Sapientia Et Virtus
Tujuan jurnal ini adalah menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik, termasuk berbagai pendekatan untuk studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Artikel juga dapat membahas bidang hukum yang spesifik, misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum komersial dan bisnis, hukum internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum adat, dan hukum sumber daya alam.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 1 (2018)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[REKONSTRUKSI PENGATURAN KAMPANYE LEGISLATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Akbar, M. Nashrulloh]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.164 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v3i1.66
<![CDATA[Salah satu tahapan penting dalam sebuah Pemilu adalah kampanye yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas maka kampanye harus menjamin adanya prinsip free and fair dan adanya aturan yang menjamin kepastian hukum. Penelitian ini melihat cara kerja regulasi sebagai acuan pelaksanaan kampanye. Munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diharapkan mampu menutupi kelemahan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Ternyata keberadaan Undang-Undang yang baru belum mampu menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kampanye sehingga menyebabkan masalah hukum dalam penerapannya. Maka dari itu perlu dilakukan rekonstruksi dalam Undang-Undang tersebut agar tercipta persaingan yang bebas dan adil demi terlaksanaya Pemilu yang berintegritas.]]>
<![CDATA[MENDUDUKKAN LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH OLEH DEWAN PERWAKILAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Rahmawan, Triya Indra]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.542 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v3i1.67
<![CDATA[Melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diberikan wewenang dan tugas baru untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Hadirnya wewenang dan tugas baru ini pun memberikan tantangan tersendiri bagi DPD. Jika DPD tidak tepat dalam merumuskan lingkup tersebut, maka kekhawatiran terjadinya tumpang tindih wewenang dan tugas dengan Pemerintah Pusat akan terjadi. Selain itu, DPD juga harus mampu membedakan karakter antara pengawasan Perda yang dilakukan oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Untuk menghindari adanya tumpang tindih wewenang, maka pemantauan dan evaluasi yang dilakukan DPD dapat lebih ditekankan pada upaya merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam hal penyusunan rancangan Perda, perumusan materi rancangan Perda dan pelaksanaan Perda. Tindak lanjut atas hasil dari perumusan masalah yang didapatkan oleh DPD diarahkan dalam bentuk rekomendasi kebijakan sebagai pertimbangan terhadap penyusunan materi muatan peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah.]]>
<![CDATA[HAK PENGEMUDI BUS PERUSAHAAN ANGKUTAN JALAN PERUM DAMRI SURABAYA TERKAIT JAM KERJA ]]>
<![CDATA[Susanto, Doel]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.894 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v3i1.68
<![CDATA[Waktu kerja pengemudi bus sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 90 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak sinkron dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali, maka status Perum Damri Surabaya sebagai jenis pekerjaan yang bergerak pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu dan jenis dan sifat pekerjaan yang dijalankan secara terus menerus. Hal ini berdampak kepada upah yang diperoleh oleh pengemudi bus berupa upah pokok dan upah lembur. Pemerintah belum mengatur secara khusus ketentuan upah lembur pengemudi bus, sehingga oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur diserahkan kepada Perum Damri Surabaya untuk mengatur upah lembur. Hal ini berpotensi terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pembayaran upah lembur sehingga dibutuhkan regulasi yang khusus mengatur upah lembur pengemudi bus.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN OMBUDSMAN DALAM PENYELESAIAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Salabbaet, Eufemia Lawati]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.88 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v3i1.129
<![CDATA[Untuk mencegah maladministrasi telah dibentuk lembaga khusus yang menangani maladministrasi dalam pelayanan publik, yaitu Ombudsman. Ombudsman berwenang memproses pengaduan dari masyarakat, termasuk ajudikasi. Kewenangan Ombudsman melalui jalur ajudikasi menjadi kontradiksi karena putusan ajudikasi belum final dan tidak mengikat para pihak, sebab hasil putusan ajudikasi hanya memiliki nilai sebagai rekomendasi. Berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Ombudsman, proses penyelesaian pengaduan pelayanan publik oleh Ombudsman yaitu penyelesaian maladministrasi yang dilaporkan oleh masyarakat dan penyelesaian maladministrasi atas inisiatif sendiri. Putusan ajudikasi oleh Ombudsman juga tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pasal 1 ayat (11) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu diubah dengan menempatkan proses ajudikasi sebagai proses awal litigasi. Kemudian perlu perubahan dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman bahwa rekomendasi tersebut menjadi salah satu poin dalam dictum putusan pengadilan.]]>
<![CDATA[INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI PP NO 34 TAHUN 2016 ]]>
<![CDATA[Novitasari, Ayu Dwi]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 3 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (264.767 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v3i1.130
<![CDATA[Pajak merupakan pemasukan terbesar bagi negara, tetapi melalui PP No. 34 Tahun 2016 dengan menurunkan pajak untuk penjual tidak serta merta meringankan biaya pengenaan pajak pada sektor jual beli tanah dan/atau bangunan, jual beli tanah dan/atau bangunan merupakan perjanjian yang terjadi antara para pihak untuk membeli benda tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan). Sebagai bentuk kebebasan berkontrak dapatkah pemerintah membatasi dan mengintervensi perjanjian tersebut melalui produk hukumnya. Untuk hal tersebut maka penelitian dilakukan dengan yuridis normatif karena bertujuan mengetahui batasan pemerintah melakukan intervensi terhadap perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan melalui PP No. 34 Tahun 2016 yang tidak sesuai dengan UU BPHTB dan mengetahui batasan kebebasan berkontrak dalam perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016. Karena sebagai bentuk terlaksananya asas self assessment maka Pemerintah berfungsi sebagai penyeimbang dari kebebasan berkontrak apabila memang terjadi kegagalan pasar untuk terhindar dari monopoli alamiah.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Pengaturan Kampanye Legislatif Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ]]>
