Articles
<![CDATA[Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Kewenangan Pemko Batam ]]>
<![CDATA[Hutauruk, Rufinus Hotmaulana]]>;
<![CDATA[Medi, Jepri]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (315.36 KB)
<![CDATA[The purpose of this research was to determine the authority of Batam City government in policing street vendors which stand on the land rights of exploitation of Batam Concession Entity. It is also to determine what factors impede the Batam City Government in policing street vendors which stand on the land rights of exploitation of Batam Concession Entity. The results of this research concludes that the Batam City Government has a mandatory authority in policing street vendors which stand on the land rights of the land management exploitation Batam. The factors impede the Batam City Government in policing street vendors arise from the duality of authority on the tenure rights to land. The solutions suggested is that the Batam Government City should take action to streamline the implementation eventually make an act of synergy between the parties government took office with government officials. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pemko Batam dalam penertiban pedagang kaki lima yang berdiri di atas lahan hak pengelolaan BP Batam, untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi Hambatan Bagi Pemko Batam dalam penertiban pedagang kaki lima yang berdiri di atas lahan hak pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam Batam dan untuk mengetahui solusi apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Batam dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yang Berdiri di Atas Lahan Hak Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam. Hasil dari penelitian ini adalah Kewenangan Pemko Batam dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Atas Lahan Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam menjadi kewenangan wajib yang harus dilakukan.]]>
<![CDATA[Efektifitas Undang – Undang Kepabeanan terhadap Penanggulangan Penyelundupan Sembako di Kota Batam ]]>
<![CDATA[Hutauruk, Rufinus Hotmaulana]]>;
<![CDATA[Susanto, Dedi]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (822.223 KB)
<![CDATA[The purpose of this research is to know the law against people in groceries Settings in Batam city is in compliance with the Customs Act, to find out the legal settlement Implementation taking action against smuggling People in Batam city. According to the law ? customs laws, to find out what factors are barriers/constraints to reduce smuggling groceries in Batam city. Data collection is carried out by the procedure and field studies libraries study authors take respondents research has to do with the issues that are discussed. As for the respondents in this study is the Head Office of the Customs and Excise unit area of Batam. The results of research that the Central Government in this case from customs and Excise in Batam city in dealing with the function of supervision. But a variety of conditions, from the geographical condition to the high consumptive society against imported goods so difficult to cooperate plus Batam port area is an area free of FTZ to vices-depravity internal irresponsible persons in the port so the practice of bribe make surveillance capacity has become weak.]]>
<![CDATA[Dampak Pemberlakuan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Terhadap Investasi Negara Investor Asing ]]>
<![CDATA[Hutauruk, Rufinus Hotmaulana]]>;
<![CDATA[Cik, Agus]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (143.328 KB)
<![CDATA[Setiap Negara mempunyai metode penghindaran pajak berganda, akan tetapi dalam hal ini perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Negara Maju terutama dalam hal pengenaan dividen kepada perusahaan penanaman modal asing (PMA) dari Negara Maju yang beroperasi di Indonesia perlu ditinjau kembali dimana pengenaan atas pajak penghasilan dividen tersebut mendapatkan potongan sebesar 50% dari tarif yang berlaku normal yakni 20%. Terdapat potensi kerugian pajak sebesar 10% dalam hal ini, dan di lain pihak pemanfaatan atas tax incentive ini bagi perusahaan Indonesia di Negara Maju tidaklah signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguraikan dampak pemberlakuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) di Kota Batam apakah telah mencapai tujuan yang sebenarnya dan menemukan pemberlakuan tax treaty yang telah mengurangi pendapatan Negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Berdasarkan hasil penelitian, Secara garis besar menurut sebagian pelaku usaha yang sudah diwawancarai pemberlakuan pemotongan terhadap dividen tidak terlalu berpengaruh terhadap daya tarik investor dikarenakan penyebab utama dari menariknya investasi di suatu Negara bukan dikarenakan insentif Pajak melainkan rendahnya biaya operasional produksi dan keamanan Negara serta kemudahan dalam perizinan.dan belum seutuhnya tercapai tujuan dari perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) atau lebih di kenal dengan nama Tax Treaty, dikarenakan tujuan dari Tax Treaty selain untuk penghindaraan pajak berganda juga menjadi daya tarik investor asing masuk kedalam negeri, dan tentunya pemberlakuan P3B memberikan dampak negatif terhadap penerimaan Pajak dalam negeri. ]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Girsang, Junimart]]>;
<![CDATA[Hotmaulana Hutauruk, Rufinus]]>;
<![CDATA[Tan, David]]>;
<![CDATA[Dian Sari, Eva]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32869
