cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
Contact Email
akppsekp@gmail.com
Phone
+62251-8333964
Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111
Location
,
INDONESIA
Analisis Kebijakan Pertanian
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
ISSN : 16932021     EISSN : 25497278     DOI : http://dx.doi.org/10.21082
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 268 Documents
 5   6   7   8   9 
Kebijakan Kelembagaan Usaha Unggas Tradisional sebagai SUmber Ekonomi Rumah Tangga Perdesaan: Kasus Peternakan Burung Puyuh Yogyakarta Anugrah, Iwan Setiajie; Sadikin, Ikin; Sejati, Wahyuning K.
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.223 KB) | DOI: 10.21082/akp.v7n3.2009.249-267

Abstract

Usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan melalui usaha peternakan skala rumah tangga yang dilakukan oleh komunitas peternak puyuh di DI Yogyakarta, merupakan salah satu contoh bagi aktivitas masyarakat yang dapat menggerakkan perekonomian perdesaan. Pengetahuan masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan usaha ternak ini masih terbatas, sehingga dianggap masih belum merupakan potensi usaha bagi percepatan pertumbuhan ekonomi maupun sumber pendapatan daerah. Padahal usaha ini telah memberikan peluang usaha rumah tangga yang potensial disamping sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat. Pola usaha ternak dilakukan baik secara mandiri maupun kemitraan dengan segala kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pola tersebut. Partisipasi kelembagaan dari seluruh aspek, telah menjadikan usaha ternak puyuh berkembang menjadi sebuah alternatif kegiatan yang memberikan penghasilan sesuai dengan skala usaha yang  dilakukan. Dukungan pihak terkait juga sangat berperan dalam perkembangan usaha skala rumah tangga ini menjadi basis perekonomian masyarakat di perdesaan baik sebelum maupun sesudah terjadinya serangan wabah Avian Influensa (AI). Adanya serangan virus Avian Influensa (AI) tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab utama yang mengakibatkan kerugian materi yang cukup besar dalam usaha ternak puyuh serta ternak unggas. Para peternak rakyat akhirnya banyak yang mengalami kegagalan usaha bahkan berhenti menjadi peternak puyuh. Peran serta semua pihak dalam usaha mendorong kembali usaha peternakan puyuh pasca serangan AI harus menjadi agenda utama agar kegiatan usaha peternakan rakyat kembali berproduksi sebagaimana kondisi sebelum terjadinya serangan virus Avian Influenza. Aspek dan bahasan tentang kelembagaaan yang terkait dengan usaha ternak puyuh diharapkan dapat menjadi dasar bagi penumbuhan kembali usaha peternakan rakyat sebagai basis perekonomian di perdesaan.
Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal Hardono, Gatoet S.
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.1 KB) | DOI: 10.21082/akp.v12n1.2014.1-17

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis capaian diversifikasi konsumsi pangan dan menyusun strategi pengembangan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal. Data yang digunakan adalah data Susenas tahun 1996-2012 dari Badan Pusat statistik (BPS), Direktori Pengembangan Konsumsi dari Badan Ketahanan Pangan (BKP), dan diperkaya dengan beberapa literatur lain. Data dan informasi yang terkait dengan capaian konsumsi pangan lokal dianalisis secara deskriptif kualitatif, sedangkan analisis penyusunan strategi pengembangan diversifikasi pangan lokal menggunakan metode SWOT. Hasil analisis menunjukkan, telah terjadi penurunan konsumsi pangan lokal, termasuk di wilayah yang sebelumnya mempunyai pola pangan pokok berbasis pangan lokal seperti Maluku dan Papua. Sebaliknya, telah terjadi peningkatan konsumsi terigu dan turunannya. Pengembangan diversifikasi pangan sebagai bagian untuk mewujudkan kedaulatan pangan hendaknya dilakukan oleh semua kalangan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyusun dan implementasi strategi kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan potensi lahan dan kebiasaan mengkonsumsi pangan lokal, serta pengembangan produksi, industri, dan konsumsi pangan lokal. Selain itu, juga dilakukan dengan pengembangan teknologi pengolahan pangan, menyelaraskan kebijakan produksi dan industri pangan dengan kebijakan konsumsi pangan; promosi pangan lokal yang sehat, komprehensif, dan terus menerus; penciptaan pasar pangan lokal di tingkat nasional dan wilayah; serta diikuti penyediaan produk pangan lokal yang mampu bersaing dengan produk asing.
Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu pada Partisipasi Masyarakat Iqbal, Muhammad; Sumaryanto, Sumaryanto
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.154 KB) | DOI: 10.21082/akp.v5n2.2007.167-182

