cover
Contact Name
Muhrisun Afandi
Contact Email
risonaf@yahoo.com
Phone
+6282242810017
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat
ISSN : 25983865     EISSN : 26143461     DOI : https://doi.org/10.14421/panangkaran
Jurnal Panangkaran merupakan jurnal Assosiasi Peneliti Agama-agama yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai media komunikasi hasil penelitian para peneliti, ilmuwan dan cendekiawan. Tujuannya adalah untuk mewadahi, menyebarluaskan dan mendialogkan wacana ilmiah di bidang penelitian sosial keagamaan. Naskah yang dimuat dalam jurnal berasal dari hasil-hasil penelitian maupun kajian-kajian kritis para peneliti agama atau akademisi yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan sosial keagamaan, kelekturan, pendidikan dan keagamaan, agama dan sains. Jurnal terbit setahun 2 kali pada bulan Juni dan Desember.
Articles 161 Documents
Gagasan Sekularisasi Politik Ibn Taymiyah Muhammad Arif
Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2017)
Publisher : LP2M UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.768 KB) | DOI: 10.14421/panangkaran.2017.0102-02

Abstract

Nearly all Islamists, Islamic scholars, agree that the concept of political secularization is unobserved in the tradition of medieval Islamic thoughts. Yet, this does not mean that there was no concept on political secularization at all during that period. Support for political secularization is, for instance, found in the views of Ibn Taymiyah, one of the prominent Islamic thinkers in the medieval era. For this reason, I am interested in conducting further study on the subject matter in this article. This article employed the method of literature review analysis by examining works by Ibn Taymiyah, particularlyMinhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi naqdh kalam al-Syi’ah wa’l-Qadariyahand other relevant references. In analyzing the collected data, I utilized two approaches: existential phenomenology and historical continuity. This article found that there are at least four impressions in Ibn Taymiyah’s thoughts that may be stated as oriented toward political secularization. Firstly, Ibn Taymiyah understood that imamahis not a matter of religion or faith. Secondly, Ibn Taymiyah stated that Islamic sharia is the responsibility of the ummah not a matter of imamah. Thirdly, Ibn Taymiyah said that the presence of the Prophet Muhammad in this world is merely as a prophet or messenger of God and not as an Imam or political leader. Fourthly, Ibn Taymiyah initiated an electoral mechanism that does not prioritize religious aspects.[Hampir semua Islamis, pengkaji Islam, sepakat bahwa dalam tradisi pemikiran Islam pertengahan tidak dijumpai adanya gagasan sekularisasi politik. Namun, bukan berarti tidak pernah ada gagasan tentang sekularisasi politik dalam tradisi pemikiran politik Islam pertengahan. Dukungan atas sekularisasi politik ini misalnya dapat dijumpai dalam pemikiran Ibn Taymiyah, salah satu dari pemikir Islam pada era pertengahan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam artikel ini. Artikel ini menggunakan metode kajian berbasis pustaka, yaitu dengan menelaah karya-karya Ibn Taymiyah, terutama Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi naqdh kalam al-Syi’ah wa’l-Qadariyah serta referensi-referensi lain yang terkait. Dalam menganalisis data-data yang terkumpul penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu: fenomenologi eksistensial dan kesinambungan historis. Artikel ini menemukan bahwa setidaknya ada empat jejak dalam pemikiran Ibn Taymiyah yang dapat dikatakan mengarah pada sekularisasi politik. Pertama, Ibn Taymiyah memahami bahwa imamah bukan merupakan urusan agama atau keimanan. Kedua, Ibn Taymiyah mengatakan bahwa syari’ah Islam adalah tanggungjawab ummah bukan urusan imamah. Ketiga, Ibn Taymiyah mengatakan bahwa keberadaan Nabi Muhammad di dunia ini hanyalah sebagai seorang nabi atau utusan Allah dan bukan sebagai seorang Imam atau pemimpin politik. Keempat, Ibn Taymiyah memunculkan mekanisme pemilihan pemimpin yang tidak mengutamakan sisi agama.]
Meninjau Kembali Kebijakan dan Program Reunifikasi Anak Jalanan di Indonesia Muhrisun Afandi
Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2018)
Publisher : LP2M UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.027 KB) | DOI: 10.14421/panangkaran.2018.0201-03

