cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Panggih Nur Adi
Contact Email
panggi.s3@gmail.com
Phone
+6285215900604
Journal Mail Official
panggi.s3@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. labuhanbatu,
Sumatera utara
INDONESIA
CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)
Published by Universitas Labuhanbatu
ISSN : 24606111     EISSN : 26852063     DOI : 10.36987
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
CIVITAS : Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic terbit 2 (dua) kali setahun pada bulan Maret dan September, berisi tulisan/artikel hasil pemikiran dan hasil penelitian yang ditulis oleh para pakar, ilmuwan, praktisi, pengkaji, dosen dan mahaiswa dalam disiplin ilmu kependidikan dan pembelajaran serta ilmu civic umumnya. CIVITAS : Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan PKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Labuhan Batu. Dewan Editor menerima tulisan terpilih berupa hasil penelitian, review atau artikel bidang pendidikan, pembelajaran dan sains yang sudah diringkas untuk dipertimbangkan pemuatannya, dengan frekuensi terbit secara berkala 2 (dua) kali setahun. Naskah disampaikan ke dewan editor paling lambat dua bulan sebelum penerbitan atau akhir bulan Januari dan Juli pada setiap tahunnya. Naskah yang dimuat merupakan pandangan dari penulis, Dewan Editor hanya menyunting naskah sesuai format dan aturan yang berlaku tanpa mengubah substansi naskah.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 2 (2019)" : 5 Documents clear
RESPON GURU BIDANG STUDI PPKn TERHADAP TERBENTUKNYA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPIP) (Studi: Guru PPKn Tingkat SMA Sekecamatan Bagan Sinembah) Agus Anjar; Volvo Sihombing
CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : FKIP Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.288 KB) | DOI: 10.36987/civitas.v2i1.1073

Abstract

Undang-Undang telah tegas dalam memberikan tugas fungsi tenaga pendidik terkhusus guru PPKn dalam memberikan materi yang berhubungan dengan kenegaraan, namun disisi lain perlu panambahan guna mempertahankan ideolgi tersebut, diantara pembentukan BPIP hal ini bertujuan guna mengembalikan jati diri bangsa dengan mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan yang paling terpenting adalah tidak bergesernya akan nilai-nilai Pancasila yang mungkin dapat meluas kedaerah-daerah lain. Bagaimana penegakkan ideologi suatu bangsa agar tetap berdiri? Bagaimana aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mempertahankan ideologi Pancasila? Apakah terjadi tumpang tindih perihal tugas dan fungsi antara guru PPKn dengan BPIP? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatitif yakni penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Maka teknis yang dilakukan peneliti dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara mendalam guna mendapatkan informasi tentang pandangan guru PPKn setingkat SMA di Kecamatan Bagan Sinembah dengan jumlah responden (guru) sebanyak 11 orang. Maka berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung yang kemudian dianalisa, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa: guru yang mengampu mata pelajaran PPKn tidak memberikan dukungan terhadap terbentuknya BPIP dikarenakan hal ini hanya kepentingan kelompok saja dalam arti terbentuknya BPIP tidak mewakili seluruh elemen masyarakat (lapisan masyarakat), akan tetapi lebih menitik beratkan kepada beberapa golongan saja sehingga terkesan kental akan nuansa politiknya. Kata Kunci: BPIP, Guru PPKn, Ideologi
PROSES REKRUTMEN CALON LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LABUHANBATU PADA PEMILU 17 APRIL 2019 (STUDI KASUS PDIP, NASDEM, PKS, PAN) Fenni Pidia Wati; Khairul Fahmi Lubis
CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : FKIP Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.266 KB) | DOI: 10.36987/civitas.v2i1.1069