Abstract

Di satu sisi, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial. Di sisi lainnya, efektifitas implementasi instrumen pengendalian alih fungsi selama ini belum berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu strategi pengendalian alternatif yang bertumpu pada partisipasi masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk : (1) mengidentifikasi keragaan alih fungsi lahan pertanian dan kinerja pengendaliannya; dan (2) merekomendasikan strategi alternatif pengendalian alih fungsi lahan, baik strategi peraturan kebijakan maupun strategi partisipasi masyarakat. Strategi peraturan kebijakan mencakup komponen instrumen hukum dan ekonomi, zonasi, dan inisiatif masyarakat. Sementara itu, strategi partisipasi masyarakat ditempuh melalui pemahaman terhadap eksistensi pemangku kepentingan (stakeholder analysis). Dengan kata lain, strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bertumpu pada partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta aktif segenap pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai entry point perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian (fokus analisis) perundang-undangan dan peraturan yang ada melalui pendekatan sosialisasi dan advokasi. 
Strategi Pengembangan Agrowisata dalam Mendukung Pembangunan Pertanian - Studi Kasus di Desa Wisata Kaligono (Dewi Kano) Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo Pambudi, Siwi Harning; Sunarto, nFN; Setyono, Prabang
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v16n2.2018.165-184

Abstract

Desa Wisata Kaligono (Dewi Kano) is one of the tourist village located in the west of Menoreh hill. There are some agriculture potentials, such as: mangosteen, durian, and Etawa goat (PE). The main crops commodity, mangosteen and durian, is not fully developed yet. It requires planning in developing its potentials. The Shift of Economic Structure from agricultural sector to industry sector which is happened in these recent ten years has the effect on PDRB of the regency. Kaligesing district is set as an agropolitan development area according to RTRW of the regency; it is strategically settled as a chance to develop tourism of Dewi Kano. This research objectives were: to gain information about villagers perception concerning to the plan of developing an agro-tourism area in Dewi Kano, to find out the impact of agro-tourism, and to formulate the strategy in developing the agro-tourism. Observation, interview, questionnaire, and SWOT analysis were used in formulating the agro-tourism development strategy of Dewi Kano area. The results of the research show that villagers of Dewi Kano are supporting the plan of developing their area as an agro-tourism; this is seen from their perceptions which tend to agree, because they understand that agro-tourism development can give benefits in ecology, economy, social, and management. The strategy which can be applied in developing agro-tourism of Dewi Kano is a progressive strategy; it means, the research location is in a great condition, so it will be well-developed by maximizing the chances. AbstrakDesa Wisata Kaligono (Dewi Kano) adalah salah satu desa wisata di sebelah barat pegunungan Menoreh. Potensi-potensi pertanian yang dimiliki desa Kaligono antara lain buah manggis, durian dan kambing peranakan etawa (PE). Komoditas hasil pertanian manggis dan durian belum digarap secara maksimal sehingga perlu adanya perencanaan dalam pengembangan potensi tersebut. Pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa selama 10 tahun terakhir mempengaruhi PDRB kabupaten. Kecamatan Kaligesing ditetapkan sebagai kawasan pengembangan agropolitan sesuai dengan RTRW Kabupaten dan isu strategis yang berkembang merupakan sebuah peluang untuk mengembangkan agrowisata di Dewi Kano. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat Dewi Kano terhadap rencana pengembangan sebuah kawasan agrowisata Dewi Kano, mengetahui dampak pengembangan agrowisata dan merumuskan strategi pengembangan agrowisatanya. Metode penelitian melalui observasi, wawancara dan kuisioner dan analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan agrowisata di Dewi Kano. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Dewi Kano mendukung dalam perencanaan pengembangan daerahnya sebagai kawasan agrowisata dilihat dari persepsi masyarakat yang cenderung setuju dalam upaya tersebut karena dapat memberikan dampak terhadap upaya pembangunan pertanian berkelanjutan dari sudut pandang ekologi, sosial, ekonomi dan pengelolaan. Strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan agrowisata Dewi Kano yaitu strategi progresif, artinya lokasi penelitian dalam kondisi baik dan prima sehingga dapat dikembangkan sebagai sebuah kawasan agrowisata dengan menggunakan peluang yang tersedia untuk meningkatkan kekuatan yang dimiliki.
Memperkuat Ketahanan Pangan Melalui Pengurangan Pemborosan Pangan Kariyasa, Ketut; Suryana, Achmad
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.58 KB) | DOI: 10.21082/akp.v10n3.2012.269-288

Abstract

Upaya meningkatkan ketersediaan pangan dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan semakin sulit dilakukan. Hal ini terkait dengan adanya masalah konversi lahan pertanian dan perubahan iklim, sehingga memperburuk kinerja produksi pertanian serta volatilitas harga pangan. Kecenderungan yang kurang kondusif ini tidak memberikan insentif bagi petani untuk berinvestasi pada pengembangan teknologi pertanian. Terkait dengan kendala tersebut, maka upaya mengurangi pemborosan pangan menjadi sangat relevan, sebagai langkah alternatif dalam meningkatkan ketersediaan pangan, sehingga pada akhirnya memperkuat ketahanan pangan. Pengurangan pemborosan pangan sebesar 25 persen, ketersediaan pangan beras di Indonesia meningkat 4,1 kg per kapita dan 2,5 kg per kapita bagi penduduk dunia. Jumlah ini tentunya akan semakin meningkat sejalan dengan menurunnya pemborosan pangan. Pemborosan pangan terjadi karena adanya persoalan pola pikir, budaya, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kehilangan nilai ekonomi pangan. Oleh karena itu, upaya pengurangan pemborosan pangan dapat dilakukan melalui sosialiasi dan kampanye informasi dan pengetahuan dengan memanfaatkan ajaran agama dan kearifan lokal dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti kehilangan nilai ekonomi pangan dalam membangun ketahanan pangan berkelanjutan.
Marketing Policy to Improve Competitiveness of Agricultural Commodities Facing Trade Liberalization Hadi, Prajogo U.
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.504 KB) | DOI: 10.21082/akp.v1n2.2003.%p

Abstract

No Abstract Available
Harga Pembelian Pemerintah (Hpp) Gabah-Beras Tahun 2010: Efektivitas dan Implikasinya Terhadap Kualitas dan Pengadaan oleh Dolog Muhammad Maulana; Benny Rachman
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.285 KB) | DOI: 10.21082/akp.v9n4.2011.331-347

Abstract

Terkait dengan stabilisasi harga dan peningkatan kualitas gabah-beras, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) dan penggunaan tabel rafaksi sebagai acuan dalam transaksi gabah-beras. Kajian ini bertujuan untuk melihat efektivitas HPP, dan bagaimana faktor produksi dan kualitas gabah-beras mempengaruhi efektivitas kebijakan HPP. Kebijakan HPP GKP efektif dalam menjaga stabilitas harga GKP ditingkat petani. Tingkat harga pada transaksi jual beli gabah beras dipengaruhi kuantitas dan kualitas gabah beras. Kuantitas berhubungan dengan produksi antar musim. Namun, dalam menentukan harga transaksi, tidak ada pedoman baku yang digunakan untuk menentukan kualitas. Tabel Rafaksi tidak digunakan oleh petani dan pedagang. Petani dan pedagang telah mempunyai persepsi masing-masing tentang penentuan kualitas gabah-beras. Oleh sebab itu, sosialisasi tabel rafaksi pada petani sangat perlu digiatkan.
Government Policies Affecting the Indonesian Corn Seed Industry: a Case Study in East Java Bambang Sayaka
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.088 KB) | DOI: 10.21082/akp.v3n1.2005.38-50

