cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Dian Hikmawan
Contact Email
demos.ijd@gmail.com
Phone
+6281284963876
Journal Mail Official
demos.ijd@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya Serang-Pandeglang KM. 5 Pandeglang, Banten
Location
Kab. pandeglang,
Banten
INDONESIA
International Journal of Demos
Published by HK-Publishing
ISSN : -     EISSN : 27210642     DOI : 10.31506/ijd
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
International Journal of Demos (IJD) is an open access, and peer-reviewed journal. IJD try to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: citizenship, civil society movement, environmental issues, gender politics and identity, digital society and disruption, urban politics, community welfare, social development, public management, public policy innovation, international politics & security, media, information & literacy, politics, governance, human rights & democracy, radicalism, and terrorism. Publish three times in a year i.e. April, August, and December. IJD Invites researcher, academician, practitioners, and public to submit their critical writings and to contribute to the development of social and political sciences
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 3 Issue 3 December 2021" : 7 Documents clear
Fenomena Gerakan Sosial Digital Mahasiswa Untirta Dengan Hastag #UntirtaKokPelit di Twitter Zulfika, Afifah; Sutejo, Yunus
ijd-demos Volume 3 Issue 3 December 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i3.99

Abstract

AbstractThis research tries to see how digital social movements or digital movements carried out by UNTIRTA student voice their duties through online media during the pandemic period for the spread of the covid-19 virus. This research is important because it can see how social movements in a condition that do not support the gathering of people in a place but can still voice their entry. This study offers another approach in research because in this case it tries to see social movements due to limitations and becomes an alternative, but in other social movements it is done offline and directly in the field. Meanwhile, the focus of this research is on Sultan Agung Tirtauasa University, which is one of the public universities in Banten Province. This researcher sees the extent to which digital social movements can influence policy and become an alternative that is good or not used in situations like today.Keywords: digital movement, alternative social movement, untirta. AbstrakPenelitian ini mencoba melihat bagaimana gerakan sosial digital atau digital movement yang dilakukan oleh para mahasiswa UNTIRTA dalam menyuarakan tuntutannya melalui media secara online di masa pandemi untuk menghindari penyebaran virus covid-19. Riset ini menjadi penting karena dapat melihat bagaimana alternatif gerakan sosial dalam suatu kondisi yang tidak memungkinkan berkumpulnya orangnya dalam suatu tempat namun tetap dapat menyuarakan tuntutannya. Penelitian ini menawarkan pendekatan lain dalam penelitian karena dalam hal ini mencoba melihat gerakan sosial digital karena suatu keterbatasan dan menjadi suatu alternaltif namun dalam gerakan sosial lainnya dilakukan secara offline dan secara langsung dilapangan. Sementara fokus dari riset ini adalah pada Universitas Sultan Agung Tirtauasa yang merupakan salah satu universitas negeri di Provinsi banten. Peneliti ini melihat sejauh mana gerakan sosial digital dapat mempengaruhi kebijakan dan menjadi suatu alternatif yang baik atau tidaknya digunakan dalam situasi seperti saat pandemi saat ini.Kata Kunci: digital movement, alternatif gerakan sosial, untirta.
Dynasty Control of the Process of Forming Coalition of Political Parties in the 2020 Cilegon Local Leaders Election Riyansyah, Abdul; Ferliana, Ferliana; Mayrudin, Yeby Ma'asan; Godjali, Moh. Rizky
ijd-demos Volume 3 Issue 3 December 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i3.114

