Maarif
Jurnal MAARIF diarahkan untuk menjadi corong bagi pelembagaan pemikiranpemikiran kritis Buya Ahmad Syafii Maarif dalam konteks keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Beberapa isu yang menjadi konsen jurnal ini adalah tentang kompatibilitas Islam dan demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Isu-isu lain yang juga menjadi perhatian jurnal ini adalah soal kemiskinan, kekerasan atas nama agama, terorisme dan berbagai persoalan kebangsaan dan kemanusiaan yang mengemuka dalam kehidupan Indonesia kontemporer.
Articles
273 Documents
<![CDATA[Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia ]]>
<![CDATA[Sumanto Al Qurtuby]]>
<![CDATA[ MAARIF Vol 13 No 2 (2018): Politisasi Agama di Ruang Publik: Ideologis atau Politis ? ]]>
Publisher : <![CDATA[MAARIF Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47651/mrf.v13i2.21
<![CDATA[Sejak beberapa tahun terakhir ini, setelah sekian lama mati suri, politisasi agama, khususnya politisasi Islam, kembali menyeruak ke ruang-ruang publik Indonesia.Rontoknya rezim Orde Baru menyebabkan bangkitnya kembali para petualang agama yang dulu sempat “dimumikan” oleh Suharto karena dianggap membahayakan stabilitas dirinya, cendana, dan kroninya. Ketika Suharto tak lagi berkuasa, mereka pun ber-euforia dan berpesta pora. Tak pelak, politisasi agama (Islam) yang cenderung berlebihan dan overdosis ini telah menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara di Tanah Air. Tulisan ini bermaksud mengulas sejarah politik politisasi agama dan dampaknya di masyarakat serta prospek Indonesia di kemudian hari di tengah serbuan politik identitas yang kian menggema.]]>
<![CDATA[Dinamika Politisasi Agama di Timur Tengah Pra dan Pasca Arab Spring; Studi Kasus Al Ikhwan Al Muslimun di Mesir ]]>
<![CDATA[Mush’ab Muqoddas Eka Purnomo]]>
<![CDATA[ MAARIF Vol 13 No 2 (2018): Politisasi Agama di Ruang Publik: Ideologis atau Politis ? ]]>
Publisher : <![CDATA[MAARIF Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47651/mrf.v13i2.22
<![CDATA[Al Ikhwan Al Muslimun menjelang dan sesudah Arab Spring mendapatkan sorotan sebagai salah satu elemen Umat Islam yang ideologi dan pemikirannya tersebar di berbagai Negara, tidak hanya di Negara Arab dan Negara Islam non Arab, akan tetapi juga di Negara Barat. Saat rezim Al Ikhwan Al Muslimun di Mesir tumbang, wajah lama Al Ikhwan Al Muslimun yang telah terpengaruh pemikiran Sayid Quthb kembali memunculkan aksi-aksi teror. Tulisan singkat ini berupaya menjelaskan pergolakan dan kegalatan pemikiran yang terjadi di dalam tubuh Al Ikhwan Al Muslimun, dari berdiri pada tahun 1928 sampai tumbang dari tampuk kekuasaan pada tahun 2013.]]>
<![CDATA[Politik Identitas dan Mitos Pemilih Rasional ]]>
<![CDATA[Burhanuddin Muhtadi]]>
<![CDATA[ MAARIF Vol 13 No 2 (2018): Politisasi Agama di Ruang Publik: Ideologis atau Politis ? ]]>
Publisher : <![CDATA[MAARIF Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47651/mrf.v13i2.23
<![CDATA[Perilaku memilih merupakan gejala yang kompleks. Keputusan memilih ditentukan oleh banyak faktor. Seorang calon yang berasal dari kelompok identitas primordial tertentu belum tentu dapat menarik suara mayoritas di kelompoknya sendiri. Hal ini bisa terjadi karena, selain faktor identitas, pemilih juga mempertimbangkan faktor-faktor lain, terutama kualitas personal calon. Intinya, dinamika politik lokal seringkali membuka ruang mobilisasi politik identitas. Secara umum, penelitian ini telah menemukan bukti empiris bahwa agama dan etnis yang menjadi bahan bakar politik identitas merupakan faktor yang penting dalam pemilihan kepala daerah.]]>
<![CDATA[Abdul Rasyid Wahab Pesan Kebinekaan dari Tanah Sikka, Maumere ]]>
<![CDATA[David Krisna Alka]]>
<![CDATA[ MAARIF Vol 13 No 2 (2018): Politisasi Agama di Ruang Publik: Ideologis atau Politis ? ]]>
Publisher : <![CDATA[MAARIF Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47651/mrf.v13i2.24
<![CDATA[Abdul Rasyid Wahab. Masyarakat Muslim Maumere, Kabupaten Sikka, Flores, NTT, akrab menyapanya Abah Rasyid. Leluhur Abah Rasyid adalah keturunan Gowa. Penduduk Sikka menyebut orang dari Gowa berarti orang Islam. Terbukti, dalam syair-syair daerah Sikka, sering disebut bahwa orang-orang Gowa adalah orang Islam. Beliau adalah tokoh Muhammadiyah yang berperan penting dalam memimpin tim relawan kemanusiaan beraksi saat letusan Gunung Rokatenda tahun 2013. Beliau juga adalah tokoh lokal yang merawat kebersamaan dalam kebinekaan lewat kegiatan-kegiatan di FKUB bersama tokoh non-muslim di Maumere.]]>
<![CDATA[Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Moh Shofan]]>
<![CDATA[ MAARIF Vol 14 No 1 (2019): Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi Islam di Indonesia Pasca-Pilpres ]]>
Publisher : <![CDATA[MAARIF Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47651/mrf.v14i1.30
<![CDATA[Artikel-artikel dalam jurnal ini mencoba untuk melihat fenomena terbaru dalam politik Indonesia yang terkait dengan mobilisasi dengan menggunakan identitas Islam yang sering dikaitkan dengan populisme. Sebagian akademisi lain, populisme dipandang sebagai pertanda yang baik karena dapat menjadi pengingat atau alarm bagi elite yang sedang berkuasa agar selalu memperhatikan kepentingan publik dalam setiap pembuatan kebijakan. Sebaliknya, populisme oleh akademisi lainnya dinilai tidak lebih sebagai suatu retorika elite untuk meraih dukungan massa yang melimpah pada momen politik elektoral tertentu. Dan di sebagian kalangan lainnya, populisme Islam dikhawatirkan dapat menghalangi perkembangan demokrasi di Indonesia yang sejatinya masih dalam proses transisi menuju konsolidasi demokrasi.]]>
<![CDATA[Islam, Populisme dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Syamsul Arifin]]>
<![CDATA[ MAARIF Vol 14 No 1 (2019): Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi Islam di Indonesia Pasca-Pilpres ]]>
Publisher : <![CDATA[MAARIF Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47651/mrf.v14i1.46
<![CDATA[Populisme merupakan konsep yang disematkan pada gerakan Islam di Indonesia belakangan ini mengiringi beberapa rangkaian politik elektoral baik di level lokal maupun nasional. Ihwal penyematan ini dilatarbelakangi oleh penggunaan identitas keagamaan yang mengesankan gerakan yang dirancang oleh beberapa elite dari kalangan Islam merupakan gerakan eksklusif. Gerakan ini untuk sementara waktu membuahkan hasil yang ditunjukkan dengan kemenangan salah satu pasangan dalam Pilkada di DKI Jakarta pada 2017. Sukses dalam politik elektoral, gerakan populisme Islam terus dirawat yang nantinya menjadi suatu strategi permanen dalam kontestasi politik elektoral di tingkat nasional. Populisme Islam bagi sebagian kalangan dikhawatirkan dapat menghalangi perkembangan demokrasi di Indonesia yang sejatinya masih dalam proses transisi menuju konsolidasi demokrasi. Artikel ini pertama-tama ingin memberikan apresiasi terhadap kontribusi umat Islam sebagai kelompok keagamaan terbesar di Indonesia karena telah memberikan contoh yang baik bagi negara-negara mayoritas Islam lainnya dalam mentransformasi rezim otoriter ke rezim yang lebih demokratis. Pembahasan berikutnya ingin meletakkan populisme sebagai suatu gerakan yang seharusnya memberi manfaat positif terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia mengingat pandangan Muslim mainstream menerima demokrasi baik sebagai suatu fakta sejarah maupun karena dari sisi teologis, Islam dan demokrasi tidak perlu diletakkan dalam posisi yang saling berhadapan.]]>
<![CDATA[Populisme Kanan, Islam dan Konteks Indonesia ]]>
<![CDATA[Ari A. Perdana]]>
<![CDATA[ MAARIF Vol 14 No 1 (2019): Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi Islam di Indonesia Pasca-Pilpres ]]>
Publisher : <![CDATA[MAARIF Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47651/mrf.v14i1.47
<![CDATA[Kemenangan Donald Trump di Pilpres AS dan Brexit di Inggris menandai menguatnya sentimen populisme dalam politik elektotral. Sejumlah pemilu di Eropa setelah itu melanjutkan fenomena ini. Menguatnya populisme sebagian disebabkan oleh faktor kesenjangan ekonomi, tapi lebih banyak karena pertentangan kultural. Menguatnya dukungan pada kelompok Islam konservatif di Indonesia memiliki banyak karakteristik serupa dengan tren populisme global.]]>
<![CDATA[Populisme Islam, Krisis Modal Sosial dan Tantangan Terhadap Demokrasi: Refleksi Pemilu 2019 ]]>
<![CDATA[M. Hilali Basya]]>
<![CDATA[ MAARIF Vol 14 No 1 (2019): Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi Islam di Indonesia Pasca-Pilpres ]]>
Publisher : <![CDATA[MAARIF Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47651/mrf.v14i1.48
<![CDATA[Gerakan masif yang memprotes dan menolak hasil Pemilu 2019 di Indonesia mengindikasikan adanya ketidakpercayaan politik (political distrust) terhadap kedua lembaga Pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, dan Pemerintah. Sebagian besar dari kelompok yang menyuarakan penolakan tersebut terhubung dalam identitas yang sama, yang menekankan kecintaan terhadap agamanya dan perasaan termarjinalisasi. Apa makna ketidakpercayaan tersebut dalam konteks gerakan Islam kontemporer dan negara demokrasi adalah fokus utama artikel ini. Artikel ini berupaya untuk mendiskusikan populisme Islam dalam pemilu 2019 yang secara khusus akan mengeksplorasi bagaimana dan mengapa populisme Islam tumbuh di masa pasca Orde Baru—terutama di Pemilu 2019—, seperti apa karakternya, dan bagaimana dampaknya terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Ulama dan Negara Santri ]]>
<![CDATA[Ahmad Najib Burhani]]>
<![CDATA[ MAARIF Vol 14 No 1 (2019): Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi Islam di Indonesia Pasca-Pilpres ]]>
Publisher : <![CDATA[MAARIF Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47651/mrf.v14i1.49
<![CDATA[Dengan kemenangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin dalam Pemilihan Presiden 2019, ulama kembali menempati posisi penting dalam pemerintahan Republika Indonesia. Pertanyaannya, apakah dengan terpilihnya Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden itu akan mendinginkan perpolitikan nasional yang selama ini sering terbelah antara kubu nasionalis dan Islamis? Apakah tampilnya Ma’ruf Amin, yang merupakan mantan rois ‘am NU, sebagai bagian dari ashabul qoror (penentu kebijakan) akan bisa menghilangkan berbagai kebijakan yang kurang berpihak dari pemerintah terhadap minoritas atau justru melahirkan sektarianisme baru? Dua pertanyaan inilah yang ingin diangkat oleh artikel ini.]]>
<![CDATA[Dar al-’Ahd Wa Al-Shahadah: Upaya dan Tantangan Muhammadiyah Merawat Kebinekaan ]]>
<![CDATA[Hasnan Bachtiar]]>
<![CDATA[ MAARIF Vol 14 No 1 (2019): Populisme Islam dan Tantangan Demokrasi Islam di Indonesia Pasca-Pilpres ]]>
Publisher : <![CDATA[MAARIF Institute ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47651/mrf.v14i1.50
<![CDATA[Artikel ini mengkaji konsep Dar al-‘Ahd wa al-Shahadah (negara perjanjian dan persaksian) yang diajukan oleh Muhammadiyah. Konsep ini penting dikaji, karena merupakan konsep elaborasi antara doktrin Siyar – hukum perang dan hubungan internasional dalam tradisi Islam – dan Pancasila yang bertujuan: memberikan pedoman bagi para aktivis Muhammadiyah mengenai hubungan negara dan organisasi, sebagai fondasi pertahanan ideologis, sebagai alat harmonisasi politik, dan manifestasi intelektual dan politik yang menekankan pentingnya nasionalisme. Artikel ini secara argumentatif menyatakan bahwa melalui konsep tersebut, Muhammadiyah berupaya meredam laju gerakan Islamisme (termasuk populisme Islamis sebagai akibat dari faktor merebaknya Islamisme) di Indonesia. Secara implementatif, Muhammadiyah harus menghadapi pelbagai tantangan seperti konservatisme di lingkungan internal Muhammadiyah, infiltrasi ideologis (khususnya Islamisme) sehingga menyebabkan pemisahan diri dan pengerasan sikap keberagamaan, dan adanya kontestasi politik praktis musiman yang melibatkan pelbagai instrumentalisasi agama untuk kepentingan politik kekuasaan (populisme Islamis).]]>
