cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Putri Keumala Sari
Contact Email
putkemalasari@gmail.com
Phone
+6282214066169
Journal Mail Official
putkemalasari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681, Indonesia
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan
Published by Universitas Teuku Umar
ISSN : 26145723     EISSN : 26206617     DOI : 10.35308
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ius Civile intents to publish issues on law studies and practices in Indonesia covering several topics related to International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2021): Oktober" : 15 Documents clear
PURIFIKASI PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI: SUATU IKHTIAR PENYEMPURNAAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 Ahmad Ahmad
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v5i2.2547

Abstract

ABSTRAK Ketentuan Presiden harus meminta Pertimbangan DPR dalam hal pemberian peniadaan proses hukum (Amnesti) dan pengampunan tuntutan hukum (Abolisi) perlu untuk dipertimbangkan kembali, hal ini di dasari dengan landasan pemikiran bahwa DPR sebagai lembaga Politik tentu saja paradigma yang dibangun adalah paradigma politik, padahal pada konsepnya proses pemberian amnesti dan abolisi adalah masuk dalam ranah state policy of law.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pemberian Amnesti dan Abolisi sebelum  amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945, dan  menganalisis konsep pelaksanaan pemberian Amnesti dan Abolisi yang ideal dalam kerangka penguatan UUD 1945. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian normatif. Penelitian ini mengunakan pendekatan, pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian ini menunjukan Bahwa aktulialisasi pemberian amnesti dan abolisi sebelum  amandemen dan sesudah amandemen UUD 1945 terdapat perbedaan, yaitu berubahnya ketentuan pasal 14 UUD 1945. Rancangan awal dari pasal 14 UUD 1945 hanya terdapat dalam satu pasal saja dan tidak diturunkan kedalam dua ayat seperti saat ini, dimana antara Grasi, Reabilitasi, Amnesti, dan Abolisi tergabung dalam satu pasal yang sama dan core konsultasi Presiden dalam memberikan keputusan Amnesti, dan Abolisi adalah ke Mahkamah Agung, sedangkan setelah amandemen terhadap UUD 1945 core konsultasi  Presiden dalam memberikan keputusan Amnesti, dan Abolisi adalah ke DPR. Bahwa konsep pelaksanaan pemberian amnesti dan abolisi yang ideal dalam kerangka penguatan UUD 1945 adalah dengan melakukan amandemen terhadap pasal 14 UUD 1945 melalui amandemen ke-lima dengan mengembalikan kedudukan Mahkamah Agung sebagai core pemberi “pertimbangan” kepada Presiden, hal ini untuk membangun keseimbangan (equilibrium) antara putusan politik dan hukum. Selanjutnya, merumuskan ketentuan turunan dari amanat pasal 14 UUD 1945  ini tersebut ke dalam satu undang-undang.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN TALAK SATU TERHADAP TALAK YANG DI UCAPKAN TIGA SEKALIGUS (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.6/2017/MS LSM) Andi Isnanda; Fauzah Nur Aksa
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v5i2.3911

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang analisis pertimbangan hakim tentang talak yang di jatuhkan satu  tetapi di hitung tiga sekaligus  oleh Hakim di Mahkamah Syariyah dalam putusan nomor 28/PDT.6/2017/MS LSM. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam menjatuhkan talak satu, terhadap talak yang di ucapkan tiga oleh suami di luar Mahkamah Syar’iyah dan untuk mengetahui dampak yang terjadi di masyarakat. Metode Penelitian ini merupakan metode penelitian yuridis empiris (sosiologis) dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah dalam menjatuhkan talak satu, terhadap talak yang di ucapkan tiga oleh suami di luar Mahkamah Syar’iyah mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 sesuai dengan asas mempersukar perceraian. Dampak yang terjadi di masyarakat terhadap penjatuhan ikrar talak Satu oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah terhadap talak yang di ucapkan tiga yang dilakukan di luar Mahkamah Syar’iyah diantaranya menjadi permasalahan yang rumit di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan bermazhab Syafi’i karena talak yang diucap tiga sekaligus di anggap sah dan putusan ikrar talak satu oleh Mahkamah Syar’iyah tidak diakui dalam masyarakat serta menimbulkan efek bagi keluarga yang menerima putusan tersebut.
VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI KONKRIT DALAM MENCARI KEBENARAN MATERIIL PADA PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA REVI ASTUTI
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v5i2.3434

Abstract

Evidence is the most important thing in the process of proof in a criminal court. Some cases, such as cases of assault, rape / immoral to murder Visum et Repertum have absolute power in proof, because Visum et Repertum is examined not only on the outside of the victim but on the inside of the victim. Therefore, the results of the Visum et Repertum are used as authentic evidence in seeking actual material truths. The research method, this research uses normative juridical, with a conceptual approach, namely analyzing legal materials from a knowledge and practical point of view, where the result is that the strength of the results of Visum et Repertum can be used as absolute evidence in proving in the legal court process in order to uphold the truth and the fairest.
Ketentuan Pakaian Perempuan Menurut Fikih dan Qanun Aceh Muhammad Haikal; Azmi Abubakar
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v5i2.3104

Abstract

 Women are creatures that almost all of their bodies are naked. Aurat must be covered. Covering the genitals is called clothing. This study looks at the provisions of clothing according to fiqh and Aceh qanuns. The research method is qualitative by tracing the fiqh literature and the text of the 2002 Aceh qanun. The results show that sharia does not limit the model and type of clothing to cover the genitals, but limits the conditions that must be met, as well as in the qanun. There is a correlation between fiqh and qanun for the implementation of Islamic law in the fields of faith and worship. 
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending) Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ilka Sandela; Nila Trisna; Adam Sani
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v5i2.4532

Abstract

Technological developments cause various developments in people's lives, one of which is in terms of lending and borrowing money. Currently, information technology-based lending and borrowing services are available based on agreements. In its implementation, it is possible for the parties not to carry out things in accordance with the agreement, causing a dispute. The purpose of this research is to study further in relation to the regulation of information technology-based lending and borrowing dispute settlements based on the provisions of laws and regulations in Indonesia and how the dispute resolution mechanism is. The research method used is the normative juridical method. The results of the study show that the regulation of technology-based lending and borrowing dispute resolution is not regulated in detail in the specific regulations, namely the Financial Services Authority Regulation Number 77/PJOK.01/2016 concerning Technology-Based Money-Lending and Borrowing Services and Bank Indonesia Regulation No.19/12/ PBI/2017 concerning the Implementation of Financial Technology. So, to determine what dispute resolution mechanisms can be done, it can refer to the legal umbrella for electronic transactions, namely Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 (UU ITE). According to the Information and Electronic Transactions Law, electronic transaction dispute resolution mechanisms can be resolved through civil lawsuits, arbitration and other dispute resolution institutions.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2025): Oktober Vol 9, No 1 (2025): April Vol 8, No 2 (2024): Oktober Vol 8, No 1 (2024): April Vol 7, No 2 (2023): Oktober Vol 7, No 1 (2023): April Vol 6, No 2 (2022): Oktober Vol 6, No 1 (2022): April Vol 5, No 2 (2021): Oktober Vol 5, No 1 (2021): April Vol 4, No 2 (2020): Oktober Vol 4, No 1 (2020): April Vol 3, No 2 (2019): Oktober Vol 3, No 1 (2019): April Vol 2, No 2 (2018): Oktober Vol 2, No 1 (2018): April Vol 1, No 1 (2017): Oktober More Issue