Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Analisis Kebijakan Pertanian

akp
Website

Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

ISSN : 16932021 EISSN : 25497278 DOI : http://dx.doi.org/10.21082

Core Subject : Agriculture,

Agriculture, Biological Sciences & Forestry

Ruang lingkup substansi yang dibahas dalam naskah meliputi salah satu atau beberapa aspek sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian dalam arti luas atau subsistem dari sistem agribisnis. Pembahasan dapat menyajikan aspek sosial ekonomi dari pembangunan pertanian dan pedesaan, pengembangan agribisnis, atau pengembangan komoditas lingkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)

Articles 268 Documents

6 7 8 9 10

Review Dampak Wabah dan Kebijakan Pengendalian Avian Influenza di Indonesia Edi Basuno
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Kekhawatiran global tentang terjadinya pandemi Avian Influenza (AI) telah menempatkan Asia, termasuk Asia Tenggara sebagai wilayah yang harus dicermati. Berbagai upaya pengendaliannya telah banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, melalui koordinasi Komite Nasional Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI). Berbagai dampak muncul dari upaya pengendalian virus AI, seperti menurunnya jumlah peternak, menurunnya skala usaha dan menurunnya pendapatan dari memelihara unggas. Minimnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya lahan realokasi merupakan kendala program pengandangan ayam buras. Dampak wabah AI juga mempengaruhi penurunan suplai, impor dan ekspor DOC baik untuk broiler maupun layer, serta harga input otput usaha perunggasan. Sebaliknya wabah AI justru meningkatkan penjualan obat-obatan dan feed supplements yang meningkat sampai 80 persen pada tahun 2004. Usaha ayam petelur ternyata paling menderita dan lebih rentan terhadap wabah AI dibanding ayam broiler. Pemulihan usaha peternakan skala kecil pasca wabah AI merupakan keharusan karena mampu menyediakan lapangan kerja dan menekan urbanisasi. Komnas FBPI, memperkirakan besarnya kerugian di Indonesia akibat wabah AI dari 2004 – 2008 sebesar Rp. 4,3 triliun, di luar kerugian dari hilangnya kesempatan kerja dan berkurangnya konsumsi protein masyarakat. FAO memperkirakan adanya mutasi virus AI di Indonesia yang kemungkinan menyebabkan pandemi. Saat ini telah ditemukan strain baru H5N1 yang kebal terhadap vaksin yang tersedia. Berbagai peraturan yang telah dikeluarkan, baik di tingkat pusat maupun daerah tidak menjadi jaminan dalam mengendalikan virus AI. Indonesia memerlukan SDM yang andal, alokasi dana cukup dan komitmen politik yang kuat, di samping adanya koordinasi yang prima.

Dampak Penggunaan Alat Mesin Panen terhadap Kelembagaan Usaha Tani Padi Tri Bastuti Purwantini; Sri Hery Susilowati
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Mechanization is a solution for agricultural workforce scarcity, especially in rice farming. This paper aims to study performances and impacts of harvesting and threshing machines on labor institution of rice farming. This research employed survey data of National Farmer’s Panel study conducted by ICASEPS in 2010 and 2015 in wetland agro-ecosystems in Sidrap, Karawang, and Subang Regencies. Data were analyzed descriptively. Mechanization technologies were more efficient in terms of number and time of labor use compared to that of traditional. Negative impact of the machines was share croppers elimination because the land owner tended to cultivate their own farm land. Some labor lose their job opportunity, some got less income from local income share system. Farmers were unprepared to manage agricultural machinery. It is necessary to provide alternative employment for the affected workers. Agricultural mechanization needs to deal with existing traditional labor institutions to having mutual benefit. AbstrakMekanisasi merupakan solusi dari semakin langkanya keberadaan tenaga kerja pertanian, terutama dalam usaha tani padi. Konsekuensi dari adopsi teknologi berdampak pada kinerja ketenagakerjaan dan kelembagaan pertanian setempat. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi arah perubahan penggunaan alat mesin panen dan perontokan padi serta dampaknya terhadap kelembagaan usaha pertanian padi sawah. Data yang digunakan adalah data base Panel Petani Nasional yang dilakukan oleh PSEKP tahun 2010, 2015 dan 2016. Kajian ini mengambil kasus pada lokasi penelitian agroekosistem lahan sawah di Desa Simpar (Subang). Sindangsari (Karawang) dan Desa Carawali (Kabupaten Sidrap), Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil kajian menyimpulkan bahwa adopsi teknologi mekanisasi dalam kegiatan panen lebih efisien baik dari sisi tenaga kerja, biaya maupun waktu. Selain itu juga mengurangi kehilangan hasil. Dampak negatifnya menggeser pola kelembagaan penggarapan lahan dari pola sakap menyakap ke arah menggarap lahannya sendiri. Sebagian buruh tani kehilangan kesempatan kerja, berkurangnya bagian (upah) buruh tani dalam sistem bawon yang berlaku setempat. Beberapa masalah lain yang timbul adalah kurangnya kesiapan petani dalam pengelolaan alsintan. Untuk mengatasi dampak negatif berkurangnya kesempatan kerja bagi pembawon serta penyakap, maka diperlukan fasilitasi untuk tumbuhnya alternatif kesempatan kerja bagi buruh yang terdampak oleh penggunaan alsintan tersebut. Selain itu, perubahan usahatani ke arah mekanisasi pertanian tersebut juga harus mempertimbangkan tatanan kelembagaan dan ketenagakerjaan setempat agar dapat tetap berjalan dengan saling menguntungkan.

