Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

NEGARA DAN KEADILAN

negkea
Website

Published by Universitas Islam Malang

ISSN : 23027010 EISSN : 27219801 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 12 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2018): Agustus" : 12 Documents clear

MEKANISME PEMBATASAN PEMBIAYAAN REHABILITASI TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA Yulianis Safrinadiya Rahman
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Undang-undang Narkotika tidak ada mengatur mengenai berapa kali negara harus menanggung seseorang untuk direhabilitasi karena mengenai pembiayaan itu sudah dibebankan kepada Pemerintah, sebab korban penyalahgunaan narkotika, baik orang itu sebagai residivis tetap pemerintah berkewajiban untuk menanggung semua biaya tersebut. Untuk masuk dalam kategori rehabilitasi adalah pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang pertama kali masuk program rehabilitasi, sedangkan residivis sebaiknya dikenakan pidana agar tidak melakukan kejahatan yang serupa yang dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).Kata kunci: Rehabilitasi, Residivis, Penyalahgunaan Narkotika. Abstract The Narcotics Law does not regulate the number of times the State must bear someone to be rehabilitated because the cost has already been charged to the Government, because, whether a person is a victim of narcotics abuse or recidivism, the Government is still obliged to cover all his costs. To be rehabilitated, a person must be an addict and victim of narcotics abuse who first entered the rehabilitation program. As for recidivism, it is best to be subject to criminal penalties so as not to commit similar crimes which can result in losses to the State’s finances sourced from the State Budget.Keywords: marriage, foreign citizens, Indonesian law

PANCASILA DALAM KONSTRUKSI SISTEM HUKUM NASIONAL Sulistyani Eka Lestari
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Ketika banyak produk norma yuridis dipermasalahkan atau diuji oleh banyak, maka salah satu pihak yang seharusnya merasa digugat keseriusan dalam membentuk atau memproduksinya adalah badan legislatif. Banyaknya norma yuridis yang dieksminasi ini juga mengindikasikan terjadi kelemahan konstruksi sistem hukum nasional. Pembatalan sejumlah produk Peraturan Daerah dan banyaknya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menerima permohonan judicial review, juga mengindikasikan kebenaran kalau produk peraturan perundang-undangan mengandung kelemahan serius. Oleh sejumlah ahli, kelemahan ini tidak leps dari kurangnya mempertimbangkan Pancasila sebagai sumber rujukan utama dalam pembentukannya.Kata kunci: sistem hukum, badan legislatif, pembatalan Abstract When many juridical norm products are questioned or tested by many, one of the parties who should feel sued for their seriousness in forming or producing them is the legislature. The large number of juridical norms that have been exploited also indicates a weakness in the construction of the national legal system. The cancellation of a number of products in the Regional Regulations and the number of Constitutional Courts (MK) in accepting applications for judicial review also indicated the truth that the product of legislation contained serious weaknesses. By a number of experts, this weakness does not leps from the lack of considering Pancasila as the main source of reference in its formation.Keywords: legal system, legislative body, cancellation

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PRAPERADILAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN heru wahyono
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Dalam penulisan ini, penulis menelaah secara kritis dasar yuridis dari cakupan pidana dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( UU KUP ), terutama kekhususan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam penegakan hukum tindak pidana perpajakan seringkali menuai berbagai masalah khususnya dalam kasus perkara praperadilan, di mana pemahaman dan kesesuaian penerapan aturan tentang kewenangan, batasan serta cakupan dari hakim dalam memutus perkara praperadilan dalam tindak pidana perpajakan sering menimbulkan dampak yang berakibat menjadi terhambatnya proses penyelesaian dari tindakan penegakan hukum bagi penyidik PPNS Direktorat Jenderal Pajak. Bahwa putusan hakim adalah bersifat final dan mengikat, sehingga sudah seharusnya batasan, kewenangan serta cakupan materi praperadilan dipatuhi bersama.Kata kunci: pajak, investigasi, penegakan hukum Abstract In this legal research, will be critically examined the legal basis of the criminal coverage in the General Provision and Tax Procedures Law ( UU KUP) (Law No. 6/1983 which lastly amended by Law No. 16/2009), mainly with regard to exclusivity of tax criminal conduct. Law enforcement for tax crime has been frequently confronting various issues especially in pretrial case in which understanding and congruence of regulation implementation of autonomy and limitations as well as scope of the judges to make decision on pretrial case in tax criminal conduct often result in delayed completion of law enforcement actions performed by the civil servant investigators (PPNS) of the Directorate General of Taxes. The verdict is final and binding, so that limitations, authority and scope of pretrial materials have to be respected by all parties.Keywords: Tax, Investigation, Pretrial, Law Enforcemen

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 hasbullah hasbullah
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Hasil analisa penulis terhadap agama dan kepercayaan melalui berbagai perspektif (sosiologi/agama, antrapologi/agama, hukum dan politik) terhadap Putusan MK dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 atas dikabulkannya Judicial review Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ini penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sama halnya dengan membiarkan “perselingkuhan” manusia dengan Tuhan Tidak lagi Esa” Dengan demikian secara tidak langsung mengaburkan makna negara Indonesia sebagai negara berketuhanan sehingga bertentangan dengan landasa Idiil Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancsila.Kata kunci: Agama, Aliran Kepercayaan Abstract The result of religion and traditional believing by all prespective over come (Sosiology/religion, anthropolgy/religion, law and politic) abaout MK’ verdict with numer of lawsuit 97/PUU- XIV/2006 about receiving judicial review of constitution 23 of 2006 abaout citizen administration that was changed with constitution 24 0f 2013 about changing the constitution 23 of 2006 abaout citizen admniostration. So, writer took an conclussion that MK’s verdict bribng a menaning that MK let “infiedelity” of mankind to god, “god is not one”. Thus , can make the hazy meaning of indonesia as a devout state. So, it was contradiction with based principle of Indonesia,taht is, Idiil. Pancasila.Keywords: religion, traditional believing

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PASURUAN NOMOR : 191/PDT.P/2017/PA.PAS TENTANG STATUS ANAK LUAR NIKAH Alfian Mustaghfiri Hamsyi
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Anak yang dibuahi di luar perkawinan (kawin hamil) dan anak yang dilahirkan akibat pernikahan siri (nikah di bawah tangan) memiliki dampak hukum terhadap statusnya. Baik dari statusnya secara agama maupun negara, sehingga akan berdampak kepada hak-haknya. Dalam fiqih, status anak yang dibuahi di luar perkawinan terdapat 2 (dua) pendapat, yakni pendapat Imam Syafi’i dan Imam Hanafi. Menurut Imam Syafi’i, anak yang dibuahi di luar perkawinan hanya akan bernasab kepada Ibunya jika anak tersebut dirawat kurang dari 6 (enam) bulan di dalam rahim ibunya. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat, bahwa anak yang dibuahi diluar perkawinan tetap bernasab kepada Ayahnya. Di sisi lain, anak yang dilahirkan di dalam pernikahan siri (nikah dibawah tangan) secara fiqih tetap dianggap sebagai anak sah, hanya saja tidak mempunyai payung hukum. Agar anak tersebut memiliki payung hukum, kedua orang tuanya bisa mengajukan Permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat mengabulkan Permohonan Asal-Usul Anak tersebut, apabila bukti-bukti yang diajukan di persidangan sudah dianggap cukup untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak kandung dari kedua orang tuanya yang mengajukan Permohonan Asal Usul Anak.Kata kunci: anak, status, nasab, hukum, Pengadilan Agama Abstract A child who has inseminated in a marriage out side and a child who has inseminated in a siri marriage have a law impact to their statuses. Both from their religion statuses and country statuses, so it will have an impact to their rights. In fiqh, a child status which has inseminated in a marriage out side has 2 (two) opinions, those are Imam Syafi’i opinon and Imam Hanafi opnion. According to Imam Syafi’i, A child who has inseminated in a marriage out side will just have a descendant to his mother if he has been treated less than 6 (six) monts in his mother’s uterus. While Imam Hanafi argues that a child who has inseminated in a marriage out side still have a descendent to his father. In other hand, a child who has inseminated in a siri marriage on a fiqh he is still assumed as a legitimate child, it is just he doesn’t have a legal protection. So that child has a legal protection, his parents can propose an application for the origin of child in religious courts. Religious courts can fulfill that an application for the origin of child if proofs which are proposed in a meeting it has considered enough to prove that child is an biological child truly from his parents who propose an application for the origin of child. Keywords: child, status, descendant, law, religious courts

PERAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU. NO. 8 TAHUN 2010 samsul hadi
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap timdak pidana pencucian uang adalah ditunjukkan dalam rangkaian sebagai aparat yang berkewajiban atau berwenang menangani masalah apapun yang terkait dengan upaya mempertanggungjawabkan tindak pidana pencucian uang. Jika dalam sistem peradilan pidana pencucian uang bisa diwujudkan dengan kemampuan yang dimilikinya atau secara kesungguhan berupaya menyidik dan menuntut sesuai dengan koridor norma yuridis, seperti berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka apa yang dilakukan oleh jaksa ini sudah dapat dikategorikan sebagai upaya dalam bentuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang secara.Kata kunci: tindak pidana, mney laundering, jaksa, peran Abstract The role of prosecutors in law enforcement against money laundering criminal acts is shown in the series as an officer who is obliged or authorized to deal with any matter related to the effort to account for the crime of money laundering. If in the criminal justice system money laundering can be realized with its capabilities or earnestly trying to investigate and prosecute in accordance with the juridical norms, such as based on Law Number 8 of 2010 concerning Money Laundering, what this prosecutor has done can categorized as an effort in the form of countering money laundering crime.Keywords: criminal act, mney laundering, prosecutor, role