Abstract

For the umpteenth time various programs have been developed in response to the problems of street children in Indonesia. The government has officially attempted to address the problems through a number of avenues. However, the overall effort appears to be cursory at best. Only a small number of street children seem to benefit from the official programs, while the number of this population continues to climb.In spite of the failures of previous programs, the government seems to be reluctant to change its position and to undertake alternative approaches in addressing the problems of street children. Intervention programs for street children in Indonesia, in the provincial and regional levels, are uniformly developed in the form of national programs. Consequently, local culture and knowledge are not adequately reflected in the framework and approaches that the provincial and regional governments bring to the implementation of programs for street children. This severely reduces the value and impact of the programs.Drawing from an extensive case study on the intervention programs for street children in Yogyakarta Province, this study explores the major problems surrounding the national intervention programs for street children in Indonesia. It focuses on how national policy and programs are implemented at the provincial and regional levels. For this purpose, this study employed a qualitative approach and used a twofold research methodology, a combination of analyzing the pertinent documentation relating to policy and programs for street children along with serial interviews conducted with key informants from government offices and non-governmental institutions (NGOs).
Pendidikan Konservasi dan Tata Perencanaan Destinasi Wisata Puncak Setro di Dusun Jorong Gunung Kidul Raafi Nur Ali
Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2018)
Publisher : LP2M UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.925 KB) | DOI: 10.14421/panangkaran.2018.0202-06

Abstract

The development of the tourism sector can impact the immediate community and the surrounding region in both positive and negative ways. Related to these considerations, it is necessary to have careful planning in the development of tourism so that the positive impacts can be optimized. A popular tourist attraction in Central Java is Setro Peak (Puncak Setro), located in the hamlet of Jorong. It has a strategic geographical position and is very profitable because it is located in a mountainous area that has enormous development potential. Strategies to determine the concept of tourism in Puncak Setro include conducting conservation education with the BIOLASKA community. The purpose for preparing the Setro Tourism Region Research Report is to understand and analyze the development strategy for the tourism potential of Puncak Setro. The implementation method uses a qualitative approach. The data search was done using the method of observation and interviews with resource persons. The potential of this area is that it can be developed in a coordinated, integrated, and effective manner while supporting the development of all existing sectors including: economic, industrial, trade, agriculture, and tourism.[Pengembangan sektor pariwisata dapat menunjang dampak bagi perkembangan masyarakat maupun kawasan sekitarnya, baik dampak positif maupun negatif. Karena pertimbangan tersebut, maka diperlukan adanya perencanaan yang matang dalam pengembangan kepariwisataan, agar berdampak positif dapat dioptimalkan kemanfaatannya. Salah satunya Puncak Setro yang berada di Dusun Jorong memiliki posisi geografis yang strategis dan sangat menguntungkan karena letaknya yang berada di daerah pegunungan, yang mana memiliki potensi perkembangan yang sangat besar. Strategi untuk menentukan konsep pariwisata di Puncak Setro dengan melakukan pendidikan konservasi bersama komunitas BIOLASKA. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Penelitian Kawasan Wisata Setro ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa strategi pengembangan potensi wisata Puncak Setro di dusun Jorong. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan kualitatif. Pencarian data dilakukan dengan meggunakan metode observasi dan wawancara terhadap nara sumber. Potensi ini bisa dikembangkan secara terkoordinasi, terpadu dan efektif serta didukung dengan pembangunan semua sektor yang ada, antara lain: sektor ekonomi, industri, perdagangan, pertanian dan juga sektor pariwisata.]
Konstruksi Pemikiran Candah dalam Jemaat Ahmadiyah (Tinjauan Filsafat Hukum Islam) Hamka Husein Hasibuan
Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2017)
Publisher : LP2M UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.288 KB) | DOI: 10.14421/panangkaran.2017.0102-08

Abstract

Candah in the Ahmadiyah congregation is a very substantial matter, in which it entails the sacrifice of wealth/possession(al-tad}h}iyah al-māliyah) by an Ahmadi. This is often misunderstood by non-Ahmadiyah followers due to its similarity to zakat. Candah is Ahmadiyah’s reconstruction of texts pertaining to infaq, by determining the quantity, time period, and institution managing it. The initial aim of candah, initiated by Mirza Ghulam Ahmad, was to spread ideas of his Mahdi (prophetic) attributes, that have currently become more extensive. Every Ahmadi believes that giving candah will consequently reinforce their faith and submission.[Candah dalam Jemaat Ahmadiyah merupakan sesuatu yang sangat prinsipil, sebagai bentuk pengorbanan harta (al-taḍḥiyah al-māliyah) dari seorang Ahmadi. Yang dalam banyak hal, sering disalahpahami oleh non-Ahmadiyah, karena kemiripannya dengan zakat. Candah adalah kontruksi ulang Ahmadiyah tehadap nash-nash yang berbicara mengenai infak, dengan menentukan besaran kadar, waktu dan lembaga yang mengelolanya. Tujuan awal candah dicanangkan oleh Mirza Ghulam Ahmad, untuk menyebarkan ide-ide kemahdiannya, yang pada saat sekarang tujuan itu sudah lebih luas. Setiap Ahmadi berkeyakinan, dengan membayar candah keimanan dan keikhlasan mereka akan bertambah kokoh.]
Halaman judul dan Pengelola Editor Panangkaran
Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2017)
Publisher : LP2M UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (140.632 KB)

