cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Muhibbin
Contact Email
mih.pps@unisma.ac.id
Phone
+6282198932510
Journal Mail Official
riopascaunisma@gmail.com
Editorial Address
Gedung Pascasarjana Unisma lantai 2 Jl. MT. Haryo 193 Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
NEGARA DAN KEADILAN
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : 23027010     EISSN : 27219801     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Negara dan Keadilan merupakan jurnal yang menampung dan mempublikasikan tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum, yang disusun oleh akademisi, peneliti dan/atau praktisi hukum. Khususnya hasil riset atau opini tentang: 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; dan 6. Hukum Islam. The Law Journal of master of Law, University of Islam Malang. The Negara dan Keadilan Journal is a journal which accommodates and publish written research or opinions, related to law in general and extensively, whether in legal dogmatism, legal theory or legal philosophy; compiled by academics, researcher and/ or legal practitioners. The sprecific research or opinion such as: 1. Private Law; 2. Criminal Law; 3. Constitutional Law; 4. Administrative Public Law; 5. International Law; 6. Islamic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 1 (2019): Februari" : 9 Documents clear
EFEKTIVITAS PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Yaoma Tertibi
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.953 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v8i1.4480

Abstract

Abstrak Pelaksanaan pasal 66 undang-undang nomor 6 tahun 2014 belum bejalan efektif karena ada kendala-kendala sebagai berikut: masalah regulasi, ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi dan  adanya kerancuan pos anggaran gaji dan tunjangan perangkat desa, Pengelolaan PAD Tidak Maksimal dan perbedaan pengelolaan tanah kas desa/bengkok, visi dan misi kepala tidak mengakomodir peningkatan SDM perangkat desa, Beban pengeluaran sosial yang besar dan terjebak dalam transaksi perbankan akibat tertundanya pembayaran penghasilan tetap dan tunjanganKata kunci, Desa, Penghasilan TetapAbstractThe implementation of Article 66 of Law Number 6 of 2014 has not been effective because there are constraints as follows: regulatory problems, insufficient budget availability and ambiguity of village officials' salary and allowance budget posts, Not Maximum PAD Management and differences in village cash management / crooked, the vision and mission of the head do not accommodate the increase in village device HR, the burden of large social expenditures and being trapped in banking transactions due to the delayed payment of fixed income and benefits Keywords, Village, Fixed Income.
KORBAN KEJAHATAN PERBANKKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN VIKTIMOLOGIS Indra Trinugraha Herlambang
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.239 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v8i1.4481

Abstract

Abstrak           Penjahat perbankkan termasuk dalam kategori penjahat yang memberikan kerugian yang tidak sedikit. Penjahat perbankkan merupakan sosok pelaku kejahatan yang mengakibatkan timbulnya banyak keresahan di tengah masyarakat. Siapa yang menjadi pelakunya dicap sebagai perampas hak ekonomi (economical right) orang lain. Menurut data yang didapat oleh Bank Indonesia (BI), setiap tahunnya tingkat kejahatan perbankan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada Mei 2012 ada 1009 kasus fraud yang terjadi dengan nilai kerugian 2,37 milyar.Kata kunci: kejahatan perbankkan, hukum, viktimologis AbstractBank criminals are included in the category of criminals who provide not small losses. Bank criminals are the perpetrators of crimes that result in a lot of unrest in the community. Who is the culprit is labeled as the economical right of other people. According to data obtained by Bank Indonesia (BI), each year the banking crime rate has increased significantly. In May 2012 there were 1009 cases of fraud that occurred with a loss of 2.37 billion. Keywords: banking crime, law, victimism
PERBANDINGAN KEWENANGAN BADAN LEGISLATIF DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT Jaka Prima
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.044 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v8i1.4482