Kinerja dan Prospek Pengembangan Agroindustri dalam Perspektif Pembangunan Pertanian Nasional Maesti Mardiharini; Erizal Jamal
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Selama tiga dekade terakhir pengembangan agroindustri di perdesaan relatif tidak banyak mengalami kemajuan. Banyak hal yang menyebabkan kondisi ini, diantaranya karena produk pertanian yang tersebar dan multi kualitas. Selain itu sumberdaya manusia yang ada belum sepenuhnya secara kreatif terbiasa dalam pengembangan kegiatan yang memacu upaya peningkatan nilai tambah, ditambah lagi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah masih bersifat parsial dan tidak tuntas. Tulisan ini diarahkan untuk menelaah pembangunan agroindustri di Kalimantan Selatan. Dari kasus Kalimantan Selatan terlihat bahwa penyebab lambatnya perkembangan agroindustri diantaranya karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur, serta tidak fokusnya pengembangan yang dilakukan. Pemerintah daerah mengidentifikasi 17 jenis agroindustri unggulan, yang semuanya dikembangkan secara parsial dan dalam skala kecil. Peluang pengembangan ke depan sangat terbuka, terlebih dengan makin terbukanya pasar bagi produk olahan di dalam negeri dan berbagai upaya untuk mengutamakan konsumsi produk lokal. Keadaan ini diperkuat dengan berbagai target yang dikembangkan pemerintah bagi percepatan pengembangan agroindustri serta pengembangan wilayah yang semakin terintegrasi. Diperlukan adanya reorientasi pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan desa, sebagai basis pengembangan agroindustri, yang membuka peluang setiap individu mengembangkan kapasitasnya yang sejalan dengan semangat industrialisasi pertanian, serta lingkungan yang mendukung pengembangan agroindustri secara tuntas dan sistematis.

Mekanisme Perlindungan Khusus untuk Indonesia dan K 33: Sebuah Gagasan Budiman Hutabarat; Bambang Rahmanto
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Kemajuan Ekonomi, Reformasi Agraria, dan Land Reform di Pedesaan Tri Pranadji
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Kebijakan Swasembada Gula: Apanya yang Kurang? M. Husein Sawit
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Swasembada gula dan peningkatan pendapatan petani tebu adalah salah satu tujuan pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Banyak lembaga/kementerian terlibat untuk mewujudkannya, baik swasembada gula putih maupun gula rafinasi. Berbagai kebijakanpun dirancang untuk mempengaruhi keputusan petani tebu, industri pengolahan tebu, industri gula rafinasi, industri makanan dan minuman (mamin), industri farmasi, konsumen dan pelaku perdagangan untuk mencapai tujuan nasional tersebut. Karena kebijakan masing-masing instansi dan kementerian belum terkoordinasi dengan kuat, maka potensi konflik dalam mencapai tujuan diperkirakan tinggi. Tujuan tulisan ini adalah untuk: (i) menganalisis konflik antara tujuan swasembada gula putih dengan tujuan lainnya, (ii) menganalisis konflik antara pengembangan agroindustri gula rafinasi yang terpisah dengan pembangunan sektor pertanian, sehingga industri ini sepenuhnya bergantung pada bahan baku impor, dan (iii) mempelajari struktur pasar gula dalam negeri. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan gula tersebut belum terintegrasi dengan baik, belum mengarah ke tujuan yang sama. Pada umumnya, masing-masing kementerian/ lembaga lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek daripada jangka panjang, dan dirancang secara ad hoc, dan parsial. Demikian juga, kebijakan distribusi/perdagangan yang dirancang pemerintah belum mampu mengoreksi konsentrasi perdagangan gula, sehingga pasar gula semakin menjauhi struktur pasar persaingan dan pasar yang adil, dan yang muncul adalah pasar oligopoli/oligopsoni.

