Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik

responsive
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : - EISSN : 26546035 DOI : 10.24198/responsive

Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences

Fokus dan ruang lingkup meliputi pemikiran dan penelitian bidang administrasi, ekonomi, sosial, humaniora dan kebijakan publik

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)

Articles 225 Documents

5 6 7 8 9

PENGARUH LIKUIDITAS (QUICK RATIO) DAN PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP RETURN ON ASSET (Studi Kasus pada Perusahaan Sub Sektor Logam yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015) Utami Prihati Ning Tias; Arni Purwanti; Surtikanti Surtikanti
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v3i1.28915

Perolehan keuntungan maksimal atau laba yang sebesar-besarnya adalah salah satu tujuan didirikannya suatu perusahaan. Pada setiap kegiatan perusahaan ada unsur-unsur yang menimbulkan sebab akibat naik atau turunnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dan hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor yang diindikasikan berpengaruh dalam naik atau turunnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba seperti, Likuiditas (Quick Ratio) dan Perputaran Modal Kerja. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Likuiditas (Quick Ratio) dan Perputaran Modal Kerja terhadap Return on Asset pada Perusahaan Sub Sektor Logam Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS Versi 16.0. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 7 perusahaan Sub Sektor Logam yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode penelitian 2011-2015. Sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria-kriteria tertentu. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Likuiditas (Quick Ratio) memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada Return on Asset (2) Perputaran Modal Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Return on Asset di perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode penelitian 2011-2015. Obtaining maximum profit is one of the purposes of the establishment of a company. In every company actions or activities there are elements which give the cause and effect of the company in generating profits, and this can be seen from some of the factors indicated in rise or decline in the company's ability in producing such profits, liquidity (Quick Ratio) and Working Capital Turnover. The purpose of this research is to acknowledge the influence of liquidity (Quick Ratio) and Working Capital Turnover against Return on Asset on metal sub sector companies enlisted in Indonesia Stock Exchange. In this study, the test of mediation variables is also done by using SPSS v. 16.0. The methods used were descriptive and verificative analysis. The population in this research are 7 metal sub sectors companies enlisted in Indonesia stock exchange period 2011-2015. Sampling method was using purposive sampling with specific criteria. Analysis method was using multi-linear regression analysis. The results of hypothesis testing in this study suggest that (1) Liquidity (Quick Ratio) has negative and significant influence on Return on Asset (2) Turnover of working capital has positive and significant effect on Return on Asset in the metal manufacturing sub sector company enlisted on the Indonesia Stock Exchange period 2011-2015.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG Adriansyah Adriansyah; Mohammad Benny Alexandri; Mas Halimah
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i1.34108

Kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam proses penyusunan perencanaan dan kebutuhan pengadaan barang dan jasa yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara pengadaan barang dan jasa, jadwal pengadaan barang dan jasa dan anggaran pengadaan barang dan jasa serta penyusunan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan belum dipahami sepenuhnya oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan menggumpulkan data sekunder melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung belum berjalan secara maksimal, ini terkait dengan masih ada beberapa Pejabat Pembuat Komitmen yang belum memiliki sertifikasi, pejabat pengadaan tidak berfokus pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, melainkan pada tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagai Pegawai Negri Sipil. Dengan kata lain, tugas pengadaan barang dan jasa merupakan tugas tambahan, dimana porsi pertanggungjawabannya tidak bisa dioptimalkan. Perlunya adanya peningkatan kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen melalui bimbingan teknis dalam kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. The planning policy for the procurement of government goods and services at the Bandung District Health Office has not been fully understood by the Commitment Making Officials. The purpose of this study was to determine the implementation of planning policies for the procurement of goods and services of the Bandung District Health Office. The research method uses descriptive qualitative research methods by collecting secondary data through interviews and observations. Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of the planning policy for the procurement of government goods and services at the Bandung Regency Health Office has not run optimally, this is related to there are still some Commitment Making Officials who do not have certification, procurement officials do not focus on the procurement of government goods and services, but on their main duties and responsibilities as Civil Servants. In other words, the task of procuring goods and services is an additional task, where the portion of responsibility cannot be optimized. It is necessary to increase the competence of Commitment Making Officials through technical guidance in planning policies for the procurement of government goods and services.