Abstract

Abstract This paper discusses the power of political dynasties in Cilegon in the process of forming a coalition of political parties in the 2020 Pilkada. The embodiment of political dynasties continues to be accommodated to perpetuate power by putting aside the track record of organizing experience both in parties and in state institutions. The theory used in this study is the theory of political dynasties and party coalitions. The research method uses a qualitative study with an explanatory case study approach. The focus of this study is to explain how coalition maps are formed and how the influence of dynasties on political parties. The results of this study indicate that the strong influence of political dynasties in Cilegon arises because of the power that has been held since Cilegon City was founded after Banten officially became a province. At that time the elected mayor was Tubagus Aat Syafaat and continued with his sons Tubagus Iman Ariyadi and Ratu Ati Marliati until the 2020 Local Leader Election. The family mainly used the Golkar Party and lower-middle parties to perpetuate their power to form the Minimum Winning Coalition model so that passed the nomination process. Keywords: political dynasty; party coalition; pilkada; cilegon cityAbstrak Tulisan ini membahas kekuatan dinasti politik yang ada di Kota Cilegon dalam proses pembentukan koalisi partai politik di Pilkada tahun 2020. Pengejawantahan dinasti politik terus diakomodasi untuk melanggengkan kekuasaan dengan menyampingkan rekam jejak pengalaman pengorganisasian baik di partai maupun di kelembagaan negara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dinasti politik dan koalisi partai. Adapun metode penelitian menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus eksplanatoris. Fokus kajian ini yaitu mengupas tentang bagaimana peta koalisi terbentuk dan bagaimana pengaruh dinasti terhadap partai-partai politik. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kuat dari dinasti politik di Cilegon muncul akibat dari kekuasaan yang dimiliki sejak Kota Cilegon berdiri setelah Banten resmi menjadi Provinsi. Saat itu yang terpilih sebagai Walikota yaitu Tubagus Aat Syafaat dan dilanjut dengan anaknya Tubagus Iman Ariyadi dan Ratu Ati Marliati sampai pada saat Pilkada 2020. Keluarga tersebut memanfaatkan utamanya Partai Golkar dan partai-partai menengah-bawah untuk melanggengkan kekuasaannya untuk membentuk model Minnimal Winning Coalition agar lolos proses pencalonannya. Kata Kunci: dinasti politik; koalisi partai; pilkada; kota cilegon 
Fenomena Buzzer Dalam Kontroversi Omnibus Law Di Media Sosial Ain, Afifah Qurotul; Mirza, Khaidar; Caniago, Muhammad Fajar; Faturohman, Muhamad Heru
ijd-demos Volume 3 Issue 3 December 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i3.97

Abstract

AbstractIn modern times like today, the development of information and communication technology is very rapid and cannot be stopped. Without realizing it, this technological development brings changes to human social behavior, technology offers new ways for humans to communicate through various new media (New Media). One of the New Media that is a product of technological developments that greatly affect our daily lives is social media. As time goes by, social media is not only a medium of communication or just spending free time. More than that, social media now has several other roles, one of which is as a means of conveying criticism of the situation created under a state government agency as well as a means of political campaigns for representation from the state government. With the formation of new behaviors in conveying voices in public spaces, many new things are also born, one of which is the buzzer phenomenon. Bauzzer on social media is associated with a party related to increasing trends and discussions on social media, it can be said that the buzzer is a raiser of issues or discussions about something on social media. On this occasion, the researcher will discuss the buzzer phenomenon on the controversial issue of undang-undang cipta kerja or omnibus lawKeywords: social media, buzzer, omnibus law, digital activism.   AbstrakPada masa modern seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangatlah pesat dan tidak bisa di hentikan. Tanpa disadari, perkembangan teknologi ini membawa perubahan pada perilaku sosial manusia, teknologi menawarkan cara baru kepada manusia dalam berkomunikasi melalui berbagai media baru (New Media). Salah satu New Media yang menjadi produk perkembangan teknologi yang sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari adalah media sosial. Seiring berjalannya waktu media sosial tidak hanya sebagai media komunikasi ataupun sekedar menghabiskan waktu luang. Lebih dari itu, media sosial kini telah memiliki beberapa peran lain salah satunya sebagai sarana penyampaian kritik atas situasi yang tercipta dibawah sebuah pemerintahan lembaga negara maupun sarana kampanye politik bagi representasi dari pemerintahan negara. Dengan terbentuknya perilaku baru dalam manyampaikan suara pada ruang publik, banyak hal baru pun ikut terlahir, salah satunya adalah fenomena buzzer. Bauzzer di sosial media di kaitkan dengan suatu pihak yang terkait dengan peningkatan trend dan bahasan di sosial media, bisa dikatakan bahwa buzzer merupakan pengangkat isu-isu atau pembahasan mengenai sesuatu di sosial media. Pada kesempatan kali ini peneliti akan membahas mengenai fenomena buzzer pada isu kontroversional UU cipta kerja atau omnibus lawKatakunci: media sosial, buzzer, omnibus law, aktivisme digital.
Memahami Identitas : Studi Kasus Identitas Agama Orang Baduy di Kabupaten Lebak (Analisis Politik Praktis Terhadap Identitas Suku Baduy) Irawan, Peri; Lessy, Shidna Aisya
ijd-demos Volume 3 Issue 3 December 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i3.177

Abstract

AbstractThe Baduy community's adherence to pikukuh karuhun (customary rules), especially the inner Baduy in Lebak Regency, Banten Province, uses a representation system, which is represented by Puun (customary leader). Representative democracy is based on the results of a predetermined deliberation. The Baduy do not have close ties to political parties and other public officials. The Baduy community prioritizes and attaches importance to pikukuh karuhun and tribal unity so that there are no divisions caused by political interests. The Baduy do not refuse democracy, but there are only limits with pikukuh karuhun that cannot be violated and must be preserved. This study aims to understand the reality that occurs to the Baduy community in the election process starting from voting activities, the adaptation process which is very different from the Baduy tribe, an understanding of the rights and obligations in elections and the differences in structure and reality from outside the Baduy tribe. Keywords: subcultural society, phenomenology, political reality. AbstrakKetaatan masyarakat Baduy terhadap pikukuh karuhun (aturan adat) terutama Baduy dalam di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang menggunakan sistem keterwakilan, yang diwakili oleh Puun (Pimpinan adat). Demokrasi keterwakilan tersebut berdasarkan hasil musyawarah yang telah ditentukan sebelumnya. Suku Baduy tidak memiliki kedekatan dengan partai politik dan pejabat publik lainnya. Masyarakat Baduy lebih mengedepankan dan mementingkan pikukuh karuhun dan persatuan suku agar tidak terjadi perpecahan yang diakibatkan kerana kepentingan politik. Suku Baduy tidak menolak untuk berdemokrasi, namun saja hanya terdapat batasan dengan pikukuh karuhun yang tidak boleh dilanggar dan harus tetap dilestarikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami realitas yang terjadi terhadap masyarakat Baduy dalam proses pemilu mulai dari kegiatan pencoblosan, proses adaptasi yang sangat berbeda dengan suku Baduy, pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pemilu dan perbedaan struktur dan realitas dari luar suku Baduy. Kata kunci : masyarakat subkultural, fenomenologi, realitas politik.            
The Discourse of Animal welfare: A Case Study of JAAN (Jakarta Animal Aid Network) in Handling the Traveling Dolphins Circus Fitri, Tasya Amalia; Riswanda, Riswanda
ijd-demos Volume 3 Issue 3 December 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i3.109

Abstract

Abstract  Animal welfare discourse in Indonesia is rarely published on various media platforms so that public knowledge about Animal welfare is still very lacking. This study makes a case for. socio-environmental justice pf all sentient being. The study argues for the interconnectedness of socio-environmental issue with the conundrum of political aspects in, in terms of the welfare of dolphins. The study contributes to intellectual discourse on governance. Qualitative approach was chosen with respect to testing out ‘equality utilitarianism ethics to use Peter Singer’s phrase. The study indicates that the greater understanding of utilitarianism has motivated Jakarta Animal Aid Network concerning dolphins welfare, The understanding shapes awareness and public education. It then influences  Indonesian government decision  to stop the traveling dolphins circus that often raises socio-environmental issues especially for those who care about the rights of all sentient being.Keywords :  animal welfare, dolphins, equality, ethics, governance.   AbstrakWacana kesejahteraan hewan di Indonesia jarang dipublikasikan di berbagai platform media sehingga pengetahuan masyarakat tentang kesejahteraan hewan masih sangat kurang. Studi ini membuat kasus untuk. keadilan sosial-lingkungan pf semua makhluk hidup. Studi ini berpendapat untuk keterkaitan masalah sosial-lingkungan dengan teka-teki aspek politik, dalam hal kesejahteraan lumba-lumba. Studi ini berkontribusi pada wacana intelektual tentang pemerintahan. Pendekatan kualitatif dipilih sehubungan dengan menguji 'etika utilitarianisme kesetaraan untuk menggunakan frasa Peter Singer. Studi ini menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih besar tentang utilitarianisme telah memotivasi Jaringan Bantuan Satwa Jakarta tentang kesejahteraan lumba-lumba. Pemahaman tersebut membentuk kesadaran dan pendidikan publik. Hal ini kemudian mempengaruhi keputusan pemerintah Indonesia untuk menghentikan sirkus lumba-lumba keliling yang kerap menimbulkan masalah sosial-lingkungan terutama bagi mereka yang peduli terhadap hak-hak seluruh makhluk hidup. Kata Kunci :  kesejahteraan hewan, lumba-lumba, kesetaraan, etika, pemerintahan.
Kartu Indonesia Pintar sebagai Representasi No Poverty dan Education dalam paradigma Sustainable Development Goals Rahmatullah, Ahmad Fajar; Rahmatullah, Ahmad Farhan
ijd-demos Volume 3 Issue 3 December 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i3.110

Abstract

AbstractSustainable Development Goals (SDGs) is a concept of sustainable development combines aspects of social, economic and environmental 17 sustainable development Goals where the first point is No poverty or no poverty. No poverty to be the first point in the SDGs indicates that all the Countries that signed the Document of the SDGs agreed to see the problem of poverty became a serious problem that must be handled by all Countries in the world. To eradicate poverty of course, every Country has her way each. Interesting things seen in the program which is run by the government of President Jokowi in terms of the alleviation of poverty by through education. The concept of no poverty by way of education is not a new thing.  This study uses the study of a literature review with a focus on the study of how the government program in the fight against poverty through education. This study resulted that the efforts to alleviate poverty through education has been run by the Government of Joko Widodo in the period from the first through the Indonesia Smart Program whereby in the year 2015 until the year 2019 poverty significantly decreased and the school participation rate (APS) is increased. In addition have implemented the goals of the first SGD is no poverty, the government of Joko Widodo also indirectly apply goals to 4, namely Quality Education in Indonesia Smart Program.Keywords : sustainable development goals; no poverty ;education; kartu indonesia pintar.  AbstrakSustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah konsep pembangunan yang berkelanjutan mengkombinasikan aspek sosial, ekonomi serta lingkungan dengan 17 Tujuan pembangunan berkelanjutan dimana point pertama adalah No poverty atau tanpa kemiskinan. No poverty menjadi point pertama dalam SDGs mengindikasikan bahwa seluruh Negara yang menandatangani Dokumen SDGs sepakat melihat permasalahan kemiskinan menjadi masalah yang serius yang harus di tangani oleh seluruh Negara di dunia. Dalam memberantas kemiskinan tentunya tiap Negara memiliki cara nya masing-masing. Hal menarik terlihat dalam program yang di jalankan oleh pemerintah Presiden Jokowi dalam hal pengentasan kemiskinan dengan cara melalui pendidikan. Konsep pemberantasan kemiskinan dengan cara pendidikan bukan merupakan hal yang baru.  Studi ini menggunakan studi literatur  dengan fokus studi tentang bagaimana program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Studi ini menghasilkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan telah dijalankan oleh Pemerintahan Joko Widodo pada periode pertamanya melalui Program Indonesia Pintar dimana pada tahun 2015 hingga tahun 2019 kemiskinan  secara signifikan menurun  dan angka partisipasi sekolah (APS) meningkat. Selain telah menerapkan goals pertama SGD yaitu no poverty, disamping itu pemerintahan Joko Widodo juga secara tidak langsung menerapkan goals ke 4 yaitu Quality Education pada Program Indonesia Pintar.Kata kunci:  sustainable development goals; kemiskinan; pendidikan; kartu indonesia pintar.
Manajemen Konflik Pemerintah Kota Bogor Antara Forum Muslim Bogor Dengan Masyarakat Tionghoa (Studi Kasus: Perayaan Cap Go Meh 2019) Gustiani, Deliya
ijd-demos Volume 3 Issue 3 December 2021
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/ijd.v3i3.113