Kebijakan Proteksi dan Promosi Komoditas Beras di Asia dan Prospek Pengembangannya di Indonesia Sudi Mardianto; Mewa Ariani
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Abstrak tidak tersedia

Gagasan dan Implementasi System of Rice Intensification (SRI) dalam Kegiatan Budidaya Padi Ekologis (BPE) Iwan Setiajie Anugrah; Sumedi Sumedi; I Putu Wardana
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

System of rice intensification (SRI) merupakan salah satu pendekatan dalam praktek budidaya padi yang menekankan pada manajemen pengelolaan tanah, tanaman dan air melalui pemberdayaan kelompok dan kearifan lokal yang berbasis pada kegiatan ramah lingkungan. Gagasan SRI pada mulanya dikembangkan di Madagaskar awal tahun 1980. Pengembangan SRI juga dilakukan melalui uji coba di berbagai negaraAsia, termasuk Asia Selatan maupun Asia Tenggara. Di Indonesia gagasan SRI juga telah diuji coba dan diterapkan di beberapa Kabupaten di Jawa, Sumatera, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi serta Papua. Penerapan gagasan SRI berdasarkan pada enam komponen penting : (1) Transplantasi bibit muda, (2) Bibit ditanam satu batang, (3) Jarak tanam lebar, (4) Kondisi tanah lembab (irigasi berselang), (5) Melakukan pendangiran (penyiangan), (6) Hanya menggunakan bahan organik (kompos). Hasil penerapan gagasan SRI di lokasi penelitian (Kabupaten Garut dan Ciamis), menunjukkan bahwa : (1) Budidaya padi model SRI telah mampu meningkatkan hasil dibanding budidaya padi model konvensional, (2) Meningkatkan pendapatan, (3) Terjadi efisiensi produksi dan efisiensi usahatani secara finansial, (4) Pangsa harga pasar produk lebih tinggi sebagai beras organik. Sekalipun demikian, konsep SRI masih belum dapat diterima serta masih menimbulkan polemik dan kontroversial dalam penerapannya hampir di semua tempat maupun di lembaga terkait, termasuk IRRI sebagai Lembaga Penelitian Padi Internasional. Namun dengan meningkatnya harga pupuk dan pestisida kimia serta semakin rusaknya lingkungan sumberdaya telah mendorong petani di beberapa tempat mempraktekan sistem pendekatan SRI. Peluang pengembangan SRI ke depan juga didukung oleh tuntutan globalisasi dan konsumen internasional terhadap budidaya padi ekologis ramah lingkungan, kemudian dengan sistem penyuluhan yang mudah dimengerti, juga terkait dengan kondisi peningkatan semua input produksi serta kebutuhan produk organik. Kendala pengembangan dalam skala luas, terkait dengan ketersediaan bahan-bahan organik, tenaga kerja tanam model SRI, serta kemauan dari petani sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian penerapan SRI di dua lokasi kajian, sebagai bahan informasi tambahan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya pada konteks SRI. Dengan informasi ini dapat mendorong ide dan pemikiran baru berkaitan dengan masih adanya pendapat yang mempersoalkan pendekatan SRI ini.

Tingkat Dukungan Domestik untuk Sektor Pertanian Indonesia Tahlim Sudaryanto; Mohammad Iqbal; Reni Kustiari; Saktyanu K. Dermoredjo; Chairul Muslim; Yonas H. Saputra
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

There is common perception that domestic support to agriculture in Indonesia is relatively small. Therefore, the level, composition, and trend of support to agriculture require an in-depth analysis. Some types of commonly used indicators on support to agriculture are Producer Support Estimate (PSE), Total Support Estimate (TSE), and General Services Support Estimate (GSSE). These indicators are analyzed for Indonesian agriculture covering the period of 1995–2014, and consist of 15 commodities. The PSE estimate indicates an increasing trend from 3.9% in 1995–1997 to 20.6% in 2012–2014. In 2012–2014 the PSE of Indonesian agriculture was slightly higher than that of China (19.2%) but larger compared to that of OECD average (17.9%). The TSE estimate (% to GDP) significantly increased from 0.8% in 1995–1997 to 3.6% in 2012–2014. In 2012–2014 the TSE of agriculture in Indonesia was the largest. Agricultural support in term of market price support has caused an increased price at the consumer level which ultimately reduces food nutrition intake. In the long run, more effective policy is to promote agricultural production and productivity through innovation, investment on infrastructures, and easing private sector investment. The largest part of government budget is spent on fertilizer subsidy which proportionately benefits large-scale farmers and fertilizer industry. More efficient scheme is to convert this subsidy into direct payment targeted to small-scale farmers. AbstrakSelama ini ada anggapan umum bahwa dukungan domestik (domestic supports) terhadap sektor pertanian Indonesia masih relatif rendah. Sehubungan itu, besaran dan komposisi dukungan serta bagaimana perubahannya antarwaktu, perlu dianalisis dengan seksama. Beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat dukungan tersebut adalah Producer Support Estimate (PSE), Total Support Estimate (TSE), dan (General Services Support Estimate (GSSE). Berbagai indikator tersebut telah dianalisis untuk sektor pertanian Indonesia meliputi periode tahun 1995–2014 dan mencakup 15 komoditas. Nilai PSE menunjukkan tren peningkatan dari 3,9% tahun 1995–1997 menjadi 20,6% tahun 2012–2014. Pada tahun 2012–2014 nilai PSE sektor pertanian Indonesia sedikit lebih tinggi dari Tiongkok (19,2%), namun lebih tinggi dari negara-negara OECD (17,9%). Nilai TSE sektor pertanian Indonesia (% terhadap PDB) meningkat secara signifikan dari 0,8% tahun 1995–1997 menjadi 3,6% tahun 2012–2014. Pada tahun 2012–2014 nilai TSE Indonesia adalah yang tertinggi. Hasil analisis ini menolak anggapan umum bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian relatif kurang. Dukungan terhadap sektor pertanian dalam bentuk perlindungan harga akan berdampak pada peningkatan harga pangan di tingkat konsumen yang pada akhirnya menurunkan asupan gizi masyarakat. Dalam jangka panjang, prioritas kebijakan yang lebih efektif adalah peningkatan produksi dan produktivitas melalui sistem inovasi, pembangunan infrastruktur, dan mempermudah investasi swasta. Sebagian besar transfer anggaran pemerintah untuk sektor pertanian adalah subsidi pupuk yang secara kumulatif lebih banyak dinikmati oleh para petani luas dan produsen pupuk. Skema yang lebih efisien adalah mengonversi subsidi tersebut ke dalam sistem transfer pendapatan dan dibatasi hanya untuk petani kecil.

Economic and Social Aspects of Palm Oil IndustryL Indonesia's Palm Oil Trade in the Context of Economic Liberalization Erna Maria Lokollo
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

This paper aims to assess the palm oil trade in the world market, factors affecting Indonesia’s palm oil industry and trade, and how it can contribute to and benefit the sustainable agriculture development. Palm oil and palm kernel oil make up a third of total world production of oils and fats. During the last decade, the stock-production-import-export of palm oil in the world trade has increased to more than double in volumes and values. Other than being main producers, Indonesia and Malaysia are the two major exporters of palm oil in the world market with total shares of more than 80 percent of the total world export. Coupled with increasing demand for cooking oils, growing demand for palm oil derivatives-products has created a new challenge and opportunity for Indonesia to increase its competitiveness in the world market. Indonesia has and could continue to seize the opportunity to meet the increasing world market demand provided it can increase the ability to translate the new world market demand and adjust it to its domestic production facilities. The Indonesian policies of palm oil development must be directed, implemented and enforced with the focus to the downstream industries. The world concern of environmental degradation has triggered an RSPO forum and Indonesia responded through the ISPO to support the sustainable development. As the main producer, it is only fitting if Indonesia becomes and sets a price reference for sustainable palm oil traded in the world market.

Page 8 of 27 | Total Record : 268

6 7 8 9 10

Filter by Year

2003 2021

Filter By Issues

All Issue Vol 19, No 2 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Desember 2021 Vol 19, No 1 (2021): Analisis Kebijakan Pertanian - Juni 2021 Vol 18, No 2 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 18, No 1 (2020): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 2 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 17, No 1 (2019): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 2 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 16, No 1 (2018): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 2 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 15, No 1 (2017): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 2 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 14, No 1 (2016): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 2 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 13, No 1 (2015): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 2 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 12, No 1 (2014): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 2 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 11, No 1 (2013): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 4 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 2 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 1 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 4 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 3 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 2 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 9, No 1 (2011): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 4 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 3 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 2 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 8, No 1 (2010): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 4 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 3 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 2 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7, No 1 (2009): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 4 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 3 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 2 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 6, No 1 (2008): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 4 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 3 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 2 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 5, No 1 (2007): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 4 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 3 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 2 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 4, No 1 (2006): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 4 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 3 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 2 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 3, No 1 (2005): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 4 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 3 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 2 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2, No 1 (2004): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 4 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 3 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 2 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian Vol 1, No 1 (2003): Analisis Kebijakan Pertanian More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email akppsekp@gmail.com

Phone +62251-8333964

Journal Mail Official akppsekp@gmail.com

Editorial Address Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location , INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Contact Email
akppsekp@gmail.com

Phone
+62251-8333964

Journal Mail Official
akppsekp@gmail.com

Editorial Address
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111

Location
,

INDONESIA