Company (MNC) that practice MLM, and how a company can meet the operational requirements to practice MLM as well as the responsibilities to which the products has been market on using MLM. Data in this research is collected during interviews and field observations with samples of Top Leaders from both local and MNC that practice MLM in Batam. The results of this research is Company which runs MLM are declared valid and legal if they have met some of the requirements as stated in Law No. 7 of 2014 on Trade, and Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia No. 32/M-DAG/PER/8/2008 on the Implementation of Business Activities Trading With Direct Sales system. Furthermore, the legal basis for the protection of local and MNC that practise MLM in Batam have been pretty good, but the implementation is yet to be filled.   Pemasaran berjenjang (MLM) pada dasarnya adalah usaha legal yang baik, tidak sedikit orang yang sukses menjalankan bisnis network marketing ini. Bahkan bisnis ini menyediakan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi masyarakat. Perusahaan Pemasaran berjenjang (MLM) dinyatakan sah dan legal apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Permendag RI Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008, Permendag RI Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009, Permendag RI Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 dan Permendag RI Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009. Tujuan penelitian adalah menemukan landasan hukum bagi perusahaan yang bergerak dalam Pemasaran berjenjang baik lokal dan asing di Kota Batam, mengenai sebuah perusahaan dapat memenuhi syarat operasional untuk menjalankan sistem Pemasaran berjenjang serta mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap Produk yang di jual dengan system Pemasaran berjenjang. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan observasi lapangan dengan sampel para Pimpinan Perusahaan Pemasaran berjenjang lokal dan asing di Kota Batam. Berdasarkan hasil penelitian Perusahaan Pemasaran berjenjang (MLM) dinyatakan sah dan legal apabila memiliki beberapa persyaratan yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung. Selanjutnya Landasan hukum mengenai perlindungan Pemasaran berjenjang (MLM) lokal dan asing di Kota Batam telah cukup baik, namun pelaksanaannya belum berjalan secara penuh.
Penerapan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal bagi Perusahaan Jepang Shahrullah, Rina Shahriyani; Sow, Johannes
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.845 KB)

Abstract

Foreign investment is an important part in the country economic growth. Therefore, in order to create legal certainty and easiness for investor to boost investment growth in Indonesia, the Indonesian government enacts Law No. 25 of 2007 concerning Investment. Yet this Law has not given any significant contribution to boost investment growth in Batam City. The purpose of this study is to analyze the factors that can affect the growth of foreign investment and the solutions that can be done to increase foreign investment, especially Japanese companies in the city of Batam. Data collection is done by interviewing relevant stakeholders, namely the Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batamindo Industrial Zone Management, Labor Unions, and the Japanese Company. Based on the research results, the legal substance of the Law is already good enough because it can provide legal certainty to foreign investment, especially Japanese companies. But there are some factors that needed to be improved to optimize the implementation of the Law. Therefore, in order to improve the implementation of the Law toward growth rate of foreign investment especially Japanese companies, there should be preventive efforts to solve this problem. The suggsted solutions are to establish a Single Authority in matters of foreign investment and LKS Tripartite,  to improve infrastructure and restructure the enforcement official who are corrupt, not professional and transparent.   Penanaman modal asing merupakan suatu bagian penting dalam kemajuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu demi menciptakan kepastian hukum dan kemudahaan yang dapat meningkatkan pertumbuhan investasi di Indonesia maka Pemerintah Indonesia mencetuskan Undang - Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Tetapi Undang ? Undang ini masi belum memberikan dampak yang berarti dalam mendorong tingkat pertumbuhan investasi asing di Kota Batam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor - faktor apa yang dapat mempengaruhi terhambatnya efektivitas Undang - Undang ini terhadap pertumbuhan investasi asing dan solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan investasi asing terutama perusahaan Jepang di Kota Batam. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara stakeholder yang terkait yaitu Badan Pengusahaan Batam, Pengelolah Kawasan Industrial Batamindo, Serikat buruh, dan Perusahaan Jepang. Berdasarkan hasil penelitian, secara substansi hukum Undang - Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal sudah cukup bagus karena dapat memberikan kepastian hukum kepada penanaman modal asing khususnya perusahaan Jepang. Akan tetapi ada beberapa faktor ? faktor lain yang harus diperhatikan dan diperbaiki untuk meningkatkan effektivitas undang ? undang penanaman modal ini. Oleh karena itu untuk dapat mendukung dan meningkatkan penerapan Undang - Undang Penanaman modal terhadap pertumbuhan investasi asing terutama perusahaan Jepang, maka harus ada usaha - usaha preventif dalam penyelesaian masalah tersebut. Beberapa - beberapa usaha yang dapat dilakukan adalah pembentukan Single Authority dalam urusan penanaman modal asing, pembentukan LKS Tripartit, perbaikan infrastruktur, dan restrukturisasi aparat yang kurang bersih, profesional dan transparan.
“Banyak Anak Banyak Rejeki” vs “Dua Anak Cukup” Via Program KB di Kota Batam Dewi, Denok Maya
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.025 KB)

Abstract

In order to solve the population problem particularly high population growth, the Government issued the Policy of Family Planning (KB). The implementation of KB programs in Indonesia is strengthened by the enactment of Law No. 52 of 2009 on Population Development and Family Development. Based on the Law, KB is interpreted as an attempt to regulate the child's birth, the distance and the ideal age to give birth, birth control through the promotion, protection and assistance in accordance with the reproduction rights to create quality family. The KB program aims to meet the demand for KB and reproductive health quality and controlling the birth rate, which in turn to improve the quality of people and small families. The purpose of this study was to analyze the implementation of Law No. 52 of 2009 on Population Development and Family Development to support the programs of KB services in Batam, as well as to discover the obstacles, support and solutions in the implementation of the policy. The data collection conducted by interviews and field observations with a sample of the KB Field Extension Workers (field officers) in Batam City. Based on the research results, the programs of KB services in the Batam City has not been effective because of the inadequate structure, substance and culture which are reflected as evidenced by Nomenlektur Family Planning Agency that has not  stood itself, but it has embodied in the form of institutional insertion and the lack of resources, skills and abilities as well as a load-intensive tasks of Family Planning Officers in Batam City.   Dalam rangka mengatasi masalah kependudukan khususnya tingginya pertumbuhan penduduk, Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Keluarga Berencana (KB). Pelaksanaan program KB di Indonesia diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Berdasarkan Undang-Undang tersebut KB diartikan sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Program KB bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi (KR) yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga-keluarga kecil berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam menunjang program pelayanan keluarga berencana di Kota Batam, serta menemukan hambatan-hambatan, penunjang dan solusinya dalam implementasi kebijakan tersebut. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara dan observasi lapangan dengan sampel para Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kota Batam. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelayanan KB di Kota Batam belum efektif, di karenakan struktur, subtansi dan kultur yang tidak memadai, tercermin dengan Nomenlektur Badan Keluarga Berencana yang belum berdiri sendiri, tapi masih dalam bentuk penyisipan kelembagaan dan keterbatasan jumlah, kemampuan dan keterampilan serta beban tugas yang banyak dari petugas yang membidangi KB di Kota Batam.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2016 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 1 No 2 (2016) Vol 1 No 1 (2016) More Issue