cover
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2019)" : 7 Documents clear
REVITALISASI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) ANALISIS KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Hidayatullah Hidayatullah; Faris Ali Sidqi
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.58 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v11i1.2016

Abstract

AbstractThis study aims to illustrate how the existence and position of Badan Wakaf Indonesia according to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, will then be studied more deeply to find out how to revitalize the status, roles and responsibilities of Badan Wakaf Indonesia in managing waqf in Indonesia in the context of management endowments that are effective and effective. The establishment of Badan Wakaf Indonesia (BWI) is a consequence of the issuance of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf so that Badan Wakaf Indonesia has a strong legal position in the structure of national law. However, in the legal construction of the authority, duties and responsibilities of Badan Wakaf Indonesia there are several shortcomings, namely related to the status, independence, structure, duties and funding of this institution, which has a very significant effect on the implementation, management and development of endowments in Indonesia. Therefore, one of the ways to revitalize the status, roles and responsibilities of the Indonesian Waqf Agency in waqf regulation is to improve the institutional status of Badan Wakaf Indonesia to become a Nonstructural Government Institution (LNS) so that it becomes clear in the constitutional system which is directly under the President and can budgeting for their own funds charged to the state budget, the institutional status can be equated with the National Zakat Amil Agency (BAZNAS).Keywords: Revitalization, Badan Wakaf Indonesia, Endowments.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana eksistensi dan kedudukan Badan Wakaf Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian akan dikaji lebih dalam untuk menemukan bagaimana merevitalisasi status, peran dan tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia dalam pengelolaan wakaf di Indonesia dalam konteks pengelolaan wakaf yang berdaya guna dan berhasil guna. Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan konsekuensi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sehingga Badan Wakaf Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang kuat dalam struktur hukum nasional. Namun dalam konstruksi hukum tentang wewenang, tugas dan tanggungjawab Badan Wakaf Indonesia terdapat beberapa kekurangan, yaitu terkait dengan status, independensi, struktur, tugas dan pembiayaan lembaga ini, yang mana hal  tersebut berpengaruh sangat signifikan terhadap pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan perwakafan di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu langkah merevitalisasi status, peran dan tanggung jawab Badan Wakaf Indonesia dalam regulasi wakaf adalah dengan meningkatkan status kelembagaan Badan Wakaf Indonesia menjadi Lembaga Pemerintah Nonstruktural (LNS) sehingga menjadi jelas dalam sistem ketatanegaraan yang mana kedudukannya langsung berada di bawah Presiden dan dapat menganggarkan sendiri pembiayaannya yang dibebankan kepada APBN, status kelembagaan tersebut dapat disamakan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).Kata kunci: Revitalisasi, Badan Wakaf Indonesia, Wakaf
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Afif Khalid; Dadin Eka Saputra
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.812 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v11i1.2022

Abstract

AbstractThis research will discuss a juridical review of paralegals in the provision of legal assistance where there is an overlap of authority between Advocates and paralegals who through Regulation of the Minister of Law and Human Rights Permenkumham Number 01 Year 2018 are authorized to obtain proceedings both in non-litigation and litigation. The short-term goal expected from this research is to provide a critical analysis of paralegals in the provision of legal assistance in a justice system in Indonesia. The long-term goal of this research can be an appropriate and effective framework in solving problems regarding the provision of legal assistance as efforts to provide legal protection for justice seekers. This research uses a normative juridical research method. This normative legal research was conducted in a qualitative descriptive, normative descriptive means that the material or legal materials are collected, sorted and subsequently studied and analyzed for content, so that it can know the level of synchronization, the feasibility of norms, and the submission of new normative ideas. Keynote: Paralegals, Advocate, Legal Aid, Justice. AbstrakPenelitian ini akan membahas tentang tinjauan yuridis tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum dimana terdapat tumpang tindih kewenangan antara Advokat dengan paralegal yang melalui Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 diberikan wewenang untuk dapat beracara baik secara non litigasi maupun litigasi. Tujuan jangka pendek yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisa kritis terhadap paralegal dalam pemberian bantuan hukum dalam sebuah sistem peradilan di Indonesia. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini dapat menjadi kerangka kerja yang tepat dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan tentang pemberian bantuan hukum sebagai upaya-upaya pemberian perlindungan hukum para pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru. Kata Kunci: Paralegal, Advokat, Pemberian Bantuan Hukum, Peradilan
MERIT SYSTEM DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PEMBINAAN KARIER APARATUR SIPIL NEGARA Nurwita Ismail
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.571 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v11i1.2023