PENGARUH MOTIVASI, KOMPETENSI, DISIPLIN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN (STUDI KASUS PADA KARYAWAN PT. TEKTONINDO HENIDA JAYA GROUP) Meita Pragiwani; Elva Lestari; Moch. Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 3, No 3 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v3i3.32134

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Motivasi, Kompetensi, Disiplin dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Tektonindo Henida Jaya Group. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 128 orang. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan alat analisis SPSS, dan di analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas, uji reliabilitas, koefisien determinasi, regresi linear berganda, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja karyawan, (2) kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, (3) disiplin berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, (4) Kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

BIAYA GAJI, BIAYA PELATIHAN TENAGA KERJA, JUMLAH KARYAWAN DAN PRODUKTIVITAS KARYAWAN (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI BEI TAHUN 2013-2018) Meita Pragiwani; Muhammad Ammar; Moch. Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2020): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v3i2.29129

ABSTRAKTujuan penelitian ini mengidentifikasi variabel jumlah karyawan, biaya gaji dan biaya pelatihan kerja signifikan mempengaruhi produktivitas karyawan pada perusahaan sektor perkebunan yang ada di BEI . Pengujian data menggunakan analisis regresi data panel. Metode penentuan model data yang tepat menggunakan metode uji Hausman tes. Analisis membuktikan variabel jumlah karyawan, biaya gaji dan biaya pelatihan tenaga kerja berpengaruh secara parsial terhadap produktivitas karyawan. Dengan tingkat keyakinan 95% didapat baahwa jumlah karyawan, biaya gaji dan biaya pelatihan tenaga kerja dapat menginterpretasikan produktivitas karyawan sebesar 66,6% sedangkan sisanya 33,4% diluar penelitian.Kata Kunci : Produktivitas Karyawan, Jumlah Karyawan, Biaya Gaji, Biaya Pelatihan Tenaga Kerja. ABSTRACTThe purpose of this study is to identify the variable number of employees, salary costs and job training costs significantly affect employee productivity in plantation sector companies on the IDX. Testing data using panel data regression analysis. The method of determining the right data model uses the Hausman test method. The analysis proves the variable number of employees, salary costs and labor training costs partially affect employee productivity. With a 95% confidence level obtained that the number of employees, salary costs and labor training costs can interpret employee productivity by 66.6% while the remaining 33.4% are outside research.Keywords: Employee Productivity, Number of Employees, Salary Costs, Labor Training Costs. Keywords: Transformational Leadership Style, Communication Patterns, Conflict Management, Employee Job Satisfaction.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN BANDUNG Asep Suryadi; Budiman Rusli; Mohammad Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i1.34563

