Garuda - Garba Rujukan Digital

PENANGGULANGAN KEJAHATAN INSIDER TRADING DI DALAM PASAR MODAL M Zen Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS No 12 (2010): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.068 KB)

To increased economic roll in private aspect more fund is needed to realized, and the one legal institution to rule that is a stock market, in modern nation stock market is have a vital posisition to the economic policy of a whole nation, in this case stock market must be clean from a dirty practically like insider trading, as one of a crime in stock market insider trading have a vital posostion to to ensure the goodwill of a stock market because trust from the investor is really needed to ensure the stock market will live on, this is the reason why insider trading must be forbided in stock market, this journal will explained about the prevention of insider trading as a crime in stock market. Key Note: Insider trading as a crime in stock market

KAJIAN YURIDIS TERHADAP SYARAT SAH DAN UNSUR-UNSUR DALAM SUATU PERJANJIAN M Zen Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS No 11 (2010): juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (35.651 KB)

Agreement between one person and another person is a common thing lately, not economic aspect that agreement is also include social and cultural aspect, but so many people doesnt understand about the meaning of element in agreement it caused some people dont give more attention to that aspect althoght it was an importance element, because so many agreement hs been ended to the court caused by inperfection element so one person feel his right was violated and another person have the same feelling to, so this journal try to descibe about the condition and element that must be include in every good agreement. Key Note : Condition and element in good agreement

Arah dan Perkembangan Politik Hukum di Indonesia M Zen Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS No 13 (2011): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.449 KB)

In order to maintain the status quo power that lasting, often apply the legal system of the orthodox / conservative, which is more reflective of a legal product that generated more social vision of delivering the impression of government than the interests of the community expected peoples. The legal system that is built more responsive / populists are more concerned with the social interests of the will of the people.Given the conservative legal system by producing a legal product that is less responsive / populist thus reflects less a sense of justice because it is not based on state laws that live and thrive in the midst of society. For that, there is need for donations directed to place the political thinking of law in a central position very respectable, well-reviewed culturally, intellectually and in the implementation of the concrete. By replacing the position of the flow of legal positivism caracter intrumentalis conservative through alignment and harmonization of its values with the situation and legal conditions that developed in the midst of society by observing the flow sosiolocigal prakmatic yurisprudence and realism that characterized the law responsive / populist, it is necessary to reform efforts konkritisasi law through the development theory proposed by Prof. Muchtar Kusumaatmadja, by taking various steps that need immediate reform, improve and perfect guidance through national law by holding reforms, codification and unification in certain areas of law, order the functions of legal institutions according to their respective portions and increase the ability and authority law enforcement officials.Key Note : Directions and Developments in Political Law

Asas Praduga Tak Bersalah Dari Berbagai Persfektif M Zen Abdullah
Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.549 KB)

AbstrakAsas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagai suatu asas universal yang terdapat dan berlaku pada setiap negara di dunia yang menamakan dirinya sebagai negara berdasarkan hukum. Dalam teori peradilan pidana, dikenal adanya dua model peradilan pidana, yaitu Crime Control Model (CCM) dan Due process Model (DPM). Jaminan perlindungan hak asasi manusia tidak hanya dapat diberikan melalui pencantuman asas tersebut saja, karena asas praduga tak bersalah itu bersifat ” abstrak”, sehingga memerlukan implementasi lebih lanjut pada penyelenggaraan peradilan pidana. Perbedaan persfektif yang terjadi di kalangan penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim serta kalangan masyarakat mengakibatkan perbedaan pidana dan tuntutan terhadap satu perkara dengan perkara lain. Ditambah lagi pemahaman masyarakat yang berbeda-beda terhadap asas praduga tak bersalah sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang mengakibatkan timbul pemberitaan pelaku tindak pidana secara berlebihan padahal belum tentu si tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Kata Kunci : Perbedaan persfektif

KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN M Zen Abdullah; Abadi B Darmo
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v10i2.166

Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, karena fungsiya menerima simpanan masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan diterapkan dalam manajemen perbankan agar tercipta system perbankan yang tangguh, sehat, dinamis professional dan dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi seringkali dalam prakteknya, tugas dan fungsi yang sedemikian bagus dan mulia seringkali dikotori oleh oknum-oknum yang memanfaatkan system yang diterapkan tersebut hanya demi keuntungan dirinya pribadi ataupun kelompoknya saja, dengan memanfaatkan kondisi keuangan dunia yang sedang goncang banyak muncul kasus-kasus pidana perbankan yang menyebabkan goncangnya perekonomian.

KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG PAJAK DAERAH Willi Caramoon; M Zen Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2010): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Keberadaan Peraturan Daerah sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Berbagai kewenangan daerah baik yang berdasarkan asas otonomi maupun tugas pembantuan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Pilihan atas penggunaan sanksi hukum pidana dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah perlu dipertimbangkan secara cermat. Pertama, berkaitan dengan efektivitas penerapan sanksi hukum pidana, dan Kedua, berkaitan dengan karakteristik sanksi pidana. Apalagi dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ternyata ketentuan pidana tidak pernah diterapkan. Dalam pelaksanaannya bahwa penegakan hukum di bidang pajak sesungguhnya lebih mengutamakan penerapan sanksi administrasi bukan sanksi pidana. Penggunaan sanksi pidana dapat saja dilakukan sepanjang menurut pertimbangan pembentuk Peraturan Daerah dianggap perlu. Kata Kunci: Kebijakan Sanksi Pidana, Peraturan Daerah Provinsi Jambi, Pajak Daerah