Abstract

Fenomena Penistaan Agama dalam Perspektif Islam dan Filsafat Pancasila (Studi Kasus terhadap Demo Jilid II pada 04 November 2016) Rohmatul Izad
Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2017)
Publisher : LP2M UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (131.805 KB) | DOI: 10.14421/panangkaran.2017.0101-10

Abstract

The discourse on religious blasphemy is one that raises a lot of polemics. In the Indonesian context, this does not only occur in the domain of positive law, but also extensively in the domain of Islamic thoughts.The underlying issue of the argument is whether the state has the right to determine that a person or particular group has conducted religious blasphemy, is it not God’s right to enact judgment instead, such kinds of of questions emerge in discussions regarding the matter of who is most eligible and authorized in making legal decisions pertaining to cases of religion. This article specifically attempts to study and trace the roots of the Muslims’ rally movement that occurred on the 4th of November, 2016, particularly through the perspective of Islam and the Philosophy of Pancasila. This study analyzed how the debate on the presumed religious blasphemy that instigated a massive rally a year ago by a group of social organizations and Muslims demanding justice for Ahok’s controversial statement at Seribu Islands had taken place by specifically tracing the roots of the rally movement at the legal, religious, and political levels. This research employs a descriptive-interpretative approach wherein I critically examined how the roots of the rally came to be and what caused the rally to occur by conducting a thorough review through the perspective of Islam and the philosophy of Pancasila.[Wacana tentang penodaan agama merupakan wacana yang banyak menimbulkan polemik. Dalam konteks Indonesia, hal ini tidak hanya terjadi dalam ranah hukum positif, namun secara luas juga dalam ranah pemikiran Islam. Masalah yang menjadi polemik adalah apakah negara berhak memutuskan bahwa seseorang atau kelompok tertentu telah menodai agama, bukankan yang berhak memutuskan hanya Tuhan, pertanyan-pertanyaan semacam ini sering muncul dalam hal perbincangan mengenai masalah siapa yang paling berhak dan memiliki wewenang dalam memutuskan perkara hukum terkait dengan kasus seputar agama. Penelitian ini secara khusus mencoba mengkaji dan menelusuri akar gerakan demonstrasi umat Islam yang terjadi pada 04 November 2016 lalu, khususnya dalam tinjauan Islam dan filsafat Pancasila.Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana polemik dugaan penodaan agama yang menimbulkan demonstrasi besar-besaran tahun lalu oleh sekelompok ormas dan umat Islam yang menuntut keadilan atas ungkapan kontroversial Ahok di Kepulauan Seribu, dengan secara khusus menelusuri akar-akar gerakan demonstrasi pada tataran hukum, agama, dan politik. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan desktiptif-interpretatif. Peneliti membedah secara kritis bagaimana akar demonstrasi tersebut muncul dan apa saja yang memicu terjadinya demonstrasi tersebut, dengan secara cermat melakukan peninjauan dalam perspektif Islam dan filsafat Pancasila.]
Konflik dalam Adaptasi Budaya (Studi Deskriptif Komunikasi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Fajar Iqbal
Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2018)
Publisher : LP2M UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.399 KB) | DOI: 10.14421/panangkaran.2018.0201-10

Abstract

Campus is a miniature community heterogeneity. We can find a diversity of individuals and groups in the dynamics of the campus that are relatively complex. The uniqueness of the campus is also felt by the presence of the academic community are different in purpose and the way to achieve that goal in every interaction between them. Especially for students, this difference can be sourced from a background influenced by family, ethnic, social, and economic before their presence in university life. One campus has a unique advantage which is typical UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Positioning this campus who use Islam label makes this campus has an environment and atmosphere that is unique compared to other campuses. The research focused on students in the Faculty of Social Sciences and Humanities have found that the students experienced various conflicts in cultural adaptation in the environment UIN Sunan Kalijaga. Starting from intrapersonal conflict to conflict in interpersonal and intergroup dynamics that occur.
Penyiaran Islam di Daerah Perbatasan "Badau" Indonesia-Malaysia Zakaria Efendi
Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2017)
Publisher : LP2M UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.725 KB) | DOI: 10.14421/panangkaran.2017.0101-01

