cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Marthsian Y. Anakotta
Contact Email
marthsiananakotta@ukdc.ac.id
Phone
+6231-5946482
Journal Mail Official
jurnalsev@ukdc.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Lantai 4 Gedung Vidya Loka, Ruang VL 4K Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya 60117
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Sapientia Et Virtus
Published by Universitas Katolik Darma Cendika
ISSN : 2355343X     EISSN : 27162273     DOI : 10.37477
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Tujuan jurnal ini adalah menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik, termasuk berbagai pendekatan untuk studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Artikel juga dapat membahas bidang hukum yang spesifik, misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum komersial dan bisnis, hukum internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum adat, dan hukum sumber daya alam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2014)" : 10 Documents clear
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENDAPAT DPR RI MENGENAI IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN Saleh, Moh.
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.671 KB) | DOI: 10.37477/sev.v1i1.149

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat sejak putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Di sisi lain, wewenang melakukan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengkontrol proses impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
PENERAPAN SISTEM DEMOKRASI DALAM MENJAGA PERSATUAN DAN KONSTITUSI SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA Winarno, Ronny
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.107 KB) | DOI: 10.37477/sev.v1i1.150

Abstract

Demokrasi pantas menjadi panutan di era reformasi, karena dengan demokrasi setiap orang dapat menyampaikan aspirasi, melakukan bargaining politik, memperoleh kekuasaan termasuk sebagai alat menyampaikan mosi tidak percaya. Bahkan Mahkamah Konstitusi RI dalam setiap putusannya, cermatannya, pertimbangan hukumnya senantiasa dijiwai demokrasi. Senyatanya sistem demokrasi diharapkan mampu menjaga persatuan bangsa dan keutuhan konstitusi.
PERJANJIAN INTERNASIONAL SEBAGAI INSTRUMEN REKAYASA GLOBAL DAN HARMONISASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM LINGKUNGAN Simbolon, Manuel
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.324 KB) | DOI: 10.37477/sev.v1i1.151

Abstract

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang sering digunakan. Dalam bidang lingkungan hidup, terdapat banyak perjanjian internasional yang telah dibuat untuk mengkoordinasikan kebijakan negara-negara di bidang lingkungan hidup. Perjanjian internasional tersebut digunakan sebagai instrumen rekayasa global. Namun banyak di antara perjanjian internasional tersebut berkarakter soft law sehingga tidak dapat mengikat negara-negara dan mempengaruhi kebijakan nasionalnya di bidang lingkungan hidup.
KEDUDUKAN BUMN SEBAGAI KEKAYAAN NEGARA DALAM KAITANNYA DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Mayasari, Dian Ety
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.062 KB) | DOI: 10.37477/sev.v1i1.152

Abstract

Jika merujuk pada konsep badan hukum, BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan untuk kemudian menjadi entitas tersendiri untuk mencari keuntungan atau melaksanakan pelayanan publik. Berdasarkan konsep tersebut maka kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Namun pengaturan kedudukan keuangan BUMN tidak ditempatkan sebagai kekayaan yang dipisahkan. Hal ini dapat berpengaruh secara positif maupun negatif bagi BUMN.
PERAN DAN FUNGSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 Rosando, Abraham Ferry
Sapientia Et Virtus Vol 1 No 1 (2014)
Publisher : Universitas Katolik Darma Cendika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.693 KB) | DOI: 10.37477/sev.v1i1.153

Abstract

Partisipasi rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan pada negara demokrasi secara positif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berarti bahwa aturan permainan dalam kehidupan demokrasi diatur secara kelembagaan. Hal ini berarti bahwa keinginan-keinginan rakyat dalam memerintah suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada, yang dibentuk melalui pemilihan umum yang demokrasi. Partai politik dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia sangat berperan, karena salah satu fungsi dari partai politik sebagaimana Pasal  11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat DPR RI Mengenai Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Moh. Saleh
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 1 (2014): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i1.154

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final dan mengikat sejak putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Di sisi lain, wewenang melakukan impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengkontrol proses impeachment terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
Penerapan Sistem Demokrasi Dalam Menjaga Persatuan Dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya Ronny Winarno
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 1 (2014): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i1.155

Abstract

Demokrasi pantas menjadi panutan di era reformasi, karena dengan demokrasi setiap orang dapat menyampaikan aspirasi, melakukan bargaining politik, memperoleh kekuasaan termasuk sebagai alat menyampaikan mosi tidak percaya. Bahkan Mahkamah Konstitusi RI dalam setiap putusannya, cermatannya, pertimbangan hukumnya senantiasa dijiwai demokrasi. Senyatanya sistem demokrasi diharapkan mampu menjaga persatuan bangsa dan keutuhan konstitusi.
Perjanjian Internasional Sebagai Instrumen Rekayasa Global Dan Harmonisasi Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Manuel Simbolon
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 1 (2014): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i1.156

Abstract

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang sering digunakan. Dalam bidang lingkungan hidup, terdapat banyak perjanjian internasional yang telah dibuat untuk mengkoordinasikan kebijakan negara-negara di bidang lingkungan hidup. Perjanjian internasional tersebut digunakan sebagai instrumen rekayasa global. Namun banyak di antara perjanjian internasional tersebut berkarakter soft law sehingga tidak dapat mengikat negara-negara dan mempengaruhi kebijakan nasionalnya di bidang lingkungan hidup.
Kedudukan BUMN Sebagai Kekayaan Negara Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Dian Ety Mayasari
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 1 (2014): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i1.157

Abstract

Jika merujuk pada konsep badan hukum, BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan untuk kemudian menjadi entitas tersendiri untuk mencari keuntungan atau melaksanakan pelayanan publik. Berdasarkan konsep tersebut maka kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Namun pengaturan kedudukan keuangan BUMN tidak ditempatkan sebagai kekayaan yang dipisahkan. Hal ini dapat berpengaruh secara positif maupun negatif bagi BUMN.
Peran Dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Abraham Ferry Rosando
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 1 (2014): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i1.158

Abstract

Partisipasi rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan pada negara demokrasi secara positif ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berarti bahwa aturan permainan dalam kehidupan demokrasi diatur secara kelembagaan. Hal ini berarti bahwa keinginan-keinginan rakyat dalam memerintah suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang ada, yang dibentuk melalui pemilihan umum yang demokrasi. Partai politik dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia sangat berperan, karena salah satu fungsi dari partai politik sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2025): March Vol 9 No 1 (2024): March Vol 8 No 2 (2023): September Vol 8 No 1 (2023): March Vol 7 No 2 (2022): September Vol 7 No 1 (2022): March Vol 6 No 2 (2021): September Vol 6 No 1 (2021): March Vol 5 No 2 (2020): September Vol 5 No 1 (2020): March Vol 4 No 2 (2019): September Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019): March Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018): September Vol 3 No 1 (2018): March Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015): September Vol 2 No 1 (2015): March Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014): September Vol 1 No 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014): March More Issue