<![CDATA[M. Nashrulloh Akbar]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 3 No 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v3i1.175
<![CDATA[One of the significant piece of election is the campaign conducted by the election participants. To achieve an integrated election, the campaign must guarantee the free and fair principles and legal certainty. This research looks to how the regulation works as a reference to campaign implementation. The emergence of election law 7 Tahun 2017 is expected to cover the weakness of previous legilslation 8 Tahun 2012. Evidently, the regulations can not guarantee the legal certainty on campaign implementation that caused many problems in its aplication. Therefore the reconstruction of regulation must be carried out in order to create free and fair competition for elections with integrity.]]>
<![CDATA[Mendudukkan Lingkup Pemantauan Dan Evaluasi Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Daerah ]]>
<![CDATA[Triya Indra Rahmawan]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 3 No 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v3i1.176
<![CDATA[Upon the enactment of Law No 2 in 2018, the Regional Representative Council has been given a new authority and task to monitor and evaluate the Local Regulations. The establishment of the new authority and task has provided a challenge for the Regional Representative Council in determining the scope of monitoring and evaluation. Overlap of functions might occur because the central government is also responsible for supervising the Local Regulations. Therefore, the Regional Representative Council should be able to spot the differences in the Local Regulations supervised by the legislative or executive councils. To avoid overlapping authorities, the monitoring and evaluation scope should be focused on formulating problems that are faced by the local government in planning, preparing, and implementing the Local Regulations. These results will, thus, be established in a form of a policy recommendation for preparing materials contained in a local autonomy law.]]>
<![CDATA[Hak Pengemudi Bus Perusahaan Angkutan Jalan Perum Damri Surabaya Terkait Jam Kerja ]]>
<![CDATA[Doel Susanto]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 3 No 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v3i1.177
<![CDATA[The working time of the bus driver as implied by Article 90 paragraph (4) of Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation, is not in sync with Law Number 13 of 2003 concerning Labor because based on the principle of lex specialis derogat legi generali, the status of Perum Damri Surabaya as a type of work engaged in certain business sectors or occupations and the type and nature of work carried out continuously. This affects the wages earned by bus drivers in the form of basic wages and overtime pay. The government has not specifically regulated the provisions of overtime drivers' wages, so that by Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Article 12 of the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number KEP. 102 / MEN / VI / 2004 concerning Overtime and Overtime Working Time shall be submitted to Perum Damri Surabaya to regulate overtime pay. This has potential violations in the payment of overtime wages, so a regulation that specifically regulates the bus driver's overtime wages.]]>
<![CDATA[Kewenangan Ombudsman Dalam Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Eufemia Lawati Salabbaet]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 3 No 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v3i1.178
<![CDATA[To prevent maladministration a special institution has been formed to handle maladministration in public services, namely the Ombudsman. The Ombudsman is authorized to process complaints from the public, including adjudication. The authority of the Ombudsman through the adjudication channel becomes a contradiction because the adjudication decision is not final and does not bind the parties, because the adjudication decision has only value as a recommendation. Based on the duties and authorities given to the Ombudsman, the process of resolving complaints of public services by the Ombudsman is the settlement of maladministration reported by the public and settlement of maladministration on its own initiative. The adjudication decision by the Ombudsman also does not provide legal certainty for the parties. Article 1 paragraph (11) of Law No. 25 of 2009 concerning Public Services needs to be changed by placing the adjudication process as the initial litigation process. Then it is necessary to change in Article 1 paragraph (7) of Law No. 37 of 2008 concerning the Ombudsman that the recommendation became one of the points in the dictum of the court's ruling.]]>
<![CDATA[Intervensi Pemerintah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan Melalui PP No 34 Tahun 2016 ]]>
<![CDATA[Ayu Dwi Novitasari]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 3 No 1 (2018): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v3i1.179
<![CDATA[Tax is the largest income for the state, but through Government Regulation no. 34 Year 2016 by lowering the tax for the seller does not necessarily relieve the taxation charge on the sector of sale and purchase of land and / or building, the sale and purchase of land and / or building is an agreement between the parties to buy immovable property (land and / or building ). As a form of freedom of contract can the government restrict and intervene the agreement through its legal products. For that reason, the research is conducted with normative juridical because it aims to know the limits of government to intervene on the sale and purchase agreement of land and/or building through Government Regulation 34 of 2016 which is inconsistent with BPHTB Law and knows the limits of freedom of contract in the land and / or building purchase agreement on Government Regulation no. 34 Year 2016. Because as a form of implementation of the principle of self assessment then the Government serves as a counterweight of freedom of contract if there is a market failure to avoid natural monopoly.]]>