<![CDATA[Keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan tidak terpisahkan dari kebijakan perdagangan internasional yang diterapkannya, sebaliknya segala tindakan dan upaya pemerintah dalam menjalin dan melancarkan perdagangan internasional tersebut adalah bertujuan untuk membangun, memajukan dan mencapai tujuan negara. Agar dapat menjalin hubungan perdagangan yang kompetitif dengan negara lain, demi kelancaran arus ekspor, meningkatkan nilai ekspor serta meminimalisir terjadinya defleksi perdagangan ataupun perbuatan curang lainnya yang dapat merugikan negara Indonesia maka peranan dan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) penting dalam kegiatan perdagangan internasional. Penelitian ini menganalisis tentang pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia yang dalam penerapannya secara langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kerugian bagi negara maupun pihak bersangkutan lainnya dalam kegiatan perdagangan internasional. Maka dari itu, peneliti menitikberatkan bahwa peranan hukum sebagai sarana pembangunan negara berdasarkan pemaparan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja secara bersamaan juga harus mempertimbangkan peranan hukum dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang harus diterapkan secara seimbang sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dalam Teori Perlindungan Hukum.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM ASPEK PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING): PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Oetary, Yana]]>;
<![CDATA[Hutauruk, Rufinus Hotmaulana]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43744
<![CDATA[Dalam berkembangnya teknologi khususnya di Indonesia, banyak nya kasus yang berkaitan dengan teknologi, mulai dari penipuan online, judi online, hingga yang sering terjadi adalah kejahatan cyberbullying. Kejahatan cyberbullying tidak dapat dianggap remeh karena dapat menghancurkan mental psikologi si korban, Untuk itu perlunya pemberian sanksi yang telah diatur didalam suatu peraturan perundang-undangan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan cyberbullying sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga hadirnya perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan cyberbullying sehingga terjaminya hak-hak si korban. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normaatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan jenis data sekunder untuk memperoleh data yang sesuai dengann topik yang diteliti.]]>
<![CDATA[Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Batam dalam Peningkatan Layanan Notaris Sebagai Pejabat Umum ]]>
<![CDATA[Rufinus Hotmaulana Hutauruk]]>;
<![CDATA[Nur Laily]]>;
<![CDATA[David Tan]]>;
<![CDATA[Zulhairi Zulhairi]]>
<![CDATA[ Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 10, No 1 (2021): VOLUME 10 NOMOR 1 MEI 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sriwijaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/rpt.v10i1.857
<![CDATA[Akta Notaris mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan sebagainya. Kewenangan pembuatan akta tersebut juga tidak terlepas dari fungsi notaris yang harus disesuaikan dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sehingga, untuk mendukung akuntabilitas dan pengawasan terhadap kinerja Notaris yang ada di seluruh Indonesia, pemerintah telah menetapkan adanya Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berada di setiap Kabupaten/Kota. Akan tetapi, meskipun telah terbentuk namun pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan tidak selalu berjalan dengan baik, salah satu contoh adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kota Batam yang masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang selanjutnya dilakukan pembahasan menggunakan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Perlindungan Hukum oleh Phillipus M Hadjon. Dari hasil penelitian yang penelitian lakukan terdapat beberapa kesimpulan, diantaranya Peran MPD Notaris Kota Batam belum dilaksanakan sesuai dengan UU No.30 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014. Adapun yang menjadi kendalanya antara lain, belum adanya kesesuaian waktu antar anggota MPD dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan rutin, minimnya anggaran serta fasilitas, dan lain-lain. Solusi yang dapat diberikan antara lain anggota MPD perlu menetapkan penjadwalan ulang untuk melaksanakan pemeriksaan rutin serta perlu adanya fasilitas e-government.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBERLAKUAN SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Junimart Girsang]]>;
<![CDATA[Rufinus Hotmaulana Hutauruk]]>;
<![CDATA[David Tan]]>;
<![CDATA[Eva Dian Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v3i3.32869
<![CDATA[Keberhasilan suatu negara dalam melakukan pembangunan tidak terpisahkan dari kebijakan perdagangan internasional yang diterapkannya, sebaliknya segala tindakan dan upaya pemerintah dalam menjalin dan melancarkan perdagangan internasional tersebut adalah bertujuan untuk membangun, memajukan dan mencapai tujuan negara. Agar dapat menjalin hubungan perdagangan yang kompetitif dengan negara lain, demi kelancaran arus ekspor, meningkatkan nilai ekspor serta meminimalisir terjadinya defleksi perdagangan ataupun perbuatan curang lainnya yang dapat merugikan negara Indonesia maka peranan dan pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) penting dalam kegiatan perdagangan internasional. Penelitian ini menganalisis tentang pemberlakuan Surat Keterangan Asal (SKA) di Indonesia yang dalam penerapannya secara langsung ataupun tidak langsung telah menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kerugian bagi negara maupun pihak bersangkutan lainnya dalam kegiatan perdagangan internasional. Maka dari itu, peneliti menitikberatkan bahwa peranan hukum sebagai sarana pembangunan negara berdasarkan pemaparan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja secara bersamaan juga harus mempertimbangkan peranan hukum dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat yang harus diterapkan secara seimbang sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dalam Teori Perlindungan Hukum.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DALAM ASPEK PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBERBULLYING): PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yana Oetary]]>;
<![CDATA[Rufinus Hotmaulana Hutauruk]]>
<![CDATA[ Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23887/jatayu.v4i3.43744
<![CDATA[Dalam berkembangnya teknologi khususnya di Indonesia, banyak nya kasus yang berkaitan dengan teknologi, mulai dari penipuan online, judi online, hingga yang sering terjadi adalah kejahatan cyberbullying. Kejahatan cyberbullying tidak dapat dianggap remeh karena dapat menghancurkan mental psikologi si korban, Untuk itu perlunya pemberian sanksi yang telah diatur didalam suatu peraturan perundang-undangan yang diberikan terhadap pelaku kejahatan cyberbullying sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku dan juga hadirnya perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan cyberbullying sehingga terjaminya hak-hak si korban. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normaatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan jenis data sekunder untuk memperoleh data yang sesuai dengann topik yang diteliti.]]>
<![CDATA[Polemik Warkopi vs. Warkop DKI: Apa yang Salah? ]]>
<![CDATA[Nertivia Nertivia]]>;
<![CDATA[Octa Villa]]>;
<![CDATA[Febrin Theresya V. Lingga]]>;
<![CDATA[Asmin Patros]]>;
<![CDATA[Rufinus Hotmaulana Hutauruk]]>
<![CDATA[ Journal of Judicial Review Vol 24 No 1 (2022): June 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37253/jjr.v24i1.6736
<![CDATA[Saat ini terjadinya suatu polemik antara Warkopi dengan Warkop DKI mengenai pelanggarannya suatu merek. Terjadi peniruan dari Wakopi terhadap Warkop DKI. Hal ini disebut pelanggaran karena Warkop DKI telah mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai pengaturan terhadap merek di Indonesia dan mengetahui bentuk perlindungan merek bagi pemilik merek tersebut. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif. Pengaturan terkait merek di Indonesia diatur secara jelas di Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mencakup tentang pengertian merek itu sendiri, permohonan pendaftaran terhadap merek yang bisa didaftarkan serta jangka waktu perlindungan atas merek yang didaftarkan. Merek harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungannya (sistem konstitutif). Bentuk perlindungan hukum atas hak merek terdiri atas dua yaitu perlindungan preventif dengan artian perlindungan sebelum terjadinya sengketa (pencegahan) dan perlindungan hukum represif dengan artian perlindungan hukum saat telah terjadinya sengketa dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, dan menindak pelaku terhadap norma yang telah dilanggarnya.]]>
<![CDATA[Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Kewenangan Pemko Batam ]]>
<![CDATA[Rufinus Hotmaulana Hutauruk]]>;
<![CDATA[Jepri Medi]]>
<![CDATA[ Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Internasional Batam ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this research was to determine the authority of Batam City government in policing street vendors which stand on the land rights of exploitation of Batam Concession Entity. It is also to determine what factors impede the Batam City Government in policing street vendors which stand on the land rights of exploitation of Batam Concession Entity. The results of this research concludes that the Batam City Government has a mandatory authority in policing street vendors which stand on the land rights of the land management exploitation Batam. The factors impede the Batam City Government in policing street vendors arise from the duality of authority on the tenure rights to land. The solutions suggested is that the Batam Government City should take action to streamline the implementation eventually make an act of synergy between the parties government took office with government officials. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Pemko Batam dalam penertiban pedagang kaki lima yang berdiri di atas lahan hak pengelolaan BP Batam, untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi Hambatan Bagi Pemko Batam dalam penertiban pedagang kaki lima yang berdiri di atas lahan hak pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam Batam dan untuk mengetahui solusi apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Batam dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima yang Berdiri di Atas Lahan Hak Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam. Hasil dari penelitian ini adalah Kewenangan Pemko Batam dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Atas Lahan Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam menjadi kewenangan wajib yang harus dilakukan.]]>