Abstract

AbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan mengenai Kewenangan Badan Legislatif Di Indonesia Dan Amerika Serikat. Ketentuan mengenai badan legislatif Indonesia dan Amerika Serikat diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Konstitusi Amerika Serikat, dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sedangkan di Amerika Serikat yang menganut sistem bikameral, badan perwakilan rakyatnya adalah Congress yang memiliki dua kamar yaitu Senate dan House of Representative. Kewenangan DPR RI sebagai badan legislatif adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama, membahas dan memberikan persetujuan terhadap peraturan pemerintah penganti undang-undang, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara, menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD.Kata Kunci: perbandingan, kewenangan, badan legislatif. AbstractThis study aims to describe the Authority of the Legislative System in Indonesia and the United States. Provisions regarding the legislative system of Indonesia and the United States are regulated in legislation and the United States Constitution, in the Parliamentary system, the legislative is the highest body and appoints executives. In a Presidential System, the legislative is the same branch of government and free from the executive. Whereas in the United States which adheres to the bicameral system, the representative system of its people is the Congress which has two rooms namely the Senate and the House of Representatives. The authority of the House of Representatives of the Republic of Indonesia as a legislative system is to form laws discussed with the president for mutual agreement, discuss and give approval to government regulations to change the law, pay attention to the DPD's consideration of the draft state budget for revenue and expenditure, set the State Budget together with the president by taking into consideration the DPD.Keywords: comparison, authority, legislative.
ASAS MONOGAMI DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN TUNISIA Dedi Ismiranto
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.961 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v8i1.4477

Abstract

Abstrak Perbandingan asas monogami di Indonesia dan Tunisa adalah di Indonesia asas monogami relatif sedang di Tunisia asas monogami mutlak. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayannya itu. (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pada asasnya seorang pria hanya boleh boleh menikahi seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.Meskipun menganut asas perkawinan secara monogami, tetapi beristri lebih dari satu orang tidak dilarang, selama melaksanakan ketentuan dan syarat tentang poligami yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), bahwa pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.Kata kunci: perkawinan, asas, suami, istri, poligami AbstractComparison of basic monogamy in Indonesia and Tunisa is in Indonesia relative to monogamy relative to Tunisian absolute monogamy. Article 2 of Law No. 1 of 1974 states that (1) marriage is lawful, provided it is in accordance with the laws of each religion and its beliefs. (2). Every marriage is recorded in accordance with applicable laws. This can be seen in Article 3 paragraph (1) which states that a man can only legally marry a wife. A woman can only have one husband. Despite monogamy's marital principles, but polygamy is not prohibited, while enforcing the terms and conditions of polygamy set forth in Article 3 paragraph (2), that the court may authorize a husband to marry more than one person when required by the parties concerned. Keywords: marriage, foundation, husband, wife, polygamy
GADAI SAHAM DALAM SISTEM PERDAGANGAN TANPA WARKAT DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA Muhammad Khotibul Umam
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.789 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v8i1.4483

Abstract

AbstrakDalam perdagangan tanpa warkat pengiriman janji saham dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu saham hipotek dengan menarik saham dari penyimpanan kolektif dan menjaminkan saham tanpa melakukan penarikan dari penyimpanan kolektif. Pengajuan janji saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat memenuhi syarat untuk hipotek, karena saham yang digadaikan telah ditransfer ke akun yang terpisah dan saham yang digadaikan diblokir oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia selama belum dicabut. Bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh sistem perdagangan tanpa warkat untuk pegadaian, termasuk keamanan, karena stok disimpan dalam sistem pencatatan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, mencatat dan mengumumkan peletakan janji pada saham melalui C-BEST (Entri Kustodian Sentral - Entri Buku) Penyelesaian), serta memblokir akun di mana saham digadaikan, saham tidak dapat ditransaksikan pada saat yang sama ada beberapa peraturan yang cukup melindungi pemegang saham, yaitu Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 53 ayat 4 dan Pasal 1159 KUH Perdata.Kata kunci: gadai, saham, perdagangan tanpa warkat, sistem, perlindungan Abstract In scripless trading the delivery of pledges of shares can be done in two ways, namely mortgage shares by withdrawing shares from collective safekeeping and pledging shares without making withdrawals from collective safekeeping. Submission of pledges of shares in a scripless trading system is eligible for a mortgage, because the mortgaged shares have been transferred into separate accounts and the mortgaged shares are blocked by PT. Indonesian Central Securities Depository as long as it has not been revoked. Forms of legal protection provided by scripless trading systems for pawnbrokers, including security, because stocks are stored in a recording system in the Indonesian Central Securities Depository, recording and announcing the laying of pledges on a stock through C-BEST (Central Depository- Book Entry Settlement), as well as blocking the account where the shares are pawned, the shares cannot be transacted at the same time there are several regulations that adequately protect the shareholders, namely the Law on Limited Liability Companies (UUPT) Article 53 paragraph 4 and Article 1159 of the Civil Code. Keywords: pawn, stock, scripless trading, system, protection
WEWENANG TIM PENILAI (APPRAISAL) DALAM MENENTUKAN NILAI LIMIT LELANG HAK TANGGUNGAN Mohamad Fuad Fatoni
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.248 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v8i1.4478

Abstract

AbstrakWewenang tim penilai (appraisal) dalam menentukan nilai limit lelang hak tanggungan terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 44. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa penjual dalam menentukan nilai limit harus berdasarkan penilaian dari penilai (appraisal), dan penetapan nilai limit tidak menjadi tanggung jawab KPKNL atau pejabat lelang kelas II. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang juga dijelaskan bahwa lelang eksesuksi hak tanggungan yang nilai limitnya paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) penjual dalam menentukan nilai limit harus berdasarkan laporan penilaian dari penilai (appraisal) secara tertulis. Namun tidak ada peraturan yang mengatur mengenai penjual harus menggunakan penilaian dari penilai (appraisal) yang terdaftar pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia, dalam Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang Pasal 18 hanya menyebutkan bahwa penjual harus harus menggunakan penilaian dari penilai yang sudah terdaftar pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia dalam hal bank kreditur akan ikut menjadi peserta lelang pada lelang eksekusi hak tanggungan. Kata kunci: wewenang, penilai (appraisal), nilai limit, lelang, hak tanggungan Abstract The authority of the appraisal team in determining the limit value for auctioning mortgage rights is contained in the Minister of Finance Regulation Number 27 / PMK.06 / 2016 concerning Article 44 Implementation Guidelines. In the article it is stated that the seller in determining the limit value must be based on the appraisal ), and determination of limit values is not the responsibility of KPKNL or class II auction officials. In the Regulation of the Minister of Finance Number 27 / PMK.06 / 2016 Concerning the Auction Implementation Guidelines, it is also explained that auction for mortgage rights with a limit value of at least Rp. 1,000,000,000 (one billion rupiah) of the seller in determining the limit value must be based on the assessment report of the appraisal in writing. However, there are no regulations governing the seller must use the appraisal rating registered with the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, in the Director General of State Wealth Regulation Number PER-03 / KN / 2010 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Article 18 only states that the seller must must use the judgment of the appraiser who has registered with the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in the event that the creditor bank will participate as an auction participant in the auction for the execution of mortgage rights. Keywords: authority, appraisal, limit value, auction, mortgage rights
PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Muti’atulilah Muti’atulilah
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.361 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v8i1.4484

Abstract

AbstrakTerjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana diatur Pasal 6 UU RI No. 23 tahun 2004 dapat diterima oleh majelis hakim di Pengadialn Agama Malang dalam memutus perkara gugat cerai. Yang mana dalil tersebut dapat memperkuat dalil alasan perceraian yang sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (d) dan/atau Pasal 19 huruf (f) PP RI No. 9 tahun 1975. Namun demikian dalam praktik jika pada dalil gugatan diuraikan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga yang sebagaimana dirumuskan pada Pasal 6 UU RI No. 23 Tahun 2004 tersebut majelis hakim tidak mengaitkannya dengan dalil alasan perceraian yang sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (d) PP RI No. 9 Tahun 1975 yakni alasan “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”, melainkannya terjadinya kekerasan tersebut dijadikan pemicu dari terjadinya pertengkaran terus-menerusKata Kunci: perceraian, kekerasan kekejaman, suami, perempuan AbstractOccurrence of domestic violence as stipulated in Article 6 of Republic of Indonesia Law No. 23 of 2004 can be accepted by the panel of judges in the Malang Religious Court in deciding on a divorce case. Which of these arguments can reinforce the arguments for divorce reasons as stipulated in Article 19 letter (d) and / or Article 19 letter (f) of Republic of Indonesia PP No. 9 of 1975. However, in practice, if the claim is elaborated on the existence of domestic violence as formulated in Article 6 of RI Law No. 23 of 2004 the panel of judges did not associate it with the arguments for the reasons for divorce as stipulated in Article 19 letter (d) of Republic of Indonesia Government Regulation No. 9 of 1975, namely the reason "one of the parties committed atrocities or severe mistreatment which endangers the other party", but the occurrence of such violence is the trigger of the ongoing fight Keywords: divorce, cruelty violence, husband, woman
ANALISIS YURIDIS PANCASILA SEBAGAI NORMA FUNDAMENTAL NEGARA (STAATSFUNDAMENTALNORM) Yusron Pahlevi
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.973 KB) | DOI: 10.33474/hukum.v8i1.4479

Abstract

Abstrak Untuk mengatur dan dapat merumuskan perundang-undangan, politik hukum nasional harus mengacu pada Pancasila yang berbasiskan moral dan agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi dan rasialis, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya dan meletakan kekuasaan di bawah kekuasaannya dan membangunkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dasar pertimbangan diletakannya Pancasila di dalam kedudukan tertinggi tidak saja karena sumber dari segala sumber hukum, tetapi substansi dari Pancasila mengandung nilai filosofis, memiliki muatan sebagai identitas hukum nasional dan tidak mengatur perintah, larangan dan sanksi, tetapi lebih kepada asas-asas fundamental. Artinya, Pancasila itu menjadi berlaku karena merujuk pada prinsip sebagai sebuah kebenaran umum atau dasar realitas yang ada di Indonesia. Sebagai dasarnya, maka Pancasila tidaklah mungkin dapat terjadi produk-produk hukum atau perundang-undangan yang dihasilkannya berkhianat dengan kebenaran dan keagungan Pancasila itu sendiri.Kata Kunci : Pancasila, norma, norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) Abstract To regulate and be able to formulate legislation, national legal politics must refer to moral and religious-based Pancasila, respect and protect human rights without discrimination and racism, uniting all elements of the nation with all its primordial ties and putting power under his authority and build social justice for all the people of Indonesia. The basis of consideration is the placement of Pancasila in the highest position not only because of the source of all sources of law, but the substance of Pancasila contains philosophical values, has a charge as national legal identity and does not regulate orders, prohibitions and sanctions, but rather on fundamental principles. That is, the Pancasila becomes valid because it refers to the principle as a general truth or the basis of reality in Indonesia. As a basis, the Pancasila is impossible for legal or legislative products to occur which result in betraying the truth and majesty of the Pancasila itself.Keywords: Pancasila, Norms, State Fundamental Norms (Staatsfundamentalnorm)
KETERLIBATAN TNI DALAM DARURAT CORONA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT COVID-19 Djoko Purwoko
Negara dan Keadilan Vol 8, No 1 (2019): Februari
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukum.v10i2.11280

Abstract

 Keterlibatan TNI dalam darurat Covid-19, tidak menyalahi aturan perundangan-undangan. Karena TNI dilindungi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dalam pasal 7 dijelaskan TNI melaksanakan tugas pokoknya melalui Operasi Militer Untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Melalui OMSP inilah, sejak awal TNI terlibat aktif  dalam upaya penanganan Covid-19. Mulai dari observasi di Natuna, membuat rumah sakit di Pulau Galang, menurunkan tenaga medis, evakuasi pemulangan WNI yang terdampak Covid-19 di luar negeri, penjemputan dan distribusi alat-alat kesehatan, penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, penjagaan akses perbatasan. Apalagi sejak diberlakukannya PSBB, tuntutan pelibatan TNI meningkat, karena TNI terlibat langsung dalam pengamanan peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan pada fasilitas umum.Kata kunci: TNI, Darurat Covid-19, Operasi Militer Selain Perang The involvement of the TNI in the Covid-19 emergency does not violate statutory regulations. Because the TNI is protected by Law no. 34 of 2004 concerning the TNI, Article 7 explains that the TNI carries out its main duties through Military Operations for War (OMP) and Military Operations Other Than War (OMSP). Through this OMSP, from the start the TNI was actively involved in efforts to deal with Covid-19. Starting from observations in Natuna, establishing a hospital on Galang Island, deploying medical personnel, evacuating the return of Indonesian citizens affected by Covid-19 abroad, picking up and distributing medical equipment, providing health facilities and personnel, guarding border access. Especially since the implementation of the PSBB, demands for TNI involvement have increased, because the TNI is directly involved in securing school holidays, workplaces, limiting religious activities and limiting activities to public facilities.Keywords: TNI, Covid-19 Emergency, Military Operations Other Than War

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 1 (2024): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2023): Jurnal Negara dan Keadilan Vol. 12 No. 1 (2023): Negara dan Keadilan Vol 11, No 2 (2022): Agustus Vol. 11 No. 2 (2022): Agustus Vol 11, No 1 (2022): Februari Vol 10, No 2 (2021): Agustus Vol 10, No 1 (2021): Februari Vol 9, No 2 (2020): Agustus Vol 9, No 1 (2020): Februari Vol 8, No 2 (2019): Agustus Vol 8, No 1 (2019): Februari Vol. 7 No. 1 (2018): Agustus Vol 7, No 1 (2018): Agustus More Issue