Padjadjaran Journal of International Relations
Politik Global, Ekonomi Politik Global, Organisasi dan Kerjasama Internasional, Tata Kelola Global dan Hukum Internasional, Diplomasi, Kebijakan Luar Negeri, dan Studi Keamanan, Gender dan Feminisme, serta Studi Budaya.
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1 (2020)"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap World Trade Organization Dalam Negosiasi Pembentukan Aturan Subsidi Perikanan ]]>
<![CDATA[Atanta Gian]]>;
<![CDATA[Akim Akim]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (444.681 KB)
|
DOI: 10.24198/padjir.v2i1.22247
<![CDATA[Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO dalam negosiasi pembentukan aturan subsidi perikanan. Untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut, penulis menggunakan teori reorientasi kebijakan luar negeri K. J. Holsti. Dalam artikel ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menyimpulkan jawaban terkait rumusan masalah yang diangkat dalam artikel ini. Dalam artikel ini peulis menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia terhadap WTO dalam negosiasi pembentukan aturan subsidi perikanan sangat dipengaruhi oleh terjadinya reorientasi kebijakan luar negeri yang terjadi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Reorientasi tersebut terjadi berdasarkan adanya pertimbangan faktor domestik, faktor eksternal, dan faktor latar belakang historis negara Indonesia.]]>
<![CDATA[Pembuktian Israel Sebagai Pelaku State-Terrorism ]]>
<![CDATA[Kiagus Zaenal Mubarok]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v2i1.27365
<![CDATA[Definisi mengenai terorisme sangat beragam namun masih sedikit yang menyepakati bahwa negara sangat mungkin melakukan terorisme. Dalam kasus Palestina-Israel, pasca UN Partition Plan 181 tahun 1947, milisi-milisi Zionis telah melakukan berbagai aksi kekerasan dengan tujuan untuk mengusir warga Arab Palestina dari wilayah yang ditetapkan oleh PBB sebagai calon negara Israel. Setelah Israel resmi dideklarasikan pada 14 Mei 1948, aksi-aksi kekerasan itu terus berlanjut dan dilakukan oleh militer Israel. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan apakah aksi-aksi kekerasan yang dilakukan Israel dapat dikategorikan sebagai state-terrorism dan di dalam artikel ini telah dibuktikan bahwa Israel memenuhi ketiga karakteristik terorisme, yaitu melakukan kekerasan, menciptakan ketakutan di tengah populasi, dan aksi kekerasan itu bertujuan untuk mengubah perilaku bangsa Palestina agar tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan mereka. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menelaah berbagai dokumen, artikel jurnal, dan pemberitaan media massa..]]>
<![CDATA[Perdagangan Internasional Sebagai Aspek Kedua dan Ketiga dari Power ]]>
<![CDATA[Anton Pratomo Sunu]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v2i1.25602
<![CDATA[Joseph S. Nye Jr. dalam bukunya “The Future of Power” pada tahun 2007, menjelaskan mengenai 3 aspek dari power. Artikel ini menjelaskan bagaimana institusi dan rejim perdagangan internasional merupakan perwujudan dari aspek kedua dan ketiga dari power menurut Nye. Pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan internasional seringkali membawa kepentingan negara-negara industri maju. Negara-negara berkembang lebih banyak dalam posisi menerima artikel-artikel yang diajukan oleh negara-negara industri maju dalam perundingan. Negara-negara berkembang setelah menyetujui dan meratifikasi perjanjian perdagangan internasional seringkali menjadi memiliki ruang gerak yang dibatasi oleh perjanjian perdagangan internasional tersebut, karena harus memenuhi komitmen yang diberikan dalam perjanjian perdagangan internasional tersebut. Bagian pertama artikel ini akan menjelaskan tiga aspek dari power oleh Nye dengan penekanan pada aspek kedua dan ketiga. Bagian kedua akan dijelaskan bagaimana relasi power dalam perdagangan internasional dan institusi internasional pada umumnya. Pada bagian terakhir akan menjelaskan bagaimana perdagangan internasional merupakan perwujudan aspek kedua dan ketiga dari power. Sehingga negara-negara berkembang harus berhati-hati dalam melakukan perundingan perjanjian kerjasama perdagangan bebas, dan tetap mengutamakan kepentingan nasional tanpa melanggar aturan-aturan internasional yang berlaku.]]>
<![CDATA[FAKTOR IDENTITAS MASYARAKAT UKRAINA DALAM PENENTANGAN ORIENTASI KEBIJAKAN LUAR NEGERI PADA ERA VIKTOR YANUKOVYCH ]]>
<![CDATA[Dwi Aulia Putri]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v2i1.24009
