Articles
<![CDATA[Budaya Kuliner sebagai Soft Power: Studi Perbandingan Thailand dan Korea Selatan ]]>
<![CDATA[Fazri Ramadhan]]>;
<![CDATA[Teuku Rezasyah]]>;
<![CDATA[Windy Dermawan]]>
<![CDATA[ Insignia: Journal of International Relations Vol 6 No 2 (2019): November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (910.768 KB)
|
DOI: 10.20884/1.ins.2019.6.2.1530
<![CDATA[Abstrak Kemunculan aktor non-negara dan banyaknya isu non-tradisional telah menyebabkan dibutuhkannya pendekatan baru dalam bidang diplomasi. Salah satu bidang tersebut adalah gastrodiplomasi yaitu jenis diplomasi publik yang menggunakan budaya kuliner sebagai daya tarik dan media diplomasi. Budaya kuliner dianggap mengandung citra negara dan mampu merepresentasikan negara dengan cara yang lebih halus dan mampu diterima oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut tulisan ini berfokus pada bagaimana budaya kuliner mampu mengenkapsulasi identias sebuah negara dan menjawab mengapa budaya kuliner dapat diterima dengan baik oleh masyarakat bahkan mampu mengubah citra. Penulis akan memberikan contoh penerapan gastrodiplomasi oleh Republik Korea dan Thailand sebagai contoh dan perspektif.Thailand dipilih karena negara pertama yang menerapkan gastrodiplomasi secara resmi sedangkan Republik Korea dipilih karena negara terbaru yang melakukan gastrodiplomasi. Pemaparan mengenai praktek gastrodiplomasi kedua negara tersebut dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana identitas suatu negara ada dalam sebuah kuliner dan bagaimana gastrodiplomasi yang dilakukan mampu mempengaruhi opini publik. Riset ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi pustaka. Temuan dari riset ini yaitu bahwa dalam unsur-unsur yang terdapat dalam budaya kuliner adalah nilai-nilai dan budaya suatu bangsa. Praktek gastrodiplomasi yang dilakukan kedua negara mampu diterima oleh masyarakat karena wujudnya yang cenderung tidak intimidatif yang pada akhirnya mampu merubah atau mempengaruhi opini publik. Kata kunci: budaya kuliner, gastrodiplomasi, identitas negara, non-tradisional, soft power Abstract The emergence of non-state actors and the many non-traditional issues have led to the need for new approaches in the field of diplomacy. One such field is gastrodiplomacy, which uses culinary culture as main attraction. Culinary culture is considered to contain the image of the state and is able to represent the state in a more refined and acceptable way. Based on this explanation, this study will focus on how culinary culture is able to encapsulate the image of a state and answer why culinary culture can be well received by society even able to change perception and opinion. The author will give an example the application of gastrodiplomacy by the Republic of Korea and Thailand as examples and perspectives. Thailand was chosen because it was the first country to practice gastrodiplomacy officially while the Republic of Korea was chosen because it is the latest country to practice gastrodiplomacy. Explanation on the practice of gastrodiplomacy by the two countries can provide an overview of how a country's identity exists in a culinary and how gastrodiplomacy can influence public opinion. This research uses qualitative methods with literature study techniques. The findings of this research are that the elements contained in culinary culture are the values and culture of a nation. The practice of gastrodiplomacy by the two countries was able to be accepted by the community because of its tendency to be non-intimidating, which in turn was able to change or influence public opinion. Keywords: culinary culture, gastrodiplomacy, non-traditional, soft power, state identity]]>
<![CDATA[Pelatihan Kesiapan Siswa SMK dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. di SMK Global Mulia, Cikarang ]]>
<![CDATA[Teuku Rezasyah]]>;
<![CDATA[Ivan Darmawan]]>;
<![CDATA[Affabile Rifawan]]>
<![CDATA[ Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2 (2018): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (65.692 KB)
|
DOI: 10.24198/kumawula.v1i2.20029
<![CDATA[Pengangguran lulusan SMK merupakan pengangguran tertinggi di Indonesia dan Cikarang merupakan kawasan industri yang semestinya dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak. Program ini bertujuan untuk mengenalkan kepada siswa SMK untuk dapat mengenal skill yang dibutuhkan di era revolusi industri 4.0. Pendekatan yang dilakukan adalah diskusi interaktif dan dianalisis melalui skema pre-test dan post-test dalam melihat wawasan siswa setelah pelatihan ini. Secara umum, siswa lebih mengerti dan mengetahui gambaran umum yang dibutuhkan dalam skill di era revolusi industri 4.0 setelah dilakukan intervensi ini.]]>
<![CDATA[Peningkatan Pengetahuan Ekspor bagi Pelaku Usaha di Garut ]]>
<![CDATA[Teuku Rezasyah]]>;
<![CDATA[Ivan Darmawan]]>;
<![CDATA[Affabile Rifawan]]>
<![CDATA[ Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2020): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/kumawula.v3i1.23961
<![CDATA[. Semenjak disepakatinya perdagangan bebas ASEAN-China (ACFTA) pada 1 Januari 2010, China mulai mendominasi perdagangan Internasional. Para pengusaha lokal memiliki ambisi untuk memajukan produk Indonesia ke pasar Internasional dengan melakukan ekspor produk ke luar negeri terutama China. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman mengenai bea cukai dan metode pengiriman barang ke luar negeri. Metode yang digunakan adalah diseminasi informasi antara pengusaha dengan fasilitator pemerintah yang diwakili oleh FTA Center Bandung dan diselenggarakan oleh Unpad. Hasilnya adalah di Kabupaten Garut, tercatat banyak sekali pengusaha muda atau warga yang baru saja merintis usaha industri. Tetapi tidak sedikit pula pengusaha lokal yang paham teknis dan strategi dalam mengeksporkan produk mereka pada pasar Internasional serta memiliki tindak lanjut ke tahap selanjutnya untuk menjalin komunikasi antara pengusaha dan FTA Center Bandung. Since the ASEAN-China free trade agreement (ACFTA) was signed on January 1, 2010, China has been starting to dominate international trade. Local entrepreneurs have ambitions to advance Indonesian products to the international market by exporting products abroad, especially China. The purpose of this activity is to increase understanding of customs and methods of shipping Indonesian goods overseas. The method is information dissemination between entrepreneurs and government facilitators represented by the Bandung FTA Center and organized by Unpad. The result was that in Garut Regency, there are many entrepreneurs who just started industrial ventures. However, only in small amount of local entrepreneurs who understand the technical and strategy in exporting their products to the international market. By this activity, it provided follow-up action plan to the next stage to establish communication between entrepreneurs and FTA Center Bandung.]]>
<![CDATA[Analisis Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Thailand dan Kamboja Melalui Pendekatan National Role Conception ]]>
<![CDATA[Rezky Ramadhan Antuli]]>;
<![CDATA[Dudy Heryadi]]>;
<![CDATA[Teuku Rezasyah]]>
<![CDATA[ JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL Vol 11, No 2 (2019): JUPIIS (JURNAL PENDIDIKAN ILMU ILMU SOSIAL) DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Negeri Medan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24114/jupiis.v11i2.14131
<![CDATA[Konflik berkepenjangan yang melibatkan Thailand dan kamboja banyak mendapatkan sorontan dunia Internasional. Banyak pihak yang ingin menjadi pihak ketiga sebagai mediator dalam konflik tersebut salah satunya Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan National Role Conception. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarakan kerangka konseptual dengan menggunakan konsepsi peran nasional, Indonesia bertindak sebagai mediator-integrator dengan melakukan upaya shuttle diplomacy sebagai konsep peran nasionalnya dan memfasilitasi berbagai macam pertemuan bilateral maupun multilateral sebagai bentuk nyata tindakan Indonesia dalam upaya penyelesain konflik. ]]>
<![CDATA[Higher Education Integration in ASEAN: ASEAN University Network Case ]]>
<![CDATA[Teuku Rezasyah]]>;
<![CDATA[Neneng Konety]]>;
<![CDATA[Affabile Rifawan]]>;
<![CDATA[Wahyu Wardhana]]>
<![CDATA[ JAS (Journal of ASEAN Studies) Vol. 5 No. 1 (2017): Journal of ASEAN Studies ]]>
Publisher : <![CDATA[Centre for Business and Diplomatic Studies (CBDS) Bina Nusantara University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21512/jas.v5i1.4155
<![CDATA[Higher education has an important role in the region’s economic growth, with talents and ideas developing in the process. ASEAN University Network (AUN) is the institution that facilitates cooperation among ASEAN universities and beyond. This research attempts to describe the role of AUN in enhancing regional integration in the higher education sector in ASEAN. This research uses qualitative method to get depth information and the bigger picture in the governance of AUN’s role and mechanism in regional integration of higher education system. The results of this research showed that AUN helped enhancing regional cooperation.]]>
<![CDATA[Upaya Perlindungan WNI oleh Pemerintah Indonesia melalui Pendekatan Diplomasi Digital (2014-2019) ]]>
<![CDATA[Tryas Dharossa]]>;
<![CDATA[Teuku Rezasyah]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v2i1.26055
<![CDATA[Peningkatan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri yang hampir selalu terjadi dari tahun ke tahun. Besarnya jumlah WNI yang berada di luar negeri ini kemudian menjadi sebuah fokus tersendiri yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, terkait upaya perlindungan WNI yang berada di luar negeri. Oleh sebab itu, maka pemerintah perlu meningkatkan dalam memaksimalkan upaya perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri. Untuk itu, peningkatan upaya perlindungan WNI di luar negeri ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan diplomasi digital, dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta ketersediaan internet saat ini. Artikel ini bertujuan membahas bagaimana Diplomasi Digital yang dilakukan oleh Indonesia dapat diterapkan dalam upaya melindungi WNI yang berada di luar negeri. Peneliti menggunakan konsep diplomasi digital dari Marcus Holmes (2015) yang mengemukakan adanya penggunaan TIK, internet dan media social dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri dan diplomasi. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan studi literartur dan wawancara kepada beberapa narasumber yang dirasa relevan. Temuan dari penelitian ini adalah dengan diterapkannya diplomasi digital sebagai upaya perlindungan WNI di luar negeri, maka data yang diperoleh lebih kredibel dan proses pengaduan dan penyelesaian masalah pun dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.]]>
<![CDATA[Child Stateless sebagai kelanjutan dampak Human Trafficking dalam lingkup ASEAN ]]>
<![CDATA[Yumni Rizqika Ahlina]]>;
<![CDATA[Teuku Rezasyah]]>;
<![CDATA[Dina Yulianti]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 2, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v2i2.25465
<![CDATA[Human Trafficking merupakan salah satu bentuk Transnational Organized Crime yang namanya tak asing lagi di abad ke- 21. Aspek yang menjadi sasaran dari Human Trafficking ini sendiri adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang pada akhirnya mengancam Keamanan Manusia dari para korban yang merupakan pekerja migran di Kawasan Asia Tenggara terkhusus kasus Human Trafficking pekerja migran Indonesia di Malaysia. Tujuan ekonomi yang menjadi pendorong utama masyarakat ASEAN yang mayoritas adalah masyarakat dengan pendapatan perkapita menengah kebawah perlu untuk mencari peluang pekerjaan di luar negaranya. Iming- iming yang menggugah dan memunculkan pemikiran bahwa bekerja di luar negeri adalah peluang besar untuk mendapatkan kesejahteraan, maka kebanyakan pekerja migran lebih memilih untuk mengakses jaringan jaringan ilegal yang mudah dan murah. Tanpa disadari kasus Human Trafficking mampu menghasilkan masalah jangka panjang yakni bertambahnya populasi Child Stateless yang akan menanggung akibat sebagai individu yang tidak memiliki kewarganegaraan.]]>
<![CDATA[Bantuan Australia untuk Konstruksi dan Perluasan Sekolah Menengah Pertama melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia (2011-2016) dalam Mendukung Pembangunan Pendidikan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Annisa Prima Ramadhina]]>;
<![CDATA[Teuku Rezasyah]]>;
<![CDATA[Dina Yulianti]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 1, No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (506.741 KB)