Pendirian BUMDes pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas desa dan pada akhirnya dapat meningkatkan perokonomian masyarakat. Keberadaan BUMDes di Desa-desa jika dikelola dengan baik juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang besar termasuk di wilayah Kecamatan Pameungpeuk. Namun, yang terjadi pemanfaatan Dana Desa khususnya untuk Bumdes di Kabupaten Bandung belum cukup memuaskan. Hal ini sesuai dengan pemaparan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, dalam acara Rapat di Kantor DPMD Kabupaten Bandung, 30 Maret 2019 menyatakan bahwa di Kabupaten Bandung dari 270 desa hanya ada satu BUMDes yang pengelolaannya baik yaitu BUMDes Niagara, Desa Wangisagara, Kecamatan Majalaya.Penelitian ini secara umum bertujuan untuk 1) mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk. 2) mengetahui faktor pendukung dan penghambat impelementasi kebijakan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk. Guna menjawab pertanyaan makan pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data-data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan penelitian yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Setelah data-data penelitian berhasil dikumpulkan maka dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik interaktif model. Dari penelitian ditemukan hasil bahwa, secara teknik implementasi kebijakan BUMDes dalam aspek pembentukan dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari proses pembentukan BUMDes di Kecamatan Pameungpeuk karena secara administrasi telah memenuhi persyaratan yang ada di peraturan yang berlaku. Faktor yang mendukung dalam implementasi kebijakan BUMDes diantaranya adalah ukuran dan tujuan kebijakan, dukungan sumber daya berupa modal, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial masyarakat dan disposisi. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan BUMDes adalah sumber daya manusia, kondisi politik dan ekonomi, serta karakter agen pelaksana.Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan BUMDes di kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung berdasarkan aspek teknis sudah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal, karena ada beberapa variabel implementasi kebijakan tidak terpenuhi. The establishment of BUMDes basically aims to increase village productivity and ultimately improve the community's economy. If managed properly, the existence of BUMDes in villages can also contribute to increasing Village Original Income (PADes), which is large, including in the Pameungpeuk District area. However, what has happened is that the use of Village Funds, especially for Bumdes in Bandung Regency, has not been satisfactory. This is in accordance with the presentation of the Head of the Bandung Regency Village Community Empowerment Service (DPMD), in an event at the Bandung Regency DPMD Office, March 30, 2019, stating that in Bandung Regency there is only one BUMDes that is well managed, namely Niagara BUMDes, Wangisagara Village, Majalaya Sub-district. This research generally aims to 1) determine the implementation of BUMDes management policies in Pameungpeuk District. 2) find out the supporting and inhibiting factors for implementing BUMDes management policies in Pameungpeuk District. In order to answer the question of the eating approach used in this study is a qualitative descriptive approach. Research data were collected using observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted on research informants who were determined by using the purposive sampling technique. After the research data has been collected, data analysis is carried out using an interactive model. From the research, the implementation of BUMDes policies in the aspect of formation can be implemented properly. This can be seen from the process of forming BUMDes in Pameungpeuk District because administratively it meets the requirements in the applicable regulations. Factors that support the implementation of BUMDes policies include the size and objectives of the policy, resource support in the form of capital, communication between organizations, social conditions of the community and disposition. The factors that hinder the implementation of BUMDes policies are human resources, political and economic conditions, and the character of implementing agents. The conclusion of this study is that the implementation of BUMDes policies in the Pameungpeuk sub-district, Bandung Regency based on technical aspects, has been implemented well. However, in its implementation it has not run optimally, because there are several policy implementation variables that are not met.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 Rusnadiah Rusnadiah; Widya Setiabudi Sumadinata; Deasy Sylvia Sari
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i2.34735

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan keberjalanan implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung yang mulai berjalan sejak di keluarkannya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang menjadi fokus dan diringi dengan interpretasi yang akurat melalui wawancara yang mendalam. Model Implementasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Model Edward III (1980). Model ini menggambarkan implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu dengan faktor-faktor yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Bandung sudah terlaksana dengan cukup baik, namun DPMPTSP Kabupaten Bandung belum secara rutin dan langsung melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran perijinan juga dengan dinas terkait tentang kejelasan SOP. Ada pula jenis pelayanan pada aplikasi perijinan yang belum sesuai dengan kebutuhan sehingga tujuan pelayanan terpadu, yaitu cepat dan tepat belum dapat tercapai secara maksimal. The main purpose of this research is to describe the implementation of the one-stop integrated service policy going at the Investment and One Stop Service (DPMPTSP) in Bandung Regency which has been running since the enactment of Regional Regulation Number 15 of 2018 concerning Amendments to Regional Regulation Number 12 of 2016 Concerning the Formation and Composition of Regional Apparatus. This research is based on a qualitative descriptive method, which describe the facts about the main problem and is accompanied by an accurate interpretation. The implementation model used in this research is the Edward III Model (1980). This model describes the implementation with factors consist of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this research indicate that the implementation of the one-stop integrated service policy in Bandung Regency has been well implemented. But DPMPTSP in Bandung Regency has not routinely and directly communicated for the licensing target group, also with the related agencies regarding the clarity of the standard operational. Moreover, there are also types of services in licensing application that are not in accordance with the needs, so that the purpose of integrated services, which are fast and precise, cannot be achieved optimally yet.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KANTOR KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 Rusli Baijuri; Mohammad Benny Alexandri; Candradewini Candradewini
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 3 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i3.34710