<![CDATA[Artikel ini menganalisis alasan orang-orang Ukraina cenderung mendukung negaranya untuk berintegrasi dengan Barat, terutama Uni Eropa dibandingkan dengan Rusia. Artikel ini menggunakan konsep konstruktivisme dari Ted Hopf yang terdiri dari dua komponen tentang pembentukan identitas yaitu identitas dapat dibentuk selama proses interaksi antara negara dan identitas juga dapat dibentuk di komunitas domestik itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan eksplanatori dan menggunakan data sekunder. Artikel ini menemukan bahwa identitas yang terbentuk dalam masyarakat domestik Ukraina cenderung melihat nilai-nilai barat seperti perlindungan hak asasi manusia, toleransi budaya lain dan kebebasan beragama, kebebasan individu dan demokrasi, serta kesejahteraan masyarakat sebagai referensi positif sehingga mereka ingin mengadopsi nilai-nilai tersebut dan menjadi bagian dari masyarakat Barat. Selain itu, interaksi positif yang terjadi antara Ukraina dan Barat, khususnya Uni Eropa, yang dibuktikan dengan dukungan Eropa untuk status Ukraina sebagai negara merdeka memberikan pandangan positif mengenai negara-negara Barat bagi masyarakat Ukraina. Sebaliknya, interaksi permusuhan antara Ukraina dan Rusia yang cenderung bersifat intervensi menciptakan pandangan negatif tentang Rusia di sebagian besar masyarakat Ukraina.]]>
<![CDATA[DESEKURITISASI ISU PERUBAHAN IKLIM AMERIKA SERIKAT MELALUI KEBIJAKAN PENARIKAN DIRI DARI PARIS AGREEMENT 2015 ]]>
<![CDATA[fardha dewi shinta]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v2i1.24010
<![CDATA[Masalah perubahan iklim dalam kebijakan luar negeri A.S. telah mengalami proses yang panjang. Mulai dari tahun 1980 Amerika Serikat melakukan sekuritisasi selama masa pemerintahan Ronald Reagan, George H. W Bush, Bill Clinton dan Barack Obama. Tetapi pada masa pemerintahan George W. Bush dan Donald Trump, Amerika Serikat menghapuskan masalah perubahan iklim. Penelitian ini menganalisis upaya desecuritisasi isu perubahan iklim yang dilakukan oleh pemerintah Donald Trump dari 2017 hingga 2020. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa pengelompokan dan pengumpulan data terkait dan kemudian diklarifikasi setelah proses pengeditan data. Penelitian ini menemukan bahwa upaya desecuritization dilakukan oleh pemerintah Donald Trump, melalui pernyataan untuk menstabilkan masalah perubahan iklim, dan masalah itu digantikan dengan masalah lain yang lebih mengancam seperti masalah ekonomi, imigran, dan teroris.]]>
<![CDATA[Kerja Sama UNICEF dengan Indonesia dalam Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua sebagai Tujuan Dua MDGs ]]>
<![CDATA[Ellissa Priyanka]]>;
<![CDATA[Dudy Heryadi]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v2i1.26179
<![CDATA[Riset ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana UNICEF dan Indonesia bekerja sama dalam mencapai pendidikan dasar untuk semua sebagai tujuan dua MDGs. Dalam menjelaskan fenomena ini, digunakan teori kerja sama internasional milik Zartman & Touval yang menyebut kerja sama sebagai situasi dimana para aktor dalam sistem internasional sepakat untuk melakukan kerja bersama agar dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dicapai apabila dilakukan sendiri demi kepentingannya. Riset ini juga didukung dengan teori organisasi internasional milik Weiss & Wilkinson yang mengemukakan tentang pentingnya kehadiran organisasi internasional dalam menciptakan kondisi kerja sama dan keuntungan kesejahteraan bersama guna mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah melalui rancangan solusi tertentu dan membujuk orang lain untuk menerimanya. Riset ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam riset ini diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.Hasil dari riset ini menunjukkan bahwa kerja sama UNICEF dengan Indonesia berhasil menyekolahkan kembali 17.000 anak usia sekolah dan meningkatkan angka indikator pencapaian pendidikan dasar setiap tahunnya melalui advokasi yang dilakukan UNICEF kepada pemerintah Indonesia.]]>
<![CDATA[Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019) ]]>
<![CDATA[Tryas Dharossa]]>;
<![CDATA[Teuku Rezasyah]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v2i1.26055
<![CDATA[Peningkatan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri yang hampir selalu terjadi dari tahun ke tahun. Besarnya jumlah WNI yang berada di luar negeri ini kemudian menjadi sebuah fokus tersendiri yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, terkait upaya perlindungan WNI yang berada di luar negeri. Oleh sebab itu, maka pemerintah perlu meningkatkan dalam memaksimalkan upaya perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri. Untuk itu, peningkatan upaya perlindungan WNI di luar negeri ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan diplomasi digital, dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta ketersediaan internet saat ini. Artikel ini bertujuan membahas bagaimana Diplomasi Digital yang dilakukan oleh Indonesia dapat diterapkan dalam upaya melindungi WNI yang berada di luar negeri. Peneliti menggunakan konsep diplomasi digital dari Marcus Holmes (2015) yang mengemukakan adanya penggunaan TIK, internet dan media social dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri dan diplomasi. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan studi literartur dan wawancara kepada beberapa narasumber yang dirasa relevan. Temuan dari penelitian ini adalah dengan diterapkannya diplomasi digital sebagai upaya perlindungan WNI di luar negeri, maka data yang diperoleh lebih kredibel dan proses pengaduan dan penyelesaian masalah pun dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.]]>