Abstract

Abstract This study describes the conflict management carried out by the Bogor City Government over the conflicts that occurred between the Forum Muslim Bogor and the Chinese Community. In this conflict, it was found that there was intolerance that occurred in the people of Bogor City ahead of the Cap Go Meh celebration in 2019. Where the case of intolerance was carried out by issuing a circular issued by the Forum Muslim Bogor through social media. The letter was circulated very widely which contained an appeal to the Bogor City Government not to facilitate the Cap Go Meh/Bogor Street Festival celebration and called for the Muslim community not to participate in the event because it was considered to damage the faith. In this study, the focus will be on conflict resolution efforts carried out by the Bogor City Government using the theory of Conflict Management and Critical System Heuristics. The research method used is descriptive qualitative research method. Therefore, this study will look at how the conflict resolution carried out by the Bogor City Government towards the conflict. Keywords: conflict resolution, bogor city government, cap go meh.     Abstrak Penelitian ini menjelaskan mengenai manajemen konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor atas konflik yang terjadi antara Forum Muslim Bogor dengan Masyarakat Tionghoa. Dalam konflik ini ditemukan adanya intoleransi yang terjadi dimasyarakat Kota Bogor menjelang perayaan Cap Go Meh tahun 2019. Dimana kasus intoleransi tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan surat edaran yang dilakukan oleh Forum Muslim Bogor melalui media sosial. Surat tersebut beredar sangat luas yang mana berisikan mengenai seruan kepada Pemerintah Kota Bogor agar tidak memfasilitasi Perayaan Cap Go Meh/Bogor Street Festival dan menyerukan agar masyarakat muslim tidak berpartisipasi dalam acara tersebut karena dinilai dapat merusak akidah. Dalam penelitian ini akan lebih fokus terhadap upaya resolusi konflik yang dilakukan  oleh Pemeritah Kota Bogor dengan menggunakan teori Manajemen Konflik dan Critical System Heuristic. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan melihat bagaimana resolusi konflik yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor terhadap konflik tersebut. Kata Kunci: resolusi konflik, pemerintah kota bogor, cap go meh. 

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 7 Issue 3 (2025) Volume 7 Issue 2 (2025) Volume 7 Issue 1 (2025) Volume 6 Issue 4 (2024) Volume 6 Issue 3 (2024) Volume 6 Issue 2 (2024) Volume 6 Issue 1 (2024) Volume 5 Issue 4 (2023) Volume 5 Issue 3 (2023) Volume 5 Issue 2 (2023) Volume 5 Issue 1 (2023) Volume 4 Issue 4 (2022) Volume 4 Issue 3 (2022) Volume 4 Issue 2 (2022) Volume 4 Issue 1 (2022) Volume 3 Issue 3 December 2021 Volume 3 Issue 2 August 2021 Volume 3 Issue 1 April 2021 Volume 2 Issue 3 December 2020 Volume 2 Issue 2, August 2020 Volume 2 Issue 1, April 2020 Volume 1 Issue 3, December 2019 Volume 1 Issue 2, August 2019 Volume 1 Issue 1, April 2019 More Issue