Penelitian berlatarbelakangkan dari pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung masih bersifat seragam dan belum disesuaikan dengan potensi, karakteristik dan kebutuhan masing-masing kecamatan. Sehigga tujuan penelitian ini untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari bupati kepada camat di Kantor Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan ada enam indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karateristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan disposisi implementator. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan analitik induktif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan observasi dengan nara sumber yang sudah ditentukan. Dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelimpahan sebagai kewenangani Bupati kepada Camat Soreang telah dilaksanakan. Namun demikian dalam pelaksanaanya belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu komunikasi terutama pada aspek konsistensi, sumber daya, kondisi sosial ekonomi dan politik serta disposisi implementor. Research set from the delegation of some government affairs from the regent to the camat in the District Office soreang Bandung regency is still uniform and has not been adjusted to the potential, characteristics and needs of each sub-district. The purpose of this study is to find out, review and analyze about the implementation of the policy of partial government affairs from the regent to the camat in the Soreang District Office of Bandung Regency. In this study, the authors used van meter and van horn theory which mentions there are six indicators namely the size and purpose of policy, resources, communication between organizations and strengthening activities, rusteristic implementing agents, social, economic and political conditions and disposition implementators. This research is descriptive qualitative research using inductive analytical approaches using data collection methods in the form of interviews and observations with predefined source sources. From the research can be concluded that the delegation as the authority of the Regent to the Soreang Camat has been implemented. However, in its implementation has not been fully able to run optimally because there are several obstacles faced, namely communication, especially in aspects of consistency, resources, socio-economic and political conditions and disposition of implementors.

Implementasi Kebijakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas Di Kabupaten Bandung Turiman Turiman; Ratna Meisa Dai; Deasy Silvya Sari
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i2.31923

Penelitian ini Berjudul Implementasi Kebijakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Ppk-Blud) Di Puskesmas Katapang Kabupaten Bandung. Penelitian ini di latarbelakangi oleh tingginya SILPA dari BLUD Puskesmas Katapang, penumpukan pencairan dana BLUD di akhir tahun dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PPK BLUD di Puskesmas Katapang Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi literatur.Penelitian ini menggunakan teori implementasi Kebijakan Grindle dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan di pengaruhi oleh Isi Kebijakan (Content of Policy) dan Lingkungan Implementasi (Context of Implementation). Hasil penelitian ini adalah dilihat dari factor isi kebijakan BLUD dipuskesmas Katapang telah sesuai antara Teori dengan kebijakan BLUD yang berlaku dan kondisi dilapangan meskipun fleksibilitas keuangan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan dari factor lingkungan implementasi telah sesuai dengan kebijakan BLUD yang diterapkan dan keadaan dilapangan kecuali daya tanggap implementator dalam menghadapi permasalahan yang timbul seperti SILPA yang masih tinggi masih kurang. This research is entitled Implementation of Policy Implementation of Financial Management Pattern of Regional Public Service Agency (Ppk-Blud) at Puskesmas Katapang, Bandung Regency. This research was motivated by the high SILPA value of the BLUD Puskesmas Katapang, the accumulation of disbursement of BLUD funds at the end of the year and the declining value of the Community Satisfaction Index (IKM). The purpose of this study was to find out how the implementation of the PPK BLUD policy at Puskesmas Katapang, Bandung Regency. This study uses qualitative research, data collection is carried out by in-depth interviews, observations and literature studies. This research uses Grindle Policy implementation theory where the success of a policy implementation is influenced by Policy Content (Content of Policy) and Implementation Environment (Context of Implementation). The results of this study are seen from the factor that the content of the BLUD policy at Puskesmas Katapang is in accordance with the theory with the applicable BLUD policy and the conditions in the field although financial flexibility is still not optimally utilized. Meanwhile, from the environmental factors, the implementation has been in accordance with the applied BLUD policies and conditions in the field, except for the responsiveness of the implementer in dealing with problems that arise such as SILPA which is still high, which is still lacking.

EVALUASI KEBIJAKAN PROSEDUR PELAYANAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG Yani Kusmiati; Deasy Silvya Sari; Ratna Meisa Dai
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 3 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i3.33166

Pensiun merupakan Hak PegawaiaNegeriaSipil (PNS) sebagai tanggungan hari tua dan bantuan kebaikan kepada Pegawai Negeri yang telah mendedikasikan diri kepada negara. Perka BKN No. 3 Tahun 2020 TentangaJuknis Pemberhentian PNS. PNS mendapat SK pensiun adalah salah satu adalah pakta tercatat andaikan PNS itu telah mendapatkan hanya untuk berhenti bekerja. Pemberhentianadan pemberianapensiun ditetapkanaoleh KepalaaBadan KepegawaianaNegara. Dana purnabakti merupakan bayaranaberupa uangatunjangan yangadidapat setiapabulan danakemudian diberikan kepada mantanapegawai negeriaatau karyawanayang sudahatidak dapatabekerja lagiaatau isteri/suamiadan anak-anaknyaakalau iaameninggal duniaasebagai tanggunganahari tuaadan balasajasa terhadapapegawai-pegawaiayang telahamendedikasikan dirinyaakepada negaraaselama beberapa tahun lamanya, aagar dapatamembantu penghidupanaselanjutnya sehinggaatidak terlantaraapabilaatidak mendapatkanapenghasilanalain. Dinas Kesehatan memproses usulan pensiun pegawai negri sipil pada tahun 2020 sebanyak 65 berkas PNS, usulan tersebut diusulkan kepada BKPSDM dan oleh BKPSDM di usulkan ke BKN untuk penerbitan Persetujuan Teknis dan proses penerbitan Surat Keputusan Pensiun di terbitkan oleh BKPSDM Kab Bandung. Proses usulan pensiun yang diajukan oleh Dinas Kesheatan antara lain: Pensiun Atas Permintaan Sendiri, Batas Usia Pensiun dan Pensiun Meninggal Dunia, SK Pensiun Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh tunjangan hari tua cukup panjang, karena membutuhkan proses administrasi.Pension is the right of civil servants which is a guarantee of old age and as remuneration for civil servants who have devoted themselves to the state for years. Perka BKN No. 3 of 2020 concerning Technical Guidelines on Dismissal of civil servants. Every civil servant who retires will receive a pension decree as evidence in writing that the civil servant has received his pension rights. Termination and granting of pensions for Civil Servants shall be determined by the Head of the State Civil Service Agency. Pension Funds are income in the form of allowances received every month and given to former Civil Servants or employees who are no longer able to work or their wives (husbands) and children if they die as old age security and remuneration for civil servants who have devoted himself to the state for many years, in order to finance his next livelihood so as not to be neglected if he does not get other income. The Health Office processes 65 civil servant pension proposals in 2020, the proposal is proposed to BKPSDM and BKPSDM is proposed to BKN for the issuance of Pertek and the process of issuing a Pension Decree is published by BKPSDM Kab Bandung. The pension process proposals submitted by the Health Service include Pension on Own Request, Retirement Age Limit and Death Penalty, where the retirement process is a long process in the administrative process.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KABUPATEN BANDUNG Sukirman Sukirman; Mas Halimah; Mohammad Benny Alexandri
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i2.34691

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di wilayah Kabupaten Bandung adalah salah satu program pemerintah melalui kementerian sosial untuk meminimalisasi angka kemiskinan di Indonesia. Kabupaten Bandung dengan kompleksitas masalah melaksanakan program ini pada tahun 2009. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan nara sumber yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini menyarankan Pelaksanaan Sosialisasi harus disampaikan kepada seluruh instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program dan masyarakat yang akan menerima bantuan, pengecekan kembali kebutuhan penerima bantuan sesuai karakteristik lingkungan, pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan sehingga keterampilan para anggota dapat berkembang dalam pemasaran usahanya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan keluarganya.

Page 7 of 23 | Total Record : 225

5 6 7 8 9

Filter by Year

2018 2025

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Moch. Benny Alexandri

Contact Email
mohammad.benny@unpad.ac.id

Phone
+628122389634

Journal Mail Official
mohammad.benny@unpad.ac.id

Editorial Address
Pascasarjana FISIP Unpad, Kampus FISIP Dago Bandung Jalan Dago Utara No. 25 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Moch. Benny Alexandri

Contact Email mohammad.benny@unpad.ac.id

Phone +628122389634

Journal Mail Official mohammad.benny@unpad.ac.id

Editorial Address Pascasarjana FISIP Unpad, Kampus FISIP Dago Bandung Jalan Dago Utara No. 25 Bandung

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Moch. Benny Alexandri

Contact Email
mohammad.benny@unpad.ac.id

Phone
+628122389634

Journal Mail Official
mohammad.benny@unpad.ac.id

Editorial Address
Pascasarjana FISIP Unpad, Kampus FISIP Dago Bandung Jalan Dago Utara No. 25 Bandung

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA