cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Yati Nurhayati, SH.,MH
Contact Email
yatinurhayati1904@yahoo.com
Phone
+6281223692567
Journal Mail Official
yatinurhayati1904@yahoo.com
Editorial Address
Jl Adyaksa No.2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia.
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Al-Adl : Jurnal Hukum
Published by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
ISSN : 19794940     EISSN : 24770124     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al - Adl : Jurnal Hukum is a journal that contains scientific writings in the field of law either in the form of research lecturers and the results of studies in the field of law published the first time in 2008 with the period published twice a year. Al - Adl Journal of Law is registered in LIPI with the code E-ISSN 2477-0124 and P-ISSN 1979-4940. Every script that goes into the editorial will be reviewed by reviewers in accordance with the field of knowledge. The review process is not more than 1 month and there is already a decision about whether or not the submission is accepted.This journal provides open access which in principle makes research available for free to the public and will support the largest exchange of global knowledge. Al Adl : Jurnal Hukum publihes twice a year (biannually) on January and July focuses on matters relating to: - Criminal law - Business law - Constitutional law - State Administration Law - Islamic law - The Basic Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 16, No 2 (2024)" : 13 Documents clear
IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI WILAYAH KABUPATEN TOJO UNA UNA Mardin, Nurhayati; Haryanti, Tuti; Nur Qalbi, VIvi; Kharismawan, Adiguna
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.14018

Abstract

Deforestation is a phenomenon that needs to be addressed seriously to preserve the environment. One of the causes of deforestation is illegal logging activities in forest areas. The purpose of this research is to examine the impact of illegal logging, analyze the law enforcement process against illegal logging perpetrators and analyse obstacles in the implementation of law enforcement against illegal logging in Tojo Una-Una Regency. The research method uses empirical juridical research by using a conceptual approach and a case approach. This research concludes that the investigation of the crime of illegal logging in the Tojo Una-Una Regency area is carried out by Investigators at the Tojo Una-Una Police Station and Civil Servant Investigators of the Sulawesi Regional Environmental and Forestry Law Enforcement and Security Centre and obstacles in the implementation of law enforcement come from technical obstacles such as the difficulty of the terrain that must be traversed to reach the forest area,  lack of facilities and infrastructure and lack of personnel at Tojo Una-Una Police Station and investigators of the Sulawesi Regional Environmental and Forestry Law Enforcement and Security Centre to carry out law enforcement duties against illegal logging crimes, as well as obstacles originating from the rule of law or legal substance, especially after the enactment of the Job Creation law. 
IMPLEMENTASI AJARAN DUALISTIS HUKUM PIDANA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA DI BIDANG KENOTARIATAN Abdullah, Ali; Subagyo, Panca
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.15357

Abstract

Banyaknya permasalahan hukum yang melibatkan Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya menyebabkan Notaris berurusan dengan hukum pidana. Hukum pidana yang seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), namun pada praktiknya dijadikan sebagai pilihan utama (primum remedium), sehingga tidak ada perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat yang mempunyai peran penting dalam pembuatan akta autentik. Tujuan penelitian ini adalah menjawab implementasi ajaran dualistis hukum pidana dalam menyelesaikan perkara pidana di bidang kenotariatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan bersumber pada studi pustaka/data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi ajaran dualistis dalam menyelesaikan perkara pidana terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya masih minim diterapkan oleh hakim (pengadilan). Hakim masih memandang bahwa Notaris yang melakukan perbuatan sesuai rumusan tindak pidana (actus reus) layak dipidana, tanpa mempertimbangkan keadaan batin (mens rea) sebagai unsur kesalahan Notaris. Sehingga dalam hal ini tidak ada pemisahan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidananya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS JUAL BELI PERUMAHAN SUBSIDI SECARA KREDIT Khairunnisa, Khairunnisa
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i2.14770

Abstract

Sebelum terjadinya akad kredit perumahan bersubsidi para pihak akan dihadapkan dengan Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) yang isinya memuat terkait hak dan kewajibany yang telah disepakati oleh kedua pihak. Namun dalam hal ini, salah satu pihak yakni Developer Perumahan telah melakukan tindakan Wanprestasi yang juga berdampak memberikan kerugian terhadap pihak Konsumen Perumahan. Dalam situasi spesifikasi dan mutu bangunan yang tidak sesuai dengan standar, Developer perumahan dapat dikatakan telah melanggar hak-hak dan merugikan konsumennya yang dikemudian hari baru akan menimbulkan kerugian. Kedua, Developer perumahan terbukti tidak menjunjung nilai keamanan, kenyamanan dan keselamatan para konsumen ketika menghuni rumah subsidi tersebut, dengan membangun perumahan yang tidak memenuhi standar mutu bangunan yang dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian kepada konsumen. Dalam hal ini perlu adanya pengawasan dari Pemerintah yang memiliki wewenang di bidang ini,peran pemerintah sangatlah penting untuk turut serta mengawasi bangunan perumahan bersubsidi agar Developer perumahan lebih berhati-hati dalam menentukan material bangunan atau mutu bangunanKata Kunci : Perlindungan Konsumen, Developer Perumahan Subsidi, Wanprestasi

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 18, No 1 (2026) Vol 17, No 1 (2025) Vol 16, No 2 (2024) Vol 16, No 1 (2024) Vol 15, No 2 (2023) Vol 15, No 1 (2023) Vol 14, No 2 (2022) Vol 14, No 1 (2022) Vol 13, No 2 (2021) Vol 13, No 1 (2021) Vol 12, No 2 (2020) Vol 12, No 1 (2020) Vol 11, No 2 (2019) Vol 11, No 1 (2019) Vol 10, No 2 (2018) Vol 10, No 1 (2018) Vol 9, No 3 (2017) Vol 9, No 2 (2017) Vol 9, No 1 (2017) Vol 8, No 3 (2016) Vol 8, No 2 (2016) Vol 8, No 1 (2016) Vol 7, No 14 (2015) Vol 7, No 13 (2015) Vol 6, No 12 (2014) Vol 6, No 11 (2014) Vol 5, No 10 (2013) Vol 5, No 9 (2013) More Issue