Abstract

AbstractThe Merit System is a reflection of professional staffing management where the placement of employees and officials uses performance competencies and track records as a means of measuring appointments. But so far the system merit has not been fully implemented even though if this system is implemented, it can produce qualified official figures and have good performance other than that it will not interfere with internal conditions because it has continuity with the old officials. Practices that occur are politicization of the State Civil Apparatus. Merit violations are usually like people being demoted without clear reasons and mutations. New regional heads usually dismantle their employees with people he knows. Everything is still related to retribution and revenge, so that this article is carried out with the aim of knowing how the implementation of the Merit System in ASN career development and the factors that influence the implementation of Merit System can realize the transparency of ASN career coaching using Qualitative analysis methods. So that it is expected to contribute ideas to the government in the study and implementation of a better Merit System. Keywords: Merid System and State Civil Apparatus AbstrakMerit sistem merupakan cerminan manajemen kepegawaian yang profesional dimana penempatan pegawai dan pejabat menggunakan kompetensi kinerja dan track record sebagai alat ukur pengangkatan. Namun sejauh ini merit sistem belum sepenuhnya dilakukan padahal Jika sistem ini diterapkan, dapat menghasilkan figur pejabat yang mumpuni dan memiliki kinerja bagus selain itu tidak akan mengganggu kondisi internal karena memiliki kesinambungan dengan pejabat lama. Praktek-praktek yang terjadi adanya politisasi terhadap Aparatur Sipil Negara. Pelanggaran Merit itu biasanya seperti orang diturunkan jabatannya tanpa alasan yang jelas dan mutasi. Kepala daerah baru biasanya membongkar pegawainya dengan orang-orang yang dia kenal. Semuanya masih berkaitan dengan balas budi dan balas dendam, sehingganya tulisan ini dilakukan dengan tujuan mengetahui Bagaimana implementasi Merit System dalam  pembinaan karier ASN serta Faktor yang mempengaruhi penerapan Merit System dapat mewujudkan transparansi pembinaan karier ASN dengan menggunakan Metode analisis Kualitatif. Sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah dalam pengkajian dan pelaksanaan Merid Sytem kearaha yang lebih baik. Kata Kunci: Merid System, Aparatur Sipil Negara
KEDUDUKAN NOTARIS YANG MEMILIKI JABATAN STRUKTURAL DI PERGURUAN TINGGI Roosalina Kartini; Rusdianto Sesung
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.812 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v11i1.2018

Abstract

AbstractCharacteristic of Notarial as an esoteric science brings consequence which makes this science cannot be taught to person who does not possess knowledge within this field.  In order to produce high quality candidates of notary public, Some University as educational agency of notarial science provides structural position for notarial practitioner to become lecturer in Notarial Master Program at the University. This approach is conducted to adjust between learning curriculum of notarial science and learning outcome of the graduates as notary public. But this approach is obstructed with rules that are enacted in Regulation of Notary Public (Undang-Undang Jabatan Notaris) which prohibit notary public to hold double positions as lecturer coupled with practitioner. Keywords: Notary Public, Double Positions, Structural Position. AbstrakKarakteristik ilmu Kenotariatan sebagai ilmu yang esoterik membawa konsekuensi bahwa ilmu tersebut tidak bisa diajarkan oleh orang yang tidak memahami seluk beluk dunia kenotariatan. Demi menghasilkan calon Notaris yang berkualitas beberapa Perguruan Tinggi penyelenggara program Magister Kenotariatan memberikan jabatan struktural kepada praktisi Notaris yang menjadi Dosen pengajar di Perguruan Tinggi tersebut agar mampu menyesuaikan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan praktek nantinya. Kondisi tersebut dihadapkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur larangan rangkap Jabatan Notaris. Kata kunci : Notaris, Rangkan Jabatan, Jabatan Struktural
URGENSI KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Hanafi Hanafi; Reza Aditya Pamuji
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.812 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v11i1.2020

Abstract

AbstractThe purpose of this research is to know and analyze how the legal construction of expert information is based on the criminal justice system in Indonesia and how the influence of expert information on the power of evidence in the system Criminal justice in Indonesia. This research is a normative law research that examines and examines the legislation related to the information of experts, in this case the Law No. 8 of 1981 about the Criminal Procedure Law (KUHAP). Based on the results of the research conducted with the study of literature, in the outline of the results of the study can be concluded that the legal construction of the expert information arrangement is governed in article 184 paragraph (1) of KUHAP point number 2 which is included in the types of Legal evidence after the witness's description. In the sense that the expert information is governed by article 1 number 28 of the criminal CODE stating that the explanation of the expert is the information given by a person who has special skills on what is necessary to make the light of a criminal case to Inspection interests. From the formulation it appears that it has been covered by the function of a member, namely to make the light of a criminal case for examination purposes. The influence of expert information on the power of proving is that in principle the proof tool of expert evidence has no proven strength binding and determining. As such, the value of the expert's proof of proof strength is the same as the value of proofs attached to the witness evidence tool.Keywords: Expert Description, Proof Tool, Criminal Justice.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konstruksi hukum tentang keterangan ahli berdasarkan sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimana pengaruh keterangan ahli terhadap kekuatan pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterangan ahli, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi kepustakaan, secara garis besar hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kontruksi hukum pengaturan keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP point nomor 2 yang termasuk dalam jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum setelah keterangan saksi. Secara pengertian keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dari rumusan tersebut terlihat bahwa telah tercakup fungsi dari keterangan ahli, yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Adapun pengaruh keterangan ahli terhadap kekuatan pembuktian adalah bahwa pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Kata Kunci: Keterangan Ahli, Alat Bukti, Peradilan Pidana
ANALISIS KEBIJAKAN PERUMUSAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM KUHP Eka Juarsa
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.812 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v11i1.2014

Abstract

AbstractThe writing of this journal is motivated by aspects of criminal law policy, the phenomenon of criminal use of deprivation of liberty (imprisonment) that seems "wasteful", of course it is very contrary to the trends that are sweeping the international world today, namely to avoid imprisonment by applying selective policies as far as possible and limitative. Thus it is natural that criminal penalties are the center of attention, both are used as a substitute for short imprisonment and also as an independent sanction, because in addition to being one type of criminal sanction that is non-custodial, it is also considered not to cause stigmatization and prisonization and economically the state gets input in the form of money or at least saves social costs compared to the type of imprisonment. Then the question arises in identifying problems about how the criminal penalty system policy in the Criminal Code? The results of the study explain the determination of criminal penalties of fines formulated by adopting Alternative Systems and Single Systems. The logical consequence of this policy is that the operation of criminal penalties can only be used as an independent sanction without the possibility to operate cumulatively with other types of principal crimes. Determination of the threat of the amount / size of criminal fines is formulated by adhering to the General and Special Maximum Minimum System. Keywords: policies, criminal penalties, sanctions AbstrakPenulisan jurnal ini dilatarbelakangi dari aspek kebijakan hukum pidana fenomena penggunaan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) yang terkesan “boros”, sudah barang tentu sangat bertentangan dengan kecenderungan yang sedang melanda dunia internasional dewasa ini, yaitu untuk sejauh mungkin menghindari penjatuhan pidana penjara dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif. Dengan demikian wajar apabila pidana denda menjadi pusat perhatian, baik itu digunakan sebagai pengganti pidana penjara pendek dan juga sebagai pidana yang berdiri sendiri (independendent sanction), karena selain merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang bersifat non-custodial, juga dianggap tidak menimbulkan stigmatisasi dan prisonisasi serta secara ekonomis Negara mendapat masukan berupa uang atau setidak-tidaknya menghemat biaya sosial dibandingkan dengan jenis pidana penjara. Maka muncul pertanyaan dalam identifikasi permasalahan tentang bagaimana kebijakan sistem pidana denda di dalam KUHP? Hasil penelitian menerangkan penetapan ancaman pidana denda dirumuskan dengan menganut Sistem Alternatif dan Sistem Tunggal. Konsekuensi logis dari kebijakan ini, maka pengoperasionalan pidana denda hanya dapat difungsikan sebagai jenis sanksi yang berdiri sendiri (independent sanction) saja tanpa dimungkinkan untuk mengoperasionalkan secara kumulatif dengan jenis pidana pokok lain. Penetapan ancaman jumlah/ukuran pidana denda dirumuskan dengan menganut Sistem Minimum Umum dan Maksimum Khusus. Kata Kunci: kebijakan, pidana denda, sanksi
URGENSI PENDAFTARAN PADA TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT Ningrum Ambarsari; Noor Azizah
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 11, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.812 KB) | DOI: 10.31602/al-adl.v11i1.2021

Abstract

AbstractThe urgency of land registration for the first time on land that has not been certified is intended to realize the orderly administration and legal certainty for landowners. This is because the implementation of land registration will produce a final product that is a certificate as a proof of ownership of land rights. This research aims to determine how the first land registration on land that has not been certified and how obstacles in the first Land registry. This research is expected to make a meaningful contribution. Theoretically, this research is beneficial for the development of legal sciences, especially regarding agrarian law. Keynote: Agrarian, Land Registration, Certified Land. AbstrakUrgensi Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kali pada Tanah yang belum Bersertifikat dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Hal ini karena penyelenggaraan pendaftaran tanah akan menghasilkan suatu produk akhir yaitu berupa sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendaftaran tanah yang pertama kali pada tanah yang belum bersertifikat dan bagaimana kendala – kendala dalam Pendaftaran tanah yang pertama kali. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk kepentingan pengembangan Ilmu hukum, khususnya mengenai Hukum Agraria. Kata Kunci: Agraria, Pendaftaran Tanah, Sertifikat Tanah

Page 1 of 1 | Total Record : 7