|
DOI: 10.24198/padjir.v1i2.26124
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk untuk menjelaskan tentang bantuan Australia untuk Konstruksi dan Perluasan SMP di Kabupaten Bogor melalui Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan pendidikan di Indonesia. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah konsep bantuan luar negeri dari Lancaster dan rantai bantuan menurut Morse dan McNamara. Selain itu, dalam mengkaji aspek kemitraan, peneliti menggunakan empat dimensi konsep kemitraan dari Demirjian. Untuk mengkaji aspek pembangunan pendidikan, peneliti menggunakan definisi pembangunan internasional dari Sumner dan Triber dan hubungan dalam pembangunan pendidikan dari McCowan dan Unterhalter. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan pendidikan Australia-Indonesia didasari pada tujuan bersama Australia dan Indonesia di bidang pembangunan pendidikan. Kemitraan dilaksanakan dalam bentuk pemberian hibah serta bantuan teknis. Capaian dari program Konstruksi dan Perluasan SMP dalam Kemitraan Pendidikan Australia-Indonesia menunjukkan bahwa bantuan dari Australia berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam upaya mencapai Wajib Belajar Sembilan Tahun.]]>
<![CDATA[Advokasi dan Negosiasi: Diplomasi Hak Asasi Manusia Republik Korea pada Masa Park Geun-hye Mengenai Comfort Women ]]>
<![CDATA[Muhammad Pratama Putra Ibrahim]]>;
<![CDATA[Teuku Rezasyah]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v3i2.32774
<![CDATA[Usaha diplomasi yang dilaksanakan pemerintahan Park Geun-hye untuk menangani persoalan comfort women merupakan penerapan dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Korea tahun 2011 mengenai comfort women. Artikel ini berupaya mendeskripsikan bagaimana diplomasi ini dijalankan melalui konsep diplomasi hak asasi manusia yang terdiri atas dua proses, yakni negosiasi dan advokasi. Pemerintah Republik Korea melalui usaha negosiasinya dengan Jepang mengadakan pertemuan tingkat direktur jenderal dan pembicaraan tingkat tinggi. Dalam hal ini, ditemukan bahwa keseluruhan empat elemen negosiasi klasik diplomasi hak asasi manusia menurut Archer berhasil dipenuhi. Dengan catatan bahwa elemen keempat tidak menghasilkan suatu luaran yang terbuka, melainkan suatu kesepakatan yang spesifik. Dalam usaha advokasinya, pemerintah Republik Korea menggunakan taktik naming and shaming dan fokus tematik dalam mengangkat empat tema besar Jepang sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia terhadap comfort women: pertama, kejahatan kemanusiaan; kedua, perbudakan seksual militer; ketiga, Pernyataan Kono; keempat, reputasi internasional Jepang. Kedua proses ini dilaksanakan sejak dilantiknya Park Geun-hye pada Februari 2013 hingga akhir Desember 2015 dan dilakukan secara bersamaan.]]>
<![CDATA[Diplomasi Lingkungan Indonesia melalui ASEAN dalam Menanggulangi Marine Plastic Debris ]]>
<![CDATA[Hendar hendar]]>;
<![CDATA[Teuku Rezasyah]]>;
<![CDATA[Deasy Silvya Sari]]>
<![CDATA[ Padjadjaran Journal of International Relations Vol 4, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24198/padjir.v4i2.40721
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menggambarkan bagaimana Indonesia melakukan diplomasi lingkungan untuk menangani sampah plastik di laut melalui organisasi regional ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Peneliti menggunakan teori diplomasi lingkungan untuk dapat menganalisis proses diplomasi lingkungan Indonesia melalui ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah plastic di laut merupakan masalah lintas batas yang membutuhkan komitmen bersama di tingkat regional dan global. Indonesia telah melakukan diplomasi lingkungan melalui ASEAN dengan mendorong penyusunan rencana aksi regional untuk memerangi sampah plastic di laut. Hal ini penting karena empat negara ASEAN (Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina) merupakan negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Indonesia terlibat dalam setiap tahap diplomasi lingkungan di ASEAN mulai dari tahap inisiasi hingga implementasi Rencana Aksi Regional ASEAN untuk menangani Sampah Laut di Negara Anggota ASEAN 2021 – 2025.]]>