Abstract

Badau is a region in Indonesia located in the Regency of Kapuas Hulu, West Kalimantan bordering directly with Malaysia. In the Badau District, there is one luxurious border post (PLBN) used by Indonesian and Malaysian citizens to conduct interstate border crossings. Islam is a minority religion in Badau as the native residents living in Badau are the Dayak Iban tribe who are mostly Catholics and some are Protestants, with Islam being a religion embraced by locals of Melayu descent and some converts from the Dayak Iban as well as new comer ethnic groups such as Javanese, Bugis, Batakese, and others. Dakwah (proselytizing of Islam) does not easily reach Badau, due to the fact that there was no interstate dakwah conducted by ulemas from Malaysia. As a region remotely separated from the provincial capital of West Kalimantan, that is Pontianak, the dakwah efforts in Badau were confronted by numerous obstacles such as a time consuming distance of travel by land transport and very difficult terrains. Although Islam is a minority religion there, tolerance is still maintained and a mutual sense of respect among ethnicities, races, and religions has made Badau into a safe border area.[Badau merupakan wilayah di Indonesia yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di kecamatan Badau terdapat satu PLBN megah yang digunakan oleh warga Indonesia dan Malaysia untuk melakukan penyeberangan lintas Negara. Islam menjadi Agama minoritas di Badau, karena memang penduduk asli yang tinggal di Badau adalah suku Dayak Iban yang beragamakan Katholik, dan sebagian lagi beragamakan Kristen, dan Islam menjadi Agama yang di peluk oleh masyarakat Asli yang bersuku Melayu dan sebagian mualaf dari bangsa Iban suku Dayak, dan suku-suku pendatang seperti Jawa, bugis, Batak dan sebagainya.. Meskipun terletak di perbatasan tidak membuat Dakwah dengan mudah sampai di Badau, hal ini disebabkan tidak adanya dakwah antar Negara yang dilakukan oleh Ulama-ulama dari Malaysia. Wilayah yang jauh dari jangkauan Ibu Kota Kalimantan Barat, Pontianak, menjadikan Penyiaran Islam di Badau mendapat kendala, karena jarak tempuh darat yang memakan waktu cukup lama dan medan yang masih sulit. Meskipun Islam menjadi Agama minoritas, namun toleransi tetap terjaga, sikap saling menghargai antar etnik,suku, dan agama menjadikan daerah Badau adalah daerah perbatasan yang aman.]
Halaman Judul dan Pengelola editor panangkaran
Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2018)
Publisher : LP2M UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.478 KB)

Abstract

Praktik Penafsiran Hermeneutik K.H.A. Rifa'i Shinta Nurani
Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2018)
Publisher : LP2M UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.986 KB) | DOI: 10.14421/panangkaran.2018.0201-04

Abstract

This paper discuss about the practice of hermeneutical interpretation by a nineteenth-century scholar, K.H. Ahmad Rifa'i in his works. Some of the books he wrote are an attempt of interpretive practice that is organized thematically rather than an orderly mushafi, fiqh-style using hermeneutic principles that always connect between text, context and contextualization based on socio-cultural conditions and realities that occurred in the era of colonialism. The use of hermeneutic principles in each of his works aims to produce a contextual, modernist, reformative interpretation, and in accordance with the needs of the society at that time. The existence of works and da'wah K.H.A. Rifa'i became an intellectual weapon against and rebelled against colonialism. The patterns of thought, attitude and behavior of noncooperation are passed on to Jam'iyah Rifa'iyah generation until now.[Tulisan ini membahas praktik penafsiran hermeneutis yang dilakukan oleh seorang ulama abad ke-19, K.H. Ahmad Rifa’i dalam karya-karyanya. Beberapa kitab yang ditulisnya merupakan sebuah upaya praktik penafsiran yang disusun secara tematik bukan secara tertib mushafi, bercorak fiqh dengan menggunakan prinsip-prinsip hermeneutik yang selalu menghubungkan antara teks, konteks dan kontekstualisasi berdasarkan kondisi serta realitas sosio-kultural yang terjadi pada era kolonialisme. Penggunaan prinsip hermeneutik dalam setiap karyanya bertujuan untuk menghasilkan penafsiran yang kontekstual, modernis, reformatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu. Keberadaan karya dan dakwah K.H.A. Rifa’i menjadi senjata intelektual untuk melawan dan memberontak terhadap kolonialisme. Pola pemikiran, sikap dan tingkah laku noncooperation diwariskan kepada generasi Jam’iyah Rifa’iyah hingga sekarang ini.]

Page 3 of 17 | Total Record : 161