Abstract

No Abstract Available
Dampak Impor Kedelai Berkelanjutan terhadap Ketahanan Pangan Supadi Supadi
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.488 KB) | DOI: 10.21082/akp.v7n1.2009.87-102

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran dampak ketergantungan impor kedelai terhadap ketahanan pangan nasional. Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan penting dan strategis, selain bernilai ekonomi tinggi. Produksi kedelai dalam negeri belum mencukupi kebutuhan masyarakat yang merupakan alasan dilakukannya impor komoditas ini. Impor kedelai terus berlanjut seiring penambahan volume yang makin besar. Ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan kita, seperti yang dirasakan pada saat melonjaknya harga kedelai yang mencapai dua kali lipat pada tahun 2008 akibat berkurangnya pasokan kedelai di pasar internasional. Dari pengalaman tersebut Indonesia harus mulai memacu produksi kedelai dalam negeri ke arah swasembada. Tahun 1992, memang Indonesia pernah mengalami peningkatan produksi kedelai yang mencapai 1,87 juta ton walaupun pada periode berikutnya menurun kembali dengan tajam. Untuk meningkatkan produksi kedelai diperlukan kebijakan yang memberikan insentif, terutama harga bagi petani sekaligus sebagai upaya membangun ketahanan pangan.
Analisis Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Asnelly Ridha Daulay; Eka Intan Kumala Putri; Baba Barus; Bambang P. Noorachmat
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.517 KB) | DOI: 10.21082/akp.v14n1.2016.1-15

Abstract

One-Million Hectares of Oil Palm Plantation Program in 2000 was deemed as the starting point of lowland conversion in East Tanjung Jabung Regency. This study aims to review the impact of development policy in the past on lowland conversion, to compare costs and incomes between those of paddy farming and oil palm plantation business, and to analyze constraints to implement the target of Sustainable Land for Food Agriculture Protection (PLP2B) Program. Primary data were collected from observation, focus group discussion, and in-depth interview with resource persons, survey and Landsat Imaginary data. Secondary data were gathered from the institutions at provincial and regency levels. This study explored both qualitative and quantitative methods as well as by overlay of maps in 2006, 2010 and 2014. Development policy inconsistency is influenced by change in regency government leadership with the new mission not well integrated with the previous programs. On the other hand, land rent of paddy farm was much less than that of oil palm plantation. There are some constraints to implement the PLP2B Program, namely weak Regional Regulations, lack of coordination among the Regional Government institutions, and limited development budget. It is suggested that the Regency Government to evaluate PLP2B Program target by considering some limiting factors, issuing the Regent’s Regulation dealing with incentives to farmers and program coordinators, and controlling the regional planning.AbstrakProgram Satu Juta Hektare Lahan Sawit tahun 2000 merupakan titik awal terjadinya alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan pembangunan pada masa lalu terhadap kejadian alih fungsi lahan sawah, perbandingan biaya dan pendapatan usaha tani padi dengan kelapa sawit, dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan target PLP2B. Data primer dikumpulkan melalui observasi, diskusi kelompok, wawancara mendalam dengan narasumber terpilih, survei, serta data Citra Landsat; sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah di Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metode yang digunakan adalah kombinasi kualitatif deskriptif dan kuantitatif serta overlay peta penggunaan lahan tahun 2006, 2010, dan 2014. Inkonsistensi kebijakan pembangunan dilatari terjadinya pergantian pimpinan daerah yang misinya kurang terintegrasi dengan program pembangunan pertanian sebelumnya serta terdapat kesenjangan land rent di mana pendapatan dari lahan sawah jauh lebih rendah dibanding kelapa sawit dengan luasan yang sama. Tantangan menerapkan Perda PLP2B sangat berat: kurang memadainya regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah terkait, hingga keterbatasan dana pembangunan. Pemerintah daerah disarankan mengkaji kembali target PLP2B dengan memperhatikan faktor-faktor pembatas, menerbitkan Peraturan Bupati sehingga dapat diatur jenis dan besaran nilai insentif yang diterima petani serta koordinator program serta pengetatan pengawasan implementasi RTRW.

Page 7 of 27 | Total Record : 268

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2003 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue