cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Shahriyani Shahrullah
Contact Email
rina@uib.ac.id
Phone
+6281386628783
Journal Mail Official
jlptuib@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gajah Mada, Baloi Sei Ladi, Batam 29442
Location
Kota batam,
Kepulauan riau
INDONESIA
Journal of Law and Policy Transformation
Published by Universitas Internasional Batam
ISSN : -     EISSN : 25413139     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
The published paper is the result of research, reflection, and criticism with respect to the themes of legal and policy issues contains full-length theoretical and empirical articles from national and international authorities which analises legal and policy development, reformation and transformation.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 298 Documents
 1   2   3   4   5 
Efektivitas Penerapan Undang-Undang Mata Uang di Kota Batam Dalam Pembatasan Penggunaan Valas Situmeang, Ampuan; Setiawan, Budi
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.26 KB)

Abstract

Law on Currency regulates an obligation to use Rupiah in the Indonesian territory. According to article 21 paragraph (1) of Law No. 7 of 2011 concerning Currency, Rupiah must be used in every transaction that has the purpose of payment, settlement of responsibility with money; and/or other financial transactions. However, since the enactment of the Law, the use of foreign currency as legal medium of exchange is still being done by businessman in Batam City. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Law in Batam City. This study uses empirical sociological methods to analyse the effectiveness of the Law. The data collection is done by conducting interviews by purposive sampling and research libraries. The results indicate that the application of the Law on Currency in Batam City has not been effective; consequently it has no impact on the investment climate in Batam City. The implementation of the Law and the obligation to use Rupiah in Batam City can be realized if the Bank of Indonesia or the government can set up specific rules for Batam City which has one goal, namely the stability of rupiah.   === Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mengatur kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI. Menurut pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang wajib dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya. Akan tetapi sejak ditetapkanya Undang-Undang Mata Uang tersebut, penggunaan valuta asing sebagai alat pembayaran yang sah tetap dilakukan oleh para pelaku usaha di Kota Batam.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang-Undang mata uang di kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis empiris dengan mengedepankan penelitian terhadap efektivitas hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara yang ditentukan secara purposive sampling dan penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Undang-Undang Mata Uang di Kota Batam tidak berjalan efektif sehingga tidak memiliki dampak bagi iklim investasi di Kota Batam. Penerapan Undang-Undang Mata Uang dan kewajiban penggunaan Rupiah di Kota Batam dapat berjalan apabila, Bank Indonesia atau pemerintah dapat membuat aturan khusus bagi kota Batam dengan tetap pada satu tujuan yaitu kestabilan nilai Rupiah.
Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaain Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Batam Sugito, Sugito
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.995 KB)

Abstract

Abstract To meet the needs of conducting Mediation that is more powerful and able to increase the success of Mediation in the Court so as to reduce the accumulation of cases in the court.Generally, the type of research used in this study is sociological (empirical) research methods. Based on the theory of legal effectiveness, there are 5 factors that influence the legal factor which are the law itself, law enforcement, facilities or facilities, community factors, and cultural factors. The conclusions of the research results that have been done through interviews and direct observations in the Batam District Court is the implementation of the mediation process in the Batam District Court has not been effective.  Keywords: Effectiveness, Implementing Mediation and Civil Disputes.
Pengaruh Penerapan Permendagri tentang Paten Terhadap Pengurusan Izin Usaha di Kabupaten Karimun Dinovri, Irwan
Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (136.112 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Permendagri Nomor 04 tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terhadap Kesadaran Pengurusan Izin Usaha di Kabupaten Karimun. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjabarkan hambatan/kendala dan upaya-upaya dalam Penerapan Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Karimun. Pelayanan di bidang administrasi merupakan salah satu tugas yang sangat penting bagi negara untuk memberikan pelayanan umum pada warga masyarakat yang sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945, khususnya pada pasal 18A ayat (2) dan pasal 34 ayat (3). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data mengunakan wawancara, studi dokumentasi dan observasi lapangan.
Analisis Yuridis terhadap E – Purchasing dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kurniawan, Iwan
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.217 KB)

Abstract

Procurement of Government Goods & Services is an activity in order to obtain goods and services by Ministries, Institutions, Regional Work Units, other Institutions. Procurement of government goods / services electronically can be done through e-tendering or e-purchasing. With the procurement of goods and services, the government opens opportunities as well as challenges for Indonesian entrepreneurs, including Micro, Small and Medium Enterprises. The government should take an important role in supporting Micro, Small and Medium Enterprises with efforts to foster a conducive business climate for businesses and support the development of Micro, Small and Medium Enterprises.
Efektivitas Pencegahan Kejahatan Melalui Kamera Pengaman di Objek Vital di Kota Batam Girsang, Junimart; Purba, Septianus Rauna
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.176 KB)

Abstract

Masyarakat dalam pergaulan hidup, pada dasarnya memiliki pandangan tertentu tentang apa yang baik dan apa yang buruk untuknya. Pandangan tersebut terwujud dalam beberapa bentuk seperti nilai ketertiban, nilai ketentraman, nilai kepentingan umum, nilai kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Pengaturan penggunaan Kamera Pengintai atau yang sering disebut dengan Closed Circuit Television (CCTV) di Kota Batam mengacu pada ketentuan Perda Nomor 2 Tahun 2007. Perda tersebut dianggap mampu membantu pekerjaan manusia dalam bentuk pengamanan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2007 Kota Batam. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan Yuridis Sosiologis yang menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pemasangan kamera CCTV di objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu menurut Perda Nomor 2 Tahun 2007 di Kota Batam tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Pemanfaatan Hasil rekaman CCTV dalam hukum acara pidana kurang bisa diterima dikarenakan lemahnya pemahaman aparatur penegak hukum tentang adanya perluasan alat bukti. Perda Nomor 2 Tahun 2007 juga tidak memberikan kontribusi kepada pihak kepolisian dalam mengungkap terjadinya kejahatan yang terekam kamera CCTV di Kota Batam.
Penerapan Undang-Undang Keperawatan terhadap Perlindungan Hukum Profesi Perawat Rahadian, Said
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (148.38 KB)

Abstract

Health development provides health services conducted by health centers and hospitals. The health service carried out by paramedics and non-paramedical personnel. Based on Article 12 of Law on Hospital, human resources consist of medical personnel and medical support, nursing staff, pharmacy personnel, hospital management personnel, and non-medical personnel, therefore, nursing is a non-paramedical personnel. Nursing personnel as a non-paramedical personnel has an important role, because he/she is directly related to the quality of health services in accordance with his/her competence and education. The nursing staff consists of nurses, dental nurses. Nurses as nursing personnel constitute the largest health provider in Indonesia with a total number of 60% (sixty percent) of all health personnel are there, but its existence has not been supported by adequate legislation.   Pembangunan kesehatan berupa penyediaan pelayanan kesehatan dilakukan di puskesmas dan rumah sakit. Pelayanan kesehatan tersebut  yang dilakukan oleh tenaga paramedis dan tenaga non-paramedis. Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Rumah Sakit, sumber daya manusia terdiri dari tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga non-kesehatan, oleh karena itu tenaga keperawatan merupakan tenaga non-paramedis. Tenaga keperawatan sebagai tenaga non-paramedis memiliki peran penting, karena terkait langsung dengan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensi dan pendidikan yang dimilikinya. Tenaga keperawatan ini terdiri dari perawat, perawat gigi. Perawat sebagai tenaga keperawatan merupakan tenaga kesehatan terbesar di Indonesia dengan jumlah 60% (enam puluh persen) dari seluruh tenaga kesehatan yang ada, tetapi eksistensinya belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai.
Efektivitas Bantuan Hukum dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang berhadapan dengan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun) suslawati, Dessi
Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.529 KB)

Abstract

Legal assistance for civil servants is the government's obligation to provide legal protection for civil servants who are dealing with the law in carrying out the tasks of administering the government as mandated in Law Number 5 of 2015 concerning State Civil Apparatus. The purpose of this study is to analyze and describe whether the legal assistance provided by the Government has been effective in providing legal protection for civil servants of the Karimun Regency Regional Government. This research is a Sociological Law (Empirical) research. The method used in this study is data collection by conducting interviews with civil servants of the Karimun District Government who have dealt with legal issues and document studies. This study uses the theory of legal protection and legal effectiveness as the basis for analysis in this study. Based on the results of the research, in general, the legal assistance provided by the government has been effective in providing legal protection for civil servants in handling civil and administrative matters in the country, while legal assistance in the scope of corruption has not been effective in providing protection because there are still obstacles to legal factor itself .
Penerapan Indikator Kota Layak Anak di Kota Tanjungpinang Desvyati, Rorif
Journal of Law and Policy Transformation Vol 2 No 1 (2017)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.995 KB)