PELAKSANAA DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA ghufron ghufron
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Diversi ini sendiri sangat erat kaitannya dengan tujuan konsep restoratife justice, konsep restorative justice ini sendiri menekankan kepada pemulihan kembali seperti pada keadaan yang semula dan bukanlah sebuah pembalasan. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan konsep diversi yang dimana konsep diversi ini yang berusaha mengalihkan segala proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak ke luar pengadilan formal, sebagai upaya pengalihan kembali bagi seorang anak pelaku tindak pidana terhadap korban dan masyarakat dan bukan dengan sebuah pembalasan.Kata kunci: anak, penyelesaian perkara, diversi, tindak pidana Abstract Diversion itself is very closely related to the goal of the concept of restorative justice, the concept of restorative justice itself emphasizes the recovery as in the original state and is not a retaliation. This is very much related to the diversion concept in which this diversion concept tries to divert all the settlement of criminal cases committed by the child out of the formal court, as an attempt to transfer back to a child the perpetrator of a crime against the victim and the community and not a retaliation.Keywords: child, case settlement, diversion, criminal act

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPRD) TERHADAP PELAKSANAAN KINERJA EKSEKUTIF muchlas muchlas
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Secara teoritis, fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Probolinggo merupakan salah satu fungsi yang sudah digariskan oleh peraturan perundag-undangan, yang memang harus dilaksanakan oleh DPRD. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada pemerintah daerah, dalam hal ini pada bupati/walikota dan jajarannya merupakan fungsi strategis yang bisa menjadikan terwujudnya pemerintahan yang baik dan berwibawa.Kata kunci: pengawasan, pemerintahan daerah, fungsi strategis Abstract Theoretically, the supervisory function is one of the management functions to ensure the implementation of activities in accordance with established policies and plans and to ensure that the objectives can be achieved effectively and efficiently. Supervision by the Probolinggo City DPRD is one of the functions outlined by the legislative regulations, which indeed must be carried out by the DPRD. Supervision carried out by the DPRD to local governments, in this case the regents / mayors and their ranks is a strategic function that can make the realization of good and authoritative government.Keywords: supervision, regional government, strategic functions

OTORITAS WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN DAN PENCATATAN NIKAH BAGI WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA ahmad sa'rani
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Perkawinan dan pencatatan nikah dengan wali hakim terhadap warga Negara asing (WNA) yang dalam hal ini berkewarganegaraan Malaysia di Kantor kementerian agama Republik Indonesia (Kemenag RI) Wilayah Kecamatan Blimbing Kota Malang Jawa Timur Secara hukum sah dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain adalah Pertama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Kedua, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Ketiga,Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain; dan Keempat, surat edaran Mahkamah agung Nomor: 05/KMA/1/2010 Perihal Fatwa perkawinan Warga Negara asing (WNA) di Indonesia.Kata kunci: perkawinan, warga negara asing, hukum Indonesia Abstract Marriage and marriage registration with a guardian of judges against foreign nationals (WNA) who in this case are Malaysian citizens in the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia (RI Ministry of Religion) Blimbing District District Malang City East Java Legally valid and accountable. This is based on legislation, among others, First, Law No. 1 of 1974 concerning Marriage; Second, Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration; Third, the Minister of Home Affairs Regulation No. 12 of 2010 concerning Guidelines for Marriage Registration and Reporting of Deeds Published by Other Countries; and Fourth, Circular of the Supreme Court Number: 05 / KMA / 1/2010 Regarding the Fatwa of marriages of foreign nationals (WNA) in Indonesia.Keywords: marriage, foreign citizens, Indonesian law

URGENSI MENJAGA KONSTRUKSI KONSTITUSIONALITAS NEGARA HUKUM INDONESIA hairus hairus
Negara dan Keadilan Vol 7, No 1 (2018): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Abstrak Konstruksi hegara hukum Indonesia sudah diatur dalam konstitusi. Secara konstiusionalitas, di negara hukum menuntut konsekuensi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum. Sayangnya dalam kenyatan, seringkali banyak ditemukan praktik penyelenggaraan kekuasaan atau berpemerintahan yang tidak menjadikan norma hukum atau konstitusi sebagai pijakannya. Temuan-temuan sebagai fakta keprihatinan inilah yang kemudian menjadi tuntutan supaya setiap pihak, khususnya kalangan penyelenggara negara untuk memperbaiki perilaku-perilakunya supaya menjadi subyek hukum yang menguatkan bangunan negara hukum.Kata kunci: konstitusi, negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan Abstract Construction of Indonesian law has been regulated in the constitution. In constitutionality, in the state of law demands the consequences, that the administration of government must be based on law. Unfortunately in reality, it is often found that there are practices of power or government administration that do not make legal norms or constitutions the basis. These findings are facts of concern which later became a demand that each party, especially the state administrators, to improve their behavior in order to become legal subjects that strengthen the building of the rule of law.Keywords: constitution, state of law, implementation of power

Page 1 of 2 | Total Record : 12

1 2

Filter by Year

2018 2018

Filter By Issues

All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus Vol 7, No 1 (2018): Agustus More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Moh. Muhibbin

Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com

Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Moh. Muhibbin

Contact Email mih.pps@unisma.ac.id

Phone +6282198932510

Journal Mail Official riopascaunisma@gmail.com

Editorial Address Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Moh. Muhibbin

Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id

Phone
+6282198932510

Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com

Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA