cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Contact Email
akppsekp@gmail.com
Phone
+62251-8333964
Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111
Location
,
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
ISSN : 16932021     EISSN : 25497278     DOI : http://dx.doi.org/10.21082
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 268 Documents
 4   5   6   7   8 
Dampak Krisis Finansial Global dan Kebijakan Antisipatif Pengembangan Industri Kelapa Sawit Dradjat, Bambang
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.897 KB) | DOI: 10.21082/akp.v9n3.2011.237-260

Abstract

Krisis finansial global (KFG) yang terjadi pada tahun 2008 ternyata menimbulkan resiko dan ketidakpastian bagi pengembangan industri kelapa sawit. Dalam jangka yang sangat pendek, harga minyak sawit terpukul. Importir dari AS, negara-negara Eropa Barat, Cina, India dan Pakistan - yang mengalami dan terkena dampak KFG – menunda bahkan membatalkan kontrak sehingga ekspor minyak sawit Indonesia terganggu. Pengkajian kebijakan ini bertujuan untuk : (i) mengidentifikasi dampak KFG terhadap industri kelapa sawit, dan (ii) mengevaluasi pengaruh berbagai kebijakan antisipatif pemerintah dan faktor eksternal pada industri kelapa sawit. Dampak yang ditimbulkan dari KFG pada industri kelapa sawit Indonesia berupa tekanan harga, ekspor dan produksi. Antara bulan Oktober 2008 hingga Maret 2009, harga CPO dan TBS terendah dan sempat menyentuh US$ 483 per ton dan Rp. 584 per kg. Tekanan harga selama KFG membawa dampak pada penurunan volume ekspor bulanan minyak sawit jatuh hingga hanya 937.000 ton. Sedangkan produksi bulanan minyak sawit sempat hanya mencapai 815.000 ton. Kebijakan lobi internasional kombinasi Government (G) dan Business (B), penyesuaian kebijakan BK, kebijakan perluasan formula harga TBS, peningkatan akses informasi harga, dan peremajaan merupakan kebijakan antisipatif utama yang direkomendasikan dari kajian ini. Kebijakan ini diperlukan supaya jika krisis berulang atau terjadi lagi, industri kelapa sawit mampu bertahan dari tempaan krisis. Jika pemerintah tidak menerapkan kebijakan ini, resiko yang ditanggung akan lebih parah sehubungan dengan makin berkembangnya perkebunan kelapa sawit rakyat swadaya/mandiri. Dampak negatifnya adalah kontribusi industri kelapa sawit dalam perekonomian nasional dapat terganggu.
Peran Strategis Departemen Pertanian terhadap Reforma Agraria di Indonesia dalam Konteks Otonomi Daerah Syahyuti, nFN
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.148 KB) | DOI: 10.21082/akp.v1n4.2003.331-344

Abstract

Abstrak tidak tersedia
Impacts and Future Perspectives of Fertilizer Policy in Indonesia Rachman, Benny; Sudaryanto, Tahlim
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.027 KB) | DOI: 10.21082/akp.v8n3.2010.193-205

Abstract

The implementation of fertilizer subsidy policies have been applied comprehensively starting from the planning stage to fertilizer distribution system, including setting the highest retail price and the amount of subsidy. However, the policy has not been able to ensure adequate availability of fertilizers at the farm level. Planning on the amount of fertilizer demand is not fully accurate and supervision has not optimally implemented causing the distribution of subsidized fertilizer below the target. It is reported that farmers who manage less than 0.5 hectares of land received only 40 percent of the total subsidy and most farmers (90%) purchase subsidized fertilizer at prices higher than the highest retail prices. To overcome this problem, the government plan to change the distribution mechanism of subsidy from indirect subsidy to direct subsidy to farmers/ farmer groups. The expected impacts of that policy are: (1) farmers obtain direct benefits from fertilizer subsidies, (2) avoid disparity between the prices of subsidized  and non-subsidized fertilizers at the market, (3) reduce the possibility of scarcity of subsidized fertilizer supply, (4) improve cultural practices, especially in crops fertilizing, (5) increase the efficiency of using government subsidies, and (6) increase farmers income and welfare.
The Strategic Policy Options to Develop Maize and Feed Industry in Indonesia Swastika, Dewa K. S.; Manikmas, Made O. A.; Sayaka, Bambang
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.196 KB) | DOI: 10.21082/akp.v2n3.2004.234-244

Abstract

No Abstract Available
Concept And Implementation of Pes Program in the Cidanau Watershed: A Lesson Learned for Future Environmental Policy Budhi, Gelar Satya; SA, Kuswanto; Iqbal, Muhammad
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.528 KB) | DOI: 10.21082/akp.v6n1.2008.37-55

Abstract

Objective of the paper is to depict the concept of PES (Payment for Environmental Services) and its implementation in the Cidanau Watershed. This paper is a success story of PES implementation starting from the early adoption of the concept. The study shows that PES has impressed by many institutions, which was then initiated by PT KTI (Krakatau Tirta Industri) as a pilot project of the concept implementation. The main practice of PES implementation activities was promoting conservation farming, including transfer of conservation technology and trees growing. The conservation farming showed good development, which was characterized by more trees planted, more conservation technology applied, and more optimistic expectation for income increase. Moreover, PES Program will not only attract the farmers who participated in the program, but also other farmers who were not included in it. With such promising performance, PES Program can potentially be adopted by farmers and provide solution to various problems encountered in the Cidanau Watershed.
Strategi Penggalangan Petani untuk Mendukung Program Peningkatan Produksi Padi Berkelanjutan Zakaria, Amar K.; Nurasa, Tjetjep
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (97.926 KB) | DOI: 10.21082/akp.v11n2.2013.75-87

Abstract

Padi merupakan komoditas utama tanaman pangan yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan pertanian. Peningkatan produksi padi nasional dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan dan kemandirian pangan dilakukan dengan penerapan teknologi budidaya padi unggulan di tingkat petani. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir (2004-2013), produksi padi meningkat dari 54,09 juta ton gabah kering giling (GKG) pada tahun 2004 menjadi 71,29 juta ton GKG pada tahun 2013 atau mengalami laju pertumbuhan 3,41 persen per tahun. Pertumbuhan luas panen sebesar 1,89 persen per tahun dan pertumbuhan produktivitas 1,54 persen per tahun. Keberhasilan tersebut karena penerapan inovasi teknologi di tingkat petani. Makalah ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penggalangan petani dan untuk mengetahui partisipasi petani dalam mendukung program peningkatan produksi padi. Strategi penggalangan petani menjadi faktor kunci untuk meningkatkan partisipasi petani dalam penerapan inovasi teknologi budidaya padi.
Regulasi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik di Indonesia Estiati, Amy; Herman, M.
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.07 KB) | DOI: 10.21082/akp.v13n2.2015.129-146

Abstract

EnglishGenetically Modified Organism (GMO) has been believed to enhance human life quality and prosperity. GMO is any organism whose genetic material has been altered by the application of recombinant DNA technology or genetic engineering. This technology can be used to improve plant resistance to biotic and abiotic stresses, biofortification and production of pharmaceuticals. Rice resistant to stem borer, papaya resistant to papaya ringspot virus, soybean resistant to herbicide, and Golden rice that contains beta carotene are the example of GMOs. However, the use of GMO still raises public concern on whether the GMO might pose a risk to environment, biodiversity, human, and animal health or not. For that reason, countries will enforce precautionary approach in utilization of GMO either for research or commercial by implementing the existing or new regulations in the country. In Indonesia, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 year of 2005 (PP No. 21/2005) on Biosafety of GMO, had been established. Biosafety of GMO includes environmental safety, food safety and/or feed safety. The enforcement of PP No. 21/2005 is to prevent potential adverse risks to biodiversity as a result of the utilization of GMO and to prevent the negative risks to human, animal, and fish health as a result of production process, preparation, storage, distribution, and utilization of GMO. This paper gives the overview of Indonesia’s regulation on the biosafety of GMO and the current status of GMO in Indonesia.IndonesiaProduk Rekayasa Genetik (PRG) diakui memiliki potensi besar untuk peningkatan kehidupan dan kesejahteraan manusia. PRG adalah organisme yang telah mengalami modifikasi genetik dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan atau rekayasa genetik. Teknologi rekayasa genetik dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap cekaman biotik dan abiotik, biofortifikasi dan  produksi bahan farmasi. Padi tahan hama penggerek batang, pepaya tahan penyakit papaya ringspot virus, kedelai toleran herbisida, dan Golden rice yang mengandungbeta carotene adalah contoh-contoh PRG yang telah dikembangkan. Namun demikian, pemanfaatan tanaman PRGmasih mengundang kekhawatiran masyarakat bahwa produk tersebut mungkin dapat menimbulkan risiko terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, kesehatan manusia dan hewan.  Sehubungan dengan itu, secara global pemanfaatan dan peredaran PRG baik untuk tujuan penelitian dan pengembangan maupun komersial diatur oleh peraturan perundang-undangan atau pedoman yang baru atau yang sudah ada dan berlaku dalam suatu negara. Di Indonesia, telah  disahkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati PRG yang diberlakukan baik untuk PRG yang diintroduksi dari luar negeri maupun hasil riset nasional. Keamanan hayati PRG adalah kemanan lingkungan, keamanan pangan, dan/atau keamanan pakan. Pemberlakuan PP No. 21/2005 ditujukan untuk mencegah kemungkinan timbulnya risiko yang merugikan bagi keanekaragaman hayatisebagai akibat pemanfatan PRG dan mencegah timbulnya risiko yang merugikan dan membahayakan kesehatan manusia dan hewan dan ikan sebagai akibat dari proses produksi, penyiapan, penyimpanan, peredaran, dan pemanfaatan pangan PRG. Dalam artikel ini diuraikan  mengenai regulasi yang berlaku di Indonesia terkait dengan keamanan hayati PRG beserta lembaga otoritas yang dibentuk dan status PRG di Indonesia.
Strategi Penguatan Kinerja Pelayanan Kesehatan Hewan dalam Mendukung Sistem Kesehatan Hewan Nasional Iqbal, Muhammad
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (450.372 KB) | DOI: 10.21082/akp.v9n1.2011.53-71

Abstract

Undang Undang Nomor 18/2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan mengamanatkan bahwa pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Institusi ini dapat dianggap sebagai ujung tombak strategis yang perlu diperkuat kinerjanya dalam rangka mendukung Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas). Secara mendasar penguatan kinerja Puskeswan dapat dilakukan melalui tiga strategi, yaitu : (1) strategi pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur); (2) strategi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia petugas; dan (3) strategi penyempurnaan ketatalaksanaan organisasi. Implementasi ketiga strategi tersebut perlu dukungan institusionalisasi otoritas veteriner sehingga diharapkan dapat menjadikan Puskeswan sebagai lembaga yang tertata baik, mudah diakses, dan terpercaya dalam pelayanan sistem kesehatan hewan. Akan tetapi institusionalisasi otoritas veteriner harus bersifat mandiri dan bebas dari kepentingan politik.
Pengembangan Bioenergi di Sektor Pertanian: Potensi dan Kendala Pengembangan Bioenergi Berbahan Baku Ubi Kayu Agustian, Adang
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.105 KB) | DOI: 10.21082/akp.v13n1.2015.19-38

Abstract

EnglishAlong with the limited availability of fossil energy, it is necessary to look for other alternative energy sources. Cassava is one of the crops that can be processed into energy sources. This study uses data from the study in 2014. The an alysis results show that cassava farming is generally conducted in dry land. Cassava farming both in Lampung and Central Java is worth the effort. Technical constraints encountered consist ofdeclining soil fertility, land competition with other food crops, cropping patterns and low productivity. Socio - economic constraints include limited capital, fluctuating cassava price, high cost of farming, and lack of marketing. Development of bioethanol made from cassava is carried out by private companies in Central Java and Lampung is still limited. To produce ethanol from cassava, some obstacles encountered are technology for bioethanol production, continuity of raw materials, competition between food/tapioca and bioethanol processing, and cassava price is less comp etitive for bioethanol production. Policies for developing cassava raw materials to support bioethanol production are: (a) increased productivity, (b) planted area expansion, (c) sufficient production volume, and (d) institutional development and financing . Cassava production expansion may utilize those agricultural land of PT Perhutani/I nhutani (state - own forestry company), fallow land, and partnerships with the private sector.  IndonesiaEnergi merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk menopang keberlangsungan hidup manusia. Seiring dengan makin terbatasnya ketersediaan energi dari fosil, maka perlu dicarikan sumber energi alternatif lain. Ubi kayu merupakan salah satu tanaman yang dapat diolah menjadi sumber energi. Kajian ini menggunakan data hasil kajian tahun 2014, data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa usaha tani ubi kayu umumnya dilakukan di lahan kering tegalan. Usaha tani ubi kayu baik di Provinsi Lampung maupun Jawa Tengah cukup layak diusahakan. Kendala teknis yang dihadapi dapat berupa menurunnya kesuburan lahan, kompetisi lahan dengan tanaman pangan lain, pola tanam belum optimal, dan rendahnya produktivitas. Kendala sosial ekonomi dapat mencakup permodalan yang terbatas, harga ubi kayu yang sering fluktuasi, biaya usaha tani yang tinggi, dan pemasaran yang belum berjalan secara baik termasuk dengan sistem kemitraan. Pengembangan bioetanol berbahan baku ubi kayu masih terbatas dilakukan oleh perusahaan swasta baik di Jawa Tengah maupun Lampung. Untuk memproduksi bioetanol dari ubi kayu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain: kontinuitas bahan baku, persaingan bahan baku antara penggunaan untuk pangan/tapioka dan sebagai bahan baku bioetanol, dan harga ubi kayu yang terus meningkat yang dirasakan menjadi kurang kompetitif untuk produksi bioetanol. Kebijakan dalam rangka pengembangan bahan baku ubi kayu untuk mendukung produksi bioetanol dapat ditempuh melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi, dan pengembangan kelembagaan dan pembiayaan. Untuk penyediaan bahan baku bioetanol, usaha tani ubi kayu membutuhkan lahan yang luas. Perluasan pertanaman dapat diarahkan pada areal baru (perluasan), dan dengan memanfaatkan areal PT Perhutani/Inhutani, lahan tidur/terlantar, dan kemitraan dengan swasta. Hal penting lainnya dalam pengembangan bioenergi adalah komitmen pemerintah dan sinergi antarinstansi dalam kebijakan atau program bioenergi.
Major Issues and Challenges for Improving the Marketing and Distribution of Agricultural Products Nainggolan, Kaman
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.913 KB) | DOI: 10.21082/akp.v2n1.2004.25-36

Abstract

No Abstract Available

Page 6 of 27 | Total Record : 268

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue