cover
Contact Name
Wahyu Saputra
Contact Email
wahyu@iainponorogo.ac.id
Phone
+6282230400101
Journal Mail Official
alsyakhsiyyah@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Kode Pos: 63492, Telp. (0352) 3592508
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies
ISSN : 27156699     EISSN : 27156672     DOI : https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah
Jurnal Al Syakhsiyyah (Journal Of Law and Family Studies) diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2 kali dalam setahun. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah pemikiran yang terbuka bagi semua kalangan. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berupa tulisan-tulisan ilmiah tentang pemikiran konseptual, kajian pustaka, maupun hasil penelitian dalam bidang hukum dan hukum keluarga Islam yang belum pernah dipublikasikan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 163 Documents
Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat Faizal Amrul Muttaqin; Wahyu Saputra
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2026

Abstract

Tulisan ini berusaha untuk merumuskan kembali bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam budaya malu mampu memengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting untuk dilakukan karena hakikat malu sebagai alat pengendali tingkah laku telah mengalami pergeseran makna dari makna aslinya. Pendekatan antropologi digunakan penulis untuk menggali data tentang manusia dengan kebudayaannya dan manusia dengan hukum dan tatanan kehidupannya. Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai parameter untuk menguji bagaimana nilai dalam budaya malu mendorong tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulan dari studi ini adalah nilai dalam budaya malu dapat mendorong seseorang untuk memiliki pengetahuan hukum (law awareness), pemahaman hukum (law acquaintance), sikap hukum (legal attitude), dan pola perilaku hukum (legal behavior).
Dualisme Kompetensi Peradilan Permohonan Pengangkatan Anak Bagi Pemohon Yang Beragama Islam Nugroho Noto Diharjo
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3722

Abstract

Abstract: The Child adoption application for Moslem applicants and Moslem adopted children potential are legal by the State court and the religion court in pratice, for this reason this matter causes the competency dualism in accepting, examining, and assigning that child adoption application. in the Mojokerto state court Decicion No.04/Pdt P/2012//PN Mkt, the Purwokerto faith courtroom Desicion No.a hundred thirty/Pdt P/2014/PA Pwt. the ones fourt courtsstate that they are legal to accept, examine and assign the adoption of children. according to the research, by way of yuridis normative approch sesult of the child adoption application proposed by means of Moslem applicants, both in the religion court and trough the state court have the authority to just accept, have a look at, grant, and assign the child adoption application, but with different legal consideration. inside the state court decision, the judicial legal consideration refers back to the common legislation law such as the child Protrction laws, the population Administrations law, the Goverment Ordinance, and the supreme court circular, however, the religious court in based on the Islamic law compilation. The legal consequences caused by child adoption decision carried out inside the state court, the adopted kids have inheritance rights from the adoptive mother and father, at the same time as in the religious Courts, the adoyed children do not server ties with the biological parents. consequently the adopted children do not inherit property from the adoptive mother and father.
DELEGITIMASI HUKUM ISLAM : Studi Terhadap Hadith Maudhu’ Ilham Tanzilulloh
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2028

Abstract

Penelitian terhadap hadith Nabi, menurut Syuhudi Ismail adalah sangat penting dilakukan karena dimotivasi oleh beberapa faktor diantaranya adalah: pertama, hadith merupakan salah satu sumber pokok ajaran Islam; kedua, tidak semua hadith tertulis di zaman Nabi Muhammad Saw; ketiga, ada berbagai kasus manipulasi dan pemalsuan hadith; keempat, proses pengumpulan hadith yang memakan waktu begitu lama; kelima, kitab hadith yang sangat banyak jumlahnya, dengan berbagai macam penyusunan yang berbeda; keenam, adanya periwayatan hadith secara makna. Oleh karenanya mengkaji secara lebih detail diskursus mengenai hadist maudhu’ perlu dilakukan kembali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sesungguhnya posisi hadith Maudhu’ dalam keilmuan hadist? Bagaimana para ulama muhaditsin memandang kedudukan hadith Maudhu’ dalam posisinya sebagai sumber hukum? Pendekatan yang digunakan dalam menguraikan masalah tersebut adalah library resecach dengan menggunakan metode content analisis. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa Hadith Maudhu’ bukanlah termasuk dalam kategori sebuah hadith akan tetapi hanyalah ungkapan seseorang secara dusta yang kemudian disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw. Penggunaan istilah “hadith” melihat dari motifnya, pemalsu hadith bermaksud membuat suatu ungkapan dengan tujuan agar orang yang mendengar mau mengikuti kehendaknya.Dalam kategori hadith menurut ulama muhaditsin “hadith maudhu’” termasuk hadith yang paling buruk kualitasnya, karena merupakan hadith palsu yang sama sekali tidak pernah dikatakan, diperbuat maupun ditetapkan oleh Nabi Muhammad Saw. Hadith maudhu’ ini juga haram diriwayatkan oleh siapapun kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Demikian pula hadith ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber dalam hukum Islam.
ANALISIS MAQASID SYARIAH JASSER AUDA TERHADAP COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM Muhammad Ali Murtadlo
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3118