PENERAPAN UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Dhoni Erwanto; M Zen Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 9, No 1 (2017): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Pada umumnya pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika, berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan yang sah, maupun untuk mendanai kegiatan usaha yang bertentangan dengan hukum. Penerapan pasal-pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika, merupakan terobosan yang sangat strategis dan bernilai penting bagi pemberantasan tindak pidana narkotika secara sistemik. Penegakan hukum yang diberlakukan selama ini dengan menerapkan pidana yang tinggi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, terbukti tidak mampu secara efektif menghentikan gerak langkah produksi dan peredaran gelap narkotika. Hal itu terjadi karena penerapan ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Narkotika, hanya mampu menghukum pelaku namun tidak mampu menggali, menelusuri dan menyita secara komprehensif seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pelaku yang diperoleh dari tindak pidana produksi dan peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, meskipun seorang pelaku tindak pidana narkotika telah dikenakan pidana penjara, tetapi bisnis illegal narkotika berupa produksi dan peredaran gelap narkotika, tetap dapat dijalankan oleh kaki tangan pelaku pidana bersangkutan, berkat kekayaan atau modal yang masih dimilikinya yang tersimpan atau ditanam dalam aneka usaha yang sah. Disinilah letak strategisnya penerapan pasal-pasal pencucian uang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut Undang-Undang Pencucian Uang).

EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DAN OBAT-OBATAN TERLARANG DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B MUARO BUNGO Harianto Harianto; Abdul Bari Azed; M Zen Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 10, No 1 (2018): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo khususnya terhadap pembinaan narapidana narkotika focus penelitian ini diperoleh bawha program pembinaan yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo terdiri dari program rehabilitasi medis, program rehabiltasi sosial, program pembinaan mental, program pembinaan fisik, program pembinaan keterampilan dan program pembinaan social dari hasil penelitian diperoleh bahwa efektivitas pembinaan terhadap narapidana narkotika, di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo sudah berjalan sesuai denga kondisi yang ada. Pembinaan narapidana narkotika, ditemui beberapa kendala yaitu kendala yang dilihat dari aspek interenitas Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri maupun kendala dari aspek ekterenitas Lembaga Pemasyarakatan. Dengan kedua kendala ini lah yang menyebabkan tidak berjalan optimalnya program pembinaan bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo.

PERANAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012 DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI JAMBI Bahtera Perangin-angin; Bunyamin Alamsyah; M Zen Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 2 (2014): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v6i2.122

Pada proses Persidangan Anak terdapat ketentuan-ketentuan khusus yang berbeda dengan layaknya persidangan biasa bagi orang dewasa, dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak. Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas (Pasal 6 UU No. 3 Tahun 1997 yang diganti dengan Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2012). Berbicara mengenai Hakim Anak, maka tidak dapat dilepaskan dari peranan hakim pada umumnya. Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat, terlebih lagi menyangkut putusan yang dijatuhkannya yang akan mempunyai akibat begitu besar terhadap kepentingan publik khususnya terhadap pihak yang berperkara atau terkena perkara. Begitu banyak hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan tersebut harus memperhatikan tujuan pemidanaan, dimana agar orang yang telah dipidana menjadi seorang yang baik dan dapat kembali serta diterima di tengah-tengah masyarakat. Apabila seorang hakim keliru dalam menentukan suatu putusan maka keadilan hukum yang

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN MELALUI PENDEKATAN KEBIJAKAN REGULASI M Zen Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Penellitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan kebijakan regulasi peraturan perundang- undangan dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan. Serta menjelaskan beberapa faktor yang merupakan penghambat dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan sehingga memberikan manfaat berupa masukan dan rujukan dengan upaya penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan melalui pen-dekatan kebijakan regulasi dan penerapan pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan penelitian hukum empiris sebagai bahan penunjang/pelengkap. Kebijakan regulasi dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang per-bankan diatur di dalam dan di luar Undang- undang Perbankan, yang di dalam Undang-undang Perbankan telah dirumuskan dan dituangkan ketentuannya di dalam pasal 46 hingga pasal 50A Undang- undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang- undang Nomor 10 Tahun 1998, se-dangkan di luar ketentuan Undang- undang Perbankan, yang dituangkan dan diatur di dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang- undang Penanaman Modal, Undang- undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang- undang Transper Dana. Beberapa faktor yang merupakan penghambat dalam penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan, dapat dilihat dari baik aspek substansi/materi yang termuat di dalam Undang- undang Perbankan, di mana norma/ kaidah hukumnya masih kabur, kurang jelas dan kurang tegas dan belum sepenuhnya mampu menanggulangi berbagai jenis dan modus tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi dan berkembang saat ini. Dilihat dari aspek struktur/ kelembagaan aparat penegak hukum, masih terjadi tumpang tindih (overlaping) dan kurang harmonisnya antar aparat penegak hukum dalam hal kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang perbankan yang diatur dalam Undang- undang. Keterbatasan kualitas (keahlian, ketrampilan, penga-laman dan pengetahuan) yang belum memadai penguasaan dan penggunaan tehnologi informasi, internet banking, data- data digital/ elektronik, komputeri-sasi dan lainnya, keterbatasan sarana dan prasarana tehnologi informasi maupun dari aspek kultur/budaya aparat penegak hukum yang berprilaku yang berbeda dengan hal yang sebenarnya yang terkandung dalam aturan yang diterapkan, seringkali bermain dengan peraturan dan prosedur.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search