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen calon legislatif oleh partai politik di Kabupaten Labuhanbatu pada pemilu 17 April 2019 yang dilakukan oleh partai PDIP, NASDEM, PKS, PAN sesuai dengan mekanisme rekrutmen terbuka atau tertutup. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Labuhanbatu, Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Partai Nasional Demokrat, Ketua Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Partai Amanat Nasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan cara wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Dari data calon tetap yang peneliti peroleh dari masing-masing partai politik di Kabupaten Labuhanbatau diperoleh jumlah daftar calon tetap Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan sebanyak 45, Partai Nasional Demokrat Sebanyak 45, Partai Keadilan Sejahtera 40 dan Partai Amanat Nasional sebanyak 40 . Proses rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh masing-masing partai politik melalui rekrutmen secara terbuka. Bentuk pelaksanaan syarat rekrutmen pada pemilu 17 April 2019 yang dilakukan oleh masing-masing partai politik mengacu dalam ketentuan Peraturan komisi pemilihan umum Nomor 20 tahun 2018. Dari penelitian yang telah dilakukan bahwah sifat rekrutmen yang di lakukan oleh partai PDIP, NASDEM, PKS, PAN melalui sifat rekrutmen secara bottom-up. Bentuk penetapan calon legislatif masing-masing partai politik memiliki perbedaan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menentukan penetapan calon legislatif diutamakan dari struktural partai yang ada di peratutan partai demokrasi indonesia perjuangan Nomor 25-A Tahun 2018 pasal 28 ayat 1 ketua, sekretaris, bendahara wajib nomor 1, sedangkan NASDEM dalam penetapannya menentukannya dari loyalitas calon legislatif artinya bagaimana pengabdian ke partai politik, keaktifan di berbagai kegiatan dan loyalitas yang diprioritaskan pada nomor urut atas, sedangkan PKS menentukan berdasarkan kewenangan dari partai itu yang menentukan dilihat dari keaktifan selama di partai politik, dan PAN menentukan penetapan calon legislatif sesuai dengan hasil dari skoring yang di lakukan oleh KPPD (Komite Pemenangan Pemilu Daerah).
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU Rizana Rizana
CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : FKIP Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.242 KB) | DOI: 10.36987/civitas.v2i1.1074

Abstract

Menurut Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan, tetapi dari hasil observasi yang dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau diperoleh informasi bahwa di Kabupaten Indragiri Hilir setiap tahun rutin terjadi kebakaran hutan. Hal ini membuktikan lemahnya kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan. Permasalahannya bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Kabupaten Indragiri Hilir adalah menurut Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja membakar hutan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,-. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dengan melaksanakan penyuluhan hukum ke tengah-tengah masyarakat mengenai larangan membakar hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan melibatkan pihak kepolisian dan masyarakat. Kata kunci: Hukum, Kebakaran Hutan, Peran Pemerintah Daerah
PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENCARI KEADILAN PASCAPUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 21/PUU-XII/2014 Roberts K
CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : FKIP Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.55 KB) | DOI: 10.36987/civitas.v2i1.1075

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan bahwa kewenangan Lembaga Praperadilan adalah gugatan terhadap sah tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka kewenangan Lembaga Praperadilan mengalami perluasan kewenangan, yaitu gugatan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, serta sah atau tidaknya penyitaan. Kata kunci: Hukum Pidana; Praperadilan; Kewenangan
MEMBENTUK SIKAP TOLERANSI ANAK MELALUI PERAN ORANG TUA DI DUSUN SIDODADI B DESA KAMPUNG PADANG KECAMATAN PANGKATAN KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2019 Lisa Ummairoh; Agus Anjar
CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC) Vol 5, No 2 (2019)
Publisher : FKIP Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.981 KB) | DOI: 10.36987/civitas.v2i1.1071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam membentuk sikap toleransi anak di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan cara deskriptif dan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Dan menggunakan teknik pengumpulan data seperti : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Waktu penelitian dilakukan di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu pada Bulan Mei 2019. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan berbagai informan. Dan data sekunder yang diperoleh berdasarkan dari fakta, data bentuk teks, dan data bentuk gambar dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran orang tua dalam membentuk sikap toleransi pada anak di Dususn Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu masih rendah, belum semua orang tua di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu menjalankan perannya guna membentuk sikap toleransi kepada anak. Faktor penghambat yang mempengaruhi dalam membentuk sikap toleransi pada anak di Dusun Sidodadi B Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu adalah faktor lingkungan, faktor orang tua yang kurang pemahaman mengenai sikap toleransi, faktor pendidikan dari orang tua, dan faktor ekonomi karena lelahnya orang tua berkerja seharian sehingga tidak bisa membiasakan anak untuk melakukan kebiasaan seperti mengerjakan nilai-nilai sikap toleransi, dan kurangnya orang tua memperhatikan dan menanamkan nilai sikap toleransi pada anak-anak mereka.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2025) Vol 11, No 1 (2025) Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020): New Subnmission On March 2020 Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 1, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) More Issue