Abstract

This study aims to describe the process of the launching of Tanjungpinang as a child-friendly city. It also examines the constraints faced by the Tanjungpinang Government to meet the indicators for a child-friendly city and provides solutions to solve the problems in  the launching of Tanjungpinang as a chidl-friendly city. The research used the approach of socio-legal method. The result of research shows that the Tanjungpinang Government and the other institutes have not been able to fulfill the indicators of child-friendly city. Therefore,  the role of Tanjungpinang Government especially the Body on Empowerment of Women and Children as the leading sector as well as the commitment of all elements  are needed starting from the scheming, process and evaluation to fulfill the main purpose of the establishment of Tanjungpinang as child-friendly city. === Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pencanangan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak (KLA), kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memenuhi kriteria Kota Layak Anak (KLA) serta solusi dalam menyelesaikan kendala yang timbul dalam pencanangan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak (KLA) dengan melakukan penelitian menggunakan metode sosiologi hukum.  Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang beserta instansi-instansi pendukung lainnya belum mampu memenuhi kriteria yang menjadi indikator penetapan Kota Layak Anak. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan peningkatan peran Pemerintah Kota Tanjungpinang khususnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai leading sector serta komitmen seluruh pihak yang terkait mulai dari tahap perencanaan, proses dan evaluasi guna memenuhi tujuan utama penetapan Kota Tanjungpinang sebagai Kota Layak Anak.
Tugas Pokok Fungsi Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang Hendrayani, Tuti
Journal of Law and Policy Transformation Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.226 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dan memberi solusi terhadap permasalahan terhadap penerapan Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2012. Metode penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang yang diterapkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang bagi pegawai tersebut tidak ada yang sesuai dan efektif dengan tugas pokok dan fungsi organisasi pelaksanaan proses pekerjaan pegawai. Hal ini memberi kesan seperti adanya melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
Efektivitas penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kota Batam Rangkuti, Andi Rendra
Journal of Law and Policy Transformation Vol 1 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.506 KB)

Abstract

Management right on Land (HPL) is a right regulated outside of Law No. 5 of 1960 on Basic Relugation on Agrarian Principles. This right develops in accordance with the demands of the developments. The rights that have existed since the colonial era have been already governed by a special regulation, so that the holders of HPL and the third parties who utilize HPL are protected by laws. The purpose of this research is to analyze and to elaborate what facors that make many lands in Batam are abandoned. It also analyzes the effectivity and utilization of lands and  provides the best solution to curb unutilized lands for the creation of a better investment climate in Batam City. The data collection was collected from unstructured interviews and observations of the indicated abandoned lands. This research method used a socio-legal method. The result showed that the lower laws must follow the higher laws  based on the legal hirarchy in Indonesia. Law enforcementst should strictly implement to those who abandon their lands. Land reforms must be carried out to align with Agrarian Reform and as well as the harmonization of national law program. === Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) adalah hak di luar UUPA yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan pembangunan. Hak yang ada sejak jaman penjajahan perlu dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga antara pemegang HPL dengan pihak ketiga yang memanfaatkan HPL berada dalam koridor kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menguraikan faktor apa saja yang menyebabkan banyak tanah terlantar di Kota Batam, menganalisa efektivitas dan pendayagunaan tanah terlantar serta solusi terbaik untuk melakukan penertiban tanah terlantar untuk terciptanya iklim investasi yang lebih baik di Kota Batam.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tidak terstruktur dan observasi terhadap tanah-tanah yang terindikasi terlantar. Metode penelitian ini menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Hasil Penelitian menunjukan bahwa peraturan perundangundangan yang lebih rendah seharusnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga sesuai dengan hirearki hukum yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas kepada penerima alokasi yang membiarkan tanahnya terlantar. Pendayagunaan Tanah dilakukan apabila Pembaharuan Agraria sudah dilakukan serta  program harmonisasi hukum nasional berjalan dengan baik.

Page 3 of 30 | Total Record : 298

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 1 No 2 (2016) Vol 1 No 1 (2016) More Issue