Abstract

Islamic law transformative bid is made to replace the Islamic Law Compilation (KHI) in the form of Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law (CLD-KHI), attracted the attention of academics, scholars and jurists of Islam in Indonesia. Many of those who reject and not infrequently also agree with the offer. This formulation is a challenge to bring order to respect Indonesia by Islamic law to all national character, culture and progress in democratization and upholding human rights, including women's rights. This study aims to answer the question (a) how is the legal istinbath method used in formulating the Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law? (b) What is the formulation of the Counter Legal Draft Compilation of Islamic Law from the perspective of Jasser Auda's sharia maqasid? Library research using qualitative approach suggests that (a) the CLD-KHI is a legal draft in the form of provisions, so that in the process of its formulation is done through a procedural step that is done gradually, systematically, and involve several competent authority (b) Formulation of family law Islam offered in CLD-KHI in law istinbath method is not contrary to the concept of maqasid syariah Jasser Auda. However, the application instead of KHI still hindered political factor, because there are chapters that are considered controversial.
AMBIGUITAS HAK ATAS PERKAWINAN DAN KEBEBASAN BERAGAMA DALAM UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 Lukman Santoso; Hani Zain Fathuri
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1825

Abstract

AbstractMarriage issues are always actual problems and are always interesting to talk about. There are many ways to get married, one of which happens in the followers of the Sapta Darma trust. Marriage is one of the rights guaranteed by the 1945 Constitution and several regulations regarding marriage in Indonesia. Article 28B paragraph 1 states that every person has the right to form a family and continue the descent through a legal marriage. As one of the basic human rights, the right to hold a marriage applies universally and is non-discrimination against citizens. The division of marital rights guarantees applies to several citizens, especially the stream of Defenders of the Trust. Law No. 1 of 1974 concerning marriages does not reflect justice for some citizens, the laws only favor the majority of religious groups, narrowing the meaning of trust that should exist and be recognized in the law.Keywords: Marriage, Belief of Trust, Law No. 1 of 1974. AbstrakPersoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk diperbincangkan. ada banyak cara untuk melakukan perkawinan, salah satunya yang terjadi di penghayat kepercayaan Sapta Darma. Perkawinan merupakan salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 dan beberapa regulasi tentang perkawinan di Indonesia. Pasal 28B ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Sebagai salah satu hak asasi, hak untuk melangsungkan perkawinan berlaku secara universal dan non diskriminasi terhadap warga negara. Terbelahnya jaminan hak perkawinan ini berlaku pada beberapa warga negara khususnya aliran Penghayat Kepercayaan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mencerminkan keadilan bagi sebagian warga negara, undang-undang hanya memihak pada golongan mayoritas agama, mempersempit makna kepercayaaan yang seharusnya ada dan diakui keberadaanya dalam undang-undang. 
IMPLEMENTATION OF PUBLIC PARTICIPATION IN THE MAKING OF REGIONAL REGULATIONS IN NORTH KOLAKA REGENCY ACCORDING TO ACT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO. 12/2011 CONCERNING THE MAKING OF LEGISLATION Andi Akbar Herman Andi Akbar Herman
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3503

Abstract

The making of legislation has recently become a subject of discussion among communities, such as the very low level of community participation, arbitrary actions in the making of laws and regulations, the establishment of legislation that seems to be a rushed law product, the Covid-19 pandemic that restrict people to have a gathering to capture the community aspirations, and the establishment of all forms of regulations under the act that may affect people’s mobility in social life.The present study aims to find out the roots of problem concerning the extent of public participation in the making of regional regulations in North Kolaka Regency, Kendari, Indonesia.  Therefore, it is expected that the legislation will be issued in accordance with the will of community and the Act of the Republic of Indonesia No. 12/2011 concerning the Making of Legislation, as amended by the Act of the Republic of Indonesia No. 15/2011 concerning Amendments to the Act of the Republic of Indonesia No. 12/2011 concerning the Making of Legislation.The author employed the combination of normative legal research and empirical legal research as the type of this study. The results indicated that the regional regulations that have been ratified will not be well applicable and effective at the implementation level, since they are not in accordance with the instructions for the making of regional regulations as regulated in the legislation. The presence of regional regulations that do not accommodate all the public interests as well as the low level of public participation will then create a new problem among community. For this reason, more comprehensive public involvement is needed, whether in the form of public sharing, FGD (Focus Group Discussion), or the help of experts in Bapemperda and Regional Government who specifically handle the issue on the making of regional regulations. Keywords: Participation, Public, Regional Regulations
PERAN SUAMI ISTRI DALAM MEGELOLA KEUANGAN KELUARGA MANTAN BURUH MIGRAN DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO Anjar Kususiyanah
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2023

Abstract

Artikel ini mengekplorasi tentang peran antara suami istri mantan buruh migrant yang berada di wilayah ponorogo dalam hal pengelolaan keuangan keluarga. Karena wilayah ponorogo merupakan penyumbang tertinggi buruh migrant dan penyumbang angka tertinggi dalam hal perceraian yang di latar belakangi faktor ekonomi. Kondisi anggota keluarga dapat mempengaruhi peran dalam sebuah keluarga, peran suami istri didasarkan pada kewajiban masing-masing, adapun untuk mengatur tanggung jawab antara suami istri merupakan hal yang lazim dilakukan agar kehidupan berkeluarga menjadi harmonis dan terarah. Secara garis besar, suami istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Namun, demikian bentuk konkrit dalam setiap keluarga peran suami istri berbeda, tergantung kesepakatan yang dibuat oleh keduanya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengeksplorasi peran buruh migrant dalam mengatur keuangan keluarga. Ketika mantan keluarga buruh migrant menyadari dan menjalankan peran sesuai dengan pola keluarga yang dipilih maka keluarga akan berjalan secara harmonis. Akan tetapi yang membedakan beberapa informan yang terkait penegelolaan keuangan keluarga adalah: Pertama, Planing; keluarga yang harmonis adalah keluarga buruh migrant yang memiliki rencana pemanfaatan hasil kerja sebagai buruh migrant untuk keperluan produktif. Kedua, actuating; keluarga yang harmonis adalah keluarga buruh migrant yang mengalokasikan hasil kerja sesuai dengan planing yang sudah di buat. Ketiga, Controling; Keluarga yang harmonis adalah keluarga buruh migrant yang sama-sama memiliki control dalam mengelola penghasilan kerja sesuai dengan porsi yang ditentukan saat penentuan pola keluarga.
Pengaruh Sosial Politik dan Budaya Terhadap Produk Hukum Keluarga di Malaysia Rohmad Nurhuda
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i1.4298

Abstract

Tidak dapat dihindarkan bahwa sejarah Malaysia bertanggung jawab atas keberadaan dua kelompok etnis yang berbeda ini di negara ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Malaysia (Melayu) berada di persimpangan strategis jalur perdagangan utama di Asia Tenggara. Karena di sinilah para pedagang dari India, Arab, dan Cina, selain penjajah Portugis, Belanda, dan Inggris, membawa ajaran Hindu, semenanjung Melayu menjadi pusat berkumpulnya berbagai pengaruh agama dan budaya. Selain itu, Malaysia adalah jajahan Portugis dan Belanda di masa lalu, dan kolonialisasi Inggris di wilayah tersebut dimulai pada kedua abad ke-18. Tentu saja hal ini akan berdampak pada produk hukum yang diproduksi di Malaysia karena kemungkinan besar hukum yang dibuat oleh para penakluk berakar di Malaysia. Menjadi pijakan penulis untuk membahas Hukum Keluarga Islam di Malaysia karena selain melihat kembali sejarah Malaysia tentunya juga harus melihat kondisi sosial politik yang berkembang di Malaysia yang kesemuanya merupakan faktor penentu bagi lahirnya hukum tersebut atau produk yang dihasilkan. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode diskriptif analisis agar nantinya penulis dapat mendiskripsikan dan menganalisis lebih mendalam terkait masalah diatas. Pada tulisan ini menghasilkan bahwasanya Sejarah perkembangan Hukum Keluarga Islam di Malaysia dimulai sejak zaman sebelum ekspansi atau penjajahan Inggris. Hukum Keluarga Islam di Malaysia di mulai dengan kombinasi hukum Islam dan adat. Kemudian, ketika Inggris datang Hukum Keluarga Islam di atur dalam Mohammedan Marriage Ordinance, No.V Tahun 1880, dan setelah merdeka hukum keluarga Islam yang diterapkan adalah Hukum Keluarga Islam Malaka 1983, Hukum Kelantan 1983, Hukum Negeri Sembilan 1983, Hukum Wilayah Federal 1984, Hukum Perak 1984 (No.1), Hukum Kedah 1979, Hukum Penang 1985, Hukum Trengganu 1985, Pahang Hukum 1987, Hukum Selangor 1989, Hukum Johor 1990, Hukum Sarawak 1991, Hukum Perlis 1992, dan Hukum Sabah 1992. Hukum Keluarga Islam di Malaysia masih belum terkodifikasi jadi satu kesatuan baik perkawinan, Batas usia Pernikahan, Perceraian, Poligami dan hukum keluarga lainnya dikarenakan tiap negara bagian memiliki aturan tersendiri terkait hukum keluarga. Secara esensial hukum keluarga Islam di Indonesia dan Malaysia tidak banyak perbedaan, akan tetapi rujukan hukum Indonesia bertumpu pada satu hukum untuk satu negara sedangkan di malaysia terpisah-pisah dan tidak ada penetapan satu hukum untuk satu negara.
Hukum dan Ham Bagi Anak dan Disabilitas Assad Al Faruq
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3545

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia, tidak terkecuali untuk penyandang disabilitas. bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum, melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Teknik pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang –undangan, yaitu dengan menelaah aturan hukum yang berlaku terkait dengan perlindungan hukum . Adapun hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah di jamin dalam konvensi hak anak dan UU No. 35/2014 Tentang Perlindungan Anak. Disamping itu perlu diperhatikan tentang disabilitas terkait Implementasi dari aturan disabilitas UU No.8/2016 tersebut serta pelayanan publik  merupakan  hak  dasar  warga  negara  dan tanggung jawab negara untuk memenuhinya dalam rangka kesetaraan Hak Asasi  Manusia termasuk dalam bentuk fasilitas pelayanan publik yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Moch Ichwan Kurniawan; Nurul Hanani; Rezki Suci Qamaria
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962

Abstract

SEMA No. 2 of 2019 which accommodates SEMA No. 3 of 2018 and PERMA No. 3 of 2017 concerning guidelines for adjudicating women's cases in conflict with the law makes new legal protection for women seeking justice, including for divorced wives. Where it allows a divorced wife to ask for her rights after the divorce is sued, namely iddah living and mut'ah income. This rule serves as a guide for judges under the Supreme Court including the Religious Courts of Kediri Regency, but in its implementation, it has not been in accordance with the purpose of the presence of these rules, the focus of this research is to explore the inhibiting factors for the implementation of SEMA No. The Religious Court of Kediri Regency and the solution given by the judge to the divorced wife due to the husband's fault. The results of this study show that the inhibiting factor is the absence of the divorced husband which causes the rules to not be implemented, the absence of instructions from the chairman of the court that requires applying SEMA No. 2 of 2019, and the lack of knowledge of divorced wives about the law. The solution is to present the husband in court so that it can be considered by the judge to decide the divorce case as possible, and the judge also tries to make husband and wife get back together in the household. Because the essence of the Religious Courts is a place to repair husband-wife relationships that experience cracks in the household.

Page 7 of 17 | Total Record : 163