cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11, No 2 (2019): Desember" : 7 Documents clear
IMPLEMENTASI PERLUASAN KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI Herma Yanti; Masriyani Masriyani
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.175 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v11i2.177

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan teah memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dibandingkan sebelumnya berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 9 tahun 2004 jo  UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  Perluasan kewenangan PTUN tersebut  terkait dengan diperluasnya makna keputusan yang menjadi objek sengketa di PTUN serta penambahan kewenangan baru yaitu kewenangan mengadili tindakan pemerintahan, kewenangan pengujian ada tidaknya penyalahgunaan wewenang, kewenangan memutus permohonan atas keputusan fiktif positif, serta adanya pengalihan kewenangan memutus perkara pasca upaya administratif yang sebelumnya merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan lebih lanjut cakupan perluasan kewenangan PTUN berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tersebut serta  melihat implementasinya pada PTUN Jambi. Data-data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan  melalui studi dokumen dan  wawancara terstruktur dengan responden di PTUN Jambi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari  data-data tentang penanganan perkara yang dilakukan PTUN Jambi sejak Tahun 2015 hingga pertengahan Tahun 2019, belum semua kewenangan tersebut terlihat implementasinya pada PTUN Jambi.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERLU DILAKUKAN KEBIJAKAN REGULASI DALAM PENANGGULANGAN TIN-DAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN M Zen Abdullah; Ibrahim Ibrahim; Iman Hidayat
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.869 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v11i2.178

Abstract

Secara kasat mata dalam praktiknya modus operandi tindak pidana di bidang perbankan kian hari terus- menerus meningkat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Bukan hanya dilakukan oleh orang yang berada di luar bank. Namun demikian juga dapat dilakukan oleh orang di dalam bank itu sendiri dan dapat pula terjadi kerja sama antara orang dalam maupun orang di luar bank, yang menjadikan bank sebagai sararan/objek dan sarana untuk melakukan kejahatan. Tindak pidana di bidang perbankan, walaupun sudah ada kebijakan regulasi yang menga-tur dan memberikan ancaman sanksi pidana terhadap pelakunya, baik yang termu-at di dalam Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998 maupun di luar Undang- undang Perbankan,yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lainnya, seperti tindak pidana pemalsuan warkat dan/ atau dokumen bank dalam pemberian kredit,penipuan, pengge-lapan dana nasabah, penyalahgunaan wewenang/jabatan dan lainnya, yang sudah banyak pelaku tindak pidana di bidang perbankan yang dijerat dan divonis pidana. Permasalahannya, tindak pidana di bidang perbankan kenyataannya terus- menerus menunjukkan peningkatan kualitas maupun kuantitasnya, sehingga perlu dilakukan upaya menga-tasinya. Hal inilah yang menarik  perhatian penulis untuk  melakukan penelitian tentang “Faktor- faktor apakah yang mempengaruhi perlu dilakukan kebijakan regulasi dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan”, dengan bahasan dilihat dari faktor internal dan faktor ekternal perlu dilakukan kebijakan regulasi dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR UANG PALSU DI KOTA JAMBI Osriansyah Osriansyah; Abdul Bari Azed; Chairijah Chairijah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.342 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v11i2.174

Abstract

Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana. namun dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum tersebut belum maksimal hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat.Namun masih ditemui Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah dan pengedarannya sangat banyak, yang paling utama dan menonjol di wilayah hukum Kota Jambi yaitu sulitnya untuk menemukan pelaku pembuat uang kertas rupiah palsu yang sebenarnya karena sangat sulitnya mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjerat pelaku tersebut. Budaya masyarakat di Kota Jambi yang kurang sadar hukum untuk melaporkan uang palsu yang diterimanya karena takut merugi atau dituduh sebagai pelaku. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengatasi tindak pidana pemalsuan uang dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan mengenal ciri-ciri uang yang asli, Melakukan kerja sama yang erat antara penegak hukum dan instansi terkait lainnya, dan Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
IMPLEMENTASI TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI Bahrun Bahrun; Ferdricka Nggeboe; Nuraini Nuraini
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.787 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v11i2.179

Abstract

Implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambimerupakan seperangkat kegiatan yang secara nyata telah dilakukan oleh hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat untuk melakukan pengamatan terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidanaya terutama mengenai perilaku mereka masing-masing maupun perlakuan para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Dengan demikian hakim selain akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan tampak hasil baik buruknya pada diri narapidana yang bersangkutan, juga penting bagi penelitian yang bermanfat bagi pemidanaan. Ditemukan hambatan- hambatan selaku Hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, maka diperlukan pengaturan sebaiknya dimasa depan tentang peranan Hakim Pengawas dan Pengamat  yang sebaiknya diterapkan adalah norma hukum acara pidana yang mengatur secara jelas dan tegas tentang peranan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap perubahan perilaku narapidana, sedemikian sehingga setiap terjadinya penjatuhan pidana, dapat dipastikan bahwa terpidana tidak akan melakukan resedivisme, melalui mekanisme pengawasan   dan pengamatan  oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, yang sebagian fungsinya dilimpahkan kepada Ketua RT/Desa/Kelurahan domisili narapidana dan Balai Pemasyarakatan.
PERANAN NOTARIS DALAM MEMBUAT PERJANJIAN KREDIT TANPA DIIKUTI DENGAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN Iman Hidayat
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.311 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v11i2.175

Abstract

Pembuatan perjanjian kredit dan pengakuan hutang, dibutuhkan peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Notaris adalah seorang pejabat umum yang bertanggung jawab untuk membuat Surat Keterangan tertulis yang dimaksudkan sebagai bukti dari perbuatan-perbuatan hukum. Notaris memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk berlakunya suatu pemberian hak tanggungan diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Dari kedua peraturan tersebut sudah merupakan suatu syarat mutlak bagi kreditur yang dalam hal ini adalah bank dalam memberikan kredit kepada debitur dengan jaminan hak tanggungan, maka harus dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang debitur kepada kreditur.Namun perkembangannya dalam dunia perbankan terdapat bank yang memberikan kredit kepada debitur tidak diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utangnya. Disini terjadi penyimpangan dalam proses pemberian kredit dari bank kepada nasabah yang mana seharusnya bank dalam pemberian kredit kepada nasabahnya harus diikuti dengan jaminan sebagai pelunasan terhadap kredit yang diberikan
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN PELAKU PEKERJA SEKS KOMERSIL PROSTITUSI ONLINE SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi) Suzanalisa Suzanalisa; Abadi B Darmo; Bunyamin Alamsyah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v11i2.180

Abstract

Prostitusi online merupakan kegiatan yang dilaksanakan telah terorganisir dimana terdiri pekerja seks komersil, mucikari atau germo (pimp) dan pelanggannya (client) ditambah dengan kemajuan teknologi melalui internet dimana media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan di pinggir jalan ataupun tempat lokalisasi. Dengan adanya media ini seseorang bisa lebih leluasa dalam bertransaksi, tidak harus saling bertemu langsung antara seorang pelaku prostitusi dengan orang yang ingin memakai jasanya. Sebagaimana kasus prostitusi online yang marak terjadi di Indonesia cara kerja dimulai Pekerja seks komersial akan mempromosikan dirinya melalui media sosial oleh mucikari selanjutnya pria hidung belang menemukan iklan pekerja seks tersebut kemudian berhubungan melalui media sosial dan di sambungkan dengan BBM atau Whatsapp setelah ada kata deal ingin bertemu. Prostitusi online yang terus berkembang membawa dampak negative terhadap Negara Indonesia antara lain merusak moral bangsa terutama genrasi penerus bangsa sebagai estafet penerus bangsa sehingga  dapat mengancam kelangsunagn hidup bangsa dan Negara di masa mendatang, Lunturnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideology bangsa yang dijadikan sebagai dasar pijakan berdirinya Negara Indonesia. Selanjutnya prostitusi online yang  telah diungkap oleh Kepolisian Daerah Jambi semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018  diperoleh pekerja seks komersil berjumlah 42 orang dari 19 kasus. Pekerja seks komersil dalam prostitusi online adalah perempuan yang berumur antara 19 tahun – 30 tahun. Selanjutnya oleh Kepolisian Daerah Jambi ditetapkan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, untuk itulah menjadi ketertarikan penulis mengetahui dan menganalisis penetapan terhadap pekerja seks komersial dalam prostitusi online oleh Kepolisian Daerah Jambi sebagai korban perdagangan orang, dan selanjutnya  penetapan yang telah dilakukan oleh Polda Jambi bukan merupakan penanggulangan dan pemberantasan prostitusi online.
PELAKSANAAN SISTIM PERKAWINAN ANTARA SUKU ANAK DALAM DENGAN SUKU JAWA DI DESA BUNGKU KECAMATAN BAJUBANG DARAT Maryati Maryati
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v11i2.176

Abstract

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis . pelaksanaan perkawinan antara suku anak dalam dengan suku jawa,  kendala-kendala yang ditemui akibat perkawinan dan bagaimana upaya penyelesaiannya, akibat-akibat hukum setelah terjadinya perkawinan. Sehingga untuk menciptakan dan menghilangkan sikap dan pandangan yang meremehkan kebudayaan lain, dengan demikian  dengan adanya perkawinan campuran antar adat yang berbeda akan memperkaya adat istiadat yang ada. Dengan saling menghargai satu-sama lain dalam adat isti adat justru akan memperkaya dan menambah adat-istiadat yang ada. Salah satunya perkawinan antara suku adat jawa dengan suku anak dkarena perkawinan antara dua orang yang berasal dari berbagai  suku budaya yang berbeda telah memperkaya persaudaraan dalam Negara ini. setelah terjadinya perkawinan adat istiadat masing-masing keluarga yang berbeda. Para calon saling isi mengisi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tujuannya untuk menghindari kesalahpahaman antar para  pasangan suami –istri. Bila suatu perbedaan di jadikan suatu penghambat hal inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan pertengkaran satu-sama lainnya.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): Desember Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue